Jenderal Purnawirawan Wiranto ingin sekali merekonstruksi model kepemimpinan nasional yang tegas, lugas, dan berani ambil risiko.
Keinginan itu akan diwujudkan Wiranto di jalur konstitusional. Ia cukup lama memahami model kepemimpinan Pak Harto semenjak diangkat menjadi Ajudan (1989-1993), Kasdam Jaya (1993-1994), Pangdam Jaya (1994-1996), Pangkostrad (1996-1997), KSAD (1997-1998), dan Pangab (1998-1999).
Wiranto, sesungguhnya pernah punya hak menjadi pimpinan nasional ketika Presiden Soeharto menyerahkan mandat kepadanya untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu demi penyelamatan bangsa dan negara, ketika terjadi gelombang reformasi besar-besaran Mei tahun 1998.
Tapi Wiranto tak memanfaatkannya sebab tak menginginkan terjadi setitik pun darah tercecer karena pertumpahan darah oleh sesama anak bangsa. Pria kelahiran Yogyakarta 4 April 1947 ini memilih membiarkan semua berjalan mengalir secara konstitusional, hingga akhirnya Pak Harto sendirilah yang mengambil prakarsa mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada wakilnya.
Karena itu, usai pengunduran diri Pak Harto, suami dari Hajjah Rugaiya Usman yang melankolis nan berhati lembut namun selalu menampakkan wajah serius layaknya militer sejati, ini segera meraih corong. Lulusan AMN tahun 1968 ini mengambil waktu sejenak untuk memberikan perintah harian, bahwa TNI menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kewibawaan setiap mantan presiden dan keluarganya.
Keberpihakan kepada konstitusi, dan masa dinas yang lama dijalani di sekitar pusat kekuasaan, sempat menimbulkan citra mendalam bahwa Wiranto adalah “orangnya” Pak Harto. Wiranto memang bukan brutus yang bisa dengan mudah mengkhianati orang yang pernah membesarkannya. Tetapi penggemar olahraga beladiri karateka dan permainan bridge ini juga bukan hamba yang bisa disetir sesuka hati.
Wiranto sesungguhnya adalah tokoh yang hanya mau berpijak di jalur konstitusi, sebagaimana yang selalu diajarkan oleh Pak Harto. Karena itu, selaku Panglima ABRI di tahun 1998, Wiranto dengan tegar menyatakan bersedia memenuhi tuntutan reformasi tetapi menjalankannya secara gradual.
Hingga dipercaya menjabat menteri di era Presiden Habibie dan Gus Dur, Wiranto membuktikan sikapnya dengan melakukan reformasi internal di lingkungan TNI, termasuk melepaskan Kepolisian RI dari institusi Mabes TNI. Wiranto juga tak mempersoalkan saat dirinya dipecat oleh Gus Dur dari jabatan Menko Polkam, bila itu memang kebijakan Presiden.
Keinginan Wiranto untuk merekonstruksi model kepemimpinan nasional yang tegas, lugas, berwibawa dan berani mengambil risiko tak pernah padam. Ia bersedia mengikuti konvensi calon presiden Partai Golkar dan terpilih maju dalam Pilpres 2004.
Kini, secara konstitusional Wiranto kembali bergerak dengan mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat HANURA. “Hanura adalah partai yang mengutamakan kaderisasi. Kalau nanti ada kader-kader Hanura yang menjadi presiden, wapres, atau anggota DPR, berarti Alhamdulillah,” kata Wiranto pada acara deklarasi partai, Kamis (21/12).
Lalu, “Selamat datang ke dunia politik riil,” kata Jusuf Kalla menyambut Hanura. “Walaupun baru, kalau Hanura bisa membuktikan diri dengan melakukan kegiatan yang berpihak pada rakyat, akan mencuri perhatian. Wiranto kan lebih tegas daripada SBY,” sambung Sukardi Rinakit.
Hanura sudah mencuri perhatian dengan memasang kuning sebagai warna partai. Sejumlah orang penting terutama para mantan jenderal, termasuk mereka yang baru saja melepaskan atribut kedinasan turut pula bergabung.
Di antaranya, para mantan jenderal itu apabila mencitrakan diri sipil, dan konsisten memperjuangkan kebebasan sipil (civil liberties) bukan tak mungkin akan meraih perhatian rakyat. Seperti dikatakan Dekan FISIP Unair Surabaya Hotman Siahaan, Hanura akan berhasil bila disertai dengan ideologi dan manajemen partai politik yang bagus.
Konsistensi Wiranto bergerak di jalur konstitusi terlihat dalam motif pendirian Hanura. Kata dia, tujuan pendirian Partai adalah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, melaksanakan rekrutmen kepemimpinan nasional melalui jalur politik, serta memiliki orientasi visi menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan kembali kemandirian bangsa.
“Kami mendirikan parpol bukan karena emosional atau kecewa. Tapi, keinginan berjuang dalam wadah parpol untuk memberi semangat baru guna membangun kebersamaan dan menciptakan kondisi kepemimpinan yang lugas, tegas, dan berani,” kata Wiranto kepada Indo.Pos, Rabu (20/12). HT (Berita Indonesia 29)
| < Prev | Next > |
|---|
