Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Utama SBY-Boediono Siapkan Kabinet Presidensial
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

SBY-Boediono Siapkan Kabinet Presidensial

E-mail Print PDF
Article Index
SBY-Boediono Siapkan Kabinet Presidensial
Siaga, Tunggu Telepon dari Cikeas
Nominasi Kabinet SBY-Boediono
Janjikan Indonesia yang Kuat
All Pages

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, mulai menyusun kabinet, menyiapkan program kerja 100 hari dan agenda kebijakan lima tahun (2009-2014)Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono, mulai menyusun kabinet, menyiapkan program kerja 100 hari dan agenda kebijakan lima tahun (2009-2014). Tampaknya, SBY ingin menegakkan sistem pemerintahan presidensial.

SBY dan Boediono mengawali penyusunan kabinet dan program kerja itu dengan berdiskusi selama empat jam lebih di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8/2009). Diskusi itu dilakukan tiga hari setelah SBY menyampaikan pidato penerimaan sebagai presiden terpilih 2009-2014 di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Kamis, 20 Agustus 2009.

Dalam pidato penerimaan itu, SBY mengemukakan bahwa dalam dua bulan ke depan, akan mempersiapkan Rencana Aksi untuk pemerintahan periode 2009-2014. Di dalamnya termasuk program kerja 100 hari pertama, serta agenda kebijakan lima tahun ke depan. “Semuanya ini adalah penjabaran lebih lanjut, dari visi dan misi yang telah saya sampaikan pada masa kampanye yang baru lalu,” kata SBY.

Pada hakikatnya, lanjut SBY, program ini mengandung kesinambungan dan perubahan. “Hal-hal yang sudah baik kita lanjutkan, dengan lebih tajam lagi. Yang belum baik kita perbaiki dan sempurnakan. Bersamaan dengan itu kita bawakan ide baru, langkah baru dan dengan semangat yang baru,” jelasnya.

Dalam hal penyusunan kabinet, SBY mengemukakan akan mempersiapkan sebuah kabinet baru yang terdiri dari tenaga-tenaga yang kompeten, bersih, jujur, dan penuh dedikasi. Oleh karena itu, ungkap SBY, pakta integritas dan kontrak kinerja, akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kabinet mendatang. “Saya akan memilih yang terbaik, yang profesional dari semua kalangan, baik dari partai politik maupun dari kalangan non-partai. Saya akan memastikan bahwa kabinet baru nanti akan siap untuk bekerja sejak hari pertama mereka dilantik,” tegas SBY.

Diskusi SBY-Boediono tentang penyusunan kabinet dan program aksi tersebut akan dilanjutkan secara berkala. Menurut Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng yang juga salah satu ketua DPP Partai Demokrat, karena SBY bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla masih juga berkonsentrasi untuk menyelesaikan mandat sampai 20 Oktober 2009, maka SBY menugaskan Boediono menyusun rencana aksi dan kerangka kerja serta melaporkannya.

Presiden-Wapres terpilih SBY-Boediono sedang merencanakan aksi untuk pemerintahan 2009-2014Dari pengamatan Berita Indonesia, Boediono mengerjakan tugas itu di Bravo Media Center (BMC), kantor Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono yang diketuai Hatta Rajasa. Di tempat ini, Boediono sering berkumpul dan berdiskusi antara lain dengan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono), Achmad Mubarok, Erry Riyana Hardjapamekas, Kuntoro Mangkusubroto, Raden Pardede, Mohammad Ichsan, dan M Chatib Basri.

Tidak ada keterangan, apa yang sering mereka diskusikan. Juga belum ada publikasi resmi seperti apa susunan kabinet dan program kerja tersebut. Namun, menurut Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Senin (24/8), nama-nama calon menteri yang diusulkan sudah masuk ke SBY sejak beberapa waktu lalu. Menurut Mubarok, penjaringan menteri menggunakan mekanisme seperti penjaringan Cawapres.

Dipastikan tidak semua mitra koalisi berjumlah 24 partai politik mendapat kursi di kabinet. Hanya lima partai politik yang dapat kursi di DPR yang akan masuk di kabinet. Yaitu Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, menurut Mubarok, proporsi kursi di kabinet, tak melulu berdasarkan perolehan kursi di DPR.

Selain lima partai mitra koalisi tersebut, juga tengah dilakukan komunikasi politik dengan Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk masuk dalam kabinet. Namun tentang berapa jumlah dan siapa orangnya, harus disadari bahwa hal itu adalah hak prerogatif Presiden SBY.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Marzuki Alie, dalam menentukan susunan kabinet, presiden terpilih, SBY, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menitikberatkan pada kualifikasi dan kapasitas seseorang. Seseorang tersebut bisa kaum profesional ataupun kader partai politik.

