Majalah Berita Indonesia

Perpecahan di Thailand masih tetap membayangi dan kelompok Kaus Merah tetap menuntut digelarnya pemilu dini.

Selepas Thaksin Shinawatra dikudeta oleh militer sehingga harus melepaskan jabatannya sebagai perdana menteri pada 2006, pemerintahan di Thailand tak pernah tenang. Pemilihan umum Desember 2007 kemudian digelar untuk memilih Perdana Menteri (PM) menggantikan rezim militer Thailand-yang berfungsi sebagai rezim transisi pascakudeta. Yang menang partai pendukung Thaksin, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Partai itu lalu memilih Samak Sundaravej sebagai perdana menteri. Tapi sejak Mei 2008, pendukung People’s Alliance for Democracy (PAD) terus menerus mendemo sampai Samak mundur pada September 2008.

Partai Kekuatan Rakyat Party mengajukan Somchai Wongsawat sebagai pengganti Samak. PM Somchai pun terus menerus digoyang demonstrasi pendukung PAD sampai dia turun pada Desember 2008. Demonstrasi saat itu sangat rusuh. Para demonstran memblokade semua jalan ke kantor PM, melumpuhkan bandara di Bangkok selama beberapa hari pada akhir November 2008.

Pada dasarnya, PAD, yang pada 2006 diyakini mendorong terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin, tidak sudi dipimpin oleh pemerintahan boneka Thaksin, yang merupakan perpanjangan tangan Thaksin. Massa kelompok ini ditandai dengan kaos kuningnya.

PAD sendiri merupakan kelompok yang didukung oleh kelas menengah, pebisnis, dan warga perkotaan yang dipimpin oleh pengusaha media, Sondhi Limthongkul dan Chamiong Srimuang, mantan jenderal. Chamiong sendiri memiliki hubungan erat dengan Prem Tinsulanonda, penasihat Raja Bhumibol Adulyadej.

Posisi Somchai Wongsawat kemudian digantikan oleh Abhisit Vejjajiva dari Partai Demokrat pada 15 Desember 2008. Atmosfer politik di Thailand kembali memanas. Giliran massa yang tergabung dalam United Front for Democracy Against Dictatorship (UDD) – demonstran pro-Thaksin - melakukan ‘aksi balasan’ dengan turun ke jalan. “Kini, giliran pendukung Thaksin yang akan turun ke jalan,” kata Sukhum Nuansakul, pengamat politik dari Ramkhamhaeng University, Desember silam, usai parlemen memberikan 235 dari 437 suara yang mengantarkan Abhisit menjadi perdana menteri.

Demo pro-Thaksin pun sama nekatnya dengan demo pendukung PAD. Massa UDD yang ditandai dengan kaos kuningnya mengepung kantor PM dan menutup akses masuk ke parlemen dengan menggunakan barikade baja. Mereka memecahkan kaca-kaca mobil anggota parlemen yang memberikan dukungan pada Abhisit. Puncaknya, mereka mengacaukan KTT ASEAN serta KTT Asia Timur di Pattaya (11/4).

Pemimpin negara-negara ASEAN, tiga negara Asia Timur, dan PM Australia terpaksa pulang karena pertemuan dibatalkan. