Majalah Berita Indonesia

Presiden SBY mengundang dua pakar masalah korupsi dari AS dan Inggris memberi kuliah umum kepada para menteri dan sejumlah pejabat negara. Akankah Indonesia berhasil memenangkan perang melawan korupsi? Tidak seperti biasanya, ruang utama Istana Negara ditata berbeda. Meja dan kursi berderet memenuhi ruangan. Biasanya tempat ini digunakan untuk upacara pelantikan pejabat tinggi negara. Atau upacara kenegaraan lainnya seperti pembukaaan rapat kerja yang berskala nasional, peringatan hari-hari nasional dan sebagainya.

Penataan ruangan yang penuh dengan meja dan kursi pada Rabu (2/8) pekan lalu berkaitan dengan digelarnya kuliah umum di tempat tersebut. Topiknya, sesuatu yang sedang hangat ditangani pemerintah dan menjadi sorotan masyarakat : Pemberantasan korupsi.

Pesertanya pun dari kalangan penentu kebijakan di pemerintahan, yakni Wapres Jusuf Kalla dan seluruh Menko dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Panglima TNI dan Kapolri. Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat tinggi negara. Diantaranya Ketua BPK Anwar Nasution, Ketua MK Jimmly Assiddiqie, Wakil Ketua MPR yang juga Ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita.

Tema yang diusung dalam event ini terasa elegan, “Presidential Lecturer on Developing a Strong Anti-Corruption System & Good Governance”. Disampaikan dua pakar masalah korupsi asal AS dan Inggris, Robert Klitgaard dan Bertrand de Speville.

Sayangnya, wartawan tidak bisa mengikuti acara ini seutuhnya. Karena begitu sesi acara tanya jawab dibuka, para kuli tinta diminta keluar dari ruang Istana Negara.
Latar belakang penyelenggaraan kegiatan ini, sebagaimana dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tak lain adalah betapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Yang telah merambah dan meluas ke seluruh sektor kehidupan. “Bahkan telah merasuk ke berbagai kalangan di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif,” ujar presiden ketika membuka acara tersebut. Acara ini sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Beberapa menteri terlihat menggunakan earphone yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia.

Harus diakui bahwa kegiatan korupsi telah menyebar. Tidak saja di pemerintahan pusat, tetapi juga ke daerah mulai di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Bentuknya pun bermacam-macam, yang paling kecil, misalnya, adalah dalam pengurusan KTP. Penduduk harus membayar jauh di atas ketentuan. Sementara yang besar diantaranya kasus BLBI, proses tender proyek, mark-up anggaran, proses pemberian perizinan dan sebagainya.

Secara kasat mata, publik bisa melihat ada pejabat dengan gaji di bawah Rp 5 juta bisa memiliki sejumlah rumah mewah dan mobil serta berbagai aset lainnya. Bahkan menyekolahkan anak ke luar negeri. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang paling korup.

Terkesan tebang pilih
Maraknya korupsi di semua sektor bisa dilihat dari banyaknya pejabat pemerintah, mulai dari gubernur, bupati/walikota maupun pimpinan dan anggota DPRD di berbagai daerah yang diajukan ke meja hijau. Yang lebih ironis, kasus korupsi ini merambah ke kalangan penegak hukum, termasuk di kalangan hakim yang menjadi benteng terakhir dalam menegakkan keadilan.

Langkah pemerintah memerangi korupsi ini patut disambut. Namun, di sisi lain, sejumlah kalangan menilai, langkah itu tidak optimal dan bahkan terkesan tebang pilih atau pilih kasih. Selain itu juga ada pandangan yang mempertanyakan dari mana perang melawan korupsi itu dimulai dan siapa yang menjadi sasaran?
Bagaimana Presiden menyikapi pandangan tersebut? “Saya tegaskan, pemberantasan korupsi harus dilakukan sekarang juga dan jangan ditunda. Jangan ada pengecualian,” tandasnya.

Dalam kuliah umumnya, kedua pakar luar negeri tersebut memaparkan bagaimana langkah-langkah pemberantasan korupsi dilakukan di sejumlah negara. Robert Litgard Rektor Universitas Claremont Graduate, AS, menyebutkan  bahwa pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini, menurut Robert, berhasil diterapkan oleh Presiden Kolombia Andrea Pastraman Aranggo. Sehingga mampu menurunkan tingkat korupsi yang semula demikan tinggi menjadi lebih rendah dibandingkan Bolivia dan Nigeria.

Sementara Berttrand, Kepala Transparansi Internasional, menyoroti langkah pemerintah Indonesia memberantas korupsi. Menurutnya, Indonesia mengkombinasikan sejumlah strategi. Salah satunya dengan membentuk KPK. Dia berpendapat, peran KPK tidak boleh memonopli upaya nasional memerangi korupsi, tetapi harus memimpin penerapan strategi dan penegakan hukum secara institusi di semua sektor.

