Majalah Berita Indonesia

Datuk Sri Anwar Ibrahim, mantan Wakil Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Keuangan Malaysia era Mahathir Muhammad ini lahir di Sungai Bakap, Seberang Perai Selatan, Malaysia 10 Agustus 1947. Kedatangannya selama dua hari di Indonesia disambut hangat.

Dalam kunjungan singkatnya atas undangan The Habibie Center (THC), untuk memberikan pidato kunci dalam “Dialog 21 Membangun Kembali Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia dalam Penciptaan Human Security” Selasa (19/12), banyak waktu Anwar tersita untuk melayani pertanyaan wartawan. Para kuli disket ini sangat tertarik menggali sosok kekinian Anwar yang konsisten menggerakkan prinsip-prinsip akuntabilitas di segala bidang. Anwar pun menjawab keingintahuan itu secara elegan.

Anwar Ibrahim adalah Presiden Kehormatan AccountAbility, sebuah lembaga pengkajian internasional berpusat di London yang memiliki komitmen meningkatkan akuntabilitas organisasi untuk pembangunan berkelanjutan.

Berbeda dengan reformasi yang terjadi di Indonesia, di Malaysia pergantian kepemimpinan nasional berlangsung mulus dari Mahathir Muhammad kepada Abdullah Ahmad Badawi atau Pak Lah. Padahal, nama Anwar Ibrahim sudah lama disebut-sebut sebagai putra mahkota Mahathir untuk menjadi calon pimpinan nasional Malaysia.

Tetapi pada tahun 1998 Anwar justru dipecat dari semua jabatan yang diemban, termasuk di partai politik UMNO. Ia lalu dipenjara dengan tuduhan melakukan tindakan korupsi dan sodomi, sesuatu yang pada akhirnya tak terbuktikan di pengadilan.

Selama empat tahun ditahan hingga dibebaskan September 2004 sosok baru Anwar terbentuk menjadi tokoh dan pejuang reformasi, terlebih setelah istrinya Wan Azizah Wan Ismail dari luar tembok penjara gigih berjuang menegakkan keadilan dengan mendirikan Partai Keadilan Rakyat (PKR).

Kendati bebas, Anwar harus menahan diri untuk tak melakukan kegiatan politik hingga tahun 2008, sesuai larangan yang dijatuhkan mahkamah kepadanya. Karena itu, sebelum pelaksanaan Pemilu Malaysia yang akan berlangsung tahun 2009 sudah beredar rumors, Pak Lah bisa saja menggelar Pemilu sebelum April 2008 sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk menutup pintu bagi Anwar.

Larangan untuk tak boleh berpolitik telah memisahkan Anwar dari peta politik dalam negeri Malaysia. Tak pernah ada sedikitpun liputan media massa dan televisi kepadanya. “Saya pasti akan susah tampil di media. Orang tidak boleh melihat saya di tv,” tulis Kompas (19/12) mengutip pernyataan Anwar.

Tetapi larangan berlaku tidak efektif di Indonesia. Ketika melakukan kunjungan dua hari di Jakarta (18-19/12) media massa Indonesia justru haus untuk memublikasikan berbagai pernyataan Anwar. Ia menyebut, reformasi dan keterbukaan politik di Indonesia akan memberi ruang bagi pelaksanaan akuntabilitas publik. Tetapi soal pemberantasan korupsi diakuinya masih belum berkesan baginya.
Berikut petikan wawancara wartawan majalah Berita Indonesia Haposan Tampubolon serta sejumlah wartawan lain, dengan Anwar Ibrahim berlangsung di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (19/12) lalu.

Apa yang menjadi concern Anda dalam pidato kunci membangun kembali akuntabilitas pelayanan publik tadi?
Saya menekankan bahwa isu akuntabilitas itu sangat penting, sangat kritikal, bukan semata-mata kerana yang dibicarakan soal membuat beberapa koreksian kesalahan pemerintah. Tetapi kerana ia juga melibatkan sektor swasta dan LSM.

Kritikalnya itu karena akuntabiliti ini akan membantu. Kalau lebih akuntabel negara akan lebih kompetitif, pembangunan akan dapat lebih dipacu dengan meyakinkan, dan rakyat akan lebih memperoleh manfaat dari akuntabiliti.

