Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Tokoh Perancang Kebijakan Migas 2005
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Perancang Kebijakan Migas 2005

E-mail Print PDF

Kardaya Warnika: Perancang Kebijakan Migas 2005Kardaya Warnika dilantik menjadi Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro atas nama Presiden RI Selasa 12 April 2005. Berdasarkan Undang-Undang No. 22/2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, BP Migas adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Kepala BP Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Begitu dilantik, ke pundak pria kelahiran Cirebon 17 Agustus 1952, yang berhasil menyelesaikan studi S-1 Jurusan Teknik Perminyakan ITB Bandung tahun 1978, dan Fakultas Ekonomi (Esktension) Universitas Indonesia (UI) Jakarta, ini lantas dibebankan tugas yang maha berat. Ia harus mengendalikan semua Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas yang jumlahnya 121 KKS diantaranya 45 KKS sudah beroperasi.

Kardaya juga harus memajukan industri migas nasional. Sebab, setelah 100 tahun lebih kegiatan migas berlangsung di Indonesia, hanya ada 75 perusahaan migas nasional, selebihnya 125 perusahaan milik asing. Dan Pertamina, yang lama dimanja membawa “bendera negara” hingga pernah berjaya, nyatanya kini sudah jauh ditinggalkan Petronas Malaysia yang sudah mendunia.

Sebuah amanah yang tak mudah bagi Kardaya untuk mewujudkan visi Indonesia Incorporated 2020 Sektor Migas, yang digagas oleh Kaukus Migas Nasional sebagai salah satu implementasi cetak biru visi energi nasional 2025.

Peraih gelar master ekonomi perminyakan dari Ecole Nationale Superiure du Petrole et de Moteurs (ENSPM), Institut Francais du Petrole (IFP), Perancis, tahun 1985, dan doktor (Ph.D) bidang ekonomi energi dari Universite de Ijon, Perancis, tahun 1987, ini tiap tahun harus pula mengamankan setoran penerimaan negara dari sektor migas mencapai 30 persen dari total APBN.

Supaya setoran harus terpenuhi berdasarkan asumsi APBN tahun 2007, Kardaya harus mengamankan tingkat produksi harian minyak paling tidak 1,05 juta barrel per hari.

Isu yang juga sangat krusial dihadapi Kardaya bagaimana menurunkan cost recovery, atau pengeluaran negara untuk membiayai investasi pengembangan lapangan migas. Sesuai ketentuan, setiap pendapatan dari migas dapat langsung dipotong cost recovery terlebih dahulu oleh operator KKS, barulah dimasukkan ke kantong pemerintah.

Penentuan besaran cost recovery membutuhkan perhitungan yang sangat rumit dengan satu tujuan utama, jangan sampai pemanfaatan kekayaan alam Indonesia dirugikan oleh kontraktor khususnya asing. Karena itu visi Indonesia Incorporated 2020 Sektor Migas menjadi penting untuk membangun korporasi sektor migas dengan bertumpu pada sumberdaya nasional. Sebagai contoh total cost recovery tahun 2005 mengalami pembengkakan hingga 50,9 persen, atau 2,54 miliar dollar AS, dari sebelumnya 4,99 miliar dollar AS tahun 2004 menjadi 7,53 miliar dollar AS (2005).

Cost recovery sangat disorot sebab tingkat produksi minyak selama tahun 2005 justru merosot hanya 1,060 juta barel per hari (bph), sebelumnya tahun 2004 mencapai 1,096 juta bph. Kondisi lapangan yang semakin tua merupakan alasan klasik peningkatan cost recovery, atau lokasi pengeboran di remote area.

Perancang Masa Depan Migas
Kardaya Warnika, yang begitu lulus kuliah langsung aktif bekerja sebagai Asisten Eksplorasi Direktorat Eksplorasi dan Produksi Pertamina (1978-1982), dalam kiprahnya merupakan tokoh penting perancang yang melahirkan kebijakan energi nasional 2025 sebuah blue print atau cetak-biru berdimensi luas.

Kardaya adalah Ketua Tim Perumus Pembahasan RUU Migas, Ketua Tim Penyusun RPP BP Migas, dan Ketua Pengarah Tim Penyusun RPP dan Pelaksanaan UU No. 22/2002 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Beranjak dari perancang, pemikir, dan perumus kebijakan pada akhirnya Kardaya kini berkesempatan mewujudkan cita-cita mengatur langsung pengelolaan usaha sektor hulu migas untuk memberi kemakmuran kepada rakyat sesuai bunyi pasal 33 UUD ’45. Kardaya sekarang memimpin sebuah institusi besar pengendali sektor hulu migas BP Migas.

