Namanya kerapkali dikait-kaitkan dengan dua lembaga keuangan terbesar dunia, Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Karena itu melekat pula erat stempel padanya sebagai penganut paham ekonomi neoklasik yang mengusung ide serta filosofi ekonomi pasar.
Pemberian penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Asia, atau The Best Finance Minister in Asia dari Emerging Market Forum (EMF), dan penghargaan The Finance Minister of The Year in The World, atau sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia dari majalah Euromoney, dianugerahkan (18/9) bersamaan dengan Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura 19-20 September 2006, seolah menandaskan kedekatan Sri dengan kedua lembaga keuangan dunia tadi.
Oleh Harinder Kohli, Chief Executive The Emerging Market Forum, Sri dinilai sukses menjalankan tugasnya sebagai menteri keuangan dalam kondisi politik dan sosial yang begitu kompleks, dan berhasil meletakkan secara baik dasar kebijakan ekonomi (fiskal) untuk jangka panjang.
“Sri Mulyani melakukan tugasnya dengan baik,” simpul EMF. EMF sebuah forum nonprofit, berinisiatif mempertemukan pemimpin negara dan korporasi dari seluruh dunia untuk berdialog mengenai masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan sosial yang dihadapi negara-negara berkembang.
EMF yang berangggotakan analis pasar modal, CEO perusahaan, hingga wartawan menilai menteri keuangan dan gubernur bank sentral terbaik di tiap benua setahun sekali, bersamaan waktunya dengan sidang tahunan IMF-Bank Dunia, berdasarkan peningkatan ekonomi, pertumbuhan, kepercayaan investor, rating, dan persepsi investor asing. Responden yang dimintai pendapat adalah para banker, analis dan investor.
Bermula sebagai Pengamat Ekonomi
Sri Mulyani Indrawati yang kelahiran Tanjungkarang, Lampung pada 26 Agustus 1962 memulai karir sebagai pengamat ekonomi dan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) Jakarta.
Pada babak terakhir era kepemimpinan Pak Harto ia terlihat sangat gagah mengkritisi setiap kebijakan ekonomi pemerintah, yang memang sudah sangat disorientatif karena diterpa krisis moneter tingkat Asia, yang lalu berlapis ke krisis sosial politik. Karena negara sedang sempoyongan setiap pukulan Ani selalu terasa telak. Artinya, kritikan itu terasa segar dan menjadi benar jadinya.
Ani, demikian wanita yang pernah berguyon sekarang ini ingin sekali gonta-ganti warna cat rambut seperti yang dilakukan oleh Miranda Swari Goeltom, tetapi dengan syarat gajinya sudah setara dulu dengan Deputi Senior Gubernur BI, itu tetap semakin tajam melontarkan kritik kendati Pak Harto sudah turun tahta pada 21 Mei 1998. Semakin berani sebab sejak Juni 1998 ia ternyata sudah didaulat memimpin sebuah lembaga ekonomi paling bergengsi di tanah air, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE-UI (LPEM FE-UI).
Sambil kuliah di FE-UI Jakarta (1981-1986), antara tahun 1985-1986 Ani sudah bekerja sebagai Asisten Pengajar di almamaternya. Melakukan banyak kegiatan penelitian, dan meluncurkan sejumlah karya publikasi, Ani memilih kekhususan penelitian di bidang ekonomi makro, ekonomi keuangan negara/publik, ekonomi moneter dan perbankan, serta ekonomi tenaga kerja.
Ani juga menjambangi sejumlah pekerjaan baik sebagai peneliti, nara sumber ahli di berbagai lembaga pemerintah dan swasta, sebagai konsultan ahli, tim asistensi, dosen pembimbing mahasiswa program doktor, kepala program magister perencanaan kebijakan publik di UI, anggota kelompok kerja di sejumlah lembaga, staf ahli di pemerintahan, hingga menjadi asisten profesor di sebuah universitas di luar negeri.