PERIODE 2009-2014: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua dari kanan) dan isterinya Ani Yudhoyono (kanan) didampingi pasangannya wapres Boediono (kedua dari kiri) dan isterinya Herawati Boediono (kiri) menyapa para pendukungnya setelah memberikan pidato kemenangan di Jakarta, 20 Agustus 2009Namun, Marzuki Alie mengaku tidak tahu-menahu soal kualifikasi yang ditetapkan oleh SBY. “Saya tidak tahu. Yang jelas, kualifikasi disusun berdasarkan persoalan yang dihadapi,” ujar Marzuki, Senin (25/8) di Jakarta.

SBY sendiri memang telah berjanji akan memilih orang-orang terbaik, baik dari parpol maupun kalangan profesional, untuk menjadi menteri di kabinet pemerintahannya yang baru. “Kabinet ke depan, saya akan pilih orang-orang terbaik, baik dari kalangan partai maupun profesional,” ujarnya dalam pidato di PRJ Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/8) malam.

SBY juga berjanji akan berupaya serius untuk menciptakan pemerintahan yang semakin bersih, antara lain melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Menurut SBY, hal ini merupakan poros utama dari cakra pembangunan, yang akan mereka jalankan dalam lima tahun ke depan.

Tampaknya, SBY tidak mau terulang hal-hal yang kurang pas saat penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu pada Oktober 2004 lalu. Beberapa nama sempat ramai dalam pemberitaan bakal menjadi menteri. Begitu susunan kabinet diumumkan, ternyata nama yang bersangkutan tidak masuk. Orang yang bersangkutan menjadi malu dan marah. “Pengalaman 2004, begitu nama yang diumumkan di media tidak terpilih, marahnya bisa sampai lima tahun,” ujar Marzuki Alie.

Saat itu, memang, sangat tampak adanya kerumitan yang dialami SBY-JK dalam menyusun kabinet pada 2004. Seusai kemenangan Pilpres 2004 putaran kedua, terjadi hingar-bingar dan kasak-kusuk di lingkaran SBY-JK dalam penyusunan kabinet. Saat itu SBY-JK hanya didukung tiga parpol utama dan lima partai pendukung setelah putaran kedua.

Saking rumitnya, sampai menjelang hari akhir, kabinet belum juga terbentuk. Padahal, ketika itu SBY menjanjikan pemerintah siap bekerja pada hari pertama. SBY juga sudah menetapkan kriteria dan matriks kabinet. Namun, tampaknya SBY juga diperhadapkan pada kerumitan menyusun kabinet dengan adanya tarik-menarik kepentingan. Bahkan saking rumitnya, beberapa calon menteri diminta bersiap-siap di dekat sekitar Istana Merdeka. Ada yang bersiap sampai pukul 23.47, Rabu, 20 Oktober 2004, ketika SBY didampingi JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih dan terlantik mengumumkan susunan kabinet yang terdiri dari 36 orang.

SAMPAI DI SINI: Pasangan SBY-JK berakhir Oktober 2009Kabinet itu diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu dan dilantik pada 21 Oktober 2004 pukul 10.00 di Istana Merdeka. Tampaknya, kala itu sangat disadari ketidaksempurnaan susunan kabinet tersebut, sehingga harus dijanjikan akan adanya evaluasi tahunan. Anggota kabinet yang dinilai tidak layak akan diganti dan yang dinilai tidak tepat posisinya dirotasi. Bukti dari kerumitan itu terjadi manakala Kabinet Indonesia Bersatu harus mengalami reshuffle dua kali.

Presiden SBY dalam keterangan pers tentang Pengumuman Reshuffle Kabinet Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 Mei 2007 lalu merasa perlu menjelaskan bahwa reshuffle terbatas ini memiliki tujuan. Tujuan pertama untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja Kabinet yang ia harapkan akan bekerja lebih baik lagi, lebih efektif lagi dua setengah tahun mendatang sampai batas akhir dari masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu. Tujuan kedua, berkaitan peningkatan teamwork atau kerjasama tim internal Kabinet, dan juga berkaitan dengan apa yang sering kita dengar, sering kita sebut the right man on the right place, sehingga lebih efektif lagi, lebih meningkat lagi kinerja dari menteri yang bersangkutan.

Kerumitan dan kekurangsempurnaan juga tersirat dari pernyataan Presiden SBY ketika mengumumkan reshuffle terbatas menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu pertama di Gedung Agung, Yogyakarta, 5 Desember 2005. “Saya akan menyampaikan proses sampai dilaksanakannya reshuffle terbatas Kabinet Indonesia Bersatu. Ini penting, karena ada komentar, pemerintah ragu-ragu, pemerintah seperti tidak punya arah bagaimana penataan kembali kabinet dilaksanakan,” kata SBY.

SBY mengatakan bahwa ia dibantu Wakil Presiden, melakukan evaluasi. Evaluasi itu menyangkut evaluasi kinerja kabinet secara menyeluruh, evaluasi tim-tim tertentu dan juga evaluasi terhadap kinerja atau capaian dari menteri-menteri tertentu.

