Mentalitas anggota dewan sebagai orang pilihan yang bertugas membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, seakan sudah terkikis habis oleh erosi moral dan etika. Berbagai proyek sengaja diciptakan untuk meraup “segepok fulus”.
Apa yang merasuki pikiran wakil rakyat di Senayan, yang bersikap dan memiliki mentalitas tidak bisa bertindak afirmatif untuk memperjuangkan hak publik? Bukankah semua fasilitas yang mereka butuhkan sudah terakomodasi dengan baik bahkan terkesan luks. Mengapa mereka masih menggerogoti uang rakyat dengan menciptakan berbagai macam proyek akal-akalan?Inilah pertanyaan yang sedang trend buat penghuni gedung wakil rakyat di Senayan. Sebab, tradisi ‘mementingkan diri sendiri’ masih muncul. Misalnya, setiap anggota dewan mendapat ‘kado’ sebuah mesin faksimile merek Panasonic FT-937 CX dengan estimasi harga Rp 1,2 juta per unit. Menurut Wakil Ketua BURT DPR Diah Devawanti, biaya pengadaan mesin faksimile untuk anggota DPR masuk dalam anggaran 2007. Ini berarti sesuai dengan mekanisme. “Anggaran tersebut telah diketahui dan disetujui pimpinan DPR,” kata Diah.
Namun tidak semua anggota dewan mengamini keputusan BURT yang membagikan mesin faksimile di akhir tahun sebagai kado. Salah satunya adalah Effendi Simbolon, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Effendi menyatakan menolak pemberian mesin fax yang dilakukan oleh Setjen DPR. Effendi menganggap, peralatan di kantornya untuk saat ini masih berfungsi sebagaimana mestinya. Effendi meminta agar BURT melakukan pengawasan dan verifikasi ketat terhadap program-program pengadaan yang dilakukan Setjen DPR.
Kebijakan yang ditempuh BURT itu juga dikecam kalangan lembaga swadaya masyarakat. “Ada yang ganjil dengan Setjen DPR’, ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti. Sedangan Fahmi Badoh dari Indonesia Corruption Watch meminta agar Setjen DPR lebih jeli dalam mengeluarkan anggaran.
Sebagai catatan akhir tahun, yang masuk ke dalam daftar buku hitam, wakil rakyat telah menciptakan proyek akal-akalan dengan memiliki alasan untuk menunjang kinerja mereka. Jika seluruh anggota Dewan mendapat maka dana yang dikeluarkan untuk pembelian mesin faks tersebut sekitar Rp 660 juta. Selain wakil rakyat yang mendapat kado, Sekretariat DPR juga tidak luput dari kado tersebut.
Pemborosan uang rakyat tekait dengan pembagian mesin faksimile itu makin terkuak kebenarannya. Alvin Lie dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) malah menyebutkan mesin faks itu sebagai “barang aneh”. Sebab dia tidak tahu dari mana asalnya.
Proyek akal-akalan lainnya adalah renovasi gedung DPR yang memakan dana Rp 40 miliar. Bahkan, grand design proyek itu sudah disepakati di dalam rapat di Wisma DPR Kopo, Bogor, Jawa Barat. Begitu juga semua fraksi di BURT sudah menemukan kata sepakat dengan grand design itu.
Begitu juga dengan rencana pengadaan laptop yang harga satuannya Rp 21 juta untuk seluruh anggota dewan yang berjumlah 550 orang, senilai Rp 11,5 miliar. Namun proyek ini gagal diwujudkan karena banyak mendapat kecaman.
Yang paling akhir adalah rencana renovasi rumah dinas anggota dewan di Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagian anggota dewan ngotot untuk tetap menindaklanjuti proyek tersebut. Mereka tetap mendesak dilakukan renovasi rumah dinas itu - yang sebagian di antaranya ditempati oleh anak atau saudaranya.
Anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi tak sekadar menginginkan rumah dinas itu hanya direnovasi tetapi dirombak total. Sebab menurutnya, biaya pemeliharaan rumah dinas sudah mencapai ratusan juta rupiah setiap unitnya. “Perlu dibangun kembali karena kalau hujan 15 menit saja, sudah rusak tuh rumah,” celotehnya.
Ngabalin menambahkan, nilai kompensasi kontrak rumah senilai Rp 13 juta per bulan juga dinilai wajar, mengingat beban kerja yang berat dari anggota Dewan saat ini. Tidak kurang dari 495 rumah dinas anggota DPR akan direnovasi dengan biaya Rp 200 juta tiap rumahnya. Santunan Rp 13 juta per bulan juga akan diberikan kepada anggota DPR untuk mengontrak rumah selama proses renovasi. Biaya renovasi total mencapai Rp 154 miliar dan biaya kompensasi kontrak rumah sekitar Rp 100 miliar. Total biaya untuk proyek ini adalah sebesar Rp 263 miliar.
Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menyatakan kewenangan merenovasi rumah dinas anggota DPR bukan di pemerintah. Menurut Hatta, rumah dinas anggota Dewan di Kalibata, Jakarta Selatan sesungguhnya milik negara. Namun, sepuluh tahun silam Sekretariat Negara telah menyerahkan pengelolaannya kepada Sekretariat Jenderal DPR.
Ternyata masih ada juga anggota dewan yang prorakyat, yang tidak menghendaki dilakukannya renovasi rumah dinas tersebut. Alvin Lie, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, menganggap bila hal itu dilakukan justru memperburuk citra legislatif. “Ada kesan kejar setoran saja menjelang pensiun,” ujarnya.
Proyek yang bernilai miliar rupiah ini tidak terlepas dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR sebagai pemeran utama dan pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan anggaran DPR.
Berbagai proyek yang ditelorkan BURT terkesan mengabaikan kondisi masyarakat yang dihimpit kesulitan ekonomi. Seperti membangun pagar megah setinggi empat meter yang sengaja didesain untuk mencegah para demonstran memasuki gedung DPR. Pembangunan pagar di bagian depan gedung menelan biaya Rp 2,1 miliar, sedangkan pagar belakang mencapai Rp 3,6 miliar. RON, SP (BI 53)
| < Prev | Next > |
|---|