Antara tahun 1988-1900 Ani melanjutkan progran S-2 Master of Science of Policy Economics di University of Illionis Urbana-Champaign, berlanjut pada 1990-1992 mengambil program S-3 Ph.D atau doktor ekonomi di kampus yang sama.
Setelah berkiprah di sejumlah bidang Ani ditarik menjadi Executive Director di International Monetary Fund (IMF) yang membawahi 12 negara di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2001 Ani juga ditunjuk menjadi konsultan U.S. Aid Agency, USAID, untuk menjalankan program penguatan otonomi di Indonesia. Dia juga mengajar tentang ekonomi Indonesia di Georgia University, AS. Sebagai ekonom yang mumpuni pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Ani diangkat menjadi anggota Dewan Ekonomi Nasional.
Ketika Pilpres 2004 berlangsung nama Sri Mulyani sempat menjadi rebutan para kandidat presiden. Salah seorang kubu Megawati Soekarnoputri menyebutkan, Ani akan “turun gunung” dari IMF di AS untuk bergabung memperkuat Mega Center, sebuah kelompok pemikir yang bertugas menggodok kemenangan bagi kandidat presiden Mega-Hasyim.
Tetapi setelah terbukti Susilo Bambang Yudhoyono menang Ani juga termasuk orang yang turut dipanggil ke Cikeas menjalani “fit and proper test” sebagai calon menteri.
Sempat beredar kabar terjadi tarik-menarik yang sangat kuat, akan di pos mana Ani ditempatkan. Bahkan, sebelum itu Yudhoyono diperhadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit antara memilih kubu yang pro IMF (Ani dan kawan-kawan), atau kubu yang anti IMF (diwakili figur Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan era Gus Dur). Ani dengan tegas menolak bersedia duduk di kabinet jika di situ bercokol nama Rizal Ramli.
Pilihan Yudhoyono akhirnya jatuh ke kubu pro IMF tetapi Ani hanya ditempatkan di kursi Menneg PPN/Kepala Bappenas. Satu tahun pertama usia kabinet banyak muncul tuntutan reshuffle. Secara tepat solusi yang ditempuh Yudhoyono adalah memanggil kembali mantan koleganya di era Kabinet Gotong Royong, mantan Menkeu Boediono untuk ditempatkan sebagai Menko Perekonomian.
Bersamaan itu Presiden juga merotasi Sri Mulyani ke habitat aslinya di pos Menteri Keuangan. Pasar pun bergelora memberikan optimisme, hingga dua penghargaan bergengsi tadi akhirnya berhasil tiba di pundak Ani.
Sangat Pro-Bisnis
Sebagai penganut ekonomi pasar, Sri Mulyani sangat ingin menelurkan kebijakan yang serba pro-bisnis pro-pasar. Keberpihakan ini dianggapnya sebagai bagian dari upaya perbaikan iklim investasi.
Bahkan karena begitu responsif memenuhi kebutuhan pasar Ani sempat ‘diancam’ anggota DPR untuk tak akan melanjutkan pembahasan paket lima RUU Perpajakan khususnya yang tiga: RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; RUU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah; dan RUU Pajak Penghasilan.
Pasalnya Sri Mulyani sempat melayangkan Surat Menteri Keuangan Nomor 224 tertanggal 31 Mei 2006 tentang penyempurnaan rancangan undang-undang di bidang perpajakan. Surat berisi akomodasi pemerintah atas permintaan para pelaku usaha yang sangat pro-pasar dan pro-bisnis.
Sayang pengajuan surat menyalahi mekanisme dan prosedural di DPR sehingga ditolak mentah-mentah.
Kemacetan baru dapat terpecahkan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan untuk menarik kembali surat tadi. Yang menarik, Presiden menyebutkan penarikan dilakukan atas saran Menteri Keuangan Sri Mulyani pula, dengan harapan supaya pembahasan bisa dilakukan lebih baik.
Pupuskah harapan Sri Mulyani melahirkan kebijakan ekonomi yang pro-pasar? Tidak juga. Sebab masih ada celah lain. Ide usulan-usulan penyempurnaan bisa dititipkan kepada masing-masing fraksi di DPR. Tetapi Menkeu harus lebih mengerahkan segala daya untuk melobi fraksi-fraksi agar mau menerima usulan, dan memperjuangkannya hingga gol.
