Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Nasional Membingkai Moralitas Artis
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Membingkai Moralitas Artis

E-mail Print PDF

Fenomena artis dalam Pilkada sebagai wujud kekegagalan kaderisasi pemimpin dalam partaiMajunya sejumlah artis yang moralitasnya dinilai meragukan dalam pilkada mengundang pro kontra di tengah masyarakat.

Kehadiran artis dalam Pilkada telah menjadi magnet tersendiri bagi partai karena dijadikan sebagai mesin pendulang suara. Partai yang melibatkan artis dalam Pemilu dan Pilkada daerah sebelum-sebelumnya telah terbukti, memetik hasilnya. Kenyataan ini membuat partai-partai semakin bernafsu menjadikan artis sebagai jembatan untuk merogoh suara yang banyak dengan kembali merajut kemesraan dengan para artis untuk tampil dalam Pilkada 2010 ini.

Seperti kita ketahui, beberapa artis maju dalam Pilkada 2010. Sejumlah nama bahkan dipermasalahkan karena masa lalunya seperti Julia Perez, bakal calon wakil bupati di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Hanura, Gerindra, PBB, PDP, PKPB, PKPI, Patriot) dan Ayu Azhari di Pilkada Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya dikenal sebagai artis yang suka mengumbar kemolekan tubuh. Ada pula Maria Eva, artis yang tersangkut skandal selingkuh dan video porno dengan seorang anggota DPR, menjadi bakal calon wakil bupati di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Artis lainnya yang juga maju adalah Ratih Sanggarwati menjadi calon bupati di Ngawi, Jawa Timur (PPP dan PKB) ; Helmy Yahya menjadi calon bupati di Ogan Hilir, Sumatera Selatan (PDIP dan PAN) ; Ikang Fauzi menjadi calon wakil bupati di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung (PAN, PDK, PPP) ; Inul Daratista menjadi bakal calon bupati di Kabupaten Malang, Jawa Timur (PKB) ; Emilia Contessa bakal calon bupati di Banyuwangi, Jawa Timur (Gerindra, PAN, Republikan) ; Nurul Qomar bakal calon bupati di Cirebon Jawa Barat ; Vena Melinda bakal calon bupati di Kabupaten Blitar, Jawa Timur (Demokrat, PPP, Golkar).

Seiring dengan tren majunya artis ke kancah Pilkada, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menawarkan usulan untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dia melontarkan persyaratan tambahan pada pasal UU yakni berpengalaman di pemerintahan serta tidak cacat moral. “Orang yang sudah berzina (cacat moral) tidak boleh menjadi bupati. Misalnya, ada video berzina. Itu tidak boleh, harus dibatalkan oleh KPU. Saya dengar dulu ada video selingkuh, belakangan muncul, itu sebenarnya tidak boleh,” kata Gamawan kepada para wartawan di Istana Negara (16/4/2010).

Mendagri mengungkapkan beberapa alasannya terkait revisi tersebut. Menurutnya, orang yang tak pernah mengenal politik serta pemerintah tidak bisa menjadi kepala daerah, karena tanpa pengalaman di pemerintahan serta politik akan sulit menjalankan tugasnya.

Usulan sang menteri itu akhirnya menjadi perbincangan hangat yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat dan menjadi santapan para politisi dan praktisi. Seperti yang dikemukakan Ketua DPR Marzuki Alie bahwa syarat calon kepala daerah harus bermoral itu, bagus. Tapi, parameternya harus jelas, seperti tidak terlibat kasus korupsi. Bila syarat bermoral, tak pernah selingkuh, sangat sulit membuktikan hal itu. Jangan sampai menimbulkan fitnah karena menuduh seseorang selingkuh. Sedangkan menurut Ferry Mursydan Baldan, politikus dari Partai Golkar, untuk mengukur kepantasan calon, tidak bisa menggunakan instrumen (peraturan) untuk membuktikan secara legal formal, apakah seseorang pernah berzina. Ferry mengatakan, syarat calon tak boleh berzina sama dengan seorang pemimpin harus bertakwa. “Hal itu tak perlu diatur dalam undang-undang lagi. Kalau ada peraturan, indikatornya apa? Bagaimana tahu orang itu berzina atau tidak,” kata Ferry.

Soal berpengalaman atau tidak, pakar komunikasi Effendi Ghazali berpendapat, syarat itu tidak perlu diatur karena orang bepengalaman sekalipun belum tentu bisa dijadikan jaminan kalau orang itu akan menjadi kepala daerah yang bersih dan amanah. “MK (Mahkamah Konstitusi) saja sudah membolehkan calon perorangan maju sebagai calon kepala daerah,” katanya.

Kalaupun ada aturan soal moralitas harus terukur seperti bebas korupsi. Seperti diungkapkan peneliti studi Gender LIPI Jaleswari Pramodhawardani yang mempertanyakan definisi moral. Menurutnya moralitas adalah wilayah pribadi yang abstrak, dan tidak perlu ditarik ke ranah publik. Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti yang berpendapat syarat tidak pernah zina dan mabuk-mabukan lebih baik diganti dengan syarat tidak pernah korupsi, suap, dan money laundering. Anggota DPD Poppy Susanti Darsono juga mengatakan hal yang sama bahwa pemimpin harus memiliki integritas tinggi, tidak korupsi.

Sementara itu pendapat yang agak berbeda dilontarkan anggota Komisi II (Komisi Pemerintahan) DPR RI dari FPKS, Mahfudz Siddiq yang mengatakan semua gagasan untuk memperkuat integritas moral adalah hal positif selama dituangkan dalam UU, termasuk larangan bagi pezina untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Namun demikian, menuangkan gagasan moral dalam UU menurutnya bukan perkara mudah. Harus memiliki indikator yang baik agar tidak multitafsir. Begitu juga dengan KH Abdurrahman Navis Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim, mendukung rencana Mendagri Gamawan, tapi bentuk moralitas pemimpin itu harus dilihat dari berbagai sisi kejujuran dan sisi moral di masyarakat. Tidak hanya dilihat dari persoalan zina.

Sebenarnya, majunya artis dalam pilkada menunjukkan gagalnya partai politik dalam melaksanakan pengkaderan. “Fakta tersebut tidak saja dialami oleh partai-partai kecil, sebab partai besar pun banyak mengusung artis untuk ikut Pilkada,” kata Ferry Mursyidan Baldan. Selain itu, alasan lain mengapa partai lebih memilih artis karena bernafsu ingin menang. Itulah sebabnya, meski ada kader partai yang terbaik tapi karena tidak populer, calon dari artis lebih dipilih. BI-BS (Berita Indonesia 76)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com