Saya tidak dapat menerima hujah sebahagian tokoh akademik dan orang politik bahwa isu korupsi ini terlalu berat sehingga menjadi cancer dan oleh karena dia so cancer sukar diperbaiki.

Saya beri contoh pengalaman di Hongkong tahun 1960-an korupsi sudah sampai ke tahap yang sangat berbahaya dan endemik. Tetapi kebijakan pemerintah pada masa itu memutuskan mengadakan suatu komisi independen mengenai korupsi, kemudian memperkuat dengan sumberdaya dan dana yang cukup, tenaga yang tegas dan terlatih. Dan hari ini atau sejak 10 tahun lalu Hongkong dianggap negeri yang bersih dari korupsi.

Konkritnya, bagaimana penanganan korupsi menurut Datuk?
Pertama, kesadaran bersama rakyat dalam budayanya bahwa langkah akuntabiliti adalah untuk membantu memperkuat usaha pemerintah Indonesia, LSM, dan badan-badan termasuk seperti The Habibie Center.

The Habibie Center telah melaksanakan beberapa program ke arah ini dengan menyebarkan informasi atau maklumat kepada umum, baik ke pemerintah, sektor swasta, LSM dan juga media. Dalam masalah akuntabiliti media juga tak lepas dari masalah akuntabiliti.

Itu satu. Tapi secara konkrit kita beri contoh Hongkong. Di Malaysia semasa saya pangku Perdana Menteri, saya studi legislasi Undang-Undang Akta Korupsi Hongkong dan bentangkan itu di parlemen tahun 1997. Tetapi saya sebutkan tadi dia harus powerfull. Dan akta korupsi ini jangan terlalu lembut, dapat mempertahankan atau memberikan jaminan perlindungan kepada tokoh-tokoh yang korup. Kemudian dana mesti cukup, dia mesti bebas, maka itu kita beri nama independent comission.

Di Indonesia penanganan korupsi terkesan tebang pilih. Apa komentar Datuk?
Di Indonesia, pertama, kita harus akui suasana yang terbuka dan demokratis memungkinkan korupsi didedahkan, sebelumnya tidak. Maksudnya diekspos.

Di Malaysia tidak. Ini kasus yang terbaru, teken pembelian senjata 120 juta dollar AS, dan kasus pembunuhan gadis Mongolia baru keluar setelah lima tahun, itu pun setelah ada kasus pembunuhan. Dan satu perusahaan memberi dua submarine 120 juta dollar AS. Oke, itupun tidak disebut korupsi, disebut, “Ini komisi yang sah” karena yang diberi bukan oleh pemerintah tapi oleh sarikat submarine Perancis.

Kok, begitu jelek berbohongnya mau muntah saya rasanya. Jadi ada positifnya di Indonesia. Orang tahu ini suatu permulaan yang sangat penting.

Yang kedua, ada komitmen. Oleh karena perkara ini heboh, baik MPR, Presiden, Wakil Presiden bicara korupsi itu diangkat. Belum cukup berkesan, saya setuju. Dan saudara kalau lihat baik rencana yang saya tulis dimana-mana, saya sebut Indonesia memang dukung betul proses reformasi dan demokrasi. Saya bilang, dua problem besar yang mesti ditangani; pembangunan memacu pertumbuhan supaya lebih adil dan seksama; dan yang kedua soal korupsi.

Ada anggapan korupsi dan birokrasi adalah dua saudara kembar?
Dari kerangka teori itu meleset. Maknanya, ada politik di situ juga ada korupsi, ada menteri di situ juga ada korupsi. Ada media mestinya juga korupsi.

Menurut saya itu tidak benar. Birokrasi itu suatu yang diperlukan. Kita harus terima kenyataan itu. Dan secara umum a clean birokrasi itu, yang tentunya mereka itu reform.

Di Malaysia sekarang, Pak Manterinya, yang diserang birokrasinya. Tapi orang birokratnya tidak bisa jawab sebab ada rule-nya dia tidak bisa jawab. Tapi bila ketemu saya mereka bilang, “Pak Anwar ini nggak fair. Kami dihantam, yang curi rompak uang lebih banyak itu menteri.” Jadi, marahnya karena dia ambil sedikit.

