Majalah Berita Indonesia

Kejadian pahit menerpa ratusan ribu jemaah haji mandiri Indonesia. Datangnya tiba-tiba, justru ketika mereka memusatkan jiwa dan raga untuk menunaikan ritual haji di Arafah dan Mina.

Kerangan dari pelbagai penjuru menghantam Menteri Agama M. Maftuh Basyuni akibat kegagalan pasokan katering untuk ratusan ribu jemaah pada puncak ritual haji di Arafah dan Mina. Jauh sebelum musibah Armina, Maftuh memang jadi sasaran tembak untuk digusur dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sekarang, peristiwa getir tersebut, memperkuat alasan untuk mendesak Maftuh mundur dari jabatan yang dipangkunya baru dua tahun.

Kemelut pasokan pangan tersebut berawal dari Keputusan Menag mengganti kontraktor katering dari Muasasah ke perusahaan baru milik keponakan raja Arab Saudi, Ana Catering Service. Semula Maftuh enggan mengganti kontraktor katering tersebut. Tetapi, Maftuh agaknya terpikat oleh cap kerajaan Saudi serta keuletan pihak ACS yang datang dengan harga tawaran yang lebih murah serta menu yang lebih bervariasi. Kabarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah dilapori Menag tentang perubahan kontraktor katering tersebut.

ACS memberi harga SR 250 dengan 15 kali pasokan katering untuk 189.000 jemaah haji mandiri, selama mereka menunaikan ibadah wukuf di Arafah dan lontar di Mina. Sedangkan kontrak bertahun-tahun dengan Muasasah Asia Tenggara bernilai SR 300 rial. Jadi ada penghematan SR 50 per jemaah haji, atau secara keseluruhan SR 9.450.000. Dengan kurs Rp 2.700 per rial, maka penghematan itu mencapai Rp 2.481.500.000. Namun kendala pasokan terjadi justru pada saat dibutuhkan. Kabar buruk ini menurut seorang jemaah haji tercium sejak mereka tiba di Arafah, pukul 21.00 waktu setempat. Rupanya kegagalan pasokan katering terjadi sampai mereka menetap di Mina untuk ibadah jumroh (lontar).

Penderitaan jemaah haji selama tiga hari (28-30Desember 2006) lantaran tidak menyantap nasi, dan demi penghematan Rp 2 miliar lebih, telah menghancurkan reputasi Maftuh yang dibangunnya dengan susah payah. Karena secara garis besar pembenahan penyelenggaraan jemaah haji yang dilakukannya mengukir kisah sukses. Hampir tidak terjadi kendala berarti di luar kegagalan pasokan katering tersebut. Sebenarnya, menurut beberapa jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air, mereka tidak kelaparan karena mendapat pasokan makanan pengganti berupa roti, kue, buah-buahan dan korma. Namun mereka tetap merasa lapar karena tidak menyantap nasi. Namun sebagian besar jemaah sudah menerima uang pengganti absennya katering sejumlah SR 300. Itupun diwarnai oleh beberapa kejadian pungutan liar.

Menurut laporan sejumlah wartawan Indonesia yang ikut menunaikan ibadah haji, kegagalan terjadi karena ACS tidak punya pengalaman, sehingga pasokan katering tertahan di sana-sini, selain letak maktab haji Indonesia yang terpencar jauh antara satu dengan yang lain. Belum lagi kemacetan akibat banjir jutaan jemaah haji yang berasal dari seluruh dunia. Juga lantaran pengawasan yang longgar dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), tidak teliti mengantisipasi situasi di lapangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1427 H (2006). Tim yang berangkat ke Mekah, Senin (8/1) ini, dipimpin oleh mantan Menag M. Tolchah Hasan. Hasan memimpin tim beranggotakan enam orang, akan bertugas di Saudi selama sebulan. Anggota tim: HA Qodry A Azisy, Irjen Depag (Sekretaris), KH Syukri Zarkasyi, Pimpinan Ponpes Gontor (anggota), Diennie Hardjati Moehario, Irjen Deplu (anggota), H.Mubarak, IPHI (anggota), Ichwan Syam, Sekjen MUI (anggota), Afif Ubaidillah, LSM pemerhati haji (anggota).

“Tugas kami tidak dibatasi, yang pokok mengungkap kenapa terjadi masalah pengurusan makanan untuk jemaah haji,” kata Tolchah sebagaimana dikutip oleh Kompas (6/1). Dengan nada yang tidak kalah keras, Jubir Presiden Andi Mallarangeng mengatakan: “Presiden akan menindak penyimpangan dan kelalaian sesuai dengan ketentuan dan derajat penyimpangan tersebut.”

Suara paling keras datang dari Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dari PKB. Dia mendesak Maftuh yang juga orang NU, mundur dari kursi kabinet. Karena dia menilai Maftuh telah gagal mengemban tanggungjawabnya sehingga 189.000 jemaah haji kelaparan di Tanah Suci. “Basyuni harus mundur sebelum masyarakat melakukan gerakan massa yang justru akan membuat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi labil,” kata Muhaimin.

Desakan mundur bagi Maftuh juga datang dari Ketua Fraksi PDIP yang beroposisi, Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta Presiden memecat Maftuh karena dinilainya mempermalukan bangsa di Tanah Suci. “Basyuni (Maftuh), jika bertanggung jawab, seharusnya mundur dari jabatannya,” kata Tjahjo.

Desakan mundur bagi Maftuh juga datang dari berbagai pihak. Namun dua organisasi terbesar Islam, Muhammadiyah dan NU, masih membisu. Nada yang membela Maftuh datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga pucuk pimpinan partai pemenang Pemilu, Golkar. “Menyelesaikan persoalan bukan dengan pengunduran diri,” kata Kalla. Maftuh sendiri menolak mengundurkan diri, kecuali Presiden memberhentikannya.

Fraksinya Muhaimin di DPR mensponsori pengajuan hak angket (penyelidikan) untuk mengusut kejadian tersebut. Sedangkan hak interpelasi (bertanya) yang disponsori Fraksi PPP sudah mulai bergulir. Maftuh sendiri telah dijadwalkan untuk menyampaikan penjelasan rinci kepada Komisi VIII DPR tentang musibah tersebut.

Bagaimanakah nasib kursi menteri Maftuh selanjutnya? Silakan menghitung mundur (count down). Sebab, beredar kabar Presiden akan melakukan perombakan kabinet jilid dua, Maret nanti. SH (Berita Indonesia 30)