Pemaparan kedua pakar tersebut setidaknya menambah pencerahan di kalangan pejabat negara dalam memberantas korupsi. Namun, lebih dari itu, yang diperlukan adalah komitmen dan keberanian nyalinya. Kini ditunggu realisasinya.SP (Berita Indonesia 19)

Kedatangan Hamid Awaluddin, Menteri Hukum dan HAM Selasa (25/7) ke persidangan tindak pidana korupsi untuk memberikan kesaksian atas terdakwa Daan Dimara, sohibnya mantan sesama anggota KPU yang sukses menggelar Pemilu 2004, sontak menjadi berita hangat di semua media massa dalam aneka rupa dan rasa.

Majalah Tempo edisi 23 di sampul depan sampai-sampai membuat karikatur ala Pinokio Hamid dan Daan yang berhidung panjang, dengan tulisan menggelitik, “Siapa Yang Bohong”. Masih ada judul lain di halaman dalam, “Dua Meneer, Satu Dusta”.

Ramainya pemberitaan tentang kesaksian pria yang “Sapaan Khasnya Selalu Hangat” – judul biografi singkat tentangnya yang ditulis oleh situs Tokoh Indonesia (http//www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hamid-awaluddin/) – ini bukan karena Hamid telah dua kali mangkir dari panggilan sidang, Selasa 11 dan 18 Juli 2006. Melainkan karena lima orang saksi telah menyebutkan, justru nama Hamid yang lebih layak disangka bersalah korupsi pengadaan kertas segel surat suara Pemilu Presiden 2004.

Hingga saat ini, Hamid memang sangat pandai berkelit menghindari berbagai sorotan. Termasuk selamat dari bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang awal-awalnya gencar menelisik dan memberantas segala tindakan korupsi di tubuh KPU.

Hamid, mantan Ketua Panitia Pengadaan Kartu Pemilih KPU memang masih selamat di saat teman-teman sesama “pejuang” demokrasi KPU sudah terlebih dahulu terseret ke bui. Seperti, Sang Ketua Prof. Nazaruddin Sjamsuddin, Mulyana W. Kusuma, Rusadi Kantaprawira, dan Daan Dimara. Demikian pula para pejabat struktural Sekretariat Jenderal KPU.

Sedangkan Hamid, sehari-hari Dosen Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Diretur Studi HAM Unhas, seakan “terselamatkan” oleh kepercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilihnya menjadi Menteri.

Posisi Hamid sudah sempat dibidik KPK karena patut diduga turut menikmati pembagian “kue” dari para rekanan KPU. Kepada pers ia memang mengaku menerima honorarium di luar gaji bulanan selama menjabat Anggota KPU. Ia menganggap penerimaan ekstra itu sebagai dana taktis saja, tidak dalam pengertian lain.

Kesaksian Yang Berbuntut
Kini yang mencoba menyeret nama Hamid untuk senasib masuk dalam bui adalah Daan Dimara, putra Papua yang akrab disapa oleh Hamid dengan panggilan Meneer. Daan dalam eksepsinya meminta KPK agar menetapkan Hamid sebagai tersangka, karena Hamidlah yang menentukan harga segel kertas surat suara.
Tetapi Hamid peraih gelar doktor (Ph.D) dari American University (1998), dalam kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Gedung Uppindo, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (25/7) itu dengan enteng membantah turut menentukan harga segel kertas surat suara.

Ia mengatakan sama sekali tidak pernah merasa memimpin rapat penentuan harga segel pada tanggal 14 Juni 2004, sebagaimana disebutkan Daan.

“Selain faktanya memang begitu, juga didukung tidak adanya notulen dan catatan rapat tersebut,” ujar suami dari Ny. Andi Marcelya ini.

Hamid bersaksi dalam balutan jaket hitam dan kemeja putih lengkap dengan dasi. Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa pagi pukul 09.00 WIB, Hamid langsung menghampiri terdakwa Daan Dimara memeluk erat pria yang sedang mengenakan baju batik itu.

Keduanya sempat bertegur sapa sebentar, Hamid pun lalu memeluk erat-erat, dan dilanjutkan bertanya serta berbincang tentang kondisi keluarga Daan. Hamid mengaku tidak pernah mengancam Daan tetapi meminta agar pengacara Daan tidak memojokkannya di media massa.

Usai drama peluk-pelukan itu, Hamid memasuki ruangan sidang, bersaksi, dan setelahnya semakin tak jelaslah siapa berbohong, siapa bersumpah palsu. Yang muncul ke permukaan justru pernyataan Daan, yang mengaku diteror melalui telepon oleh seorang pria tak dikenal.

Isi pesannya, agar Daan jangan macam-macam dan tak mengganggu Hamid Awaluddin. Akan tetapi Daan membalas dengan menyebutkan bahwa Hamid adalah temannya.

Daan punya versi tersendiri tentang drama berpelukan tadi. Daan menyebutkan Hamid menawarkan akan membantu keluarganya, dan meminta pengacara Daan agar tidak keras menyerangnya sebagai saksi.

Kuasa hukum Daan, Erick S Paat, menimpali dengan menyebut versinya tersendiri lagi, bahwa sebelum sidang Daan dipanggil oleh Hamid, dan setelah keduanya bertemu muka Daan berubah.

