Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Utama Bibit Lama Separatisme Kembali Ancam Keutuhan NKRI
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Bibit Lama Separatisme Kembali Ancam Keutuhan NKRI

E-mail Print PDF
Article Index
Bibit Lama Separatisme Kembali Ancam Keutuhan NKRI
Dari Indonesia Sampai Eritrea
Beberapa Gerakan Separatis di Indonesia
Pentingnya Pendekatan dan Pemberdayaan
Kelalaian di Kuda Mati
Tangan Asing di Bumi Pertiwi
Papua Perlu Pendekatan Social Welfare
All Pages

Tiga rentetan peristiwa politik terbaru yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh, sangat mustahil untuk tidak dimaknai sebagai upaya pemunculan kembali bibit-bibit lama separatisme. Bila tak ditangani secara baik, bisa-bisa hal ini akan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suasana kondusif yang tercipta di Maluku pascakonflik, masa indah di Bumi Cendrawasih yang sedang menikmati penggelontoran anggaran Rp 17 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Rp 11 triliun DanaRentetan peristiwa politik terbaru yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh, sangat mustahil untuk tidak dimaknai sebagai upaya pemunculan kembali bibit-bibit lama separatisme Alokasi Umum (DAU), serta masa bulan madu antara Indonesia dengan Bumi Serambi Mekkah usai perjanjian damai Helsinki 15 Agustus 2005, ternoda oleh sesuatu yang terkesan insiden. Namun sesungguhnya ketiga peristiwa tersebut merupakan aktualisasi terbaru dari bibit-bibit lama gerakan separatisme, yang sepanjang sejarah terbukti selalu mencederai perjalanan Republik Indonesia meraih cita-citanya.

Pertama, aksi yang dilakukan oleh 29 orang penari Cakalele di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Ambon pada pagi hari Jumat 29 Juni 2007 lalu. Di tengah-tengah acara puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XIV, yang dipusatkan di Lapangan Merdeka, Ambon, para penari itu sudah sangat siap untuk membentangkan bendera “Benang Raja” milik organisasi separatis Republik Maluku Selatan (RMS).

Kedua, peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora milik separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh sejumlah aktivisnya yang sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Papua, dalam rangka HUT OPM (1 Juli 1969-2007), Senin 2 Juli 2007.

Ketiga adalah deklarasi pendirian partai politik lokal di Aceh, diberi nama Partai GAM, yang atributnya mengacu kepada simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM), berlangsung Sabtu 7 Juli 2007.

Borneo Bisa Lepas
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letnan Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono, mengakui, selama lima tahun ke depan isu separatisme masih akan marak di Indonesia. Berbicara di sebuah acara diskusi bertajuk “Mengungkap Eksistensi Separatisme,” Sabtu (7/7), mantan Pangdam Jaya ini mengidentifikasi Papua saat ini sudah sangat siap untuk lepas dari Indonesia.

Hendro menyebutkan, sudah sejak pertengahan 1980-an lima daerah di Indonesia intens memperlihatkan bibit separatisme. Yaitu, Timtim, Papua, Maluku, Kalimantan, dan Aceh. Para tokohnya yang tidak puas dengan pemerintah pusat mulai mencari sponsor di luar negeri. Timtim akhirnya lepas dari NKRI tahun 1999, usai jajak pendapat yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hendro mengakui hingga saat ini isu yang dibawa gerakan separatisme masih berupa isu separatisme pheriperal. Artinya, masih seputar isu pemerataan ekonomi dan pembangunan.Padahal, kata Hendro, Indonesia saat ini justru sedang menghadapi banyak masalah dalam hal ekonomi dan pemerataan pembangunan. Jika hal tersebut tidak diwaspadai, mantan Danrem Garuda Hitam Lampung yang berhasil menggulung Kelompok Warsidi, ini mengingatkan NKRI bisa-bisa bubar nantinya. Hendro mengatakan jika pemerintah tidak mampu mengendalikan konflik di daerah-daerah yang potensial berkembang gerakan separatisme, tidak menutup kemungkinan lima tahun lagi Borneo bisa lepas.

