Aksi buruh tak selalu identik dengan anarkis. Buktinya mereka bisa memperingati Hari Buruh Sedunia dengan damai dan tertib. Cuma, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyingkir ke Palu.
May Day berlalu dengan damai namun kaya dengan tuntutan. Tak kurang dari 70.000 buruh di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) turun ke jalan, membawa berbagai spanduk dengan berbagai tuntutan. Tidak seperti tahun lalu yang penuh kekerasan dan anarkis, peringatan Hari Buruh Sedunia tahun ini, berjalan damai dan tertib. Dominasi warna merah seolah membakar Jakarta ketika ribuan buruh menggelar long march dari Jalan MH.Thamrim menuju Istana Negara sampai pukul 15.30 WIB, Selasa (1/2). Sekitar 800 personil polisi anti huru-hara berjaga-jaga di sekeliling kompleks Istana.
Di depan Istana Merdeka, mereka memasang Baliho raksasa yang menggelar empat tuntutan utama: Buruh Bukan Penghambat Investasi; Tolak RPP Jaminan PHK; Biaya Murah dan Perlindungan bagi TKI; Hapuskan Mafia di Terminal III (Bandara Soekarno-Hatta). Tuntutan ini disuarakan oleh Forum Nasional Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia. Sedangkan dalam bentuk spanduk, mereka antara lain, menuntut pembubaran lembaga tripartit dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Tuntutan utama mereka, perbaikan kesejahteraan dengan upah layak nasional, minimum Rp 2 juta sebulan, dan bertekad akan terus memperjuangkannya. Selebihnya, mereka akan membentuk konfederasi nasional buruh Indonesia yang progresif dan demokratis, dan ikut membangun solidaritas buruh sedunia untuk menghadapi imperialisme modal.
Semarak pawai ribuan buruh di ibu kota negara, Jakarta, berpusat di tujuh titik; di depan Istana Merdeka, Bundaran HI, Gedung MPR-DPR-DPD, Balai Kota, DPRD DKI, Depnaker dan Disdepnaker DKI. Pawai damai ini dikoordinir oleh Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan sejumlah LSM, seperti YLBHI, LBH, PBHI dan AJI.
Koordinator aksi dari ABM, Anwar Sastro Ma’ruf menyampaikan orasi: “Kebijakan pemerintah terhadap buruh selama ini hanya menyenangkan kaum pemilik modal.” Menurut Anwar, aparat pemerintah tidak lagi melakukan kekerasan di dalam membela kepentingan pemodal (kapitalis), tetapi ingin menerapkan UU yang tidak berpihak pada buruh. Karena itu, pemerintah berniat merevisi sejumlah pasal dari UU Nomor 13/2003. Selain itu juga lewat UU Penanaman Modal.
Wapres Jusuf Kalla, meskipun menghargai peringatan May Day yang berjalan tertib, menolak tuntutan kaum buruh agar pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sebab JK menilai sebanyak 16 hari libur nasional dan agama dalam setahun, sudah yang tertinggi di Asia. “Merayakan boleh, tapi tidak ada libur nasional,” kata JK. Dia juga menolak kenaikan upah secara drastis, sebab hal itu dipandangnya akan memicu PHK massal karena kondisi ekonomi nasional belum memungkinkan.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% setahun, kalau upah dinaikkan justru menambah pengangguran baru. Menurut JK, upah buruh memang perlu dinaikkan tetapi secara bertahap. Cuma Wapres membolehkan buruh menyampaikan pendapat mereka lewat aksi demo atau mogok, yang penting tidak dilakukan dengan kekerasan.
Ketika Istana terkepung ribuan buruh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih memperingati Hari Buruh di Palu Utara, dipusatkan di halaman PT Coca Cola. Seperti menjawab tuntutan buruh, SBY meminta lembaga tripartit—buruh, pengusaha dan pemerintah—bekerja lebih intensif membangun komunikasi, demi terciptanya iklim usaha yang kondusif. SBY mengingatkan masalah pengangguran hanya bisa diatasi bilamana semua unsur dalam tripartit berfungsi secara maksimal.
Menjelang May Day, para tokoh serikat pekerja dan pengusaha Indonesia mengajak kalangan buruh memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan iklim usaha yang kondusif. Sejumlah konfederasi serikat pekerja memanfaatkan momentum itu untuk melakukan konsolidasi.
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memperingati Hari Buruh 20 Februari. Karenanya, KSPSI memilih tidak turun ke jalan pada 1 Mei. Hal serupa dilakukan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara Bersatu (FSP BUMN Bersatu). KSBSI memutuskan tidak turun ke jalan karena trauma dengan chaos pada May Day 2006.
Para pemimpin serikat pekerja itu menyerukan aksi damai. Mereka meminta para pengusaha, baik swasta maupun BUMN, tidak berlaku semena-mena terhadap karyawan, dan tidak mengabaikan ketentuan hukum. Pernyataan itu disampaikan Ketua KSPSI Syukur Sarto, Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban, Presiden OPSI Yanuar Rizky, Ketua Gaspermindo cabang Bogor Sri Suyati, dan Ketua Presidium FSP BUMN Bersatu FX Arief Puyuono.
Tolak Revisi UU
Puluhan ribu buruh seluruh Indonesia yang turun ke jalan pada May Day, menolak revisi UU Ketenagakerjaan (No.13/2003) yang mereka nilai belum berpihak pada buruh. Mereka menyodorkan solusi jalan tengah, tetapi tanpa merevisi UU tersebut. Sekjen KSPSI Syukur Sarto mengatakan organisasinya tetap menolak UU TK yang direvisi dan menolak usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk diterbitkannya peraturan pemerintah yang isinya menurunkan besaran pesangon.
Sedangkan Sekjen Apindo Djimanto mengatakan kepada Suara Pembaruan bahwa UU TK harus direvisi jika ingin investasi berkembang. Kata Djimanto, UU (No.13/2003) perlu direvisi, karena kalau ditinjau dari segi investasi asing, produk hukum ini dinilai mahal untuk merekrut kepentingan pengusaha. PHK juga membutuhkan biaya besar.
Namun Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (SPN), Endang Sunarto, menuntut pemerintah menghilangkan sistem kerja kontrak karena hanya menguntungkan pengusaha. Mereka juga menolak upah murah bagi buruh, dan meminta 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional. Selama ini, kata Endang, pemerintah yang semestinya melindungi rakyat—termasuk kaum buruh—justru menjadi kaki tangan kapitalis. SH (Berita Indonesia 38)
| < Prev | Next > |
|---|