Pria yang pernah diangkat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Migas (2002), dan Pelaksana Tugas Gubernur OPEC untuk Indonesia di tahun yang sama, harus memastikan iklim investasi migas tetap menarik hati para investor di tengah kegamangan banyak pihak yang pesimistis.

Karena itu, kesediaan Japan Bank International Corporation (JBIC), Asian Development Bank (ADB), dan konsorsium tujuh bank komersial internasional mendanai proyek kilang gas alam cair (LNG) milik BP Indonesia di Tangguh, Papua yang ditandatangani Selasa (1/8) senilai total 2,6 miliar dollar AS, setara Rp 23,66 triliun, dipandang Kardaya sebagai indikasi yang sangat baik. Bahwa para lender masih percaya menanamkan modalnya di Indonesia. Kepercayaan ini memberikan efek berantai mendorong pertumbuhan ekonomi, membesut perbankan nasional bersedia mendanai investasi sektor migas, serta mengurangi jumlah pengangguran.

Proyek BP Tangguh menyerap 10.000 pekerja, mulai beroperasi tahun 2008, dan selama 25 tahun ke depan akan memberikan pendapatan 12 miliar dollar AS kepada negara. Tiga blok Tangguh akan memproduksi gas yaitu Mutuari, Wiriagar, dan Berau.

Kata Kardaya, pinjaman 2,6 miliar dollar AS untuk BP Tangguh untuk kegiatan hilir (down stream) terutama membangun dua train kilang LNG (liquefied natural gas) kapasitas 7,6 juta ton pertahun. Di hulu atau up stream, menurutnya masih dibutuhkan dana 3,5 miliar dollar AS mencakup kegiatan memproduksi gas, pengeboran dan pembangunan anjungan.

“Total biaya yang dibutuhkan untuk upstream dan downstream sekitar 6,5 miliar dollar AS. Sebanyak 3,5 miliar dollar AS untuk pengembangan downstream,” kata Kardaya.

Kegiatan investasi di bidang migas biasanya dalam jumlah besar. Tetapi proyek BP Tangguh memberikan contoh bagaimana tingkat kepercayaan internasional masih tinggi terhadap Indonesia. Di sini lembaga yang meminjam bukan pemerintah, sebagaimana yang sudah-sudah, melainkan pemilik proyek BP Tangguh sendiri.

Untuk tetap bergerak maju mengejar target waktu, soal pendanaan tidak boleh mengganggu proyek. Kalau pendanaan tidak selesai, atau terlambat, kata Kardaya, BP holding akan menyediakan sendiri ekuitasnya secara penuh.

Koreksi Kebijakan Lama
Di era Kardaya pula sedang diupayakan pelurusan kebijakan masa lampau, dimana pemasaran gas lebih banyak dipasok ke luar negeri.

Kontrak-kontrak penjualan gas ke pasar tradisional seperti Jepang, Korea, China, atau Taiwan rata-rata akan berakhir tahun 2010. Mereka sangat butuh keamanan pasokan untuk menghidupkan semua industri. Kardaya memiliki waktu empat tahun bernegosiasi secara lugas agar pemasaran gas bisa diimbangi sejumlah langkah strategis lain.

Seperti, supaya negara tujuan ekspor turut berinvestasi mengembangkan sejumlah blok produksi gas. Dalam catatan pribadi Kardaya, Indonesia memiliki total cadangan gas P2 (terkira) 104,7 triliun kaki kubik (TCF, trillion cubic feet), tersebar di Laut Natuna, Kalimantan Timur dan Papua.

Dari angka itu, yang sudah terikat kontrak 40,8 TCF, terdiri dari ekspor LNG 26,3 TCF atau 64,5%, dan untuk domestik 14,5 TCF atau 35,5%. Total gas yang sudah dialokasikan dan dipasok untuk pembeli potensial 53,3 TCF. Sehingga, cadangan yang tersisa dan belum terikat kontrak saat ini hanya 10,6 TCF.

Keterbatasan jaminan pasokan adalah posisi tawar yang sangat bagus buat Kardaya bernegosiasi dengan pembeli.

