Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Wawancara Drs. Togar M Sianipar, Msi: “Polisi Jangan Feodalistik”
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Drs. Togar M Sianipar, Msi: “Polisi Jangan Feodalistik”

E-mail Print PDF

Drs. Togar M Sianipar, MsiPolisi dibentuk untuk mengurus masyarakat.Polisi ada dan diadakan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman dan rasa tenteram masyarakat. Maka keamanan dan ketenteraman masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan polisi. Selain itu, keberhasilannya juga dapat dilihat dari kemampuannya memperoleh dukungan masyarakat. Dukungan itu diperoleh apabila polisi dekat dan dipercaya masyarakat.  Oleh karena itu , sebagai  aparat penegak hukum, polisi berada pada posisi yang rawan.

Maka, perlu ada peng-awasan yang cukup baik dari masyarakat, atasan dan juga dari diri sendiri. Pendapat itu dikemukakan oleh Drs.Togar M Sianipar, Msi, pensiunan perwira tinggi Polri, kepada M Subhan dan Anna F Diponegoro, wartawan Berita Indonesia. Dalam kesempatan itu mantan Kalakhar BNN  RI yang lahir di Rantau Parapat, Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara, 8 Maret 1948 ini juga mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab polisi selepas dari TNI. Berikut petikan wawan-caranya:

Menurut Anda, bagaimana idealnya hubungan polisi dengan masyarakat?
Polisi ada untuk masyarakat, bukan polisi untuk polisi. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat penting untuk benar-benar dipahami semua anggota Polri. Sering polisi membuat programnya sendiri, dilaksanakan sendiri, dievaluasi sendiri, dan merasa puas sendiri. Padahal, stakeholder polisi adalah masyarakat. Yang mengukur keberhasilan polisi adalah masyarakat itu sendiri. Ukurannya adalah rasa tenteram dan rasa aman masyarakat.

Jadi, apa yang terlebih dahulu harus dibangun?
Yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kepercayaan. Membangun kepercayaan ini bergantung pada bagaimana komunikasinya. Karena antara polisi dan masyarakat selalu ada hubungan interaktif. Kalau gagal membangun komunikasi dengan masyarakat, tidak akan ada kedekatan. Kalau tidak ada kepercayaan, akhirnya tidak ada dukungan

Dengan masyarakat harus welcome?
Benar. Kapolda, kapolres, kapolsek, harus turun ke lapangan, turun ke rakyat. Jangan feodalistik, jangan hanya duduk di belakang meja. Berkaitan dengan itu saya mengusulkan, jangan ada pejabat-pejabat Polri yang HP-nya dipegang ajudan. Rakyat setiap saat harus bisa berhubungan langsung dengan para pejabat Polri. Sehingga masyarakat bisa langsung menyampaikan laporannya, keluhan dan informasi.

Menurut pengamatan Anda, bagaimana kinerja Polisi  setelah melepaskan diri dari TNI?
Sejak Polisi dipisahkan dari TNI dalam lingkup ABRI, jelas sudah bahwa polisi pun sadar diri. Sifat tugas polisi dan TNI itu berbeda. Yang paling menonjol, Polri adalah agent of law (penegak hukum). Polri juga instrument of law (perangkat hukum). Oleh karena itu polisi mempunyai dua atasan, yaitu hukum dan atasannya sendiri yaitu pimpinan Polri. Kapolres untuk anggota Polres, Kapolda untuk yang ber-tugas  di Polda. Kalau  dia anggota Polri seluruh Indonesia, berarti Kapolri atasan-nya.

Tetapi satu ciri khas yang menonjol dari polisi adalah, dia harus lebih patuh pada hukum dari pada para atasannya. Karena dia penegak hukum dan dia perangkat hukum. Dan semua atasan harus sadar hukum. Maka, sebagai penegak hukum, secara teoritis polisi  harus independent terutama apabila dia berfungsi sebagai penyidik. Dulu ketika Polri masih ber-gabung dengan TNI dalam struktur or-ganisasi ABRI, anggota-anggota Polri bersikap militeristik, karena tuntutannya memang begitu. Penonjolan patuh kepada pimpinan itu nyata dan jelas sekali. Sehingga ketika itu sering terjadi dalam menangani kasus, tiba-tiba harus distop di tengah jalan. Banyak contoh tidak usah saya sebutkan. Bahkan ketika menjadi Kepala Dinas Penerangan Polri saya seringkali harus menahan diri untuk mengatakan yang benar. Seringkali saya harus berbohong di depan wartawan, karena saya harus menjaga ‘sesuatu’.

