Beberapa keputusan besar tentang kelautan dan perubahan iklim dihasilkan, namun melupakan nasib nelayan.
Indonesia kembali mencatatkan sejarah buat dunia. Untuk pertama kalinya, negara kepulauan ini menjadi penyelenggara konferensi ke lautan dunia atau World Ocean Conference (WOC). Manado, Sulawesi Utara dipilih menjadi tempat konferensi yang berlangsung 11-15 Mei 2009.
Kurang lebih 1.835 orang yang terdiri dari 83 delegasi pejabat senior dari 72 negara dan 11 organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan dan kelautan mengikuti konferensi yang menelan biaya sekitar Rp 380 miliar ini.
WOC dimaksudkan untuk menegaskan kembali pentingnya konservasi laut dan ekosistem laut untuk berkontribusi secara ekonomi dan sosial bagi penduduk pesisir. Konferensi diharapkan bisa mencapai komitmen politik untuk memerangi dampak perubahan iklim secara global, seperti kenaikan permukaan laut, melelehnya daratan es kutub, perubahan pola iklim, dan dampak lainnya.
Seperti direncanakan sejak awal, bersamaan dengan konferensi ini, di tempat yang sama berlangsung juga beberapa acara lain yang masih berkaitan dengan kelautan. Pertama, pertemuan segitiga terumbu karang (Coral Triangle Initiative/CTI Summit), yakni pertemuan untuk mencanangkan konferensi dan preservasi terumbu karang di wilayah segitiga terumbu. Acara ini diikuti oleh enam negara yakni, Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Island dan Timor Leste.
Acara kedua, Ocean Science, Technology and Policy Simposium, yaitu simposium ilmuwan kelautan dan pemegang kompetensi bidang kelautan di seluruh dunia. Ketiga, pameran ilmu, teknologi dan industri kelautan. Keempat, Pekan Pembangunan dan Budaya Sulawesi Utara. Dan kelima, Bunaken as UNESCO World Natural Heritage Site, yakni sebuah acara sebagai sarana untuk mendorong agar taman laut Bunaken menjadi warisan dunia dan pelestariannya menjadi tanggung jawab dunia juga.
Perhelatan ini mempunyai dua agenda utama yakni menuntaskan perencanaan CTI dan penandatanganan Manado Ocean Declaration/MOD (deklarasi Manado). CTI berfokus pada bentang laut, perikanan, daerah perlindungan laut, perubahan iklim, dan mengurangi jenis biota laut yang terancam punah dari daftar Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam Internasional (IUCN).
Salah satu keputusan WOC ini adalah semua delegasi sepakat mengusulkan agar isu tentang kelautan dimasukkan dalam pembicaraan pada Kongres Perubahan Iklim yang akan digelar PBB di Copenhagen, Denmark, Desember 2009 nanti. Keputusan ini memang merupakan harapan Indonesia sebelumnya. Seperti diungkapkan Menteri Perikanan dan Keluatan Freddy Numberi selaku Ketua Panitia Pelaksana WOC, riset tentang laut sangat minim dibicarakan di tingkat internasional padahal laut mempunyai peran penting dalam stabilisasi iklim. Sementara, dunia lebih banyak membicarakan peran hutan dalam penyelamatan lingkungan.
Selain memperjuangkan persoalan kelautan sebagai isu global, sidang Senior WOC juga memperjuangkan agar kawasan lautan menjadi carbon sink (penyerap karbon). Indonesia misalnya, sesuai data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2007), luas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia mencapai 2.914.878 km2. Pada kawasan ini bisa menyerap karbon 59,2 juta ton/tahun. Luas terumbu karang 61.000 km2 dan dapat menyerap karbon 65,7 juta ton/tahun. Hutan bakau mencapai 93.000 km2, potensi penyerapan karbon 67,7 juta ton/tahun. Padang lamun 30.000 km2, potensi penyerapan karbon 50,3 juta ton/tahun. Dan, fitoplankton 5.8 juta km2, bisa menyerap karbon 36,1 juta ton/tahun.
Tentang peran nelayan dan masyarakat pesisir dalam kelestarian laut ini, Ir Sarwono Kusumaatmadja menyatakan, selain membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industri kelautan, konferensi ini juga memiliki arti penting bagi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Lestarinya lingkungan laut, pulau-pulau kecil dan sekitarnya menurutnya harus menyertakan masyarakat di sekitarnya.
Berkaitan dengan itu, sekitar 400 nelayan tradisional dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Kamboja menggelar Forum Internasional Kelautan dan Keadilan Perikanan (FIKKP) di kota yang sama, Manado. Mereka merasa tak diakomodasi dalam WOC sehingga menggelar unjuk rasa. Aksi itu juga diikuti oleh berbagai aktivis seperti Walhi, Jaringan Advoksi Tambang (Jatam), dan lain-lain. Mereka meminta forum WOC 2009 dan Coral Triangle Initiative (CTI) Summit atau Pemrakarsa Segitiga Terumbu Karang menghasilkan keputusan dihentikannya praktik pencemaran laut yang cukup fatal.
Namun, mungkin diduga hendak melakukan forum tandingan, FIKKP yang rencananya berlangsung Senin sore (11/5) itu, terpaksa dibatalkan karena nelayan dan sebagian aktivis itu dibubarkan petugas. Menanggapi penangkapan dan pembubaran ini, pihak FIKKP mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah mengusulkan ke panitia WOC untuk mengikutsertakan nelayan tradisional, tapi ditolak. Mereka mengaku bukan tandingan WOC.
Lebih lanjut, panitia FIKKP menuntut, perhatian serius dari pemerintah masing-masing negara yang ikut dalam WOC agar memberikan fasilitas perlindungan pada nelayan tradisional. Misalnya, menyediakan sarana warning system untuk mengantisipasi cuaca buruk.
Kini, perhelatan besar itu telah berakhir, deklarasi pun telah dikumandangkan. Beberapa hal penting disepakati, namun hal yang tak kalah penting lainnya masih terlupakan. Dari susunan keputusan yang dihasilkan, tidak tersirat secara jelas suatu keputusan untuk melindungi hak-hak nelayan. MJ (Berita Indonesia 67)
| < Prev | Next > |
|---|
