Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Nasional Korupsi Tak Kunjung Henti
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Korupsi Tak Kunjung Henti

E-mail Print PDF

Korupsi merusak seluruh sendi kehidupan bangsa, menghancurkan moral masyarakat, dan menimbulkan kemiskinan Pemerintah berupaya keras memberantas korupsi. KPK sudah dibentuk dan mengungkap banyak kasus korupsi. Sejumlah pejabat negara yang tersandung kasus ‘penilepan’ uang negara, termasuk bupati dan anggota DPRD, sudah diadili dan masuk bui. Namun toh korupsi masih terjadi. Apa yang salah dengan negeri ini. Negeri yang pernah dikenal gemah ripah loh jinawi ternyata masih dihantui oleh maraknya kasus-kasus korupsi. Tingginya tingkat korupsi tergambar dari data yang diungkapkan Transparency International Indonesia (TII). Indonesia bahkan disebut menduduki peringkat 143 dari 180 negara yang disurvei lembaga ini.

Menurut Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis (26/9), tahun 2007 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun menjadi 2,3 dibandingkan tahun sebelumnya yang 2,4. Ini berarti tingkat korupsi di Indonesia meningkat dan masuk ke dalam negara yang dipersepsikan terkorup di dunia bersama 71 negara korup lainnya yang berindeks di bawah 3.

Skala peringkat IPK mulai dari 1 sampai 10. Semakin besar skor IPK suatu negara, semakin bersih negara itu dari tindak pidana korupsi. Responden dalam penentuan peringkat IPK adalah kalangan pengusaha yang berhubungan langsung dengan birokrat yang korup. Negara peringkat pertama paling tidak korup ialah Denmark, Finlandia dan Selandia Baru dengan IPK 9,4. Negara tetangga Indonesia, yakni Singapura juga memperoleh IPK 9,4. Sedangkan Malaysia 5,1.

Menurut Todung, perilaku birokrat di Indonesia yang cenderung korup belum banyak berubah. Dia juga menyebutkan kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia karena ada kesan ‘tebang pilih’ dan keroposnya benteng keadilan di negeri ini.

Buruknya persepsi publik terhadap penanganan kasus korupsi bisa dilihat dari lolosnya sejumlah tersangka koruptor dari jeratan hukum. Karenanya, Todung meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki sependapat dengan Todung dalam hal keterlibatan langsung SBY. Dia berpendapat keberhasilan Malaysia dan Singapura dalam memberantas korupsi karena ketegasan mantan pemimpinnya, yakni Mahathir Muhamad dan Lee Kuan Yew. “Presiden harus menjadi penggedor agar muncul keinginan bersama memberantas korupsi,” tegas Ruki seperti ditulis Republika (27/9).

Alasan perlunya Presiden memimpin langsung pemberantasan korupsi, tambah Ruki, karena pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan hukum. Jika pemimpin negara sudah berkomitmen terhadap pemberantsan korupsi, aparat penegak hukum seperti pengadilan dan kejaksaan akan memiliki kemauan berubah yang sejalan.

Buruknya IPK Indonesia juga tercermin pada buruknya sistem investasi di Indonesia. Seperti dikatakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jusuf Wanandi, hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya investor yang berinvestasi di sektor keuangan dari pada di sektor riil (manufacturing). “Karena buruknya mental birokrat, yang ada di Indonesia saat ini adalah broker, bukan investor,” tegasnya.

Kejahatan Kemanusiaan
Scara terpisah, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqqodas menyatakan, status korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) perlu ditingkatkan menjadi kejahatan melawan kemanusiaan dan peradaban.

Dia menilai korupsi merusak seluruh sendi kehidupan bangsa, menghancurkan moral masyarakat, dan menimbulkan kemiskinan absolut. Korupsi juga menghambat upaya bangsa untuk meningkatkan peradaban guna bersaing dengan bangsa lain. “Korupsi bukan hanya memporak-porandakan perekonomian bangsa, tetapi juga turut merusak moral bangsa,” katanya.

Busyro menyayangkan tingkah laku sementara elite yang justru mengajarkan kepada rakyat untuk melakukan korupsi. Kondisi ini jelas terlihat dalam proses pemilu dan pemilihan kepala daerah. Rakyat dipaksa menerima suap dari elite agar memilih mereka.

Korupsi, kata Busyro, terjadi hampir di seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau elemen negara sulit memberantas korupsi, seluruh elemen masyarakat harus bergerak. Namun diakuinya untuk menggerakkan masyarakat sipil ini sulit. Kelompok agama sebagai bagian masyarakat sipil terfragmentasi.

Sementara Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Yudi Latif menyatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan simbol. Perlu upaya yang konsisten, koheren dan bersinergi. Agar berhasil, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui kontrol horizontal antara sesama lembaga negara dan kontrol vertikal melalui pengawasan dan tekanan masyarakat madani terhadap lembaga negara. Selain itu, juga melibatkan kontrol eksternal di luar lembaga negara dan kelompok masyarakat madani. SP (BI 48)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com