Keraguan atas kemampuan anggota Kabinet Indonesia Bersatu memang sudah mengemuka sejak awal. Sebagaimana hal itu juga dikemukakan Presiden SBY dalam sambutan ketika melantik Kabinet Indonesia Bersatu di Istana Negara pada 21 Oktober 2004. “Saya mendengar dan memahami, banyak terjadi pro dan kontra terhadap pengangkatan menteri-menteri dalam Kabinet Indonesi Bersatu ini. Bahkan ada kesangsian apakah Saudara, termasuk saya dan Pak Jusuf Kalla dapat mengemban tugas yang tidak ringan ini. Dalam suasana demokrasi, dalam nuansa yang positif, anggaplah itu sebagai pemicu, sebagai cambuk dan penantang untuk kita bisa bekerja dengan baik. Tidak perlu kesangsian, atau keragu-raguan rakyat terhadap kita, terhadap Saudara, dijawab dengan kata-kata, jawablah dengan kerja dan karya nyata,” kata SBY.

Tegakkan Presidensial
Diyakini, kerumitan seperti penyusunan kabinet 2004-2009 itu, tidak akan terjadi lagi. Hal ini sudah terindikasi dari keteguhan prinsip SBY ketika memilih Boediono sebagai Cawapresnya. Padahal partai-partai mitra koalisinya sudah mengajukan nama-nama untuk Cawapres. Bahkan sempat ada partai koalisi yang bernada mengancam akan keluar dari koalisi jika SBY mempertahankan Boediono sebagai Cawapres. Tetapi SBY tetap teguh pada pilihannya. Ia ingin menegakkan sistem pemerintahan presidensial.

Tampaknya, setelah pengalaman periode pertama 2004-2009, SBY sangat menyadari bahwa sistem presidensial merupakan perangkat paling baik guna menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakter dan pendirian tegas. Apalagi pada Pilpres 2009, SBY-Boediono berhasil memenanginya dalam satu putaran dengan perolehan suara mayoritas 73.874.562 pemilih, atau setara dengan 60,8 persen.

Tentu, inilah saatnya bagi SBY untuk dengan teguh menegakkan sistem presidensial sebagaimana dianut konstitusi Republik Indonesia. Supaya tidak terulang lagi seperti periode lalu, dimana sistem itu tidak terlaksana dengan baik, sehingga kurang memberi kepastian bagi stabilitas dan independensi pemerintahan hasil Pemilu (pilihan rakyat secara langsung). Memang, jika Presiden terlalu menuruti kepentingan partai akan membuat akselerasi kinerja dan target program terganggu aneka kepentingan.

Pengamatan Berita Indonesia, dari berbagai cara, sikap dan pernyataan SBY, cukup kuat mengindikasikan bahwa SBY akan bersikap tegas menegakkan kepastian sistem presidensial pada pemerintahannya 2009-2014. Bahkan, tampaknya SBY, juga berupaya tidak memberi ruang bagi parlemen untuk mengingkari legitimasi presiden hasil pilihan rakyat secara langsung.

Dalam kaitan ini, mewujudkan presidensialisme, M Faishal Aminuddin Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang, dalam opininya di Kompas 16 Juli 2009, menyarankan, SBY perlu melakukan reorientasi presidential-parliamentary ke premier-presidensialisme, dengan tiga cara.

Pertama, membentuk kabinet pemerintahan berbasis kapasitas personal (zaken). SBY mempunyai PD di DPR dan biarkan PD membangun basis koalisi dengan parpol lain yang mendukung pemerintah. Jika ingin mengakomodasi menteri dari parpol, hal itu bisa dilakukan dengan syarat profesional dan memiliki rekam jejak yang mendukung kapasitas bidang kerjanya.

Kedua, presiden harus memastikan bahwa dirinya tidak mempunyai rantai komando resmi pada partai pendukung dengan melepaskan jabatan struktural dari PD. Dengan demikian, koalisi parlemen yang dibangun PD tidak terkontaminasi kepentingan pemerintah. Parpol lain akan melihat bangunan koalisi pada persamaan kepentingan, bukan kuota jabatan publik.

Ketiga, dalam menjamin kinerja, presiden perlu menetapkan standar transparan untuk seluruh jabatan birokrasi. Jabatan publik yang penting seperti di BUMN, jajaran direktorat jenderal, atau kepala instansi strategis lainnya bukan lagi berjalan sesuai karier. Presiden bisa membuat terobosan, mengangkat pejabat berkualitas atas dasar pertimbangan yang jelas dan bukan karena desakan politik.

M Faishal Aminuddin mengingatkan sistem presidensialisme murni tidak bisa dijalankan secara radikal, tetapi harus gradual. Menurutnya, orientasi pola premier-presidensial menjadi jalan terwujudnya sistem presidensialisme murni yang terlembaga dan stabil. BI/MLP-BHS (Berita Indonesia 70)



Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com