Bagaimana sekarang?
Setelah lepas dari TNI, Polri lalu melakukan reformasi dalam tiga hal. Reformasi instrumental, reformasi kultural dan reformasi struktural. Reformasi struktural termasuk memisahkan Polri dengan TNI dan meletakkan strukur polisi dalam ketatanegaraan Indonesia. Sehingga Kapolri sekarang setara dengan manteri. Kapolri sudah bisa ikut rapat Kabinet dengan presiden dan menteri. Sebab bagaimanapun juga tugas-tugas kepolisian, penegakan hukum itu ada di semua lini dan semua departemen. Masalah keamanan juga mempengaruhi lainnya. Misalnya, ketika bom meledak, para turis langsung pergi, atau menunda kedatangannya ke Bali, langsung ada travel warning dari negara mereka yang me-larang datang ke Indonesia. Ini pengaruh rasa aman. Para investor juga pikir-pikir  untuk menanamkan investasinya. Ini juga mempengaruhi lapangan pekerjaan. Ma-ka, kepastian rasa aman ini sesuatu yang sangat penting dan mahal.

Saya harus mengakui, selama bergabung dengan TNI didalam struktur organisasi ABRI, banyak hal positif yang diperoleh di dalam pembangunan Polri sehingga se-perti sekarang ini.

Sekarang ini setelah pisah dengan TNI, dengan sadar pimpinan Polri segera merubah kurikulum. Misalnya, kalau kita melawan musuh sekarang prinsipnya adalah melumpuhkan, bukan membunuh. Maka polisi tidak menembak kepala atau dadanya melainkan hanya kaki. Kemudian yang menonjol lagi, tentara itu gerakannya adalah gerakan regu, gerakan peleton, gerakan kompi, batalyon, gerakan resimen tapi kalau polisi perorangan dan tanggungjawabnya juga perorangan. Polisi memiliki kewenangan khusus.

Prof. Driyarkara, filosof terkenal di Indonesia menyebut polisi itu idea fisikasi  dari hukum, maksudnya pembadanan dari hukum. Artinya polisi itu adalah hukum yang berjalan. Perintah yang keluar dari mulut seorang polisi yang bertugas adalah undang-undang. Tetapi ada kelema-hannya, karena perintah polisi adalah undang-undang, maka jika perintah itu dikeluarkan oleh seorang polisi yang tidak bermoral, maka dapat mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan pada hal itu oknum. Karena semua polisi mulai ang-gota, Kapolri, Kapolda maupun Kapolres mempunyai kewenangan itu.

Jadi,apa yang diperlukan?
Pengawasan. Sekarang ini ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang bertugas membantu presiden menetapkan kebijakan pembangunan Polri dan memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat atau memberhentikan Kapolri. Tugas ini masih kurang.  Di berbagai negara, Komisi Kepolisian dengan namanya masing-masing, dibentuk dengan alasan jelas, yaitu mengontrol polisinya. Namun komisi kepolisian di luar negeri berbeda dengan di Indonesia. Komisi kepolisian di luar negeri itu boleh mengawasi langsung sepak terjang polisi seperti di Filipina, National Police Commission (Napocom) dan di Jepang nama-nya National Public Savety Board. Mereka boleh mengawasi langsung polisi. Kalau di Indonesia, Komisi Kepolisian harus me-lalui presiden. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat itu ditampung dulu kemudian dirumuskan baru diajukan kepada presi-den. Walaupun prosesnya panjang, tapi bagaimana pun juga kinerja polisi perlu ada pengawasan.

Apa upaya yang dilakukan agar polisi yang disebut sebagai pelaksana undang-undang tidak terjerumus atau menyimpang dari kewenangannya?
Sekarang tengah dikembangkan polisi penegakan hukum. Sebuah kebijakan dalam penegakan hukum, artinya sampai sebatas mana seseorang itu diperbolehkan untuk mengambil keputusan. Sebab police discreation itu sifatnya sangat subyektif. Melihat persoalan berdasarkan penilaiannya sendiri, kemudian diputuskan sendiri.  Tentu ini rentan dengan unsur subyektivitas. Maka, menurut saya perlu dikembangkan law envorcement policy, kebijakan untuk menetapkan batas-batas sejauhmana polisi itu bisa mengambil keputusan supaya tidak liar.

Jadi, kebebasan itu harus ada batasnya?
Harus. Walaupun dia bebas tetapi harus ada batas. Sebab satu kali dia mengambil keputusan yang salah maka dia akan membawa citra buruk terhadap institusi atau lembaganya.

