Pada puncak krisis bahan bakar, PT PLN menempuh kebijakan sepihak, memadamkan listrik secara bergilir di sejumlah kota. Tidak hanya di kawasan pemukiman, pemadaman juga dilakukan di kawasan industri dan perdagangan.
Agaknya PLN sudah benar-benar kehabisan akal. Stok BBM-nya untuk pembangkit listrik terus menipis.
Harga BBM terus meningkat. Akibatnya, utang PLN pada PT Pertamina terus membengkak. Sedangkan rencana untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) telah ditolak oleh pemerintah.
Sebagian besar warga Jakarta, Senin dan Selasa (25-26/7) terkejut-kejut karena mendapat giliran pemadaman listrik secara tiba-tiba. Juga para pelaku bisnis di kawasan industri dan perdagangan. Sebagian di antara mereka mengeluh, kalau terlambat bayar PLN mengenakan denda, bahkan ancaman pemutusan listrik. Tetapi kalau PLN yang salah apakah pelanggan bisa mengajukan klaim ganti rugi? PLN pura-pura tutup mata dan tutup telinga.
Giliran pemadaman listrik menimpa warga di sejumlah wilayah Jawa bagian Barat, terutama DKI Jakarta, Tangerang, Banten dan Jawa Barat, dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Alasan Jubir PLN Mulyo Adji bahwa sampai Selasa siang, PLTGU Muara Tawar di Bekasi, Jabar, belum dapat beroperasi. Sebab proses pengisian BBM ke bunker PLTGU, dan pengendapan BBM masih dalam proses.
Namun ada kabar lain. PT Pertamina menahan-nahan pasokan BBM karena PLN belum menyicil utangnya yang menggunung sampai Rp 23,9 triliun. Karena itu, Pertamina mengurangi pasokan BBM sebanyak 50 persen. Peringatan tersebut disampaikan ke PLN dengan surat remi. Namun berita itu disangkal oleh Dirut Pertamina Ari Sumarno. Kata Ari sebagai dikutip oleh Republika (26/7), perusahaan milik negara itu akan tetap memasok BBM pada PLN. Soal utang sudah diselesaikan oleh Departemen Keuangan lewat dana kompensasi subsidi listrik. Dan PLN berjanji untuk tetap menyicil sisa utangnya kepada Pertamina.
“Kesalahan jelas terjadi pada pengelolaan persediaan BBM,” kata seorang anggota DPR kepada Media Indonesia (26/7). Kalangan DPR meminta pengawas internal PLN menyelidiki kesalahan manajemen di perusahaan tersebut sehingga membuatnya mengambil kebijakan pemadaman listrik. PLN dinilai lalai mengatur persediaan bahan bakar.
DPR juga telah mengirim surat ke Badan Pemeriksa Keuangan yang memintanya melakukan investigative audit (investigasi) terhadap PLN. Soalnya, PLN menggunakan dana pemerintah, pinjaman dalam dan luar negeri. Permintaan audit tersebut disampaikan oleh Komisi VII DPR.
Pembangkit-pembangkit listrik PLN yang berenergi BBM, mengonsumsi 695.000 kilo liter (Januari 2006), 729.000 KL (Februari), 753.000 KL (Maret), 766.000 KL (April), 894.000 KL (Mei), dan 660.000 KL (Juni). Kuota BBM yang diperoleh PLN menurut rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2006, sebanyak 9,2 juta KL. Rencana pemakaian pada semester satu sebanyak 4,6 juta KL, realisasi mencapai 4,9 juta KL. Perkiraan realisasi konsumsi BBM 2006 sebanyak 10 juta KL. Artinya ada kekurangan sebanyak 800.000 KL.
Konsekuensi kelebihan konsumsi BBM, yaitu membengkaknya subsidi listrik. Salah seorang eksekutif PLN, Herman Darnel, mengatakan perusahaannya sudah mengajukan subsidi sebesar Rp 35,79 triliun, namun pemerintah dalam APBN-Perubahan 2006 sudah mengajukan angka Rp 32,2 triliun ke DPR. Angka ini merupakan pembengkakan hampir dua kali lipat dari sebelumnya, Rp 17 triliun. Asumsinya kenaikan tersebut berdasarkan angka pembelian minyak diesel di Pertamina sebesar Rp 5.217 per liter.
Industri Rugi
Pemadaman listrik PLN Senin lalu (24/7) menurut para pengusaha di kawasan industri Tangerang, Banten, mengakibatkan mereka menderita rugi lantaran hilangnya jam kerja dan berhentinya proses produksi. Sekjen Apindo Tangerang, Djuanda Usman, dikutip Suara Pembaruan (26/7), mengatakan pemadaman listrik memaksa banyak perusahaan meliburkan para pekerja dan menghentikan kegiatan produksi. Hanya sebagian kecil industri yang menggunakan genzet sendiri. Mereka tetap bekerja tetapi tidak dalam kapasitas penuh. Djuanda mengaku mereka tidak mendapat pemberitahuan langsung dari pihak PLN, tahunya hanya dari media massa. Jika dihitung dengan rupiah kerugian tersebut mencapai miliaran.
Tadinya banyak industri menggunakan mesin pembangkit (genzet) sendiri. Tetapi kenaikan harga BBM industri mendorong mereka beralih ke listrik PLN. Sialnya, krisis bahan bakar beralih ke PLN. Ini yang membuat mereka ibarat memakan buah simalakama. Karena tidak ada alternatif lain, industri mau tidak mau berlangganan listrik PLN.
Ketua KADIN MS Hidayat yang dikutip Republika (26/7), mengatakan pemadaman memaksa industri menggunakan genzet sendiri, tetapi tidak bisa selama 24 jam. Akibatnya pihak industri menanggung biaya listrik yang lebih besar, dan ini tidak kompetitif.
Sedangkan pembangkit-pembangkit listrik yang tidak menggunakan BBM dengan total kapasitas 10.000 MW, baru dalam tahap rencana untuk dibangun. Dan pembangkit-pembangkit beserta terminal transmisi dan distribusi akan selesai dan beroperasi tahun 2009. Jadi bersabar saja. Sebab masih akan ada giliran pemadaman listrik. Dan PLN masih berutang ke Pertamina sebab harga minyak dunia cenderung naik terus. Konsekuensinya, pemerintah harus menyediakan subsidi yang lebih besar untuk si golden boy kedua (putra emas pertama, Pertamina). SH (Berita Indonesia 19)
| < Prev | Next > |
|---|
