Pemerintah akhirnya membentuk tim untuk menanggulangi lumpur panas. Namun tak ada jaminan semburan lumpur bisa dihentikan.
Bagaikan tak berujung, kasus luapan lumpur panas Lapindo Brantas Inc Sidoarjo hingga kini terus berlanjut. Semburannya sudah membuat sejumlah desa di tiga kecamatan, Porong, Tanggulangin dan Jabon tenggelam. Warga yang mencapai lebih dari 10.000 jiwa terpaksa harus mengungsi.
Musibah lumpur panas membuat masyarakat menderita. Selain rumah dan sawahnya terendam lumpur, mereka juga kehilangan pekerjaan. Sementara anak-anak tak bisa bersekolah karena gedung tempat mereka belajar ikut terendam. Sejumlah pabrik juga ‘diterkam’ lumpur sehingga ribuan karyawan terpaksa menganggur.
Kasus yang berkepanjangan ini membuat sejumlah kalangan termasuk mantan Ketua MPR Amien Rais gusar. Amien mendesak pemerintah segera mengambil alih penanganannya dan mewajibkan perusahaan Bakrie Group itu menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan. Apalagi semburan lumpur makin membesar. Mencapai sekitar 60.000 ton sehari.
“Pemerinah pusat harus mengambil alih masalah ini. Jangan ditunda karena makin hari penderitaan rakyat yang menjadi korban semakin bertambah. Jika keburu musim hujan tiba, persoalan ini akan semakin meledak,” ujarnya di Jakarta .
Gencarnya desakan tersebut membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (TNPSLS).
Tim yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden No.13 Tahun 2006 Jumat (8/9) lalu itu terdiri atas tim pengarah yang diketuai Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Anggotanya Menteri PU, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menneg LH, Gubernur Jatim, Pangdam Brawijaya dan Kapolda Jatim.Tim pelaksana diketuai Basuki Hadimulyo yang juga Kepala Balitbang Dep. PU. Wakilnya adalah Dirjen Migas Dep. ESDM dan Wakil Kepala BP Migas. Tim pelaksana dilengkapi enam anggota, diantaranya General Manager Lapindo Brantas Inc, Imam Agustino.
Tugas Tim adalah mengambil langkah-langkah operasional terpadu seperti penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur dan penanganan masalah sosial.
Adanya Tim Nasional ini membuat Gubernur Jatim Imam Utomo sedikit bernapas lega. Karena tim ini juga akan memberikan dukungan kepada tim lokal dan regional yang dibentuknya. Sekaligus bisa menenangkan warga yang selama ini sudah kebingungan.
Kendati tidak menjadi jaminan akan mampu menghentikan semburan lumpur panas, namun setidaknya keberadaan tim bisa lebih memberikan kepastian dalam penyelesaian penanganan kasus ini. “Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan dan bisa melakukan itu,” ujar Basuki seusai rapat TNPSLS yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres (11/9).
Basuki mengungkapkan bahwa teknologi yang terbaik sudah digunakan, termasuk pengeboran miring atau relief well. Akan tetapi yang bisa dipastikan adalah kemungkinannya. “Katakanlah keberhasilannya 10 persen, itu harus dilakukan. Kalau berhasil ya, kita kendurian,” ujarnya.
Sejauh ini pihak Lapindo Brantas sudah menyiapkan dana sebesar 70 juta dolar AS untuk menangani semburan lumpur. “Ini terus berjalan, setidaknya sampai Desember,” ujar Imam Agustino.
Relokasi warga
Meluasnya genangan lumpur membuat Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso minta pemerintah pusat dan Lapindo segera merelokasi warga secara permanen. Upaya ini harus segera dilakukan tanpa menunggu luapan lumpur bisa dihentikan atau tidak. Alasannya, tanah di daerah tersebut pasti akan ambles, belum lagi terkait pencemaran lingkungan.
Faktor lain yang mendorong Win ngotot meminta warga segera dipindahkan adalah soal kepastian hidup yang layak. “Dengan relokasi permanen, anak-anak sekolah bisa mendapat tempat belajar yang tetap dan warga juga bisa secepatnya meninggalkan lokasi pengungsian serta bekerja secara tenang,” ujarnya memberi alasan.
Saat ini yang harus segera dipindahkan adalah warga Jatirejo yang desanya dikelilingi tanggul dan saat hujan datang dipastikan tanggul akan jebol.”Mereka butuh secepatnya direlokasi,” tegasnya.
Namun relokasi ini sulit dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab lokasi pemukiman baru belum diperoleh. Selain itu, untuk pembebasan lahan harus menunggu keputusan pusat dan dana dari Lapindo.
Air Lumpur dibuang
Meski belum mendapat izin, Lapindo Brantas Inc.diam-diam membuang air lumpur yang belum dijernihkan ke Kali Porong. Koran Tempo (9/9) menyebutkan, air lumpur berwarna coklat yang digelontorkan itu seperti disengaja. Air lumpur mengalir melalui pipa berdiameter 30 cm dari dua tempat. Yakni di Desa Mindi dan Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Pipa pertama panjanganya 500 m dengan dua mesin pompa. Sedangkan pipa kedua sepanjang 200 m berada di sebelah timur jaringan pipa pertama. “Saya diperintahkan untuk mengalirkan air lumpur ke Kali Porong. Di sini nggak ada proses water treatment,” ujar Sutrisno, operator diesel penyedot lumpur Lapindo.
Namun Sudarsono, Manajer Lapindo Brantas Inc. membantahnya. “Itu hanya air sawah. Kami sengaja membuang air sawah karena daerah tersebut sebagai perluasan kolam penampungan,” kilahnya.
Namun dia tidak mengelak telah menyiapkan pembuangan luapan lumpur panas ke Kali Porong jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat. “Berdasarkan rekomendasi dari Badan Penelitin dan pengembangan Dep PU, pada kondisi darurat, air lumpur akan secara otomatis dialirkan ke dalam Sungai Porong,” paparnya.
Pembuangan air menuju sungai Porong mulai menggelisahkan warga Sidoarjo, khususnya petani tambak udang dan bandeng. Selama ini Sungai Porong merupakan salah satu sungai yang digunakan untuk mengairi tambak.
Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Tambak Sidoarjo, Achmad Syarief menyatakan, selain mengancam produktivitas, pencemaran sungai Porong mengancam perekonomian 3.257 petani tambak yang mengelola lahan seluas 15.539 ha di Sidoarjo. (Kompas, 14/9)
Pembuangan air lumpur tanpa melalui water treatment harus dicegah. Kalau tidak, masyarakat yang menderita makin bertambah. SP (Berita Indonesia 22)
| < Prev | Next > |
|---|
