Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Politik (Akhirnya) Beras Impor Masuk Senayan
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

(Akhirnya) Beras Impor Masuk Senayan

E-mail Print PDF

Rapat paripurna DPRUsulan hak angket atas kebijakan impor 110 ribu ton beras dari Vietnam kandas di tengah jalan. Suara pendukung awal terpecah. Hanya F-PDIP dan F-PKS yang konsisten.

Politik praktis memang sangat dinamis. Perubahan sikap politis, apapun isunya, bisa terjadi bukan hanya dalam hitungan hari tapi juga hitungan menit dan bahkan detik.

 

Nasib usul penggunaan hak angket dan interpelasi DPR yang diusulkan 207 anggota DPR-RI dari lintasfraksi, pada 17 Januari 2006, masuk dalam agenda rapat paripurna (24/1), terkait kebijakan pemerintah mengimpor 110 ribu ton beras dari Vietnam kandas di tengah jalan, hanya dalam tempo dua hari. Saat itu, ada 347 anggota yang hadir. Itu artinya ada 167 suara menolak hak angket.

Perubahan sikap anggota Dewan atas usul hak angket itu tampak dari keunggulan kubu penolak hak angket (dimotori Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat) dalam pemungutan suara  (voting) yang digelar dalam rapat paripurna DPR, Selasa (24/1).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR dari F-PKB, Muhaimin Iskandar, itu dihadiri 452 anggota DPR. Hasil pemungutan suara: 184 orang menolak hak angket dan interpelasi, 151 orang mendukung hak angket, dan 107 orang setuju dengan hak interpelasi.

Dengan demikian, usul hak angket yang diusung Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) berhenti dengan sendirinya.

Kemenangan kubu penolak hak angket dan interpelasi disambut gembira kalangan Istana. Tak urung, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang melakukan lawatan di Jepang, menyambut suka cita keputusan yang diambil DPR. Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepada teman-temanny di DPR.

Bisa dimaklumi mengapa reaksi Kalla demikian. Orang nomor satu di tubuh Partai Golkar itu adalah orang yang paling ngotot dengan rencana pemerintah mengimpor beras.

Menariknya, seperti dikutip oleh Jawa Pos, ucapan yang meluncur dari mulut Jusuf Kalla sangat optimistis. “Sebetulnya kalau hak angket atau interpelasi disetujui, pemerintah juga siap. Susah sekali menyetujui kebijakan yang jelas-jelas perlu seperti impor beras,” kata Jusuf Kalla seraya menebar senyum, sebelum memberikan sambutan dalam acara pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Negeri Sakura, Selasa (24/1) malam.

Presiden SBY pun, melalui juru bicara istana Andi Mallarangeng, menyatakan menerima dengan senang keputusan DPR yang menolak hak angket.

Sebenarnya, potensi pecahnya suara pendukung hak angket telah diprediksi. Indikasi-indikasi ke arah itu sangat kentara. Sebut saja, misalnya, langkah Presiden SBY mengumpulkan 11 menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang berasal dari partai politik. SBY agaknya masygul atas perkembangan di DPR.

Beras dari Vietnam kandas di tengah jalanKemasygulan SBY itu tersirat dari pernyataan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra usai pertemuan: “Presiden mengatakan,“Coba kita renungkan sistem politik kita ini karena berjalan tidak normal. Ada beberapa menteri yang diangkat karena ada semacam koalisi, tetapi di parlemen partainya seperti oposisi’. Kita jernihkan dan luruskan supaya politik kita sehat,” ungkap pembantu SBY dari PBB itu.

SBY juga bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz.

Tak hanya itu, sehari sebelum rapat paripurna, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menteri PAN Taufik Effendi  juga melobi para pimpinan Parpol dan fraksi di sebuah hotel bintang tingga di Jakarta. Dugaan perpecahan suara pendukung hak angket akhirnya terbukti. Suara dua fraksi: F-PAN dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (F-PDS) terbelah. Dari 42 anggota F-PAN yang hadir, 9 orang mendukung angket dan 33 lainnya mendukung interpelasi. F-PDS, dari 11 anggota yang hadir, 5 orang mendukung angket dan 6 lainnya mendukung interpelasi. Hanya F-PDIP dan F-PKS yang konsisten mendukung hak angket.

Adakah risiko politis diterima PKS menyusul sikap konsisten fraksinya di Senayan? Seperti dipahami, PKS memiliki tiga menteri di KIB. Mereka adalah Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari, dan Menteri Pemuda dan Olah Raga Adhiyaksa Dault.