Eskalasi Berbeda
Simon Patris Morin anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI asal daerah pemilihan Papua, mengatakan, soal separatisme bukan hanya monopoli Papua, Maluku, dan Aceh. Tetapi milik seluruh daerah di Indonesia yang tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selama hampir 30 tahun melakukan gerakan bersenjata, semata-mata hanya ingin meminta perhatian pemerintah soal keadilan sosial ekonomi bagi mereka

Khusus antara Ambon, Papua, dan Aceh, memang memiliki banyak persamaan sekaligus perbedaan dalam bagaimana memperjuangkan ideologi dan motif pemisahan diri dari Indonesia.

Fajar Kurnianto, peneliti pada Pusat Studi Islam dan Kajian (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta, menulis, sudah beberapa kali aktivis RMS mengibarkan bendera “Benang Raja”. Yaitu pada 25 April 2001, saat Pimpinan Eksekutif Forum Kedaulatan Maluku (FKM), Alexander Hendricks Manuputty, memelopori pengibaran bendera RMS pada peringatan proklamasi organisasi ini di Ambon. Kemudian pada 25 April 2003, tak kurang 60 orang aktivis ditahan aparat karena mengibarkan bendera RMS.

Semuanya memberi sinyal gerakan separatis RMS masih eksis meski dalam jumlah pengikut yang terbilang sedikit.

Tetapi Menteri Pertahanan Prof Juwono Sudarsono menyebutkan Republik Maluku Selatan (RMS) bukanlah gerakan ideologi. Mereka hanya ingin mempertanyakan soal keadilan. Intinya, ingin diperhatikan pemerintah.

Demikian pula Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang selama hampir 30 tahun melakukan gerakan bersenjata, juga semata-mata hanya ingin meminta perhatian pemerintah soal keadilan sosial ekonomi bagi mereka. “Bahwa mereka angkat senjata, itu karena tidak diperhatikan oleh Jakarta,” ujar Juwono, mencoba menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya sudah tergolong “mahagawat”.

Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Prof Muladi juga menyebut RMS tidak perlu dikhawatirkan. RMS menurutnya tidak berbahaya karena tidak memiliki jaringan internasional, dan SDM-nya tidak ada yang unggul.

Tetapi untuk Papua dan Aceh, Muladi mengajak kita untuk perlu khawatir. Keduanya berbahaya sebab memiliki jaringan internasional, sumberdaya yang andal, dan organisasi yang hirarkis.

Kepada pers usai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, untuk memaparkan hasil kajian lembaganya tentang separatisme, berlangsung di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (9/7), mantan Rektor Undip Semarang ini memastikan gerakan separatis Papua sangat berbahaya karena jaringan internasionalnya bagus, sumberdaya manusianya mulai membaik, dan ada dorongan dari organisasi internasional seperti LSM di Australia, Belanda, dan Amerika Serikat.

Hingga kini masyarakat Papua tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa ketidakadilan“Kita tahu Papua dan Aceh mendapat dukungan dana yang besar dari dalam dan luar negeri. Papua punya dana otonomi khusus Rp 17 triliun, dan DAU Rp 11 triliun. Sementara Aceh dapat banyak bantuan asing pascatsunami,” kata Muladi, yang memberikan pembekalan Pendidikan Singkat Angkatan XV Lemhannas, di Istana Wapres tersebut.

Muladi menekankan gerakan separatisme di Aceh harus mendapat perhatian penuh. Karena elit dan eks pejuang GAM masih belum menerima UU Pemerintahan Aceh dan UU Pendirian Partai Lokal. Penggunaan atribut militer Gerakan Aceh Merdeka, menurutnya, merupakan bukti elit GAM masih memendam keinginan untuk merdeka. “Otsus seperti Aceh dan Papua itu sudah seperti negara federal. Tidak ada ceritanya lagi kemudian orang masih bicara merdeka,” urainya.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengatakan, konflik SARA di Ambon atau Maluku sudah sejak awal diidentifikasi oleh organisasi nahdliyin ini berintikan separatisme yang melibatkan RMS, bukan konflik agama.

