Majalah Berita Indonesia

Ada sesuatu yang agak ‘lucu’ selama tiga bulan terakhir ini terkait dengan fokus masyarakat dan media. Setelah sepanjang Desember didera oleh banjir termasuk hingar bingar berita soal banjir di berbagai media, selama bulan Januari, berita-berita yang muncul digantikan oleh berita soal kondisi kesehatan Pak Harto yang sangat kritis. Begitu Pak Harto mangkat, banjir yang seolah ‘tahu diri’ itu, datang lagi menenggelamkan rumah-rumah dan menjadi ‘bintang utama’ di halaman depan berbagai media.

Banjir (baca juga: bencana) di negeri ini sudah menjadi tema yang sering diperbincangkan namun miskin solusi konkrit. Bencana banjir yang merentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur (termasuk Situbondo), misalnya, cuma ditanggapi sebagai musibah atau peristiwa yang lumrah adanya. Meski penyebab banjir sudah diketahui - penurunan mutu lingkungan berupa hutan gundul dan berkurangnya lahan terbuka hijau di hulu sungai yang berfungsi menyerap air hujan – langkah konkrit seperti penghijauan dan mengembangkan hutan kota, baru sebatas khayalan.

Setiap kali banjir datang, beberapa pihak kemudian saling menyalahkan. Sebagian lagi menelurkan gagasan-gagasan agar banjir tidak terulang lagi. Namun, begitu banjir berlalu, semua pihak lupa akan gagasan-gagasannya. Ketika musim kemarau, banjir tidak pernah dibicarakan dan ditangani. Kalaupun gagasan-gagasan itu sempat diimplementasikan, namun kandas di tengah jalan karena kurang mendapat dukungan. Tidak pernah belajar dari pengalaman, itulah yang kita rasakan setiap kali, kota-kota di negeri ini dilanda banjir.

Jakarta sebagai ibukota negara juga tidak luput dari banjir. Banjir yang terjadi tahun ini meski tidak sedahsyat tahun lalu, meninggalkan coreng moreng bagi negara. Bagaimana tidak? Ibukota negara yang sudah padat, macet dan semraut ini juga menyusahkan warga negara lain. Jalur menuju Bandara Soekarno-Hatta ditutup dan lumpuh selama dua hari. Akibatnya, ratusan penerbangan tertunda, ribuan penumpang terlantar dengan kerugian ratusan miliar rupiah. Kenyataan ini membuat kita bertanya-tanya, turis mana yang mau datang ke negara banjir yang Presidennya pun harus ganti mobil karena tak dapat menembus banjir. Padahal banjir itu cuma disebabkan oleh hujan lokal.

Sebagian orang kemudian memelototkan matanya ke Gubernur DKI Jakarta. Kini giliran Bang Foke, gubernur yang baru menjabat setengah tahun ini, yang harus mencak-mencak memarahi pihak-pihak yang menurutnya bertanggung jawab atas banjir di Jakarta. Bang Foke jelas tidak bisa dibiarkan sendirian mengatasi banjir. Masalah banjir ini membutuhkan kerjasama dari banyak pihak termasuk Presiden sebagai kepala negara dalam menjaga wibawa Ibukota negara yang menjadi pusat pemerintahan. Bukankah Jakarta adalah simbol Indonesia?

Banjir yang berminggu-minggu melanda sebagian wilayah di Jakarta dan Jawa Barat membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla turun tangan meninjau langsung ke lapangan. Fotonya yang terpampang besar di halaman depan sebuah harian ibukota menunjukkan keseriusannya mengamati lokasi-lokasi yang tergenang dari atas helikopter. Saat itu, Wapres didampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Bupati Bogor dan Bupati Tangerang. Ketua Bappenas Paskah Zuzeta, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Kehutanan MS Kaban dan Menko Kesra Aburizal Bakrie. Setelah meninjau banjir, Kalla langsung memimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir di gedung BKKBN, Jalan Raya Halim, Jakarta Timur. Langkah konkrit apa yang diambil setelah peninjauan itu? Sebuah pertanyaan yang selalu dilontarkan setiap kali pejabat datang meninjau banjir. Jawabannya pun sama, cuma mereka yang tahu.

Sebelum Jusuf Kalla meninjau, beberapa hari sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mendengarkan presentasi Fauzi Bowo tentang kendala yang dihadapi dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Dalam rapat terbatas yang dihadiri Jusuf Kalla, Menteri PU, Kesra, Perekonomian serta beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu itu, Fauzi Bowo menuding terhambatnya pembangunan kanal timur akibat kendala pembebasan lahan menjadi penyebab banjir tersebut. Selain adanya tata ruang dan penggunaan lahan yang salah kaprah. Namun, setelah banjir berlalu, pertemuan itu seolah tidak pernah ada.

Lantas, apa yang harus kita perbuat agar negeri ini tidak dikenal sebagai negeri pelanggan banjir? Sudah cukup banyak solusi yang ditawarkan dan tinggal diimplementasikan. Mulai dari membuat sumur resapan, memulihkan situ-situ, membuat danau buatan hingga memperluas hutan kota untuk memperbanyak daerah resapan dan konservasi air.

Semua gagasan-gagasan tersebut sulit diimplementasikan karena harus bisa menjadi solusi holistik dan berjangka panjang. Selain itu, diperlukan kesamaan visi di antara para pemimpin yang terkait mulai dari Presiden, para menteri hingga gubernur dan bupati. Visi ‘Tirta Sangga Jaya’ (Kanal Penyangga Jakarta) yang dilontarkan oleh Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang (Berita Indonesia Edisi 36), bisa memberikan gambaran solusi holistik seperti apa yang diperlukan oleh Jakarta dan daerah sekitarnya. Sedangkan untuk mencegah banjir dan longsor yang sering terjadi di daerah lainnya, gerakan penghijauan dan mengembangkan hutan kota, perlu lebih digiatkan.

Untuk menopang 83% kawasan Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana alam, peran Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) perlu diperkuat. Bila perlu dibentuk sebuah lembaga baru yang lebih superior dalam menangani tanggap darurat, kesiapsiagaan, pemberdayaaan korban hingga menangani kewenangan pendistribusian bantuan. Semua instansi yang terkait bekerja di bawah komando satu lembaga itu. Diharapkan, penanggulangan bencana bisa dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Paradigma penanganan bencana alam juga harus diubah dari upaya rehabilitasi ke pencegahan. Sebab, jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah rupiah kerugian yang harus kita relakan tiap kali banjir datang. Perubahan paradigma ini, harus dilakukan semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat. (BI 55)