Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Utama Pancasila Dilihat Dari Nilainya
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Pancasila Dilihat Dari Nilainya

E-mail Print PDF
Article Index
Pancasila Dilihat Dari Nilainya
Bung Karno dan Kemerdekaan
All Pages

Nilai-nilai Pancasila sangat universal. Ada kekhawatiran tentang menipisnya pemahaman terhadap nilai-nilai yang dikandungnya. KH Abdurrahman WahidEnampuluh satu tahun sudah Indonesia merdeka. Berbagai persoalan bangsa yang muncul belakangan ini seperti membesarnya organisasi masyarakat ekstrim, merosotnya kemampuan menerima perbedaan, dan tidak berjalannya penegakan hukum–lantaran diabaikannya ideologi negara yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Persoalan-persoalan tersebut bisa diselesaikan jika bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebelum diamandemen.

Ajakan tersebut muncul dalam acara peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Rabu (5/7). Tokoh-tokoh yang hadir, termasuk mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, mantan KSAD Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto, Rosihan Anwar dan Guruh Soekarnoputra.

Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas menilai kesadaran dan penghayatan akan pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa semakin menipis, terutama di kalangan elite bangsa. Hal ini dikemukakan Gubernur Lemhanas Muladi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Kamis (13/7). Terkait dengan kecemasan tersebut, Lemhanas telah membentuk deputi khusus yang secara terprogram akan memberikan pemahaman tentang fungsi Pancasila dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan, sebagai dasar negara, pandangan hidup, bahkan ancaman terhadap Pancasila.

Untuk memperkokoh landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) juga telah merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Wantanas untuk mengambil prakarsa mengamandemen kembali UUD 1945 khususnya Bab XVI Pasal 37 (5). Seperti dikutip Kompas, (14/7), Wantanas mengusulkan pasal itu menjadi berbunyi: “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dasar Negara Pancasila tidak dapat dilakukan perubahan”. Saat ini Pasal 37 (5) UUD 1945 berbunyi: “Khusus mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Akbar TandjungTapi benarkah bangsa Indonesia sudah tidak lagi memerlukan Pancasila? Hal itu terungkap dalam Dialog Publik bertema “Penegasan Sikap Kebangsaan Kita”, Kamis (27/7). Hadir sebagai pembicara dalam dialog itu mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung.

Akbar mengedepankan tiga masalah kebangsaan saat ini—ideologi, kelembagaan dan aktor. Soal kelembagaan, kata Akbar, sudah banyak berubah karena perubahan UUD 1945, tetapi tidak sesuai dengan aturannya. Akbar memberi contoh, sistem pemerintahan presidensil dan presiden dipilih langsung oleh rakyat, tetapi di dalam membentuk kabinet masih seperti sistem parlementer. Sedangkan Amien Rais menyoroti banyaknya sumber daya alam di Indonesia yang sudah dijual ke pihak asing. Akibatnya, Indonesia pun tetap miskin.

Brigjen (Pur) Soedarso, anggota Barisan Nasional, dalam opininya berjudul “Memberhalakan Pancasila” yang dimuat Kompas, 5 Juli, berpendapat Pancasila, sebagaimana UUD 1945, bukan berhala yang harus disembah secara buta.

Akhir-akhir ini Pancasila ramai diperbincangkan lagi. Ada yang dengan sumir mengatakan inilah saatnya Pancasila tamat alias the end of Pancasila. Ada juga yang setia mempertahankan dengan keyakinan serius bahwa Pancasila adalah harga mati sebagai dasar negara. Dalam tulisan Tanpa Pancasila, China dan India Maju, Salahuddin Wahid pernah mengutip ucapannya, “Tanpa Pancasila, China dan India bisa maju.” Soedarso tidak bermaksud berpendapat supaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Maksud di balik pernyataan itu adalah jika negara lain yang tidak memiliki Pancasila saja bisa maju, mengapa kita yang ber-Pancasila tidak maju-maju?

Tokoh pendidikan Syaykh AS Panji Gumilang menilai polemik yang berkembang tentang Pancasila lebih mempersoalkan nama daripada substansinya. Kata Syaykh, di China dan India memang tidak ada Pancasila. Tetapi di kedua negara itu agama tidak dilarang dan peri kemanusiaan dijunjung tinggi. Mereka menginginkan terbangunnya persatuan, menerapkan demokrasi dan menghendaki terciptanya kesejahteraan dan keadilan.”Nilai-nilai yang dikandung Pancasila sangat universal,” kata Syaykh AS Panji Gumilang kepada Berita Indonesia (2/8).

Menurut Syaykh, Pancasila tidak diremehkan, namun nilai-nilai yang ada di dalamnya patut dihargai, diaktualisasikan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam upaya membangun masyarakat yang demokratis, toleran dan damai. RH (Berita Indonesia 19)


Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com