Mengenai Papua, Hasyim mengatakan pemerintah terlalu longgar membiarkan multi intervensi asing di sana. “Karena ancaman terhadap Pancasila dan NKRI sekarang ini bukan hanya datang menyerang kedaulatan teritorial politis tetapi juga ideologis, ekonomi, dan budaya atau integritas bangsa,” ujar Hasyim.

Soal Aceh, Hasyim mengatakan semenjak perjanjian Helsinki telah banyak yang mengingatkan bahwa banyak mengandung kelemahan. Namun pemerintah sulit diberitahu. “Sekarang disalahgunakan GAM,” kata Hasyim kepada wartawan Selasa (10/7).

Separatisme bukan monopoli Papua, Maluku, dan Aceh, juga pernah ditengarai oleh Samuel Huntington, ilmuwan politik Barat yang mengidentifikasi ada potensi terjadi benturan peradaban antara Timur dengan Barat.

Tony Wardoyo anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan Papua, dalam tulisannya di Suara Pembaruan mengangkat komentar Huntington tersebut, yang menyebutkan, Indonesia bisa bernasib sama seperti Yugoslavia dan Uni Soviet terpecah-pecah karena gagal menjaga integrasi nasional.

Pandangan Huntington, kata Tony, barangkali dilandasi oleh kenyataan Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia, yang masyarakatnya sangat plural sehingga selalu dihantui oleh gerakan separatisme. Heterogenitas struktur masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan primordialisme. Demikian pula secara vertikal ditandai adanya perbedaan lapisan atas dan bawah.

Dengan struktur sosial yang demikian kompleks, alumnus Universitas Johannesburg Mainz, Jerman, ini mangatakan sangat rasional Indonesia selalu menghadapi permasalahan konflik antaretnik, kesenjangan sosial, dan sulit membangun intergrasi secara permanen.

Sudah Diingatkan
Almarhum Matori Abdul Djalil, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan RI di era Presiden Megawati Soekarnoputri, pada Februari 2003 pernah mengingatkan lepasnya Timtim telah meningkatkan intensitas gerakan separatisme di Papua.

Berbicara di hadapan Rapat Kerja Komisis I DPR, Matori ketika itu menyatakan, Timtim telah memberi inspirasi dan mendorong semangat tokoh-tokoh OPM untuk mengembangkan upaya melepaskan diri dari NKRI. Dia juga menyebutkan penandatanganan kesepakatan penghentian permusuhan (COHA) antara RI dengan GAM di Genewa, Swiss, membuat OPM semakin yakin bahwa perjuangan mereka untuk merdeka bukan mimpi belaka. OPM kemudian terus mengembangkan usaha terutama membentuk jaringan di dalam dan luar negeri.

Mereka juga menciptakan opini penyatuan Irian Jaya ke Indonesia setelah Pepera (penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 tidak sah, karena tidak dilakukan satu orang satu suara (one man one vote) sesuai Resolusi PBB Nomor 2504. Mereka lantas menyatakan Papua telah merdeka pada tanggal 1 Desember 1969, sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah Belanda.

Sebagaimana Bumi Serambi Mekkah Aceh, yang kaya dengan minyak bumi dan gas alam, Papua juga sangat kaya akan kandungan sumber daya alam. Terlebih setelah PT Freeport Indonesia (FI) memulai penambangan untuk pertama kali pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya (KK) I.

Sejak tahun 1986 Freeport menemukan lagi sumber penambangan baru di puncak gunung rumput, atau di Grasberg yang kandungannya dipastikan jauh lebih besar. Grasberg memiliki kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia sekitar 2,16-2,5 miliar ton, serta kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Dalam sehari diperkirakan diproduksi 185.000 hingga 200.000 ton biji emas dan tembaga.

