Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Terdepan Terseret Sisminbakum
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Terseret Sisminbakum

E-mail Print PDF

Kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menjadi seorang ahli hukum rupanya tidak menjadi jaminan untuk taat hukum.

Kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen AHU Depkum dan HAM) menarik untuk dicermati.

Sebab, nama-nama yang diduga terlibat tidak asing lagi bagi publik. Romli Atmasasmita, mantan Dirjen AHU misalnya, sudah dijadikan tersangka. Publik terhenyak karena Romli selama ini terlanjur dipahami publik sebagai ikon tokoh antikorupsi. Profesor ilmu hukum Universitas Padjadjaran Bandung, ini pernah menjadi Ketua Tim Perancang UU Tindak Pidana Korupsi. Dia juga salah seorang yang ikut menyeleksi calon Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan dia pula yang menyarankan pemakaian seragam khusus untuk tersangka korupsi.

Kasus ini semakin hangat diulas media setelah mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra ikut terseret dalam kasus ini. Pasalnya, Yusril dianggap berjasa meluncurkan sisminbakum. Pada 4 Oktober 2000, sebagai menteri Hukum, ia mengeluarkan surat keputusan pemberlakuan sisminbakum. Ia juga yang menunjuk Koperasi Pengayoman Pegawai Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (KPPDK) dan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai pengelola sistem ini.

Dengan Sisminbakum, pemohon nama perusahaan baru dan perubahan badan hukum dari notaris bisa memesan melalui situs www.sisminbakum.com tanpa perlu datang ke Departemen. Cukup dengan membayar sejumlah biaya akses (access fee), permohonan akan diproses. Setiap hari tak kurang dari 200 permohonan diajukan notaris dari seluruh Indonesia. Setiap permohonan dikenakan biaya minimal Rp 1.350.000. Pemasukan perbulan sebelum 2007 sekitar Rp 5 miliar dan setelah 2007 sekitar Rp 9 miliar.

Yang menjadi masalah, dana tersebut tidak masuk ke kas negara, melainkan masuk sebesar 90% ke rekening PT SRD sebagai penyedia jasa aplikasi sistem administrasi, yang dalam hal ini bertindak sebagai mitra Depkum dan HAM. Sisanya, 10% masuk ke KPPDK. Uang yang masuk ke koperasi ini lantas dibagi lagi: enam persen untuk Direktorat Administrasi, sisanya untuk koperasi. Uang masuk ke Direktorat Administrasi kemudian dibagi lagi untuk kantong pejabat dan berbagai keperluan. Dirjen AHU menerima Rp 10 juta per bulan, Sekjen Rp 5 juta per bulan, para direktur Rp 5 juta per bulan, kepala subdirektorat menerima Rp 1,5 juta per bulan, dan keperluan rapat, perjalanan dinas luar negeri, atau sumbangan ke isteri pejabat. Negara diduga rugi Rp 400 miliar karena kutipan ini tak dimasukkan dalam kas negara.

Kasus dugaan korupsi sisminbakum ini semakin menarik karena Yusril mengaku tidak tahu ada pembagian dana biaya akses antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Dephuk dan HAM serta KPPDK. Ketidaktahuannya itu beberapa kali ia tegaskan di hadapan wartawan. Pembagian dana itu sendiri tertuang dalam perjanjian kerja sama tanggal 25 Juli 2001 yang ditandatangani Ketua Umum KPPDK Ali Amran Djanah dan Dirjen AHU Romli Atmasasmita. Kepada penyidik, Yusril juga mengaku tidak mendapat dana dari biaya akses itu. “Saya tidak terima aliran dana. Tidak ada aliran dana yang sampai ke menteri. Itu semua menjadi uang koperasi dan dibagikan rata ke anggotanya setiap tahun,” katanya.

Pengakuan Yusril tersebut tidak begitu saja diterima penyidik. Sebab, usai memeriksa Nyonya Sukesih, mantan istri Yusril, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy seperti dikutip Koran Tempo (18/11), mengatakan, sejumlah uang dari KPPDK dikucurkan saat Sukesih hendak bepergian ke luar negeri. Jumlahnya Rp 10-15 juta. Sukesih sendiri mengaku menerima dana, tapi tidak tahu sumbernya.

Tidak hanya sampai di situ, kejagung juga menemukan kejanggalan-kejanggalan. Pengadaan Sisminbakum, misalnya, dilakukan tidak melalui tender. Yusril, yang sudah dua kali dimintai keterangannya sebagai saksi perkara korupsi Sisminbakum, 18 dan 20 November, punya pendapat sendiri. Menurut dia, itu bisa dilakukan karena uang biaya akses yang diterima bukan uang negara jadi tidak perlu tender.

Soal mengapa biaya akses ini tidak dimasukkan dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Yusril juga punya argumen tersendiri. Menurutnya, tudingan jaksa bahwa biaya akses Sisminbakum bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002, tidak benar. Di situ disebutkan, departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Bagi Yusril, keppres itu tidak bisa dijadikan dasar karena tidak berlaku surut. Sebab Sisminbakum berlangsung sejak 2001.

Ditambahkan dia, sejak Sisminbakum didirikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan dua peraturan pemerintah (PP) yaitu No.75 tahun 2005 dan No.19 tahun 2007. Dalam kedua PP itu disebutkan, PNBP dari biaya pengesahan perseroan sebesar Rp200.000, sementara biaya akses tak dicantumkan sebagai PNBP.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendi tidak sependapat sembari merujuk Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945. Pasal itu menyatakan bahwa segala tindakan menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang dan persetujuan DPR. “Apapun bentuk pungutannya, harus diatur dengan undang-undang,” ujar Marwan. Sekalipun dialihkan ke koperasi dan PT SRD, menurut dia, tetap saja pungutan biaya akses Sisminbakum itu dilakukan atas perintah Depkumham. Marwan juga menegaskan, sejak zaman Belanda, semua undang-undang melarang pejabat mengenakan pungutan. Kalau itu tetap dilakukan, berarti itu termasuk tindak pidana.

