Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Wawancara Pasti Ada Satu Bintang
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Pasti Ada Satu Bintang

E-mail Print PDF

Prof. Dr. Bagir Manan, SHDi tengah keputusasaan akan persoalan hukum di Indonesia, pasti ada titik terang walaupun jauh. Mari kita besarkan itu sedikit demi sedikit.

Masalah hukum di Indonesia belakangan ini sedang menuju ke titik nadir. Tindak pidana korupsi terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah, suap menyuap pun tetap berjalan seperti biasa. Mafia hukum juga terbukti menyeret oknum-oknum dari seluruh instansi penegak hukum. Saking rumitnya, permasalahan hukum di negeri ini sudah seperti benang kusut yang amat susah diurai. Permasalahan hukum ini pun menjadi sorotan seluruh lapisan masyarakat.

 

Mencoba untuk mengetahui apa kira-kira yang terjadi dalam persoalan hukum ini, Pemimpin Redaksi Berita Indonesia, Ch Robin Simanullang meminta pandangan dari mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Prof. Dr. Bagir Manan, SH, yang kini menjabat Ketua Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Senin, 9 Agustus 2010. Demikian wawancara selengkapnya:

Ketika jadi Ketua MA, problematika hukum di Indonesia semuanya ada di pundak Bapak. Bagaimana Bapak melihatnya?
Saya adalah ilmuwan bidang hukum, jadi saya mengetahui secara teori masalah hukum. Saya mempunyai prinsip yang utama, yakni bekerja sebaik-baiknya. Tapi saya sadar bahwa tidak mungkin persoalan itu saya selesaikan semua. Tapi saya berusaha agar orang yang datang kemudian, mempunyai masalah yang lebih sedikit dari saya. Selanjutnya masalah itu dapat diringankan karena saya mempunyai teman yang sehati menghadapi persoalan itu, wakil, dan pemimpin MA lainnya.

Saya tahu itu sulit dan kita tidak mungkin menyelesaikannya. Tapi kita berusaha, yang di tangan kita dapat diselesaikan sebaik-baiknya. Yang ketiga, negeri ini kan tidak dipimpin oleh satu orang. Saya tidak berpikir seolah-olah menjadi superman. Kita menjadi orang biasa saja.

Yang diketahui publik, MA itu juga bagian sindikasinya mafia hukum.
Saya bersyukur sekarang digunakan istilah mafia hukum, dulu kan semua orang mengatakan mafia peradilan saja. Meskipun kita, saya dan teman-teman berusaha mengatakan masalah hukum di Indonesia bukan hanya masalah peradilan tapi pada waktu itu tidak ada orang yang mendengar. Tetap saja hanya pengadilan dan peradilan yang menjadi sumber persoalan.

Saya bersyukur sekarang orang menyadari bahwa persoalan hukum tidak hanya itu saja. Bahkan ada kemungkinan di tempat lain persoalan jauh lebih raksasa. Tidak akan ada menemukan rekening gendut di pengadilan tapi di tempat lain. Meskipun saya sudah pensiun, saya senang akhirnya orang menyadari persoalan hukum kita bukan hanya pengadilan. Saya mengakui, bahkan selalu saya katakan selama 8 tahun menjadi ketua MA bahwa lingkungan pengadilan banyak yang tidak bagus, dan karena itu kita bekerja keras untuk mengurangi itu kalaupun belum dapat menyadarkan semua.

Persoalan kita bukan hanya soal penegakan hukum, bukan hanya soal mengadili orang, atau hanya menegakkan hukum polisi, jaksa. Persoalan hukum kita ada di imigrasi, bea cukai, DPR, ada di mana-mana, pemerintah daerah dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin, kita harus punya orientasi yang lebih luas mengenai masalah hukum kita. Kita perbaiki semua, bahkan UU pun bisa menjadi sumber persoalan kita. Banyak UU sudah dibatalkan MK.