Kepada Erick, Daan menjelaskan ada dua hal yang dibicarakan. Pertama, ekonomi keluarga Daan akan dibantu dan kedua, pengacara diminta jangan menyerang nanti bisa jadi urusan pribadi.

Pemikiran Murni
Hamid Awaluddin sebelum diangkat menjadi Menteri dikenal sudah sangat akrab dengan semua anggota KPU, termasuk para wartawan yang biasa mangkal di lembaga pelaksana Pemilu itu.

Ketika akan meninggalkan kantor KPU untuk terakhir kalinya 24 Oktober 2004, Hamid berterus terang akan ada satu komunitas yang hilang. Seperti, tak bisa lagi mencandai semua orang.

Kata Hamid, “Ada kalanya saya berbohong dengan muka serius saat ditanya wartawan. Padahal saya hanya main-main, atau justru tidak tahu pokok permasalahan. Akhirnya, saya jadi terbiasa menjawab sigap. Itu kan butuh seni tersendiri dalam kecepatan berpikir dan ilmu pendalaman karakter.”

Terbukti pulalah setelah menjadi Menteri, Hamid juga terlihat sangat sigap memberikan arahan kepada pejabat eselon I dan II yang baru dilantiknya pada hari Jumat, 21 April 2006.

Ia meminta para pejabat agar menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan dan prinsip-prinsip komunikasi. Jangan ada pejabat yang susah ditemui di ruangannya oleh tamu, pencari keadilan, atau pencari jasa maupun sesama kolega karena pejabat adalah pelayan.

Pejabat yang profesional, kata Hamid, harus bisa berkomunikasi dengan orang yang harus dilayani, dengan sesama kolega atau bawahan dengan lancar. Paradigma bawahan harus diubah menjadi teman atau orang-orang yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Aksesibilitas harus dibuka agar mudah terjadi komunikasi dan mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

“Saya tidak mau mendengar lagi ada eselon III atau eselon IV melapor kepada saya, kemudian ada pejabat eselon I atau eselon II tersinggung. Gaya kepemimpinan dalam era terbuka ini adalah komunikatif. Berkomunikasilah semua dengan bawahan saudara. Jangan mempersusah bawahan dalam menemui Saudara,” kata Hamid.

Hamid mendefinisikan pejabat yang baik dan profesional adalah pejabat yang mengandalkan kemampuan diri sendiri, baik kemampuan dari segi kapasitas intelektual, kemampuan bekerja maupun berinteraksi. Seorang pejabat profesional tidak akan mencari gantungan di luar. Pejabat yang seperti itu rentan dan tidak punya kemampuan sesungguhnya. Karena itu, hidupnya penuh kemunafikan dan kepura-puraan.

Hamid meminta pejabatnya untuk menghilangkan kebiasaan mencari gantungan di luar tetapi fokuslah pada pekerjaan karena atasan memiliki kemampuan untuk menilai siapa sesungguhnya bawahannya.

Dalam menjalankan tugas, pejabat tidak boleh mencampuradukkan urusan pekerjaan dengan keluarga. Istri atau suami, anak dan saudara-saudara yang lain tidak boleh ikut campur dalam urusan pekerjaan. Kepercayaan yang telah diberikan harus diemban sebagai amanat yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.

Pemikiran kenegarawanan Hamid Awaluddin yang paling murni terungkap tatkala sebagai calon anggota KPU ia diuji-tuntas oleh anggota DPR, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Paling tidak, karena kejernihan pemikirannya itu ia telah terpilih menjadi anggota KPU.

Saat itu, misalnya, ia menyebut partai harus terlebih dahulu dibenahi. Basis partai yang baik akan melahirkan proses pendidikan yang baik, pendidikan yang baik akan melahirkan kedewasaan politik, dan kedewasaan politik akan melahirkan sistem pemilu yang baik.

Ia menyebut dirinya sebagai tipe orang yang taat dan komit akan aturan main yang disepakati. Ia juga meyakinkan anggota DPR, akan menjunjung tinggi etika dan memastikan akan menjauhi KKN. Misalnya, ia akan meminta istrinya Ny Andi Marcelya untuk tidak aktif di partai politik sebab bisa membuat posisi di KPU tidak objektif. Posisi sebagai anggota KPU tidak memungkinkan seseorang mengidolakan salah satu partai politik. HT (Berita Indonesia 19)

Pendidikan:

• S-1, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Non-Degree Journalism, American University, AS

• S-2, LLM, American University, AS
• S-2, MA, American University, AS
• Ph.D, American University, AS

Pengalaman Kerja:

•  Menteri Hukum dan HAM, Kabinet Indonesia Bersatu
• Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Dosen/Guru Besar Universitas Hasanuddin,Makassar
• Direktur Pusat Studi HAM Unhas, Makassar
• Anggota Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Agung
• Special Advisor pada Partnership for Governance Reform in Indonesia
  Wakil Direktur Pusat Studi Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP)