Majalah Berita Indonesia

Saturday, Apr 29th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Nasional Masih Sejuta Tanya
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Masih Sejuta Tanya

E-mail Print PDF

Kucuran dana baill out Bank Century 6,7 triliun penyelesaiannya masih tanda tanyaTemuan baru pansus soal rekening fiktif dan indikasi adanya aliran dana bailout Bank Century ke partai politik atau pasangan capres tertentu perlu diusut tuntas.

Dua bulan lebih perhatian masyarakat terpusat pada kinerja Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century (Pansus Angket Bank Century). Sejumlah masalah skala nasional lainnya sama sekali tidak mampu menggeser perhatian masyarakat dari kasus ini. Berita tentang kinerja 100 hari pertama pemerintah bahkan hampir luput dari kontrol rakyat. Tidak hanya itu, waktu dan energi anggota pansus angket sendiri juga sungguh terkuras menuntaskan kasus ini.

Sebelumnya, kesimpulan sementara Pansus Hak Angket Bank Century direncanakan akan disampaikan dalam rapat paripurna, 4 Februari 2010. Di situ juga akan ditentukan apakah data yang dikumpulkan Pansus telah cukup atau masih perlu mengumpulkan data lagi. Namun, karena hasil investigasi masih banyak yang kurang lengkap, masa kerja pansus pun akhirnya disepakati diperpanjang lagi hingga Maret 2010.

Melihat beberapa kejanggalan dalam keterangan para saksi selama ini, sejak awal di masyarakat sudah tumbuh kecurigaan adanya keterlibatan kelompok tertentu. Maka harapan pun semakin besar kepada Pansus. Namun, ketika melihat lambatnya proses investigasi, ditambah lagi karena etika sebagian anggota pansus yang tidak menunjukkan keteladanan, bahkan memalukan, masyarakat pun mulai tak sabar dan bahkan mulai merisaukan kasus ini bakal bergerak tanpa arah dan tak terkendali.

Dari kalangan pejabat dan pihak yang dianggap berkaitan, pansus telah meminta keterangan dari Boediono, mantan Gubernur BI yang kini menjadi wakil presiden; Menkeu sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani, Sekretaris KSSK Raden Padede, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Firdaus Djaelani, Komisioner LPS Rudjito, mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) Marsillam Simanjuntak, mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kesaksiannya, mereka semua terkesan saling menyelamatkan diri, namun mereka kompak (kecuali Jusuf Kalla) menyebut bahwa kebijakan KSSK itu sudah benar.

Dari kalangan pengamat, telah dimintai pendapat antara lain, pengamat ekonomi Chatib Basri, Ichsanuddin Noorsy, Hendri Saparini, Dradjad Wibowo, Rizal Ramli, Faisal Basri, Fauzi Ikhsan, dan Kwik Kian Gie. Sedangkan bidang hukum, telah diminta pendapat dari Guru Besar Hukum Ekonomi UI Erman Rajagukguk dan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim MK, HAS Natabaya. Dalam pendapatnya, para pengamat ini berbeda pendapat dalam berbagai hal.

Di dalam anggota pansus sendiri, Partai Demokrat sebagai partainya pemerintah sejak awal sudah dengan jelas-jelas membenarkan kebijakan pemerintah, berhadapan dengan partai-partai lain yang mencoba mencari kebenaran. Dalam perkembangan penyelidikan aliran dana, pansus kemudian menemukan data-data baru. Antara lain, adanya rekening fiktif Bank Century yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara di Denpasar Bali dan berbagai kota lainnya. Yang paling mencurigakan lagi, ditemukan juga aliran dana kepada beberapa anggota DPR partai tertentu.

Dengan adanya temuan-temuan baru ini, didukung lagi dengan temuan-temuan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti LSM Bendera, akhirnya tidak bisa dihindari, kecurigaan publik pun semakin bermuara pada keterlibatan pihak pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Seperti disebutkan sejak awal, tujuan hak angket Bank Century ini adalah untuk meneliti benar salahnya kebijakan bailout Bank Century. Artinya, suksesnya angket ini bukan diukur dari berhasil tidaknya menumbangkan pemerintahan. Tapi, jika hal itu dibuat ukuran, maka hal tersebut masih jauh dari kemungkinan.

Sebagaimana pernah dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifudin dalam diskusi ‘Tata Cara Pemakzulan Wapres’ di Jakarta pada 20 Januari 2010 yang dirilis harian Indopos (21/1), impeachment atau pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden terkait masalah bailout Bank Century ini sulit untuk dilakukan. Menurutnya, konstitusi memang membuka peluang untuk itu, tapi realitas politik masih belum mendukung. “Pemakzulan untuk konteks Indonesia saat ini, ibarat mimpi di siang bolong,” katanya.

Dia menjelaskan, bila dikaitkan dengan Pansus Angket Century, proses pemakzulan masih panjang. Sebab, sekalipun pansus memutuskan Boediono bersalah, keputusan itu harus dibawa ke paripurna DPR. Syarat kuorumnya minimal dihadiri setengah lebih satu dari 560 anggota DPR. Dan agar bisa menjadi keputusan DPR, harus disetujui lebih dari setengah anggota DPR yang hadir itu.

Jika keputusan pansus disetujui paripurna, DPR masih harus melanjutkannya dengan hak menyatakan pendapat. Pengusulannya minimal ditandatangani 25 orang anggota DPR. Usul ini pun kembali dibahas paripurna. Syarat kuorumnya dihadiri lebih dari 3/4 anggota dewan dan harus disetujui lebih dari 3/4 anggota yang hadir.

