Aceh sebagai Daerah Istimewah menerapkan syariat Islam. Sekarang, provinsi ini dipimpin oleh mantan pentolan GAM. Tapi, sama dengan gubernur provinsi lainnya, gubernur dan wakil gubernur NAD yang baru terpilih, datang dan melapor ke Jakarta.
Kekhawatiran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan lepas dari pangkuan ibu pertiwi perlahan mulai sirna. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada 11 Desember 2006 yang dimenangkan oleh pasangan drh. Irwandi Yusuf, M.Sc-Muhammad Nazar, S.Ag, itu justru membuktikan proses demokrasi mulai tumbuh di “Bumi Serambi Mekkah” itu.Walau tadinya kedua pasangan itu dikenal sebagai mantan GAM, dan naik lewat jalur calon independen, nyatanya usai terpilih, mereka menjalani proses birokrasi yang sama dengan para pemimpin lain di Indonesia.
Sebulan setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma’ruf pada 8 Februari 2007, keduanya datang dan melapor ke Presiden-Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, di Kantor Kepresidenan Jakarta Kamis (8/3), bukan ke Stockholm, Swedia yang sebelumnya dikenal sebagai markas GAM di pengasingan yang membuat Aceh selama 30 tahun tercabik-cabik oleh konflik dan yang secara fisik semakin luluh-lantah akibat bencana tsunami Desember 2004.
Tetapi, cahaya akhirnya datang tatkala ditandatatangani perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005, dan terangnya semakin membesar setelah Irwandi-Nazar disumpah. Keduanya menyatakan kesediaan untuk harus memenuhi kewajiban sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.
Di Jakarta, Irwandi-Nazar melapor ke Presiden tentang rencana program Pemerintah Daerah ke depan serta melaporkan situasi terakhir NAD setelah sebulan dilantik. “Dan sebagaimana yang dijanjikan Presiden saat saya terpilih sebagai Gubernur, bahwa satu bulan setelah dilantik agar saya bisa hadir kembali ke Istana untuk melaporkan kondisi pelaksanaan pemerintahan di Aceh, serta rencana program yang akan dilakukan ke depan,” kata Irwandi kepada pers.
“Dalam sebulan ini kami telah melaksanakan beberapa hal. Antara lain melakukan konsolidasi dan pembinaan aparatur menyangkut disiplin dan kinerja aparat pemerintah. Kemudian pelayanan satu pintu atau one stop service untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat dan memangkas kemungkinan-kemungkinan KKN. Saya juga telah melakukan sidak ke hutan-hutan untuk melihat langsung pembalakan liar,” kata Irwandi, yang didampingi Mendagri M. Ma’ruf dan Muhammad Nazar.
Di bidang ekonomi, dilaporkan akan diterapkan ekonomi kaum dhuafa. “Insya Allah empat atau lima bulan ke depan program pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa segera dilaksanakan. Kemudian di sektor perkebunan juga segera dilaksanakan, diharapkan banyak tenaga kerja dapat terserap. Yang lainnya adalah pembangunan jalan Meulaboh ke Banda Aceh dalam proses ganti rugi, terus pemanjangan landasan pacu bandara Iskandar Muda dari 2.500 meter ke 3.000 meter, termasuk pembangunan pelabuhan untuk ekspor batu bara dan lain-lain,” kata pria kelahiran Bireun, 2 Agustus 1960 itu.
Usai melapor, besok malamnya, Jumat (9/3) Irwandi menghadiri upacara adat Tepung Tawarm atau “Peuseujuk”, digagas oleh kelompok perkumpulan Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta. Peuseujuk juga ditujukan kepada Muhammad Nazar dan mantan Pejabat Gubernur Mustafa Abubakar yang kini menjadi Dirut Bulog. Dalam acara ritual itu turut hadir sejumlah tokoh asal Aceh seperti Abdurrahman Ramli (Penasehat TIM), pimpinan TIM Safli Didoh, mantan Gubernur Aceh Mustafa Mahmud, Murhama Daud seorang putri almarhum pejuang Aceh Tengku Daud Bereuh, dan mantan Menkeh Hasballah M. Saad.
Sebagai kepala birokrasi yang baru, seperti halnya para gubernur lain, dan demi mewujudkan janji-janjinya selama kampanye, Irwandi menegaskan dirinya sangat ingin menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia ingin memperbaiki infrastruktur serta memajukan pendidikan di Aceh. Untuk itu, dukungan dan peran serta seluruh masyarakat Aceh di mana saja, baik di Jakarta dan di luar negeri sangat dibutuhkannya.
Keinginan itu segera diresponi. Kepadanya lantas diberikan amplop secara simbolis berisi uang sebagai tanda dukungan moril dan doa keselamatan dalam memimpin Aceh.
Definisi Baru “Kemerdekaan”
Irwandi Yusuf mengaku telah menanggalkan keinginan untuk merdeka, dalam arti lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Identitas lama yang kami tinggalkan yaitu tuntutan kemerdekaan. Identitas dalam format baru adalah kedaulatan, yaitu kami dipilih rakyat secara demokratis,” ujarnya.
Sebagai kepala pemerintahan pilihan rakyat, Irwandi memiliki tugas berat mengembalikan kepercayaan rakyat, bahwa pemerintah mampu memberi jawaban atas berbagai persoalan riil yang dihadapi. Jika tugas ini gagal, bisa memunculkan kekecewaan baru yang suatu saat memicu ulang bara pergolakan.
Muara persoalan riil itu sesungguhnya adalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Itu sebab, Malik Mahmud, tokoh senior GAM berpesan, “Majukan perekonomian Aceh, kalau tidak maka akan ada konflik di antara sesama kita sendiri yang bisa merusak perdamaian yang terbina selama ini.”
Definisi baru kemerdekaan bagi rakyat Aceh adalah terpenuhinya hak-hak mereka sebagai warga negara. Keadilan harus ditegakkan. Aceh yang kaya dengan sumber daya alam harus bisa memakmurkan rakyat. Karena itu, Jakarta harus memberi kesempatan kepada Irwandi-Nazar. HT (Berita Indonesia 35)
| < Prev | Next > |
|---|
