Majalah Berita Indonesia

Pesta demokrasi di Aceh berlangsung damai dan demokratis. Apa pun hasilnya semua pihak diminta untuk legowo. Satu lagi tonggak dari kesepakatan damai Helsinki ditegakkan. Yakni dilaksanakannya secara serempak Pilkada gubernur dan 19 bupati/walikota se Aceh. Sebelumnya, berdasarkan MoU Helsinki, telah dilakukan pemusnahan senjata GAM dan penarikan pasukan non organik TNI dan Polri, serta pembentukan UU Pemerintahan Aceh.

Senin (11/12) lalu, masyarakat Aceh berbondong-bondong mengikuti pesta demokrasi lima tahunan. Mereka mendatangi 8.471 tempat pemungutan suara yang tersebar di seantero negeri yang sempat porak poranda diterjang tsunami itu. Pilkada ini diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Diikuti 8 pasangan calon gubernur/wakil gubernur dan 122 pasangan calon bupati dan walikota. Tercatat sebanyak 2.632.935 orang terdaftar sebagai pemilih.

Sesuai jadwal, pihak KIP Aceh mengumpulkan suara dari daerah-daerah hingga 16 Desember. Penghitungan dan rekapitulasi suara dari KIP Kab/kota dimulai pada 17 Desember hingga 1 Januari 2007. “Penetapan hasil pilkada akan diumumkan 2 Januari 2007,” ujar Ketua KIP Aceh M. Ja’far.

Kendati penetapan pemenang belum diumumkan, namun quick count (penghitungan cepat) yang dilakukan Lingkar Survei Indonesia (LSI) memprediksi pasangan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar memenangkan Pilkada dengan capaian suara 39,27 persen. Disusul pasangan Humam Hamid - Hasbi Abdullah (16,17 persen) dan Malik Raden – Sayed Fuad Zakaria (13,96 persen).

Quick count serupa juga dilakukan Jurdil Aceh dibawah bimbingan lembaga internasional, The National Democratic Institute/NDI. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan LSI, yakni 38,57 persen untuk Irwandi-Nazar dan 17,04 persen untuk pasangan Humam-Hasbi.

Seperti diberitakan Republika (12/12), Direktur Eksekutif LSI Denny JA yakin hasil quick count LSI tidak akan jauh berbeda dengan hasil resmi pilkada oleh KIP. Karena LSI sudah banyak melakukan seperti ini di banyak provinsi dan hasilnya bagus.

Namun Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar seperti dikutip Kompas (12/12) menyesalkan publikasi quick count ini sementara rekapitulasi manual belum dilakukan. Menurutnya, publikasi ini beresiko jika nantinya hasil pilkada yang diumumkan KIP Aceh ternyata berbeda dengan hitungan cepat kedua lembaga independen itu.

Irwandi dikenal masyarakat secara luas ketika ia mewakili GAM dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Pria kelahiran Bireuen, 2 Agustus 1960 ini lulusan Fakultas Kedokteran Unsyiah dan sempat mengenyam pendidikan di College of Veterinary Medicine Oregon State University.

Sedangkan Nazar yang lahir di Ulim, Pidie, 1 Juli 1973 adalah Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Kepada wartawan di Banda Aceh, Irawadi menyatakan tidak akan ada kesulitan menjalin kerja sama antara pihaknya yang maju lewat jalur independen dengan teman-teman yang ada di DPR (D). Karena sama-sama bekerja untuk kebaikan Aceh dan masyarakat Aceh. “Jadi enggak ada masalah. Sejak masa kampanye saja kami enggak pernah jor-joran kok,” ujarnya.

Kemenangan pasangan yang maju melalui jalur independen ini di luar perkiraan dan menjungkir-balikkan prediksi banyak pengamat. Apalagi setelah suara GAM pecah menyusul adanya sejumlah elit GAM yang menaikkan Hasbi Abdullah lewat PPP.

Pengamat politik Sukardi Rinakit menilai kemenangan itu menunjukkan masyarakat Aceh lebih percaya kepada tokoh GAM daripada para calon yang diusung partai politik. “Ini sekaligus gambar dalam skala nasional bahwa kepercayaan rakyat pada parpol sangat rendah, akibat buruknya citra parpol,” ujarnya (Suara Pembaruan, 12/12).

Sedangkan Dekan FH Unsyiah Mawardi Ismail berpendapat kemenangan tokoh GAM lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang selama ini tidak berpihak kepada masyarakat. Akibatnya, rakyat mencari pemimpin baru yang dapat membawa perubahan. Sedangkan Rektor IAIN Ar-Raniry, Prof.Yusni Sabi berharap hal ini menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakannya.

Jakarta Menerima
Terlaksananya Pilkada Aceh yang aman, lancar dan tertib mendapat sambutan baik dari Jakarta. “Apapun hasil Pilkada itu akan kita terima karena Pilkada Aceh ini bagian dari sistem pemerintahan RI dan dalam konteks NKRI” ujar Jurubicara Presiden Andi Malarangeng mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Media Indonesia, 13/12)

Wapres Jusuf Kalla menyatakan, siapapun yang menang dalam Pilkada Aceh harus didukung. “Siapapun yang menang berhak dan kita wajib berikan ucapan selamat,” ujarnya. Ia menolak tegas jika dikatakan yang menang adalah calon dari GAM. “Karena sekarang tidak ada lagi GAM. Semua calon adalah warga negara Indonesia, dan kita semua sudah sepakat dilaksanakan secara demokratis’, tandasnya.

Senada dengan itu, Menko Polhukam Widodo AS menegaskan, tidak ada alasan mempermasalahkan latarbelakang kandidat yang menang. “Siapa pun yang menang pada hakekatnya adalah warga negara Indonesia, yang syarat-syaratnya sebagai kandidat telah diatur UU yang berlaku dan melalui pemilihan yang demokratis,” tegas purnawirawan Laksamana berbintang empat itu.

Masyarakat Aceh sebentar lagi akan memiliki pemimpin baru. Bersama pemerintah pusat mereka ditantang untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis dan sejahtera. Terlebih rakyat Aceh telah sekian lama hidup dalam suasana mencekam akibat konflik bersenjata, bencana gempa dan tsunami. Dan kepada para pemimpin ini, kehidupan masa depan Aceh yang lebih baik disandarkan. SP (Berita Indonesia 28)