Kedua, menemukan sistem yang tepat dan itu membutuhkan waktu. Bagi masyarakat bukan soal waktu, tapi kita bekerja menuju ke sana atau tidak? Paling tidak saya berusaha untuk itu. Ada yang sudah on the track, tapi ada yang belum. Saya ambil contoh, salah satu problem kita, birokrasi. Birokrasi itu, dalam teori, ada yang menganggap mempunyai kekuasaan yang besar sekali di samping DPR, pemerintah dan pengadilan. Tetapi birokrasi kita sepertinya kurang tersentuh oleh usaha-usaha pembaruan ini. Sebabnya apa, saya juga tidak tahu.

Pemimpin Redaksi Berita Indonesia Ch Robin SImanullang bertemu dengan Ketua Dewan Pers Bagir Manan, SH di Gedung Dewan Pers (9/8/2010)Saya ambil contoh kecil, orang sering mengatakan — meskipun ada yang setuju dan tidak setuju tapi tak apa-apa kita jadikan contoh — salah satu sumber dari korupsi yaitu gaji yang tidak cukup.
Andai kata kita sepakat, artinya dalam memberantas korupsi itu adalah mencukupi gaji orang. Bukan hanya mencari orang yang korupsi terus. Sebab, kalau mencari orang yang korupsi terus tapi sebabnya tidak dicari, ya tidak akan selesai.

Kemudian, belum lagi kita membangun disiplin, ini tidak mudah. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan teman-teman yang memudah-mudahkan persoalan. Persoalannya tidak mudah, sangat kompleks. Tapi ya mari kita kerja. Dan situasi seperti ini tidak hanya bekerja, tapi bekerja keras betul.

Sepertinya Bapak dihadapkan pada tembok-tembok lain di luar peradilan.
Ada keuntungannya pengadilan itu, lembaga independen. Jadi kalau kita, bisa membangun pengertian. Jadi masalah pengadilan itu: masalah mengadili, masalah gedung pengadilan, masalah fasilitas, kemampuan. Masalahnya kompleks.

Salah satu masalahnya adalah anggaran yang kecil, waktu itu. Kalau anggarannya bisa dinaikkan, kita bisa memperbaiki. Saya bicara dengan teman-teman di DPR, anda menyuruh saya menjadi ketua MA tapi kalau uangnya tidak ada bagaimana, saya bilang. Kata mereka, “Nanti akan kami perhatikan.” Betul-betul mereka memperhatikan, sehingga MA bisa melaksanakan programnya dengan baik.

Juga misalnya dengan luar negeri, banyak hubungan yang kami lakukan dengan luar negeri. Saya katakan, saya tidak membutuhkan uang anda, saya mau anda membantu kegiatan saya. Tapi jangan anda serahkan uangnya kepada kami. Karena itu, selama saya menjadi ketua MA, kami tidak pernah menerima uang sesen pun dari bantuan luar negeri. Bantuan itu ratusan juta dollar. Kami punya proyek ini silahkan kerja dengan teman-teman di luar.

Kemudian, saya tahu bahwa tidak mungkin pengadilan mengerjakan itu sendiri. Harus unsur masyarakat tahu yang kita kerjakan. Karena itu, waktu saya menjadi Ketua MA, LSM kita ajak. Jadi kita coba kerahkan semua, dengan membuka diri, nyumbang tenaga, pikiran. Itulah cara kami bekerja untuk mengatasi persoalan itu. Begitu juga dengan pemerintah, Presiden dan Departemen Keuangan, ya kita bantulah, walaupun negara punya keterbatasan punya aturan main, tapi kita sampaikanlah kesulitan kita yang mereka tidak tahu.

Lembaga peradilan ini kan sebenarnya independen. Tapi seperti tadi, birokrasi terutama eksekutifnya mempunyai kuasa. Bahkan ke lingkungan MA.
Selama pengalaman saya tidak ada. DPR pun tidak bisa mengintervensi kami. Saya bilang, ini urusan hukum. Di pengadilan bagaimana keputusan hakim. Saya bersyukur zaman saya, teman-teman DPR tidak bertengkar dengan saya. Karena kita sama-sama tidak punya own interest, pribadi. Kita sudah sama-sama sepakati, hakim, pengadilan, nanti kita jaga kalau ini berhasil.
Kita berhasil membangun negeri ini, itu aja. Kemudian birokrasi, mereka tidak boleh mencampuri apapun di urusan pengadilan. Apalagi soal pengurusan anggaran, diserahkan pengelolaannya ke MA. Tidak ada lagi kendali dari pemerintah. Sebab dulu sebelum 2004, urusan dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman ada yang di Mabes TNI, sesudah 2004 oleh MA semua.

Ini kan sistem, bukan hanya di lembaga peradilan tapi juga birokrasi dan lembaga lain. Proses penegakan hukum saya kira sulit karena pengaruh sikap feodal itu masih kelihatan. Pendapat Bapak?
Saya kira betul. Itu selalu saya sampaikan, paling tidak di pengadilan, saya dengan teman-teman. Karena saya tidak membawa-bawa kedudukan, saya sangat egaliter. Waktu masih 20 tahun, masih sangat muda selalu berpikir bagaimana demokrasi. Maka waktu saya memimpin MA, saya adalah ketua. Dan yang bawahan saya, tidak. Hakim yang sangat muda di perbatasan Kalimantan, kalau ketemu saya, mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lain. Teman-teman mengikuti itu.
Kalau saya feodal, mungkin orang akan patuh kepada saya. Tapi bukan karena ketulusan, bukan untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan seharusnya, fokus kita demi keberhasilan bersama, bukan menyenang-nyenangkan orang. Jadi obyektifnyalah jadi ukuran.

Ketika di pengadilan, setiap orang mempunyai andil dalam keberhasilan kita. Saya katakan, betapa hakim harus memperhatikan sungguh-sungguh keputusan hakim itu. Sebab kalau dia mogok, tidak ada putusan. Jadi mesti diperhatikan dengan baik.

Biarpun dari ketua MA memang tidak ada, tapi lingkungan kekuasaan masih seperti itu. Kan masih terpengaruh juga kepada hakim-hakim?
Ndak juga. Artinya, secara umum tidak lagi.

Apa perubahan sikap yang signifikan selama Bapak memimpin MA?
Kemauan untuk menjadi lebih baik dari semua teman-teman, memelihara harga diri, memelihara kehormatan sebab masih ada yang nyeleweng. Tapi kita nggak ragu-ragu. Kalau itu ya kita tindak saja. Lebih baik saya mengamputasi ketika masih sederhana daripada merusak semua, meskipun kelihatannya keras tapi apa boleh buat. Yang barangkali memang dalam salah satu tulisan, saya katakan begini, “Salah satu keuntungan saya masuk MA, ternyata saya menemukan banyak orang yang ingin melakukan perbaikan, hanya barangkali momentumnya tidak ada.” Kurang bersemangat saja, saya yakin banyak. Hanya soal kesempatan. Di sini pentingnya yang mengajak itu mau.

Problem hukum kita tidak hanya di satu lembaga tapi ada satu sistem di negara ini. Kelihatannya masyarakat awam hopeless (putus asa).
Itu betul, di tengah gelap gulita pasti ada satu bintang. Di tengah orang hopeless (putus asa), ada tempat yang masih berhasil. Dan mari kita besarkan itu sedikit demi sedikit. Kita tahu masalah ini besar, tidak bisa dipecahkan sehari dua hari. Tetapi mari kita sadar, baik masyarakat maupun penguasa, di tengah kegelapan itu ada satu bintang (titik terang –red), meskipun jauh.

MA sebagai benteng terakhir, bisakah Bapak lihat ada yang menerangi kondisi hopeless ini?
Saya yakin banyak. Mereka bisa mengerjakan dan diberi kesempatan. Dan kita sebagai masyarakat selalu mengingatkan mereka. Saya menggunakan bahasa mengingatkan, bukan menghukum orang. Penyakit kita kan menghukum. Mari kita ingatkan kalau ini keliru. Jadi kalau kita menggunakan prinsip selalu saling mengingatkan itu, saya yakin bahwa orang akan terlatih untuk berjalan (on the track). BI (Berita Indonesia 79)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com