Selain itu, kalaupun benar Yusril tidak menerima biaya akses tersebut, penyidik sulit memercayai kalau Yusril tidak tahu adanya praktek pembagian ‘jatah’ biaya akses. Kalau memang diyakini biaya akses tersebut tidak masuk PNBP, ia seharusnya bertanya kepada Menteri Keuangan. “Membiarkan saja terjadinya kejahatan itu sudah suatu kesalahan,” ujar seorang penyidik, seperti dikutip Majalah Tempo.

Soal biaya akses ini sebenarnya sudah pernah dipertanyakan legalitasnya. Selain BPKP, Sekretaris Negara Marsilam Simandjuntak pada 12 Maret 2001 juga pernah melayangkan surat ke Menteri Hukum, mengatakan pungutan itu melanggar peraturan pemerintah. Mantan Menteri Hukum Hamid Awaludin juga menyatakan pada 2006 ia pernah berkirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani menanyakan soal pungutan itu.

Menkeu Sri Mulyani memberikan jawaban yang menyatakan bahwa uang itu masuk PNBP. Namun, sebelum peraturan pemerintah agar pungutan itu bisa masuk PNBP selesai dibuat, Hamid sudah tidak jadi menteri.
Bola yang digelindingkan Yusril semakin liar sebab ia menyebut nama-nama lain saat diperiksa Kejagung. Yusril mengatakan kalau perjanjian kerja sama antara Dirjen AHU dan KPPDK terbit saat Menteri Kehakiman dijabat Marsilam Simanjuntak. “Wajar saja jika saya tak tahu dan tidak dilaporkan kepada saya,” katanya.

Namun, di sela-sela pemeriksaan yang berlangsung di lantai dasar Gedung Bundar Kejagung (20/11), Yusril meralat pernyataannya. “Saya meminta maaf kepada teman-teman dan Pak Marsilam. Saat itu, ternyata yang menjadi Menteri Kehakiman adalah Pak Mahfud MD,” ujar Yusril.

Mahfud MD yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi berang dengan pernyataan Yusril tersebut. Ia membantah telah meneken persetujuan atas proyek itu. Apalagi ia menkeh hanya satu hari. “Saya terusik dengan pernyataan Pak Yusril bahwa perjanjian access fee untuk Sisminbakum di Depkum HAM ditandatangani saat saya menjadi Menkeh HAM,” kata Mahfud, saat menggelar konferensi pers di gedung MK, Jumat (21/11). Mahfud juga menegaskan, sebagai menkeh saat itu, ia tidak pernah tahu, apalagi menandatangani, hingga mendisposisikan proyek itu. Ia juga tidak pernah dilaporkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) tentang adanya proyek tersebut.

Mahfud dilantik sebagai Menteri Kehakiman 20 Juli 2001. Namun, tiga hari kemudian, Abdurrahman Wahid diberhentikan dan Megawati dilantik menjadi presiden. Saat itu, Megawati mengumumkan bahwa kabinet demisioner dan seluruh kementerian tidak boleh membuat kebijakan apapun sampai ada pembentukan kabinet baru. “Dan saya ketika menjabat Menkeh efektifnya cuma satu hari, walaupun saya memang menjadi Menteri Kehakiman sampai 14 Agustus 2001. Tapi selama itu, saya hanya berstatus sebagai menteri demisioner,” papar Mahfud. Sisminbakum diresmikan pada Februari 2001 dan ditetapkan dengan keputusan tanggal 4 Oktober 2001 yang ditandatangani Yusril. Berdasarkan catatan Berita Indonesia, jabatan Menteri Kehakiman dijabat berturut-turut oleh Yusril, Baharuddin Lopa, Marsilam Simanjuntak, Mahfud MD, lalu Yusril lagi.

Hingga tulisan ini diturunkan, sejumlah tersangka sudah ditetapkan. Selain mantan Dirjen AHU Romli Atmasasmita, tersangka lainnya adalah Dirjen AHU Syamsudin Manan Sinaga dan mantan Dirjen AHU Zulkarnain Yunus. Syamsudin Manan Sinaga dijadikan tersangka karena dianggap melanggengkan pungutan Sisminbakum. Syamsudin menyatakan siap mengembalikan uang Rp 600 juta yang diterimanya.

Sedangkan Zulkarnain Yunus berperan membuat perjanjian dengan Koperasi untuk membagikan dana kepada pejabat Direktorat. Zulkarnain sudah divonis empat tahun penjara dalam kasus lain, yaitu korupsi Automatic Fingerprints Identification System (AFIS). Sedangkan Romli Atmasasmita dianggap sebagai konseptor Sisminbakum dan menentukan pembagian 6 persen untuk Direktorat dan 4 persen bagi Koperasi. Sejumlah orang dari PT SRD yang diduga terkait dengan kasus ini sudah diperiksa.

Pihak kejaksaan dari Satuan Khusus Penanganan Tindak Pidana Korupsi juga sudah menyita bukti-bukti korupsi. Pada Kamis (20/11), jaksa menyita Rp 18,5 miliar dari KPPDK dan Senin (24/11), jaksa menyita Rp 2,41 miliar dari Ditjen AHU. ROY (Berita Indonesia 62)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com