Betapa ‘berkorbannya’ para pejabat pemerintah yang rela berjalan kaki berkilo-kilo meter demi mengunjungi para korban banjir.
Ada sedikit kegusaran kala membaca berita bagaimana para pejabat pemerintah meninjau tepi Bengawan Solo, di Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah, hari Senin (31/12) siang. Kegusaran makin bertambah setelah membaca berita di sebuah situs resmi kepresidenan yang membumbui beritanya sehingga menimbulkan kesan betapa berkorbannya para pejabat negara ini berjalan sekitar 2 kilometer demi mengunjungi para korban.
Banyak komentar menanggapi bencana banjir yang merentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur ini. Ada yang mengatakan karena pengrusakan lingkungan, penyalahgunaan tata guna lahan, atau bahkan murni curah hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama. Ada pula yang mengatakan karena pembukaan pintu air di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.
Terlepas dari berbagai komentar yang ada, kegusaran muncul karena banjir yang disebabkan meluapnya sungai Bengawan Solo ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya kinerja aparat pemerintah termasuk mereka yang ‘mengunjungi’ para korban banjir itu. Birokrasi kita, baik pusat maupun daerah, hanya bicara banjir di musim hujan. Artinya, banjir hanya menjadi agenda dalam tiga bulan dari 12 bulan kerja. Ketika musim kemarau, banjir tidak pernah dibicarakan dan ditangani.
Sebagaimana kita ketahui, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo membentang dari arah barat daya di pantai selatan Provinsi Jawa Tengah ke arah timur laut di pantai utara Jawa Timur. Sungai ini melewati sembilan kabupaten/kota di Jawa Tengah dan 11 kabupaten/kota di Jawa Timur.
Sungai terbesar dalam DAS Bengawan Solo adalah Sungai Bengawan Solo dengan panjang sekitar 600 kilometer. Sungai ini mempunyai luas daerah pengaliran sebesar 16.000 km2. Air sungai dikelola untuk pembangkit listrik tenaga air, pertanian, industri, air minum, dan perikanan. Air sungai DAS Bengawan Solo ditampung di sejumlah bendungan, seperti Bendungan Serbaguna Wonogiri, Nawangan, Parang Joho, Songputri, Nekuk, Gondang dan Pondok.
Pada bencana banjir kali ini, kabupaten-kabupaten yang dilewati aliran sungai ikut ‘menikmati’ luapan air yang bercampur lumpur. Air berlumpur berwarna kecoklatan menandakan rusaknya DAS di hulu sungai Bengawan Solo dan anak sungainya.
Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan suatu DAS meliputi beberapa instansi lintas sektoral. DAS di bawah pengelolaan Departemen Kehutanan yang bertanggung jawab terjaganya konservasi lahan dan air. Apabila DAS terjaga kelestarian tanaman dan kesesuaian penggunaan lahannya maka air yang masuk ke alur terus ke sungai akan terkendali dan jernih.
Bersama instansi daerah yang mengelola lingkungan hidup, Balai Sumber Daya Air dan Jasa Tirta (di Jatim dan Jateng) mengelola pemanfaatan sumber air untuk berbagai manfaat seperti PLTA, air minum dan irigasi. Sementara infrastruktur seperti waduk, bendungan, irigasi di bawah Departemen Pekerjaan Umum.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta Departemen Pekerjaan Umum agar memperkuat dan meninggikan tanggul Bengawan Solo. Namun sekali lagi, ini merupakan permintaan yang datang terlambat.
Terlambat karena menurut penelitian dari Wahana Lingkungan Hidup, sekitar 85 persen bencana alam di Indonesia adalah bencana banjir. Bencana banjir yang datang silih berganti ini sebagian besar disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Ini menunjukkan bencana yang sering terjadi justru bencana yang bisa diatasi, diantisipasi, dan diperkirakan risikonya. Banjir dan tanah longsor adalah bencana yang terjadi bukan hanya karena faktor alamiah, melainkan lebih banyak karena campur tangan manusia yang “bisa diprediksi”.
Perum Jasa Tirta 1 Malang seperti dikutip Koran Tempo mengakui bahwa turunnya mutu lingkungan di daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo menjadi penyebab banjir (longsor) di Karanganyar, Gresik, Bojonegoro, Madiun, Ngawi, Magetan, Sragen, dan Solo. Penurunan mutu lingkungan berupa hutan gundul dan berkurangnya lahan terbuka hijau ini menyebabkan air hujan langsung masuk ke sungai. Kondisi ini membuat sungai tak bisa menampung air hujan sehingga air meluap ke daratan dan terjadilah banjir.
Kondisi yang hampir sama juga terjadi di berbagai daerah rawan banjir lainnya. Akibatnya, banjir di negeri ini memang sudah menjadi musibah tahunan. Masalahnya, hingga kini pemerintah belum memiliki - atau bahkan memikirkan - pola penanganan banjir yang terpadu. Pemerintah daerah cuma bisa tertatih-tatih menangani korban. Puluhan ribu orang mengungsi, ribuan lainnya bertahan di atap-atap rumah, tapi jumlah petugas dan peralatan sangat minim.
Di Bojonegoro, Jawa Timur, misalnya, sekurang-kurangnya 117 desa tergenang dan puluhan ribu rumah terendam. Namun, di sana hanya ada empat perahu karet untuk menjemput warga yang terisolasi. Bahkan di Ngawi ada warga yang tewas di atap rumahnya karena kedinginan dan kelaparan. Akibatnya, sebagian pengungsi terpaksa memakan batang pisang untuk bertahan hidup. Bantuan berupa mi instan juga kurang menolong. Sebab, mereka kesulitan air bersih untuk memasaknya. Hingga tulisan ini diturunkan sedikitnya jumlah korban meninggal akibat banjir dan tanah longsor di Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 102 orang. Sedangkan 21 orang masih dinyatakan hilang. Angka korban bisa jadi akan terus bertambah mengingat kawasan yang terisolasi masih luas. MLP (BI 53)
| < Prev | Next > |
|---|
