Percepatan pembangunan perkeretaapian memiliki spirit pro rakyat. Pemerintah telah membuka kesempatan kepada pemerintah daerah dan swasta untuk masuk dalam bisnis layanan kereta api. Tidak lagi monopoli PT Kereta Api Indonesia.
Sebagai contoh, adanya Instruksi Presiden No 9//2005 tentang Dirjen Perkeretaapian dan Inpres No 10/2005 tentang Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Salah satu dari sejumlah kebijakan yang bersifat strategis dan langsung meyentuh kebutuhan rakyat banyak adalah perhatian pemerintah yang serius dalam membangun perkeretaapian.
Kebijakan itu diawali ketika, Hatta Radjasa (2004-2007) sebagai Menteri Perhubungan (sekarang Menteri Sekretaris Negara) dan Soemino Eko Saputro (2005-2008) menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan. Sampai sekarang geliat pembangunan Perkeretapian semakin berkembang maju.
Di era pemerintahan SBY, dengan adanya UU 23/2007 membuka kesempatan pihak swasta dan pemerintah daerah masuk dalam bisnis perkeretaapian di Tanah Air. Hal itu akan memungkinkan percepatan perkembangan pembangunan Perkeretaapian di berbagai daerah. Seperti Aceh, Kalimantan, Sulawesi dan Bengkulu serta berbagai daerah lain.
Pembangunan kereta api sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah terhadap masyarakat, khususnya pengguna jasa kereta api. Tapi yang lebih urgent, penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan dari dinamika pembangunan itu, semakin menonjol. Tentunya percepatan azas pemerataan pembangunan melalui transportasi Perkeretaapian telah menjadi perhatian pemerintah.
Tujuannya, mengurangi tingkat kemacetan jalan raya dan sebagai solusi pengguna jasa dengan tarif terjangkau, cepat dan mengangkut secara massal. Hal lain, sejauh mana publik diutamakan dalam rangka pelayanan transportasi nasional, yang pada intinya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Spirit untuk maju bersama, semakin jelas dari kebijakan SBY, dan beradaptasi dalam era kompetisi global. Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat membutuhkan dukungan secara optimal terhadap lalu lintas perekonomian, antardaerah dan perkotaan, serta antarprovinsi dan satu sama lain saling bersinergi.
Jalur Ganda
Aneh tapi nyata, tahun 2006 untuk kali pertama terjadi di dunia, atap kereta jebol akibat berdesakan penumpang naik di atap gerbong kereta di stasiun Kebayoran lama-Jakarta. Pemerintah dengan tanggap langsung membangun jalur ganda Tanah Abang-Serpong dan dikerjakan oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang Perkeretaapian.
Pembangunan yang menelan biaya melalui dana APBN sebesar Rp 350 miliar dengan waktu sekitar 1 tahun selesai. Sementara bila menggunakan bantuan luar negeri diperlukan dana Rp, 1.1 triliun dan 3 tahun baru bisa dinikmati oleh pengguna jasa kereta api.
Itu sebagai cikal bakal pembangunan double track di Indonesia. Dimana selama puluhan tahun tidak ada aktivitas pembangunan perkeretaapian di Indonesia. Bahkan, sebelumnya, cibiran dan skeptis terhadap nasib kereta api, bagaikan hidup enggan mati tak mau. Itu nasib kereta api sebelum pemerintahan SBY.
Baru, di era pemerintahan SBY, sebagaimana keberhasilan di bidang lain, pembangunan Perkeretaapian semakin meningkat pesat. Sebagai bukti, menghidupkan jalur yang sudah lama tidak beroperasi, seperti Bogor-Sukabumi atau pembangunan doble track Cirebon-Kroya, sementara jalur Kutoarjo-Jogjakarta-Solo sudah operasional. Tidak ketinggalan pembangunan perkeretaapian di Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Aceh makin meningkat pesat.
Denyut nadi pembangunan infrastruktur kereta yang tersebar, baik di perkotaan, pedesaan atau yang melintas di kaki gunung (Slamet), juga tidak kalah cepatnya, adalah pembangunan di bidang sarana, seperti, produk INKA yang semakin digalakkan. Termasuk penggunaan signaling otomatisasi produk LEN maupun berbagai produk lain.
Ini sebagai gambaran, sebuah kebijakan yang mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang semakin dipacu dan berbagai produk lokal semakin kompetitif, produknya tidak kalah dibanding luar negeri.
Dan, kebijakan SBY bukan hanya memberi dorongan dan menciptakan peningkatan peluang berusaha dengan kemampuan profesional, juga pengembangan kompetensi.
Esensi kekuatan dari setiap kebijakan putra Pacitan (SBY) itu, adalah dalam menentukan arah dan kebijakan, seperti dalam membangun Perkeretaapian, dengan arah yang jelas dan pasti, sehingga hasilnya bagi pengguna jasa kereta api semakin dirasakan, dari sisi keamanan, kenyamanan maupun ketepatan sampai di tujuan.RI (Berita Indonesia 71)
| < Prev | Next > |
|---|