Sri Mulyani mengakui memperbaiki iklim investasi bukan pekerjaan mudah. Harus terlebih dahulu melakukan beberapa reformasi di bidang pembukaan usaha, pajak, peraturan perdagangan, dan perbaikan infrastruktur.
“Kita harus bekerja keras dan optimis. Beberapa perbaikan dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam maupun luar negeri,” kata Ani, kepada Diah Dewi Juniarti dari Bali Post di Nusa Dua, Bali pada pertengahan Desember 2005.
Secara konkrit, dalam kebijakan perdagangan akan diusahakan terdapat pemotongan waktu pengurusan izin. Beberapa kebijakan distribusi barang dalam negeri, terutama yang menghambat dan negatif harus dihilangkan. Pengajuan paket RUU Perpajakan merupakan salah satu revisi kebijakan yang menyangkut persoalan administrasi.
“Semuanya bertujuan untuk memberikan insentif dan menyediakan regulasi yang pro-bisnis. Di antara RUU perpajakan dan bea yang sedang diajukan ini salah satunya menurunkan nilai pajak,” ujar Menteri yang sepanjang tahun 2006 memiliki tujuh prioritas pembangunan. Yakni mengurangi kemiskinan, merevitalisasi pertanian, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, memberantas korupsi, memperkuat hukum dan penegakannya, dan merehabilitasi Aceh dan Nias.
Pukul Balik Sang Tuan
Memberantas korupsi adalah program Ani tahun ini. Bersamaan itu Bank Dunia, lewat Paul Wolfowitz, Presidennya, gencar pula memberantas korupsi di negara-negara berkembang.
Bank Dunia sadar, korupsi memberikan kontribusi besar terhadap proses pemiskinan masyarakat. Karena itu Bank Dunia telah menahan 1 miliar dollar AS dana pinjaman untuk negara-negara Asia dan Afrika karena adanya dugaan korupsi.
Lalu Bank Dunia yang dipimpin Paul, yang mantan Dubes AS untuk Indonesia pada 26 Juni 2006 mendaratkan sepucuk surat di meja kerja Ani. Isinya, pemberitahuan indikasi korupsi di jajaran Departemen Pekerjaan Umum RI yang menerima suap dari WSP International Ltd, kontraktor dari Inggris yang dipercaya mengerjakan Proyek Transportasi Wilayah Indonesia Timur senilai 150 juta dollar AS di tahun 2001.
Usai menerima dua penghargaan di Singapura Ani lantas memanfaatkan forum sidang tahunan Bank Dunia-IMF menyerang balik mantan “tuannya”. Dalam pidatonya Ani menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi. Serangan kemudian dilancarkan dengan meminta Bank Dunia dan IMF bekerjasama dengan Pemerintah RI untuk melacak aset para koruptor, maupun mengembalikan aset yang telah dikorupsi.
Bank Dunia harus bekerjasama dengan berbagai institusi di Indonesia untuk berbagi informasi dari hasil investigasinya secara berkala. Diusulkannya agar dilakukan investigasi dan mencari solusi bersama.
“Jika bank menghendaki kami terbuka mengenai isu korupsi, kami mendesak Bank Dunia juga lebih terbuka kepada kami mengenai berbagai temuannya dari hasil investigasi korupsi,” tutur Sri, yang kontan memperoleh applaus tepuk tangan meriah dari semua peserta sidang. “Jadilah mitra, bukan sebagai pengkhotbah.” HT/MS (Berita Indonesia 24)
Biodata:
Nama : Sri Mulyani Indrawati, Ph.D
Lahir : Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962
Jabatan : Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu
Pendidikan:
- 8 Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) Jakarta (1981-1986
- Master of Science of Policy Economics, University of Illionis Urbana Champaign, AS (1988-1990)
- Ph.D of Economics, University of Illionis Urbana Champaign, AS (1990-1992)
| < Prev | Next > |
|---|
