Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Tokoh Yusril Ihza Mahendra: Ogah Diperiksa Sendirian
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Yusril Ihza Mahendra: Ogah Diperiksa Sendirian

E-mail Print PDF

‘Perseteruan’ dua pembantu Presiden, Yusril dan Ruki akhirnya diselesaikan ‘secara adat’ oleh Presiden. Namun, penyelesaian ini dinilai tidak tepat karena yang berhak menentukan benar atau salah adalah pengadilan.

Yusril Ihza MahendraSosok dan sepakterjang Yusril Ihza Mahendra di bidang politik tak lagi diragukan. Pria kelahiran Manggar, Bangka Belitung 5 Februari 1956 yang wajahnya disukai para wanita ini sangat cerdas menuangkan isi pikiran. Logika yang diutarakan dalam berargumentasi mudah dicerna. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia ini memperoleh tempat di tingkat akar rumput.

Seandainya saja ia tak mempersempit gerakan politik dengan pernyataan akan terus memperjuangkan Piagam Jakarta, walaupun itu akan dilaksanakan secara demokratis dan konstitusional; atau tak bicara tentang syariat Islam sebagai satu dari tiga sumber pembentukan produk hukum, walau diam-diam melaksanakannya atau mempersonifikasikan diri dengan figur tokoh Masyumi Moh. Natsir, bukan tak mungkin Yusril akan digadang sebagai politisi Islam sejati yang berjiwa negarawan.

Yusril yang mendirikan dan memimpin Partai Bulan Bintang (PBB) periode 1998-2005 sepertinya terkungkung di “lingkungannya” sendiri sebagai akibat pilihan politiknya. Memang, ia pernah menembus praktik politik dengan maju sebagai calon presiden pada Sidang Umum MPR 1999 tetapi lalu mengundurkan diri. Melihat peta kemenangan Gus Dur pada saat itu, sesungguhnya, bila saja tetap maju bukan tak mungkin nama Yusril akan terpilih menjadi presiden.

Dengan segala konsekuensi atas pilihan sikap politik yang demikian pun Yusril tetap memperoleh ruang tersendiri dalam peta politik nasional. Presiden Abdurrahman Wahid, demikian pula penggantinya Megawati Soekarnoputri mengajaknya duduk sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono respek kepadanya, malah mengangkat mantan suami Kessy Sukaesih ini sebagai Menteri Sekretaris Negara. Yusril memang memiliki kontribusi atas kemenangan Susilo pada Pilpres 2004. Sebab, di luar Partai Demokrat hanya PBB dan PKPI yang dari awal mengusung nama Susilo sebagai capres. Partai lain follower belaka. Di sini terlihat Yusril memiliki intuisi politik sangat tajam.

Setiap pimpinan nasional agaknya harus merangkul doktor lulusan Institute of Post Graduate Sutudies, Universiti Sains Malaysia (1993) ini demi “mengendalikan” kepandaian otaknya. Pak Harto bahkan mengangkat Yusril selama dua tahun terakhir sebagai penulis pidato, dan sempat menuliskan sebanyak 204 buah pidato buat orang kuat Orba itu. Dengan enteng Yusril pernah berujar, barulah setelah ia menjadi penulis pidato, Pak Harto bersedia mundur dari kursi yang sudah 32 tahun diduduki.

Sudahkah Habis?
Banyak pihak menebak karir politik Yusril akan segera tamat terkait tajamnya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas proyek pengadaan alat pemindai sidik jari otomatis, automatic fingerprints identification system (AFIS) di Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 2004. Dua orang tersangkanya sudah ditetapkan.

Penunjukan langsung pengadaan barang itu dinilai KPK tak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Padahal, Yusril melakukan penunjukan langsung ketika itu justru didasarkan atas Keppres itu. Yusril kemudian dipanggil sebagai saksi.

Tetapi kesabaran berhadap-hadapan dengan penyidik rupanya ada batasnya. Dengan alasan supaya memiliki standar dan pemahaman yang sama dalam praktek pelaksanaan Keppres No. 80 Tahun 2003, usai diperiksa selama delapan jam Kamis (15/2), esoknya, Jumat (16/2) Yusril melaporkan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki ke KPK.

Yusril meminta agar KPK memeriksa pemimpinnya terkait dengan penunjukan langsung dalam pengadaan alat penyadap di KPK. Yang dimaksudkannya, pengadaan alat penyadap yang memakai dana APBN tahun 2005, tertuang dalam Daftar Isian Proyek dan Anggaran (DIPA) berkode 1926 senilai Rp 34 miliar. Di sini KPK tidak memakai tender. Tetapi Yusril dalam laporannya secara sengaja mencoret sendiri perihal dugaan korupsi terkait pengadaan alat di KPK itu, yang sempat ditulisnya. Dugaan korupsi bukanlah substansi laporannya, melainkan harus dilakukan telaah agar ada standar dan pemahaman yang sama atas Keppres 80/2003.

Perseteruan Yusril dengan KPK segera melebar sedemikian rupa bak bola salju yang melibatkan banyak kepentingan. Berbagai argumentasi dan skenario bermunculan di media massa. Ada yang masih sesuai aturan hukum, ada yang tak pas dengan aturan hukum, bahkan ada pula yang menabrak aturan hukum. Melihat ‘perseteruan’ kedua pembantunya ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar ‘penyelesaian secara adat’ yang mempertemukan kedua belah pihak dalam rapat kabinet koordinasi terbatas tentang langkah pemberantasan korupsi di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/2). Satu dari tiga agenda rapat itu menyangkut masalah Yusril dan Ruki yang terkait dengan penerapan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Presiden menyatakan bahwa penunjukan langsung di KPK dan Depkeh dan HAM dibenarkan menurut aturan. Namun, pengadaannya harus benar. Jika dalam pengadaan barang ada dugaan, temuan, dan bukti-bukti penyimpangan, Presiden meminta proses hukum ditempuh. Usai rapat Ruki menyatakan, penyidikan akan terus dikembangkan. “Tidak mustahil, dalam satu dua hari akan ada tersangka baru,” ujarnya. Nampaknya, apa yang disampaikan Ruki ini menandakan bahwa cerita mereka masih akan bersambung.HT (Berita Indonesia 33)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com