Kebijakan masa lalu yang terlalu mengejar ekspor, tergiur gelimang dollar, dampaknya justru sangat dialami Indonesia. Jumlah pasokan gas untuk pabrik-pabrik pupuk menjadi terbatas. Sejumlah pabrik pupuk, seperti Asean Aceh Fertilizer (AAF) harus tutup karena keterbatasan pasokan gas. Kalaupun ada harganya tidak ekonomis.

Kadaya memang sudah berjanji akan membahas kebijakan prioritas gas untuk konsumsi domestik. Ia juga memastikan sekarang ini sedang dirapatkan soal gas balance sheet oleh sebuah komite yang disebut East Kalimantan Gas Management Committee, membicarakan bagaimana kebijakan gas termasuk pasarnya. Dalam rapat, para produsen akan menyampaikan produksi dan strateginya tentang gas.

Sebagai contoh, pada Senin (24/7) lalu telah ditandatangani penjanjian jual beli gas senilai 1,15 miliar dolar AS, berlangsung antara sejumlah produsen gas dengan pengguna PT Pupuk Kujang, PT Mitra Energi Buana, PT (Persero) PLN.

“Dengan ditandatangani perjanjian pembangkit listrik, industri dan pabrik pupuk pasti akan teraliri gas seperti keinginan banyak pihak,” kata Kardaya Warnika, yang pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penyediaan Gas Bumi untuk Pabrik Pupuk, dan Anggota Tim Penyusun Kebijaksanaan Pemanfaatan Gas Bumi. HT (Berita Indonesia 19)


Biodata:
Nama : Ir. Kardaya Warnika, M.Sc, Ph.D
Lahir : Cirebon, 17 Agustus 1952
Anak : Tiga orang

Pendidikan:

  • S-1, ITB Bandung Jurusan Teknik Perminyakan, 1978, dan Fakultas Ekonomi (Ekstension) Universitas Indonesia, Jakarta
  • S-2, Ecole Nationale Superiure du Petrole et de Moteurs (ENSPM), Institut Francais du Petrole (IFP), Jurusan Ekonomi Perminyakan, Perancis, 1985
  • S-3, Universite de Ijon, Perancis, bidang Ekonomi Energi, 1987

Riwayat Pekerjaan:

  • Tahun 1978 – 1982, Asisten Eksplorasi, Direktorat Eksplorasi dan Produksi PERTAMINA
  • Tahun 1988-1990, Kepala Seksi Pengolahan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  • Tahun 1990-1994, Kepala Seksi Pemasaran Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  • Tahun 1994-1999, Kepala Sub Direktorat Tekno Ekonomi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  • Tahun 1999-2001, Direktur Eksplorasi dan Produksi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
  • Tahun 1998-2002, Ketua Kelompok Kerja III Bidang Eksplorasi dan Produksi, Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (DKPP)
  • Tahun 1999-2001, National Representative OPEC, Indonesia
    Tahun 2001-2004, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Ekonomi dan Keuangan
  • Tahun 2002, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dep. ESDM
  • Tahun 2002, Acting Gubernur OPEC untuk Indonesia
  • Tahun 2002 - 12 April 2005 Wakil Kepala BPMIGAS
  • Tahun 2005-Sekarang, Kepala BPMIGAS

Pengalaman Lain:

  • Asisten Dosen ITB, tahun 1974-1977
  • Dosen Fak. Ekonomi Universitas Krisnadwipayana, Jakarta tahun 1988-1991
  • Anggota Tim Perpanjangan beberapa Kontrak Production Sharing
  • Anggota Tim Perunding Kontrak Penjualan LNG
  • Anggota Tim Pengembangan Gas Natuna
  • Anggota Tim Penyusun Kebijaksanaan Pemanfaatan Gas Bumi
  • Ketua Tim Penyediaan Gas Bumi untuk Pabrik Pupuk
  • Anggota Tim Studi Energi MARKAL, BPPT
  • Anggota Tim Studi Gas Pipeline, ASEAN
  • Ketua Tim Perumus Pembahasan RUU Migas
  • Ketua Tim Penyusun RPP Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  • Ketua Pengarah Tim Penyusun RPP dan Pelaksanaan UU No. 22/2002 tentang Minyak dan Gas Bumi

Organisasi Profesi:

  • Anggota, Society of Petroleum Engineer (SPE)
  • Anggota, Indonesian Institute for Energy Economics (IIEE)
  • Anggota, Indonesian Gas Association (IGA)
  • Anggota, Komite World Energy Council
  • Ketua, Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI)

Alamat Kantor:
Gedung Patra Jasa Lt. 21
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaav. 32-34
Telp. (021) 5290.0245/48


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com