Itu sebab Freeport sangat berhasrat untuk kembali memperpanjang KK I, sehingga dibuatlah KK II pada Desember 1991 yang memberikan hak kepada PT FI selama 30 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan selama 2 x 10 tahun. Ini berarti KK II baru akan berakhir tahun 2021, dan jika diperpanjang, hanya akan berakhir pada tahun 2041.

Yang menjadi persoalan adalah siapa sesungguhnya yang menikmati hasil dari FI. Sebab nyatanya, sumbangan FI ke APBN hanya Rp 2 triliunan, mengingat saham milik Pemerintah RI hanya 9,36% sisanya asing. Kantor berita Reuters Maret 2006 pernah menulis, terdapat empat big boss FI yang menerima pendapatan paling tidak Rp 126,3 miliar/bulan. Diantaranya Chairman of the Board James R Moffet menerima sekitar Rp 87,5 miliar per bulan, dan President Director PT FI Andrianto Machribie menerima Rp 15,1 miliar per bulan. Tetapi pada saat yang sama orang-orang Papua dan sekitar tetap banyak yang miskin bahkan mengalami kelaparan.

Albert Hasibuan Ketua Forum Papua berbicara di Gedung CSIS, Jakarta, Selasa (10/7), menyebutkan, tanah Papua kaya dengan sumber daya alam namun hingga kini masyarakatnya tetap hidup dalam kemiskinan dan rasa ketidakadilan.

Pengamat ekonomi pertanian HS Dillon, yang juga anggota Forum Papua, turut menegaskan dalam hal pembangunan infrastruktur kesejahteraan masyarakat Papua mengalami ketidakadilan. Ia mencontohkan, seluruh anggaran Papua pada tahun 2006 hanya 20 persen yang dialokasikan langsung ke desa-desa untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Sisanya digunakan untuk anggaran birokrasi.

Hadirkan Keadilan
Dua tokoh muslim, Hidayat Nurwahid yang Ketua MPR RI, dan Tifatul Sembiring Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memberikan solusi yang senada atas ancaman separatisme yang mulai menggejala akhir-akhir ini.

Tifatul mengatakan bibit-bibit separatisme yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI harus diusut dan ditangani secara tuntas tanpa diskriminasi. “Peristiwa memalukan dan membahayakan negara itu harus diusut tuntas, bukan hanya karena menyangkut Presiden, tapi justru menunjukkan kelengahan petugas pengamanan yang dapat membahayakan kepala negara kita,” kata Tifatul soal kejadian di Ambon.

Tifatul mendesak agar pemerintah memberikan sanksi kepada pejabat penegak hukum yang lalai dalam insiden tersebut. Sebab, aksi provokatif demikian seharusnya bisa diantisipasi dan terdeteksi jauh-jauh hari. “Jika sampai dibiarkan akan memancing aksi-aksi serupa di kemudian hari,” ucapnya.

Hidayat Nurwahid berpendapat separatisme sama bahayanya dengan terorisme sehinggga harus juga ditindak tegas. Ketidakpuasan sebagian kalangan terhadap kebijakan pemerintah, yang belum mampu memberikan kesejahteraan rakyat, seharusnya tidak langsung ditujukan kepada pemerintah pusat. Sebab pusat sudah berupaya memberikan peluang dengan anggaran triliunan rupiah. “Sekarang kita bersama-sama mengawasi digunakan untuk apa dana triliunan tersebut di daerah, kalau warganya ternyata masih belum sejahtera. Jadi jangan langsung menyalahkan Jakarta saja,” kata Nurwahid.

Menurut Hidayat separatisme harus diberi jawaban konkret diantaranya ukhuwah Islamiyah sebagai modal sosial mempertahankan NKRI. “Para pelaku separatisme harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku supaya ada efek jera karena telah mengancam keutuhan bangsa yang telah diamanatkan Undang-Undang,” kata Hidayat.

