Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Politik Jalan Terjal Angket Cepu
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Jalan Terjal Angket Cepu

E-mail Print PDF

Keputusan pemerintah: ExxonMobil terpilih untuk CepuGegap-gempita hak angket DPR atas keputusan pemerintah memilih ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu, belakangan nyaris tak terdengar. Ada Apa?

Padahal, jauh-jauh hari sebelum keputusan diambil pemerintah banyak anggota dan pimpinan fraksi DPR-RI yang bersuara lantang melempar warning agar Blok Cepu jangan diserahkan kepada ExxonMobil. Bila Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil, pemerintah diancam Hak Angket (hak menyelidiki).

 

Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Pemerintah telah mengambil keputusan final. ExxonMobil yang terpilih. Pada Rabu (15/3/2006), perusahaan minyak dari Amerika Serikat (AS) itu telah disetujui pemerintah mengelola Blok Cepu selama 30 tahun.

Disengaja atau tidak, keputusan itu diambil bersamaan waktunya dengan kedatangan Menteri Luar Negeri AS, Condolezza Rice, yang melakukan kunjungan ke Indonesia selama dua hari. Tak ayal, spekulasi pun merebak. Persetujuan itu dinilai sebagai “ucapan selamat datang” kepada Rice.
Salahkah pilihan pemerintah? Awal Maret 2006, Wapres Jusuf Kalla menegaskan pemerintah pasti memilih pengelola Blok Cepu yang terbaik untuk Indonesia. “Pilihan pemerintah terbaik untuk bangsa,” kata Wapres di Jakarta, Kamis (2/3/2006).

Pemerintah ingin, dengan beroperasinya Blok Cepu, produksi minyak nasional bertambah sehingga perekonomian nasional pun meningkat.

Fraksi PDIP adalah yang terdepan menentang niatan pemerintah menunjuk ExxonMobil. Kata Ketua F-PDIP, Tjahjo Kumolo, demi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa seharusnya pemerintah tak perlu ragu menunjuk Pertamina mengurusi Blok Cepu.

Fraksi PKS awalnya termasuk penentang  penyerahan operatorship Blok Cepu kepada ExxonMobil dan penggalang pengajuan hak angket DPR. Tapi belakangan, F-PKS malah tidak mendukung pengajuan hak angket. “Hasil rapat Fraksi PKS pada Jumat (10/3/2006) memutuskan tidak mendukung penggunaan hak angket,” kata Ketua F-PKS, Mahfudz Sidiq.

Dibanding menggulirkan hak angket, Mahfudz mengatakan PKS lebih cenderung mengawasi implementasi Joint Operating Committee antara Pertamina dengan ExxonMobil lewat Komisi VI dan VII DPR. Lagi pula, “Keputusan itu sifatnya bussiness to bussiness. Posisi pemerintah hanya fasilitator,” ujar Mahfudz.

Sehari setelah penetapan ExxonMobil, F-PDIP segera menyusun gerakan pengajuan hak angket.  “PDIP menolak keras Blok Cepu dikelola oleh ExxonMobil. Karena kalau dikelola sendiri tentunya hasilnya bisa buat bayar utang-utang Indonesia,” kata Mbah Tardjo, (16/3/2006).

Akhirnya, pada Senin (20/3/2006), usulan hak angket yang telah ditandatangani 62 anggota DPR yang berasal dari lima fraksi (PDIP, PAN, PKB, PPP, dan PKS) diserahkan perwakilan pengusul kepada Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP).

Perwakilan pengusul hak angket itu —dipimpin Dradjat Wibowo (Fraksi PAN)— antara lain adalah Alvin Lie dari Fraksi PAN, Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP, Anna Mu’awanah dari Fraksi PKB, Maruarar Sirait dari Fraksi PDIP.

Yang menjadi alasan disampaikannya usul hak angket tersebut adalah karena perjalanan penyerahan kepemimpinan operatorship lapangan minyak Blok Cepu kepada ExxonMobil cenderung menyalahgunakan wewenang. Pelaksanaan kebijakan itu juga dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Surat berisi usulan hak angket itu kemudian dibacakan oleh Mbah Tardjo –sapaan akrab kepada Soetardjo Soerjogoeritno— dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2006). Sidang itu merupakan sidang terakhir masa persidangan ketiga.

Merespons itu, pada Selasa (21/3/2006) malam, Presiden SBY mengundang beberapa petinggi Parpol dan fraksi di DPR ke Wisma Negara untuk sebuah jamuan makan malam dan bincang-bincang khusus.
Adakah lobi khusus SBY kepada Parpol-parpol soal Blok Cepu, di antara sejumlah isu lainnya yang jadi bahan pembicaraan malam itu?

Mungkin benar, bisa jadi pula dugaan itu salah. “Lobi itu kan biasa dalam politik,” ujar Ketua F-PAN Abdillah Toha, yang memenuhi undangan SBY.

Selain Abdillah Toha, hadir juga beberapa pimpinan fraksi-fraksi lain, seperti Andi Mattalata (Ketua Fraksi Partai Golkar), Endin A.J Soefihara dan Lukman Hakiem (Ketua dan Sekretaris F-PPP), Mahfudz Siddiq (Ketua F-PKS), Jamaluddin (Ketua F-BPD), Zaenal Ma’arif (Wakil Ketua DPR dari F-PBR) dan rekan sefraksinya Ade Daud Nasution.

Pucuk pimpinan Parpol yang hadir, antara lain, Tifatul Sembiring (Presiden PKS), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum DPP PKB versi Gus Dur), MS Kaban (Ketua Umum DPP PBB), Soetrisno Bachir (Ketua Umum DPP PAN), dan Hadi Utomo (Ketua Umum DPP PD). Petinggi PDI Perjuangan dan pimpinan F-PDIP DPR, anehnya, tidak diundang SBY.  Nasibmu Angket Cepu? AF (Berita Indonesia 12)***


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com