Saya tidak pertahankan itu. Yang diperlukan itu reform. Sebab dia ada law ada akuntabiliti. Sebagai contoh tadi Thaksin, Sin Corporation dibeli Singapura. Andaikata legal, memang legal. Ada transparan, memang transparan. Tapi itu tidak akuntabel. Siapa yang tidak akuntabel? Pemerintah Singapura tidak akuntabel, dan pemerintahan Thaksin juga tidak akuntabel. Jadi ratusan juta dollar disonglap atau dirompak sedemikian rupa kedua-duanya transparan dan legal.

Sebab itu akuntabiliti mesti cek legal process, cek transparant process. Kalau saya presiden yang pintar, kalau saya perdana menteri yang pintar di Malaysia, saya pastikan semuanya legal, curi secara legal.
Dan saya beri contoh tentang institutionalized corruption di Amerika Serikat, di Kongres lobi sekian banyak, uang diambil bawa ke sana ke sini layanan ratusan ribu dollar. Sekarang memang ada tindakan. Hebatnya sistem Amerika, jelek tapi ada koreksi. Sistem diktator, otoritarian, jelek, nggak ada koreksi. Sebab itu pimpinan Enron masuk penjara Scott Libby di pengadilan. Di Indonesia juga ada proses yang begini.

Dalam rangka memerangi korupsi, Indonesia berencana mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, karena ditengarai di sana ada money laundrying. Tapi mereka menolak. Menurut Anda bagaimana?
Keluar dari sentimen negara ataupun kepentingan lain, kita harus akui jenis korupsi atau penipuan apa saja, dilakukan di mana saja adalah salah.

Jadi kalau benar kenyataan ini kita harus mendedahkan. Sebab itu bicara tentang Sin Corporation dan tindakan Thaksin, saya tidak hanya menyerang atau mengkritik Thaksin tetapi Singapura juga harus bisa menjawab.

Jangan mudah-mudah you ambil ini, pelihara cukong-cukong, kemudian tipu, rakyat ditindas, dimaafkan. Kerana apa tidak berani, tidak bersedia berbuat sesuatu? Tapi ada tanggungjawab kita untuk membetulkan keadaan ini.

Akuntabiliti maknanya ada prinsip yang konsisten. Sebab itu saya beri contoh tentang Abu Ghraib. Kita marah terus ke Amerika kerana Abu Ghraib termasuk negeri-negeri Arab, yang paling ganas terhadap rakyat mereka. Mereka pun heboh soal Abu Ghraib saya pun marah. Tetapi rakyatnya terus dipukul. Jadi ini mesti konsisten: Morally concistent principle.

Betulkah untuk Pemilu 2009 Anda mencalonkan diri jadi PM Malaysia?
Kalau Anda ke Kuala Lumpur bantu saya, saya boleh timbang. Ikut Pemilu di Malaysia memang tidak selewat-lewatnya tahun 2009. Tapi sistem di Malaysia, pemerintah boleh pilih adakan lebih awal. Soalnya, walaupun saya stopnya lima tahun saya masih kena empat tahun.

Tapi ada yang merasakan, kerana sistem dulu Pak Mahathir gunakan hakim untuk menyekat saya daripada aktif sebelum April 2008, ada yang mengandaikan bahwa Pak Abdullah Badawi akan mengadakan Pemilu sebelum April 2008 kerana saya tidak boleh bertanding. Fair, nggak penting saya tidak akan bertanding kerana yang penting itu rakyat dukung sama kita segera. Kerana sistem kita tidak sistem presidensil.

Anda sekarang Presiden Kehormatan AccountAbility. Adakah beban psikologis menjalankannya terkait kasus tuduhan korupsi dan sodomi di masa lalu?
Concern saya adalah clean. Tuduhan korupsi tidak melibatkan apa-apa kepentingan tidak ada satu sen uang satu inci tanah. Dan saya telah minta Pemerintah, Mahathir mengatakan buat suatu surat jaya, bebas. Siasat semua. Oke, sampai sekarang tidak ada itu. Dan korupsi itu saya dengar, saya disorot sama polis, dan polis dalam keterangan di mahkamah mengatakan dia sanggup berbohong kalau diarah orang di atas.

Dan keduanya soal sodomi. Dua bulan yang lalu pengacara negara kemukakan di mahkamah tidak ada kasus, tuduhan semua. Delapan tahun menyiksa orang kemudian tidak ada bukti, senang saja. Kerana strategi mereka itu biar saya di penjara, dijatuhkan, kemudian jalan, saya proseskan apa yang berlaku. HT (Berita Indonesia 29)