Presiden PKS Tifatul Sembiring, kepada Rakyat merdeka, di Jakarta (20/1), menegaskan DPP PKS mendukung langkah para kadernya di Senayan.  “Meskipun ada kader kami di kabinet, kan nggak mesti PKS lumpuh di DPR,” tegas Tifatul, menanggapi kritik yang dilontarkan Golkar dan Demokrat yang menyebutkan, PKS hanya mau jabatan menteri tapi tidak mau membela pemerintah.

“Kalau sikap kami dianggap mengancam dan mengganggu pemerintah, presiden punya hak prerogatif memberhentikan menteri-menterinya. Bagi kami, itu (pencopotan) tidak masalah,” cetus Ketua F-PKS Mahfudz Siddiq, di kesempatan berbeda. Akankah ada perombakan di KIB?” AF (Berita Indonesia 08)***

>>>Highlights Politik

Ali mochtar ngabalinKontroversi Dana Taktis Presiden/Wapres
Sejumlah kalangan meng usulkan agar pos dana taktis Presiden sebesar Rp 2 miliar perbulan dan dana taktis Wakil Presiden (Wapres) senilai RP 1 miliar perbulan yang saat ini masih tercantum dalam anggaran negara dihapuskan saja, atau minimal direstrukturisasi alias dibenahi.

Alasannya, selain nilainya teramat besar, peruntukan dan pertanggungjawabannya pun tidak jelas. “Saya sepakat dana taktis itu tidak ada lagi,” ujar Ketua F-PAN DPR, Abdillah Toha di Jakarta (3/1). “Untuk kebutuhan Presiden/Wapres yang bersifat mendesak, sebaiknya dimasukkan dalam dana representasi”.

Senada  dengan Toha, mantan Ketua MPR-RI yang juga tokoh PAN, Amien Rais, berpandangan dana operasional atau dana taktis bagi pejabat tinggi negara sebaiknya dihapus karena menjadi sumber korupsi. “Dana taktis penggunaan dan pertanggungjawabannya tidak jelas, karena itu menjadi peluang terjadinya korupsi, sehingga perlu dihapus,” ucap mantan Ketua Umum DPP PAN itu di Jakarta (4/1).

Pendapat Ketua DPR-RI, Agung Laksono, agak berbeda. Menurutnya, dana taktis itu harus direstrukturisasi karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan agar ada transparansi pada anggaran negara. Pos dana taktis ini sudah terjadi sejak  zaman Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan  Megawati Soekarnoputri. “Pos dana taktis merupakan peninggalan sistem lama yang tidak sesuai lagi diterapkan di masa sekarang,” tandas Agung di Jakarta (2/1).

Sebelumnya, pada 1 Januari 2006, jurubicara Presiden Andi Malarangeng menyampaikan klarifikasi menyusul kontroversi soal dana taktis ini. Andi menyatakan, dana taktis Presiden tahun 2006 sebesar Rp 2 miliar perbulan  bukan untuk keperluan pribadi presiden. Penggunaannya pun dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata Andi, dana taktis itu tidak mengalami kenaikan dalam  APBN 2006. Besarannya pun tetap sama sejak tahun 2003, atau sejak pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Anggota DPR-RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) mengembalikan uang tunjangan operasional komunikasi intensif miliknya yang diterimanya secara rapel pada Desember 2005 kepada kas negara. Uang itu dikembalikan melalui Bank mandiri Cabang Gedung DPR/MPR-RI.Politikus dari Partai Bulan Bintang itu menganggap uang yang dterima itu cenderung haram. “Nurani saya tidak siap menerima uang ini  karena subhat, artinya 99,9 persen mendekati haram,” jelas pria yang sosoknya mudah dikenali dari sorban yang selalu melilit di kepalanya itu.

Ngabalin adalah anggota DPR kedua yang mengembalikan uang rapel tersebut. Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan, Jacobus  Mayong Padang, telah berbuat serupa. Yang membedakan keduanya, Jacobus mengembalikan uangnya melalui Setjen DPR, sedangkan Ngabalin  mengembalikannya lewat Bank Mandiri di gedung DPR/MPR Senayan.

Pada tahun 2006 ini sebanyak 76 daerah di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik untuk posisi gubernur, bupati maupun walikota.Menurut Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, Kausar AS, di Jakarta (4/1), untuk pemilihan gubernur akan dilakukan di tujuh provinsi, antara lain Sulawesi Tengah (16 Januari 2006), Gubernur Papua (16 Februari 2006), dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (April 2006). Pemilihan bupati/walikota  diawali oleh pemilihan Bupati Cianjur, Jawa Barat  (7 Januari 2006).AF,SP (Berita Indonesia 08)***


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com