Menhan Juwono Sudarsono menyebutkan gerakan separatisme tidak akan ada asalkan ada kerja keras dan kepedulian seluruh warga Indonesia mulai dari Papua, Ambon, dan dimanapun mereka berada. Kata Juwono, untuk meredam aksi separatisme perlu usaha keras menghadirkan keadilan di lapangan seperti membangun ketersediaan pangan, hunian yang layak bagi manusia, dan ketersediaan listrik.

Menko Polhukam Widodo AS usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/7), menyebutkan perlu dilakukan tindakan tegas dan terukur untuk menindak kasus-kasus yang terjadi di Ambon, Papua, dan Aceh. Namun semua tindakan tetap merefeksikan pendekatan rule of law, bukan tindakan represif. Pendekatan dibutuhkan untuk menjaga kondisi keamanan nasional supaya tetap aman, tertib, dan stabil untuk mendukung pembangunan eknomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengomentari pendirian Partai GAM Widodo menyebutkan itu tidak sesuai dengan kesepakatan damai di Helsinki, dan juga melanggar UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan, pemerintahan yang sah harus memelihara kondisi perdamaian di Aceh.

Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta sudah memberi isyarat bahwa Partai GAM akan sulit lolos verifikasi. Dasarnya, setiap partai lokal haruslah mengusung semangat perdamaian, rekonsiliasi, dan reintegrasi Aceh. Ali Mochtar Ngabalin anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Bulan Bintang, mengatakan, kemunculan separatisme adalah akibat dari buruknya kinerja pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi daerah-daerah yang selama ini bergolak, selain alasan ada kepentingan asing. Karena itu, solusinya, “Kalau mau selesai, beri perlakuan yang sama bagi bangsa Papua, Ambon, dengan bangsa-bangsa yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi,” seru Ngabalin.

Hasyim Muzadi meminta pemerintah supaya lebih intensif mencegah gerakan separatisme. “Pemerintah sebagai wakil eksekutif negara harus bertanggungjawab atas kedaulatan negara,” kata Hasyim. Menurutnya, negara berhak bahkan berkewajiban untuk memaklumkan perang terhadap setiap gerakan yang menjurus kpada separatisme baik dalam bentuk simbol maupun tindakan. Apalagi bila sampai ke tingkat pemberontakan atau pemisahan diri.

Wapres Jusuf Kalla juga menekankan pendekatan penanganan masalah hukum, sosial ekonomi dan pembinaan masyarakat. “Dengan pendekatan semacam ini, kita harapkan proses penyelesaian kasus ini akan segera tuntas,” kata Pendeta John Ruhulesin mengutip pernyataan Kalla, usai bersama para tokoh agama Maluku diterima oleh Wapres.

Wapres, kata John, juga berterimakasih dengan solidnya tokoh agama Maluku. Kondisi ini mencerminkan insiden di Maluku bukan berlatar belakang agama, tetapi masalah politis.

Kata Muladi, untuk menghadapi gerakan separatisme Lemhannas sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi. Diantaranya menumpas gerakan separatisme secara yuridis, dan menegakkan hukum nonrepresif dengan menjunjung tinggi HAM.

Kemudian, pemerintah harus memperbaiki keadilan sosial yang menjadi akar permasalahan, dan terus-menerus melakukan pendekatan budaya. Muladi mencontohkan, Dubes Belanda Junus Effendi Habibie yang pintar berbahasa Ambon itu masuk ke kantong-kantong RMS di Belanda, dan mendekati tetua-tetua RMS. Hasilnya, tidak ada demo di Kedubes RI di Belanda.

Di Papua Lemhannas mengusulkan agar pemerintah merangkul tetua-tetua Dewan Adat Papua, bukan Majelis Rakyat Papua, serta memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Papua yang dulu berjuang untuk Trikora.

“Kalau tidak ada pendekatan ekonomi, dan adat, saya khawatir sekali akan terulang situasi Timor Timur. Dua puluh dua tahun kita di sana tidak bisa memasukkan budaya Indonesia ke sana. Akhirnya referendum. Yang terjadi di Papua dan Aceh sekarang ini sama,” kata Muladi. HT (Berita Indonesia 43)



Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com