DPR bersama Pemerintah tengah menggodok RUU Kementerian Negara. Nantinya menteri tak bisa lagi merangkap jadi pengurus partai politik.
Kalau saja pembahasannya berjalan mulus, nantinya menteri tidak lagi bisa menjadi pengurus partai politik. Menteri diharapkan bisa lebih berkonsentrasi terhadap tugas-tugas di kementeriannya dan tidak ‘direcoki’ dengan urusan dan kepentingan partai.
Larangan rangkap jabatan menteri dan pengurus partai politik ini terakomodasi dalam RUU Kementerian Negara usulan DPR. Saat ini RUU tersebut sudah memasuki pembahasan dengan pemerintah dan mendengar pendapat dari kalangan masyarakat, termasuk perguruan tinggi.
Dalam draf RUU bab V, pasal 17 ditegaskan, menteri dilarang merangkap jabatan/atau menjadi pengurus pada lembaga negara lain, organisasi politik, komisaris dan direksi BUMN, dan organisasi lain yang dibiayai APBN/APBD.
Soal larangan rangkap jabatan itu merupakan kesepakatan dan kehendak bersama partai politik. “Ini pengorbanan terbesar dari politikus,” ujar Arbab Paproeka, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) penggodok rancangan ini seperti dilansir Koran Tempo (22/2).
Sebelumnya, anggota Pansus lainnya, Patrialis Akbar, mendukung sepenuhnya soal ketentuan yang melarang rangkap jabatan itu. “Semua orang tahu, mengurus departemen saja sulit dan menyita waktu. Apalagi, merangkap jabatan penting di Parpol,” ujarnya.
Kendati begitu, ketentuan ini tidak membatasi presiden untuk memilih pembantunya di kabinet dari kalangan partai politik. Peluang itu masih terbuka. Namun, ujar Saifullah Ma’shum dari F-PKB, pengurus Parpol itu harus mundur setelah menjabat sebagai menteri.
Di era pemerintahan Presiden SBY-JK sekarang ini, sejumlah menteri masih merangkap jabatan di kepengurusan Parpol. Bahkan ada yang menjadi ketua umum partai setelah duduk sebagai menteri. Sebut saja Suryadharma Ali, Menteri Koperasi dan UKM yang menjadi Ketua Umum DPP PPP. Juga Menhut M.S. Kaban yang menjadi Ketua Umum DPP PBB.
Selain itu, Menakertrans Erman Suparno masih merangkap Bendahara Umum DPP PKB. Men PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta masih tercatat sebagai Bendahara PG. Juga ada yang menjabat penasihat partai seperti Mensos Bachtiar Chamsyah (Ketua MPP-PPP) dan Men PPDT SaifulahYusuf (Wakil Ketua MPP-PPP), Menhub Hatta Rajasa (wakil ketua MPP PAN), Mensesneg Yusril Ihza Mahendra (Ketua Majelis Syuro PBB) Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menperin Fahmi Idris (keduanya anggota Dewan Penasehat PG).
Para menteri yang masih merangkap jabatan ini agaknya tidak perlu merasa terusik soal larangan tersebut. Karena, seperti dikatakan Arbab, jika disepakati, ketentuannya berlaku bagi kabinet mendatang. SP (Berita Indonesia 33)
Gus Dur dan Kiai Kampung
Ada hajatan besar digelar DPP PKB di kediaman Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid, di Pondok Pesantren Al Munawaroh, Ciganjur Jakarta Selatan, Minggu (18/2) lalu. Tak kurang dari 3.000 kiai kampung se Jabodetabek hadir dalam Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (Masura) yang bertema “Ngaji Bersama Gus Dur” tersebut. Kegiatan Masura ini, menurut Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, akan dilakukan secara periodik untuk mengembangkan komunikasi dengan konstituen.
Ini merupakan langkah PKB merangkul massa untuk menjadi pendukungnya dalam Pemilu 2009 nanti. Sebab, seperti pengakuan Gus Dur, peran kiai kampung sangat signifikan terkait dengan perbaikan dalam UU Pemilu. Dalam kondisi ini, peran kiai sepuh sudah tidak signifikan lagi. Kiai kampunglah yang bisa mengendalikan dan mengarahkan umat kepada PKB. Karena kiai kampung bersinggungan langsung dengan kehidupan rakyat sehari-hari. (Indo Pos 15/2).
Berbeda dengan kiai sepuh yang memiliki pesantren dan banyak santri, kiai kampung ini berada di langgar dan musholla. Mereka berada langsung di ’jantung’ kehidupan masyarakat.
Gus Dur menilai kiai sepuh atau kiai khos yang menjadi pengasuh pesantren-pesantren besar (Langitan, Lirboyo, Tebu Ireng dsb) sekarang lebih banyak berhubungan dengan orang-orang pemerintahan maupun elit kekuasaan dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat bawah. Bahkan banyak juga kiai sepuh yang berkenalan dengan uang, kekuasaan dan jabatan.
Pengamat politik Fachry Ali menilai, langkah Gus Dur menggalang kiai kampung merupakan reaksi balik atas manuver SaifullahYusuf yang menyeberang ke PPP dan melakukan kunjungan ke berbagai ulama.
Agaknya, para elite di PKB mulai menyadari bahwa sudah seharusnya mereka turun ke bawah menyapa konstituennya. “Ini terobosan yang cantik dari seorang Gus Dur,” ujarnya, seperti ditulis Republika (19/2). SP (Berita Indonesia 33)
| < Prev | Next > |
|---|
