Majalah Berita Indonesia

Thursday, Apr 27th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Nasional Prioritaskan RUU Administrasi Pemerintahan
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Prioritaskan RUU Administrasi Pemerintahan

E-mail Print PDF

Taufiq EffendiHambatan antrean panjang pembahasan rancangan undang-undang (RUU) di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI tak menyurutkan langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Taufiq Effendi,  bersuara keras meminta agar pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan (AP) mendapat prioritas dari anggota Dewan.

Ia malah meminta dukungan masyarakat luas, termasuk pers supaya RUU AP dapat segera dibahas dan diundangkan. Alasannya, sebagai hukum materiil UU AP sangat mendasar menjamin kepentingan masyarakat dan menjamin tidak ada kesewenang-wenangan para pejabat.

Kata Taufiq, selama ini penetapan dan tindakan pejabat penyelenggara administrasi pemerintahan lebih didasari oleh kekuasaan yang melekat pada kewenangan yang bersangkutan sebagai pejabat pemerintahan.

Implikasinya, pejabat pemerintah lebih aman menggunakan diskresi dalam penetapan keputusan dan kebijakan, yang berakibat individu dan warga negara belum diperlakukan secara baik sesuai kedudukan sebagai pemilik kedaulatan.

Taufiq Effendi yang berbicara kepada pers di Habibie Center, Jakarta Selasa (12/5/2006) mengatakan, RUU AP bila disahkan akan menjadi dasar hukum bagi setiap pejabat administrasi pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan tindakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

RUU AP juga menjadi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersahabat, bersih dan berwibawa, mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan bersifat preventif sejak perencanaan penetapan keputusan pejabat administrasi pemerintahan.

Nomor Urut 75
Administrasi Pemerintahan didefinisikan sebagai semua tindakan hukum dan tindakan materiil administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan pejabat administrasi pemerintahan, serta badan hukum lain yang diberi wewenang untuk melaksanakan semua fungsi atau tugas pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan  kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUU AP memuat 10 bab dan 45 pasal. Bila sudah disahkan, UU AP membutuhkan tiga buah PP sebagai penjabaran yaitu PP tentang Diskresi, PP tentang Standard Operating Procedure (SOP), dan PP tentang  Pengajuan Keberatan dan Upaya Administratif.

Oleh Baleg DPR RUU AP sudah diberi nomor urut pendaftaran 75. Kata Taufiq, bila dalam setahun DPR hanya bisa menyelesaikan 10 RUU berarti pembahasan hingga tahun 2009 belum rampung sebab membutuhkan waktu tujuh tahun.

Inilah yang membuat Taufiq gundah. “Ini membutuhkan betul-betul dorongan dari Habibie Center dan dari seluruh masyarakat agar mbok ini diprioritaskan, begitu juga para wartawan yang bisa membawa opini para masyarakat,” ujar pria asal Kalimantan Selatan, yang menyebut RUU AP sangat ditunggu oleh rakyat. Kata Taufiq, RUU AP membutuhkan opini publik kalau memang kita memperhatikan rakyat, sebab kandungan isi dan tujuannya sangat membela rakyat.HT (Berita Indonesia 15)

Tujuh Tujuan RUU AP
1. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Menciptakan kepastian hukum.
3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
4. Menjamin akuntabilitas pejabat administrasi pemerintahan atau badan.
5. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah.
6. Menerapkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.
7. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.


Taufiq Ciptakan Best Practices
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi mengatakan, orang bisa dengan serta merta mengatakan reformasi birokratisasi belum jalan, dan tidak ada langkah-langkah apapun yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Pelayanan publik masih sangat buruk padahal Indonesia merdeka sudah 60 tahun.

Kata Taufiq reformasi birokrasi memiliki dua hakekat. Pertama perubahan mindset, dari mengutamakan wewenang menjadi mengutamakan peranan, mengubah sikap penguasa menjadi pelayan masyarakat dimana yang hanya ada di kepala seorang pelayan adalah menyenangkan hati majikannya dalam hal ini masyarakat, dan tidak hanya berpikir output tetapi lebih mengutamakan outcome. Hakekat kedua, membangun tata pemerintahan yang transparan (clean government) berbasiskan kinerja.

Selama menjabat Menteri, kata Taufiq, ia tidak melakukan pembenahan secara sektoral A B C D E F atau kelembagaan dan personil sebab pasti tidak akan sampai. Tetapi justru menerapkan filosofi pendiri Habibie Center, yakni Prof. Dr. Ing- B.J. Habibie saat membangun kamandirian penguasaan teknologi pesawat terbang ‘Bermula dari Akhir dan Berakhir dari Mula”.

Taufiq membangun yang namanya best practices sebagai tempat percontohan reformasi birokratisasi seperti di Solok, Parepare, Donggala, Sragen, Sidoarjo dan Jembrana.
Di Sragen, misalnya, sekarang pajak naik 250 persen, PAD naik 600 persen, investasi tahun 2005 Rp 996 miliar kemudian tahun 2006 Rp 400 miliar. Di sana penyuluh pertanian bekerja dari pagi sampai pagi lagi, rumah sakit juga demikian. Sebagai percontohan Kabupaten Sragen sudah dikunjungi 232 kabupaten. Bahkan 12 kabupaten di wilayah Jawa Tengah sudah meniru Sragen. Di Jawa Timur lebih dari 100 tempat pelayanan publik menggunakan ISO 9000.

Hasil lain reformasi birokratisasi, bila tahun 2004 pembayar pajak menurut fiskal hanya 2.000.800 orang, sekarang sudah lebih dari 11 juta.HT (Berita Indonesia 15)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com