Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Wawancara Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS: Ekonomi Perlu Dikedepankan
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS: Ekonomi Perlu Dikedepankan

E-mail Print PDF

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS Framework pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan pulau-pulau besar saja yang dikenal, seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan lain-lain. Maka, pulau-pulau besar itu saja yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan.

Akibatnya, pulau-pulau kecil atau gugusan pulau kecil lainnya tidak dikenal bahkan kawasan ini terlantar dan tidak dikelola dengan baik. Padahal konsekuensi logisnya banyak. Bukan saja daerah tersebut tertinggal dalam pembangunan, tapi bahkan bisa menjadi ‘ancaman’ yang lebih serius. Maka, menurut Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, paradigma pembangunannya harus diubah. Berikut hasil petikan wawancara Berita Indonesia bersama mantan Menteri Kelautan RI, Rokhmin Dahuri, yang kini sebagai Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor:

Indonesia terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil. Pulau itu terpisah oleh laut. Masalahnya, pembangunan pulau-pulau kecil tampaknya tidak begitu terdengar. Bagaimana penanganan keberadaan pulau-pulau kecil ini?
Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, telah menjadikan bangsa ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, framework pembangunan bangsa yang dipraktekkan selama ini mengakibatkan kita hanya mengenal pulau-pulau besar yang menjadi pusat-pusat aktivitas utama dalam pembangunan. Akibatnya banyak yang kurang mengenal pulau-pulau kecil atau gugusan pulau kecil lainnya sehingga kawasan ini menjadi telantar atau tidak dikelola dengan baik.

Jika pulau-pulau kecil tersebut telantar, tentu akan berdampak buruk?
Tentu, konsekuensi logis dari keadaan ini menimbulkan kesenjangan pertumbuhan dan kurangnya sinkronisasi pengembangan antar wilayah. Pada gilirannya, hal ini akan membawa kepada munculnya kerawanan baru terutama pada pulau-pulau di kawasan perbatasan. Contoh paling nyata yang belum lama kita  rasakan adalah Keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 di Den Haag, Belanda yang memutuskan bahwa Pulau Sipadan - Ligitan berada dalam kedaulatan Malaysia.

Alasan utama keputusan itu dilandasi oleh adanya tindakan administratif secara nyata oleh Pemerintah Inggris pada kedua pulau tersebut sejak tahun 1917. Dengan perkataan lain dari pengalaman ini dapat kita simpulkan bahwa tanpa adanya  perhatian terhadap pemberdayaan pulau-pulau kecil, terutama yang berbatasan dengan negara asing, maka kedaulatan bangsa Indonesia sesungguhnya dalam ancaman besar. Bukan itu saja, bayangkan, jika 15 ribu pulau itu tidak ditempati, justru akan menjadi beban. Di sana akan ada migran gelap, sarang narkotika, sarang perompak dan lain-lain.

Jadi, bagaimana mestinya?
Ya, oleh sebab itu sentuhan pembangunan pada pulau-pulau serupa perlu dilakukan meskipun memiliki tingkat keisolasian yang tinggi. Sentuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara menarik investasi ke pulau-pulau tersebut, mendeklarasikan pulau yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi sebagai kawasan konservasi, melakukan penataan ruang, mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan di perairan sekitar pulau, juga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat penghuni pulau melalui praktek-praktek tertentu.

Lalu, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut?
Pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil tersebut memang masih dihadapkan pada berbagai masalah antara lain letaknya yang terpencil, terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia. Namun demikian yang juga perlu diperhatikan adalah daya dukung pulau mengingat sifatnya yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Sehingga dapat mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya pulau-pulau kecil yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat.

Tadi Bapak katakan bahwa paradigma dalam mengelola pulau-pulau kecil tersebut harus diganti?
Ya, ide saya sejak menjadi Dirjen, Menteri Perikanan dan Kelautan  hingga sekarang, bahwa seharusnya kegiatan ekonomi dan pendekatan kesejahteraan masyarakat perlu dikedepankan. Lalu pendekatan yang lain-lain, termasuk keamanan itu mengiringi.

