Jika wacana merapatnya PDIP dengan kubu SBY benar terjadi, hal itu akan mengubah iklim politik di Indonesia, memperburuk citra partai itu sendiri, bahkan juga akan dianggap telah mengkhianati demokrasi.
Wacana akan merapatnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat (PD) pada masa Pemilu 2009 ini, beberapa kali sempat terdengar. Sebelum pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu, kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, pernah melakukan pendekatan terhadap PDIP melalui kedatangan Ketua Tim Kampanye SBY Hatta Rajasa menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke kediamannya di Teuku Umar. Tapi ketika itu, pendekatan tidak mendapat tanggapan positif dari partai yang konsisten menjadi oposisi pada pemerintahan 2004-2009 tersebut.
Wacana rencana kerjasama kedua partai kembali terdengar belakangan ini. Wacana ini cukup mencengangkan banyak pihak karena dilakukan menjelang detik-detik pelantikan presiden dan penyusunan kabinet 2009-2014. Di samping itu, selain kubu SBY yang diduga berkepentingan dengan kerjasama itu demi memuluskan pemerintahannya, sebagian kubu PDIP juga diduga memang menginginkannya. Kini, apakah politik pragmatis sebagian elit di partai berlambang banteng moncong putih itu akan meruntuhkan konsistensi mereka sebagai oposisi selama ini, menjadi pertanyaan besar.
Adalah sambutan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas atas pidato nota keuangan dan RAPBN 2010 Presiden SBY di hadapan sidang paripurna luar biasa DPR (3/8/09) yang dinilai sangat memuji, dan kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo ke Teuku Umar yang membuat wacana merapatnya PDIP ke SBY marak dibincangkan.
Seperti diketahui, usai Presiden SBY menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2010 di hadapan DPR, Taufik Kiemas memberikan sambutan dengan berjabat tangan. Kemudian dalam wawancara dengan berbagai media, Taufik juga memuji pidato SBY itu. “Saya rasa APBN sekarang lebih maju, lebih pro-rakyat, hanya anggaran untuk TNI perlu lebih banyak supaya bisa beli alutsista yang baru,” kata Taufik Kiemas saat itu. Dia juga menyikapi optimistis RAPBN itu.
Sikap suami Megawati Soekarnoputri itulah yang dianggap banyak orang menjadi salah satu indikasi adanya niat PDIP hendak merapat dengan kubu SBY. Taufik sendiri ketika ditanya mengenai sikap optimistisnya itu apakah merupakan sinyal untuk masuk kabinet 2009-2014 mendatang, Taufik tidak menyangkalnya. “Masih terbuka. Memang tidak boleh?” katanya.
Seiring dengan itu, kubu SBY juga kelihatannya terus berusaha merangkul PDIP. Rabu (19/8/09) misalnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo didampingi Ketua Fraksi Demokrat di DPR Syarief Hasan sengaja menemui Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Walau Hadi mengaku tidak membawa pesan politik SBY dan sama sekali tidak membahas soal koalisi pada pertemuan itu, namun dia mengaku, silaturahmi itu diharapkan bisa membuat hubungan PDI-P dengan PD semakin akrab dan bagus di legislatif dan eksekutif.
Kepada media, Hadi hanya menyatakan bahwa kedatangannya itu untuk bersilaturahmi dan menindaklanjuti pernyataannya sebagai pimpinan koalisi SBY-Boediono bahwa siapa saja bisa masuk dalam koalisi untuk membangun bangsa. “Untuk mengurus bangsa yang besar ini diperlukan kebersamaan. Urusan bangsa yang besar ini tidak bisa ditangani satu atau dua partai saja. Kami menyadari diperlukannya kebersamaan dari kita semua,” ujar Hadi.
Saat ditanya apakah pertemuan dilakukan untuk membahas keputusan PDI-P yang akan mengusung Taufik sebagai Ketua MPR 2009-2014, Hadi hanya menyebutkan hal itu sebagai wacana yang masih jauh untuk dipastikan jawabannya. Tapi sebaliknya, Sekjen PDI-P Pramono Anung mengaku, hal itu memang dibicarakan, namun kedua pihak bersepakat untuk tidak menjadikannya polemik, tetapi justru disiapkan lebih baik.
