Sukatmo Patmosukarso, Direktur dan Spokesperson PT Bank Internasional Indonesia Tbk mewakili perusahaan menunjukkan kepedulian membantu pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya mereka yang sehari-hari berdagang mie dan bakso. 
Pertengahan November lalu pria ramah yang biasa dipanggil Pak Katmo ini menandatangani jalinan kerjasama dengan H. Sumaryoto, Ketua Dewan Koperasi Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Megapolitan Indonesia (PPMMI), berlangsung di Plaza Tugu Api Pancasila, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.
Isi kerjasama, antara lain, BII akan menyalurkan kredit UMKM melalui Koperasi PPMMI sebagai bagian dari Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).
“Pada prinsipnya, kami siap mengucurkan dana bagi UMKM dan koperasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku di bank kami,” ujar Sukatmo. Kucuran dana menurutnya merupakan bagian dari komitmen BII untuk melakukan pemberdayaan pengusaha UMKM agar dapat menikmati jasa perbankan.
Fasilitas UMKM ini melengkapi fasilitas sejenis yang sebelumnya sudah disalurkan melalui linkage program dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). BII yang akhir November lalu memperoleh pinjaman sebesar 125 juta dollar AS, setara Rp 1,1 triliun dari International Finance Corporation (IFC) untuk mendukung BII mengembangkan sektor UMKM di Indonesia, sudah menyalurkan dana lebih dari Rp 480 miliar kepada 87 BPR.
Dengan kerjasama BII, memperkenalkan pula kepada seluruh anggota Induk Koperasi PPMMI penggunaan jasa perbankan melalui kartu debit/ATM co branding. Kartu co branding sekaligus pula menjadi kartu pengenal bagi para pengusaha yang menjadi anggota Koperasi PPMMI. Jumlahnya sekitar 1.000 orang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.
“Pengembangan selanjutnya akan dikhususkan pada wilayah Jawa dan Bandar Lampung, kemudian ke seluruh Indonesia dengan total perkiraan anggota bisa mencapai 5.000 hingga 10.000 orang,” ujar Sumaryoto, di hadapan Sukatmo Padmosukarso. HT (Berita Indonesia 28)
Endriartono Sutarto
“Panglima” Pertamina
Tradisi lama menempatkan pensiunan TNI di lingkungan terhormat kembali terulang. Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mantan Panglima TNI (2002-2006) Jumat (8/12) resmi dilantik sebagai Komisaris Utama PT (Persero) Pertamina, menggantikan Martiono Hadianto. Ia diangkat berdasarkan SK Menneg BUMN No KEP 122/MBU/2006 tanggal 7 Desember 2006.
Banyak kalangan merasa terkejut dengan naiknya Jenderal Tarto. Dirut Pertamina Ari H Soemarno mengaku tidak tahu alasan pemerintah memilih Endriartono. Tetapi Ari berujar, “kemampuan manajerial Endriartono sudah teruji selama memimpin TNI. Dan, Pengalaman ini tentu sangat berharga untuk mengelola Pertamina ke depan.”
Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro yang mengumumkan pengangkatan Tarto usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kepada pers mengatakan posisi Komisaris Utama Pertamina perlu diisi oleh orang yang cakap dalam pengambilan keputusan. “Beliau punya pengalaman dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Tapi bagaimana terhadap soal oil and gas industry, ”menurut saya bisnis Pertamina lebih banyak pertimbangan politis daripada ekonomi,” tambah Purnomo. “Yang penting bagaimana proses pengambilan keputusan yang harus dia lakukan, terutama soal proyek-proyek yang harus mendapatkan keputusan dari Komisaris,” lanjutnya.
Lahir di Purworejo, Jawa Tengah 29 April 59 tahun silam Endriartono berasal dari keluarga militer. Sebelum menjadi Panglima TNI ia pernah menjadi Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Dan Paspampres), lalu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Usai dilantik oleh Menneg BUMN Sugiharto, Endriartono berharap keberadaannya mampu mengatasi masalah penyelundupan BBM. Dan sebagai mantan petinggi TNI, “Kalau disinyalir ada keterkaitan penyelundupan minyak oleh oknum TNI/Polri, maka akan memudahkan saya untuk bekerjasama dengan TNI dengan adanya saya sebagai Komisaris Pertamina,” ujar Tarto, “Panglima” Pertamina dengan penguasaan aset senilai Rp 100 triliun tersebar di seluruh Indonesia. HT (Berita Indonesia 28)
Saifullah Yusuf
Karir Politiknya Istimewa
Betapa istimewanya karir politik Saifullah Yusuf. Ia selaku Ketua GP Ansor pada Pemilu 1999 terpilih sebagai Anggota DPR mewakili PDI Perjuangan.
Ketika pamannya KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI, pemilik nama panggilan Gus Ipul ini menanggalkan baju PDI Perjuangan untuk menakhodai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai Sekjen, bersama-sama dengan Ketua Umum Alwi Shihab.
Ipul lalu tampil menjadi orang terdekat Presiden Gus Dur yang memiliki pengaruh kuat, sebab secara apik berhasil melakonkan diri sebagai orang kepercayaan Presiden. Sayang, masa keemasan Gus Dur tak berlangsung lama.
Menjelang Pilpres 2004 Ipul bersama Shihab malah dipecat oleh Gus Dur. Tetapi pemecatan justru membuat keduanya diangkat oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono sebagai menteri. Dan bersama Choirul Anam, mereka bertiga giat menghidupkan PKB versi mereka walau selalu saja gagal seolah membentur tembok.