Menurut Lukman, di sini realitas politik parlemen akan sangat menentukan. Sebab, seperempat anggota DPR atau 140 orang cukup untuk memboikot paripurna. Padahal seperti diketahui, Fraksi Partai Demokrat saja sebagai pendukung pemerintahan SBY sudah menguasai 148 kursi DPR. ’’Dalam hitungan atau kalkulasi politik normal, kalau Partai Demokrat memboikot, DPR sudah kesulitan untuk kuorum,’’ ujarnya.

Selanjutnya, bila usul hak menyatakan pendapat disetujui, paripurna kemudian membentuk pansus yang diberi waktu selama-lamanya 60 hari untuk membahas isi pendapat tersebut. Setelah selesai, pansus hak menyatakan pendapat melaporkannya ke sidang paripurna DPR untuk dibahas. Paripurna ini juga harus kuorum, yakni dihadiri lebih dari 2/3 anggota DPR dan disetujui lebih dari 2/3 yang hadir.

Kalau dewan melalui hak menyatakan pendapatnya menilai presiden dan wapres diduga melakukan pelanggaran hukum seperti yang disebutkan konstitusi, maka sikap DPR itu kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diadili, yang waktunya diberikan selama-lamanya 90 hari.

Bila MK membenarkan adanya pelanggaran hukum dimaksud, maka DPR akan meminta MPR untuk bersidang. Dalam sidang MPR itu, presiden/wapres harus diundang agar bisa memberi penjelasan terlebih dahulu. Habis itulah baru MPR menyatakan memberhentikan atau tidak.

Mendukung apa yang disebutkan Lukman di atas, saat ini pemakzulan Presiden memang masih ibarat khayalan belaka. Disebut demikian sebab, masih dalam tahap rencana meminta kesaksian Presiden SBY saja di hadapan Pansus, dua pimpinan pusat partai koalisi pemerintah yakni, Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar (PG) dan Mustafa Kamal dari PKS sudah sepakat menilai bahwa presiden tidak terlibat dalam skandal ini. Karena itu, mereka juga sejak dini sudah sepakat tidak memanggil Presiden SBY ke hadapan Pansus.

Melihat perkembangan demikian, di tengah sisa-sisa harapan itulah masyarakat terus berusaha bersabar menunggu hasil penuntasan skandal ini. Masyarakat ingin memastikan bahwa ada orang atau pihak yang dipersalahkan dalam skandal ini. Sebab, tidak mungkin tidak ada yang salah dengan hilangnya uang negara sebesar Rp 6,7 triliun ini.

Yang tak kalah penting dari itu, masyarakat juga sangat mengharapkan uang negara yang hilang itu segera kembali. Berkaitan dengan itu, menurut pihak Kejagung, kasus dugaan korupsi Bank Century yang mereka sidik sudah semakin dekat dengan meja pengadilan. Menurut JAM Pidsus Marwan Effendy, penyidikan kasus dengan tersangka Hesham Al Warraq (wakil Komisaris Utama) dan Rafat Ali Rizvi (pemegang saham mayoritas atau pengendali) itu telah lengkap (P-21), tinggal dilimpahkan ke pengadilan. Tapi, Robert Tantular yang sebelumnya sudah dihukum pengadilan dengan menggunakan pasal UU Perbankan, tidak bisa lagi ikut ditetapkan sebagai tersangka kali ini, karena akan melanggar azas hukum nebis in idem (seseorang tidak bisa dituntut dua kali dalam perkara yang sama).

Putusan yang telah berkekuatan hukum (inkracht) atas perkara itu nantinya, akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan pembekuan aset Bank Century senilai lebih dari Rp 11 triliun yang tersimpan di 12 negara yang saat ini sedang berupaya disita pemerintah. Aset itu di antaranya milik Robert Tantular senilai Rp129,5 miliar dan milik Hesham dan Rafat Rp11,64 triliun. Kerugian negara sendiri atas perbuatan dua tersangka itu menurut Marwan mencapai Rp3,115 triliun, sedangkan oleh Robert Tantular, Rp2,753 triliun.

Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan polisi terhadap para pejabat terkait kasus ini, menurut beberapa pihak, di antaranya seperti dikatakan Koordinator Kompak, Fadjroel Rachman, telah gagal. Hal tersebut disimpulkan setelah mendengar pengakuan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang menyebut Bareskrim batal menyidik dugaan pidana dalam kasus bailout Bank Century karena faktor Boediono yang anggota KSSK terpilih sebagai Wakil Presiden.

Karena itu, Fadjroel medesak KPK untuk bekerja beriringan dengan pansus agar nanti terdapat sinergi di antara dua pokok masalah dalam skandal ini. Menurutnya, kerja pansus akan sia-sia jika ternyata KPK tidak bisa mengendus ada atau tidaknya tindak pidana korupsi pada skandal Bank Century.

KPK sendiri menurut Wakil Ketua KPK Haryono Umar, telah memeriksa sejumlah pejabat Bank Indonesia yang terkait pengawasan bank, antara lain Direktur Pengawasan Bank I Budi Armanto, Deputi Direktur Direktorat Pengawasan Bank I Heru Kristiana, serta staf pada Direktorat Pengawasan Bank I Pahla Santosa. Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany serta Direktur Klaim dan Resolusi Lembaga Penjamin Simpanan Nur Cahyo.

Melihat langkah-langkah penyelesaian skandal Bank Century ini, walau ada sedikit nada ancaman politik yang disampaikan pihak pemerintah, seperti wacana reshuffle dan isu pajak, tapi jika seluruh elemen masyarakat bersatu padu mendorong dan mendukung Pansus, KPK, dan pejabat berwenang lainnya, skandal ini bisa dibongkar sampai terang benderang. SIT,PAN (Berita Indonesia 74)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com