Seperti sudah santer diberitakan, Taufik Kiemas disebutkan berniat mencalonkan diri menjadi Ketua MPR periode 2009-2014. Dalam beberapa kali kesempatan, Taufik juga mengakui hal tersebut. Dia bahkan mengaku optimis bisa meraih kedudukan tersebut.
Mengenai rencana tersebut, tokoh-tokoh senior PDIP yang menjadi anggota Deperpu, seperti A.P Batubara, Waluyo, dan John L, dalam rapatnya pada 18/8/09 juga telah mendukung rencana tersebut. Menurut mereka, Kiemas memang sudah memenuhi semua syarat formal maupun nonformal menjadi Ketua MPR. Diberitakan, Partai Demokrat juga siap mendukung Taufik. Dalam hal wacana dukung mendukung inilah, isu akan adanya kerjasama PDIP dan PD semakin santer terdengar.
Di luar dukungan meraih kursi Ketua MPR, beredar juga wacana adanya tawaran SBY kepada beberapa kader PDIP untuk mengisi kursi kabinet yang akan disusun pasca pelantikan presiden 20 Oktober nanti. Beberapa nama dari PDIP yang diwacanakan kemungkinan akan diajak di kabinet SBY-Boediono antara lain, Puan Maharani, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Ganjar Pranowo, Budiman Sujatmiko, dan Tjahyo Kumolo.
Taufik Kiemas yang dianggap sebagai pendorong koalisi PDIP dengan SBY juga mengakui, deal politik untuk urusan parlemen hanyalah awal dari koalisi yang lebih utuh. “Tinggal satu tahap lagi kalau di pemerintahan. Buat saya, walaupun di dalam, tetap harus kritis,” tandas Kiemas.
Sementara A.P. Batubara menanggapi wacana itu lebih bersifat menunggu dengan menyebutkan, PDIP akan melihat bukti janji PD dulu dalam mendukung Taufik Kiemas. “Jika janji tersebut memang terpenuhi dengan bukti tepilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR, maka tawaran untuk kerja sama selanjutnya kedua partai itu akan berlanjut,” katanya.
Memperhatikan peta politik PDIP pasca pilpres 2009 itu, beberapa pengamat nasional menanggapinya biasa saja, namun sebagian lainnya merasa was-was.
Mengenai wacana dukungan yang akan diberikan PD terhadap pencalonan Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR misalnya, beragam pendapat muncul dari publik. Bahkan di antara kader PDIP sendiri. Silang pendapat antara Sekjen DPP PDIP Pramono Anung dan fungsionaris DPP PDIP Effendi Simbolon dengan mantan Ketua Pansus RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD, Ganjar Pranowo sempat terjadi menyangkut ada tidaknya kesepakatan kedua pihak sebelumnya.
Menurut Pramono dan Effendi, PD memberikan dukungannya karena memang sudah ada kesepakatan antara PDIP dan PD sebelumnya. Dimana, dukungan itu diberikan PD sebagai kompensasi dari dukungan PDIP saat pembahasan RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (dulu disebut RUU Susduk, kini UU Parlemen) atas opsi Ketua DPR otomatis diberikan kepada parpol yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilu, dalam hal ini, Partai Demokrat. “Kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pemenang pemilu sebagai Ketua DPR. Lantas kami diberi kesempatan untuk kursi Ketua MPR. Mudah-mudahan kesempatan itu bisa kita wujudkan,” tutur Pramono memberi keterangan.
Namun, pernyataan itu diklarifikasi oleh mantan Ketua Pansus RUU itu sendiri yang juga merupakan kader muda PDIP Ganjar Pranowo. Dia mengatakan, tidak ada deal-deal politik pragmatis dalam pembahasan RUU yang dipimpinnya. “Semua itu tidak benar. Silahkan baca DIM (Daftar Inventaris Masalah) kami. Dari awal PDIP sudah mendukung Ketua DPR otomatis dari pemenang pemilu. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ketua MPR. Kalau orang mau menerka-nerka saja, silahkan. Tapi, saya yang lebih tahu,” ujarnya kepada Indopos (19/8/09). Ganjar lebih lanjut mengatakan, kalau PD mau mendukung PDIP mengusung Taufik Kiemas, pihaknya sangat berterimakasih. Tapi dia memastikan, itu tidak berkaitan dengan transaksi sewaktu pembahasan UU Parlemen.