Menurut Anda  selama ini benturan dan kendala apa yang sering dihadapi dan harus segera diatasi dan dibenahi?
Saya pikir bagi polisi sekarang ini adalah beban tugas yang semakin berat, semen-tara anggaran kurang. Anda tahu bahwa Indonesia ini sangat luas dan terpencar-pencar. Kalau dalam kacamata wawasan Nusantara sebetulnya tidak terpencar hanya terpisahkan tetapi dihubungkan oleh perairan yang luas. Tetapi itu juga menjadi suatu persoalan yang tidak ri-ngan. Satu contoh saja misalnya di bidang Narkoba. Panjang pantai Indonesia ini 85.000 kilometer. Dan di sepanjang pantai itu ada pelabuhan besar dan kecil dan ada pelabuhan container dan pelabuhan tradisional yang semuanya terbuka. Tidak akan cukup anggota polisi kita dan tidak akan cukup petugas bea dan cukai kita untuk mengawasi semua pelabuhan itu, apalagi dengan dana yang masih minim. Memang, serba salah sih. Kalau jumlah polisinya banyak tapi tidak berkualitas, juga tidak efektif.

Jadi, bagaimana sebaiknya?
Harus ada pengembangan yaitu pemolisian masyarakat atau perpolisian masyarakat. Intinya, polisinya sedikit tetapi mengajak serta masyarakat untuk dibina agar mereka bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Jadi, bagaimana masyarakat bisa menjadi ‘polisi’ bagi dirinya sendiri. Sehingga kalau mereka punya masalah, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi, kerja polisi bisa dimaksimalkan untuk mengurusi masalah yang lebih besar, karena masyarakat sudah bisa menciptakan rasa aman sendiri.

Biodata
Nama    : Drs. Togar M. Sianipar. Msi
Pangkat    : Komjen Pol (Purn)
Jabatan    : Mantan Kalakhar BNN
Kesatuan    : Badan Narkotika Nasional
Pendidikan:
Polri:
•    Akabri Pol Tahun 1971
•    PTIK Tahun 1981
•    Sespimpol Tahun 1987
•    Sesko ABRI Tahun 1994
•    Lemhanas Tahun 1996

Kejuruan:
•    Suspa Bintibmas Tahun 1978
•    Suspapen Hankam Tahun 1981
•    Sus Bhs Inggris Tahun 1986
•    Sus Panserse Tahun 1992
•    S-2 Manajemen SDM Tahun 2000

Tanda Jasa:
•    Bintang Bhayangkara Nararya
•    Bintang Bhayangkara Pratama
•    Satya Lencana Karya Bhakti
•    Satya Lencana Dwidya Sistha
•    Satya Lencana Kesetiaan 8,16,24 Tahun
•    Satya Lencana Seroja
•    Satya Lencana Ksatria Tamtanma

Riwayat Jabatan:
•    5-07-1972    Kasi Sabhara Kores Ciamis Jabar
•    1-02-1973     Dansek Bojong Kores Ciamis Jabar
•    1-07-1975     Kasi Reserse Ekonomi Kores Ciamis Jabar
•    28-12-1976     Kabag Bimmas Res Indramayu Jabar
•    1980-1982     Pama Mabes Polri (Dik-ptik)
•    1982     Kasi Ops Subdep Mapta Akpol.
•    17-03-1983     Kasi Ops Mentar Akpol
•    1984-1986     Dan Yon Tar Akpol
•    1986-1987     Pamen Akpol (Dik Sespim Pol)
•    01-06-1987     Kabag Reserse Ekonomi Dit Serse Polda Sumut
•    01-08-1988     Kapolres Dairi Polda Sumut
•    07-05-1989     Kapolres Simalungun
•    1991     Kabag Binsis Ditdik Polri
•    02-09-1992     Kadit Samapta Polda Kalselteng
•    1993-1994     Pamen Mabes Polri (Dik Sesko Abri)
•    1994-1996     Kadit Serse Poldanusra
•    01-02-1996     Pamen Mabes Polri (Dik Lemhanas)
•    01-02-1997     Irpolda Sumut
•    01-08-1997     Waka Polda Bali
•    01-02-1998    Tenaga Ahli Tk Ii Sahli Kapolri Bid Sospol
•    01-07-1998    Kadispen Polri
•    13-10-1999     Kapolda Bali
•    28-01-2000     Kapolda Sumsel
•    17-10-2000     Kapolda Kaltim
•    30-05-2001     Ses Deops Kapolri
•    17-09-2001     Wakalakhar BKNN
•    27-11-2002 S/D 31-3-2004 Kalakhar BNN


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com