Mengelola apalagi membangun kan perlu dana Pak. Menurut Bapak, dananya dari mana?
Dari dua sumber, APBN atau APBD dan dari swasta. Toh negara lain yang jauh lebih kecil dalam arti potensi sumber daya alamnya, bisa makmur. Seperti contohnya, Maret lalu saya ke Mauritius, dekat Afrika Selatan, menghadiri International Meeting In Small Island. Saya kagum, kepulauan itu makmur sekali. Mereka sudah mencapai pendapatan  4000 GNP/kapita. Kalau negara kita baru 800 GNP/kapita. Padahal setelah ditelusuri, kekuatan di sana itu hanya dari 3 sumber. Yaitu, Ekotourism, Perikanan dan Perkebunan Tebu. Mauritius ini berhasil mengekspor 800 ribu ton gula tebu, terutama ke Perancis dan Uni Eropa lain. Padahal pulaunya itu lebih tandus, sebagian batu-batuan besar. Tapi dengan tenaga sukarela sejak tahun 40-an dibantu Perancis mereka menyingkirkan batu-batuan, kemudian top soil-nya ditanami tebu. Tata ruangnya pun diatur dengan baik.

Jadi, tata ruang juga mesti diperhatikan Pak?
Pengaturan tata ruang juga perlu diperhatikan. Ini berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan dan Pedoman Investasi. Dalam pedoman itu diatur, misalnya maksimal yang boleh dibuka hanya 40%, yang 60% tetap sebagai kawasan lindung. Pinggir pantai atau green belt harus dipertahankan. Kemudian daerah-daerah yang  kelerengannya lebih besar dan sama dengan 45%, harus tetap dibiarkan menjadi hutan. Sebab bahaya jika diolah. Jadi, paradigma dalam menggarap pulau-pulau kecil tersebut harus memperhatikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, kemudian keamanan dan tata ruang.

Mulai sekarang, pulau-pulau kecil itu harus mulai dibangun ya Pak?
Ya, kita bisa bayangkan jika pulau-pulau kecil, terutama pulau terdepan itu dibangun untuk industri perikanan, tourism, industri-industri yang tidak mencemari. Sehingga menjadi gemerlap, menjadi makmur sekaligus berfungsi sebagai fungsi keamanan, juga security belt.  Yang bekerja di sana, bisa didanai oleh pembangunan daerah tersebut.

Bagaimana dengan investor asing?
Saya sedih, jika ada investor asing yang datang kok malah dicurigai. Padahal mestinya justru kita berupaya agar investor asing bisa masuk ke pulau-pulau kecil ini. Coba kita berkaca pada negara lain, yang mau menggarap pulau dengan memanfaatkan investor asing, kemudian bisa menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Seperti Mauritius, Maldives, investornya datang dari Australia, Prancis dan lain-lain.

Bagaimana dengan kasus Pulau Bidadari?
Itulah. Pengelolaan Pulau bidadari oleh tangan asing itu sudah melalui prosedur yang benar. Jadi tak ada masalah lagi. Tapi, kalau ada berita bahwa nelayan tidak boleh masuk ke perairan itu. Menurut saya itu hanya soal komunikasi saja. Seharusnya dijelaskan, kenapa tidak boleh? Mungkin boleh tetapi dengan syarat perahunya dicat dengan indah, jangan merusak terumbu karang, karena menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kalau terumbu karangnya rusak akibat penangkapan ikan yang salah, misalnya karena dibom atau diracun, wajar jika nelayan tidak diperbolehkan mengambil ikan di sekitar situ.

Menurut Bapak, model investasinya seperti apa?
Kedaulatan tetap di tangan kita. Tetapi berkah ekonomi dapat kita nikmati. Sistem ini sudah saya usulkan sejak saya menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan. Saya berharap, ini dapat menambah sumber pendapatan negara. Selain dari pajak,  aset-aset negara,  juga dari berkah pulau-pulai kecil ini.Saya pernah bicara dengan Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada masa Kabinet Gotong Royong. Investasi ini dengan sistem BOT atau Built Operational Transfer. Jadi, orang asing yang akan membangun dan memekerjakan tenaga kita, lalu kita mendapat keuntungan pajak. Bahkan dalam Kepmen sudah diatur juga ada semacam DP (down payment). Maka, kalau ada orang asing yang ingin mengelola bagian pulau kita, kita pakai aturan yang jelas, termasuk statusnya apakah hak guna dan lain-lain.

Tapi, apakah peraturan hukum kita sudah siap dengan masuknya investor asing ini?
Sudah. Tinggal mengoordinir saja. Ada UU Pokok Agraria, soal aturan investasi ada di BKPM, kalau PMA bagaimana, detail aturan pulau ada di Menteri Perikanan dan Kelautan. Tinggal dilihat lagi apakah ada hal-hal yang perlu disempurnakan, dan lain-lain. AD (Berita Indonesia 11)***


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com