Ketika sudah ada solusi, yaitu membentuk partai baru yang diberi nama Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Gus Ipul justru gencar didekati supaya mau “pulang kandang” ke PPP, yang hendak mengadakan muktamar awal 2007 ini. Tak kurang Ketua Umum PPP Hamzah Haz menawarkan posisi strategis bagi Ipul bila bersedia bergabung. PPP berharap Ipul akan membawa gerbong pemilih tradisional dari kelompok NU.
“PPP sebagai rumah kan perlu ditengok. Dilihat-lihat, siapa tahu rumah lama itu menjadi tempat yang menyenangkan,” ujar Ipul, yang juga cucu KH Bisri Syamsur’i pendiri sekaligus pemberi lambang Ka’bah kepada PPP.
Ipul mengungkapkan isi hatinya itu saat hendak menginjakkan kaki di rumah Hamzah Haz di Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Haz pun memberikan jaminan akan ada jabatan strategis buat Ipul di PPP.
Gus Ipul memang memiliki karir politik istimewa. Ia pun tak hirau dengan sebutan “politisi kutu loncat”, yang datangnya dari pengamat politik dan dosen UI Arbi Sanit. HT (Berita Indonesia 28)
Agung Laksono
Eksekutor Yahya Zaini
Majalah berita mingguan Tempo (edisi 20-26 November 2006) dalam rubrik wawancara menampilkan sosok Agung Laksono. Disebutkan, posisi Agung dalam Partai Golkar unik sebab dikenal bukan sebagai orangnya Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, juga bukan orangnya bekas Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Malah Agung dikabarkan sedang “dekat” dengan Presiden SBY, membuatnya mulus berselancar di antara pimpinan Golkar.
Wawancara muncul justru saat Agung sedang diadukan oleh masyarakat ke Badan Kehormatan (BK) DPR, yang menilai, pria kelahiran Semarang, 23 Maret 1949 ini telah melakukan tindakan yang tidak patut karena tidak mampu menempatkan diri sebagai Ketua DPR.
Harian Kompas Senin (27/11) pun menulis, para pengadu menilai Agung tidak bisa membedakan kedudukannya sebagai Ketua DPR, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Kosgoro 1957, dan Presiden Komisaris PT Adam Air.
Pengaduan terkait dengan tingkah suami dari Sylvia Wenas puteri Manado yang dinikahi tahun 1973, ini saat mengadakan Safari Ramadhan. Ketika itu Agung membagi-bagikan kupon pendidikan dari Mendiknas Bambang Sudibyo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Kosgoro 1957. Tetapi pada saat tertentu ayah tiga orang anak Selly Kencanasari Laksono, Dave Akbarsyah Laksono, dan Alia Noorayu Laksono ini juga membagi-bagi sumbangan dalam kapasitas sebagai Komisaris Adam Air.
Agung peraih gelar Doctor Honoris Causa in International Business dari Pittsburg State University, AS (1989), sejauh ini belum pernah menemui kerikil sekecil apapun dalam menapaki karir politik dan bisnis. Pada tahun 1984 (periode 1984-1989) ia sudah menjadi Ketua Umum DPP AMPI, Ketua Umum BPP HIPMI (1983-1986), dan Sekjen PPK Kosgoro (1990-1995). Mantan Direktur Utama PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTeve) (1993-1998) ini dua kali singgah sebagai menteri, yakni Menpora pada Kabinet Pembangunan VII 1998 dan Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999.
Bersama Koalisi Kebangsaan, dengan dukungan Akbar Tandjung, Agung terpilih menjadi Ketua DPR periode 2004-2009. Namun ketika berlangsung Munas Partai Golkar di Bali, Desember 2004 peraih Bintang Maha Putera Adipradana (1999) ini berbalik ke kubu Jusuf Kalla. Ia pun meraih posisi Wakil Ketua Umum.
Dalam peta baru demikian, posisi Agung menjadi sangat berharga, terutama bagi Presiden SBY untuk “memainkan kartu AS” di lembaga legislatif dan partai. Karena itu ketika gencar isu kocok ulang pimpinan DPR, yang salah satu sasarannya mengguncang kedudukan Agung, dimunculkan pulalah isu kocok ulang pimpinan MPR. Agung selamat jadinya.
Terkait pengaduan pembagian kupon, sudah dijadwalkan akan didengar keterangan Agung oleh Badan Kehormatan DPR. Tetapi sebelum masa itu tiba, Agung lebih dahulu diperhadapkan dengan tingkah salah seorang kadernya, Yahya Zaini yang dalam film berdurasi 42 detik terlihat beradegan seks dengan penyanyi dangdut dan pemain sinetron Maria Eva.
Agung yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Klarifikasi kasus Yahya Zaini bertindak cepat mengeksekusi dengan memecat Yahya dari kepengurusan DPP Partai Golkar dan Sekretaris F-PG DPR.
Yahya rupanya bertindak melebihi sanksi yang diberikan Agung dengan mengundurkan diri dari keanggotaan DPR. “Isi surat tersebut dibuat sendiri oleh Yahya dan atas kesadaran diri sendiri, apalagi disampaikan sendiri secara tulus tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” kata Agung. “Pimpinan DPR sudah menerima surat itu dan akan memproses serta menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan tata tertib DPR,” tambahnya.
Yahya urung diperiksa BK DPR tetapi pemeriksaan terhadap Agung disebut-sebut akan terus berjalan. Mungkin saja ia akan tetap selamat. HT (Berita Indonesia 28)
| < Prev | Next > |
|---|