Mengenai kunjungan Hadi Utomo di kediaman Megawati, pengamat juga memberi pendapat berbeda. Menurut sebagian besar pengamat, kunjungan itu menunjukkan adanya rencana koalisi antara PDIP dan PD. Namun, pengamat politik LIPI Syamsudin Haris menganggapnya hanya sebagai fasilitas keinginan Taufik Kiemas menuju Ketua MPR. “Konteksnya bukan untuk koalisi, hanya sebagai fasilitas keinginan Taufik Kiemas saja,” ujar Haris kepada Tempo (20/8).
Terlepas dari silang pendapat tersebut, jika benar nanti PDIP membangun kerjasama dengan kubu SBY, umumnya pengamat merasa tercengang dan menganggap hal itu sebagai langkah baru dalam peta perpolitikan Indonesia karena yang lebih diuntungkan dari kerjasama itu adalah kubu SBY sendiri. Sementara citra PDIP bisa jadi buruk karena akan dicap tidak konsekuen dan sebagai partai yang pragmatis.
Analis politik LIPI Hermawan Sulistyo seperti dikutip Matanews.com misalnya, berpendapat, jika kerjasama itu benar terjadi, PDIP akan dinilai membuat langkah yang otomatis langsung mengubah iklim politik di Tanah Air. Namun, Hermawan mengatakan, dirinya tidak terlalu kaget dengan langkah yang diambil PDIP. Karena, sebagai oposisi di pemerintahan SBY-Kalla, ternyata PDIP tidak bisa mengambil simpati publik. Buktinya, di pemilu yang baru berlangsung, suara PDIP turun. Pada Pilpres juga, Mega-Pro kalah dari SBY-Boedino. “PDIP ingin tetap mendapat simpati masyarakat, sehingga lebih memilih ikut dalam pemerintahan. Itu terobosan PDIP yang berani,” katanya kepada pers.
Sementara analis politik LIPI Indria Samego mengatakan, jika PDIP benar bisa diajak berkoalisi, yang paling diuntungkan adalah kubu SBY-Boediono, karena langkah itu menurutnya merupakan langkah politik yang efektif dari kubu SBY. “Kubu SBY perlu mendapat dukungan dari Mega-Prabowo di parlemen dan pemerintahan,” katanya.
Bila bicara lebih luas mengenai peta politik di Indonesia belakangan ini yang dikaitkan dengan wacana kerjasama PDIP dan Partai Golkar (PG) dengan kubu SBY, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah berpendapat, jika PDIP dan Golkar merapat ke Demokrat, itu bukanlah suatu hal yang aneh. Karena sistem presidensial di Indonesia memang tidak mengenal partai oposisi seperti yang ada pada sistem pemerintahan parlementer.
Sementara menurut Arbi Sanit yang juga pengamat politik UI seperti dilaporkan Indopos (20/8/09), langkah itu sebagai sebuah bentuk penghianatan pada demokrasi dan suara rakyat. Dikatakan, fakta politik jelas membuktikan bahwa pemilu 2009 sudah menghasilkan proporsi suara masing-masing parpol.
Turunnya suara PDIP dan Golkar menurutnya, merupakan bagian dari representasi kehendak rakyat, di mana mereka tidak menghendaki kedua parpol itu duduk di kekuasaan. Maka, jika PDIP dan PG diajak bergabung, itu menurutnya sama saja sudah mengkhianati demokrasi. “Rakyat tidak menginginkan mereka berkuasa sehingga rakyat tidak memilih mereka,” katanya.
Lebih tegas, Arbi mengatakan, keinginan sejumlah elite di PDIP dan Golkar untuk bergabung di pemerintahan sebenarnya tidak bisa diterima. Pasalnya, keinginan tersebut sama artinya dengan mengkhianati pilihan rakyat. Lebih lanjut, Arbi Sanit menyebut, langkah sejumlah elite PDIP dan Golkar merapat ke SBY sebagai bentuk manipulasi dan merupakan tindakan tidak jujur. “Kalau begini berarti hasil pemilu tidak diakui, lalu dimanipulasi melalui persekongkolan kekuasaan. Pemilu tidak dihormati namanya,” paparnya. ST (Berita Indonesia 70)
| < Prev | Next > |
|---|
