“Tebar pesona” tiba-tiba muncul sebagai kosa kata paling favorit. Ungkapan yang dilontarkan Megawati ini menggelinding ibarat bola salju. Setelah tersentil kritikan Megawati, pemerintah tersentak oleh “pawai cabut mandat.”
Sudah dua tahun Megawati, pemimpin partai oposisi terbesar (PDIP), membisu soal kinerja dan perilaku pemerintahan pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla. Belakangan dia gregetan, sehingga meluncur ucapan, “pemerintah lebih banyak menebar pesona ketimbang menebar karya.” Megawati mengeluarkan uneg-unegnya setelah melihat kenyataan bahwa rakyat kecil bertambah susah. Namun gayung bersambut. Kritik dibalas kritik.
“Apa yang mereka perbuat untuk kesejahteraan?” kata Presiden Susilo yang lebih akrab dipanggil SBY. Dia meminta media massa melihat siapa pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan rakyat, dan siapa yang hanya berpangku tangan, berkomentar sana-sini.
SBY pernah satu kubu dengan Megawati di dalam Kabinet Gotong Royong. Megawati jadi presiden, SBY menjabat Menko Politik dan Keamanan. Tetapi mereka bersaing sengit di dalam perebutan kursi presiden tahun 2004. SBY menang, Megawati kalah suara cukup telak. Sekarang, Megawati telah dikukuhkan oleh partainya menjadi calon presiden tahun 2009.
Kritik pedas juga terlontar dari Taufik Kiemas, suami Megawati, yang pernah menyebut SBY sebagai jenderal yang kekanak-kanakan. “Buat rakyat, tidur 24 jam sehari dan pergi keluar negeri nggak soal asalkan harga Sembako murah,” kata Taufik, tokoh sangat berpengaruh di PDIP. Seno, seorang pengeritik dari rakyat biasa, sependapat. Menurut dia tidaklah salah mengeritik SBY, karena prestasinya tidak meyakinkan. Di mata Seno, SBY dan para pembantunya hanya bisa tebar pesona.
Sebenarnya bukan hanya pemerintah yang menebar pesona, tetapi juga MPR dan DPD. Ketua MPR Hidayat Nurwahid yang paling awal menebar pesona. Selesai dilantik, Hidayat menolak fasilitas mobil sedan mewah yang disediakan oleh negara, cukup menggunakan Kijang pribadi. Namun langkah Hidayat tidak diikuti oleh anggota MPR lainnya, termasuk PKS yang pernah dipimpinnya.
Dalam dua tahun ini hampir tidak ada yang dilakukan oleh MPR dan DPD. Para anggotanya hanya bisa menebar pesona, hidup enak menikmati fasilitas negara yang dikumpulkan dari hasil tetesan keringat rakyat. Rumusan draft amandemen kelima UUD 1945 yang diajukan oleh Komisi Konstitusi sudah berbulan-bulan tertahan di MPR.
Mekanisme aspirasi masyarakat buntu. Ratusan massa berunjuk rasa (15/1), meneriakkan yel-yel “cabut mandat SBY.” Mereka membawa spanduk bergambar SBY-JK: Turun. Spanduk ini atas nama Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintah Baru. Sedangkan kata Cabut Mandat ditulis dengan tinta merah. Di antara ratusan pengunjuk rasa, tampak para tokoh, seperti Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, Sjahrir, Moeslim Abdurrahman, WS Rendra dan Eggi Sudjana.
SBY tersentak. Tetapi baru menjawabnya lima hari kemudian, pada acara peringatan Hari Bangkit Kelima Partai Bintang Reformasi (21/1). Kata SBY: “Demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang butuh kepatuhan pada konstitusi dan kesabaran.” SBY tidak ingin melihat seorang presiden dijatuhkan setiap tahun. Dalam nada yang cukup hati-hati, SBY menambahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai kekuasaan tanpa mempedulikan hukum, sangat berbahaya.
Unjuk rasa berlangsung di saat SBY dan Ibu Ani masih berada di Sulawesi Utara dan Gorontalo, sepulang dari KTT ASEAN di Cebu City, Filipina. Di Tomohon, SBY sempat berpose bersama keluarga korban pesawat Adam Air. Sedangkan di Gorontalo, SBY turun ke sawah, menanam padi bersama Gubernur Fadel Muhammad.
Satu barisan dengan SBY, Haris Rusli Moti, anggota DPR mantan Ketua Umum PRD, menilai manuver politik GKIR tidak laku dijual. “Menjatuhkan presiden di tengah jalan tanpa ada proses Pemilu yang demokratis, merupakan langkah mundur,” kata Haris.
Gerah
Lantaran gerah dengan hujan kritik dan tekanan dari banyak pihak, SBY meminta Menko Polhukam Widodo AS dan Kepala BIN Syamsir Siregar mengumpulkan para jenderal purnawirawan yang dinilai kritis terhadap pemerintahnya. Pertemuan berlangsung (16/1) di Balai Sudirman, Jakarta, hanya sehari setelah aksi “cabut mandat.” Para jenderal pensiunan yang hadir, antara lain, mantan Wapres Try Sutrisno, mantan KSAD Tyasno Sudarto, mantan Ketua MPR Kharis Suhud dan mantan KSAD Wismoyo Arismunandar. Sayang, SBY tidak hadir pada pertemuan tersebut.
Tyasno menolak tudingan bahwa dia memimpin Dewan Revolusi untuk menjatuhkan SBY, tetapi mengatakan bahwa unjuk rasa cabut mandat dan sikap kritis para purnawirawan TNI membuat presiden tersentil. “Karena itu, presiden meminta dua petinggi (Widodo dan Syamsir) menemui kami,” kata Tyasno kepada pers.
Syamsir mengungkapkan bahwa di dalam pertemuan tertutup itu para purnawirawan menyorot, antara lain, beratnya beban ekonomi yang ditanggung masyarakat, tebang pilih di dalam pemberantasan korupsi dan para pejabat pemerintah yang tak becus. Tetapi mereka tetap mendukung pemerintahan SBY sampai akhir masa jabatan (2009).
Ditanya tentang Dewan Revolusi yang disebut-sebut dipimpin Tyasno, Syamsir menjawab: “Saya bertanya apa benar Pak Tysno memimpin Dewan Revolusi? Kalau benar saya akan minta polisi untuk menangkapnya.” Tetapi Tyasno membantah keras, menyebut dirinya hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Juga Pak Try membantah bahwa dia mendukung pawai cabut mandat yang digalang Hariman, tokoh Malari 1974. Pak Try hanya mengaku meminta DPR memperingatkan pemerintah agar serius menangani permasalahan rakyat.
Bantahan juga datang dari mantan Capres Jenderal (Pur) Wiranto, lantaran dia dikait-kaitkan dengan pawai cabut mandat. Tentang Dewan Revolusi, Wiranto yang sekarang memimpin Partai Hanura, mengatakan tidak tahu menahu. SH (Berita Indonesia 31)
| < Prev | Next > |
|---|
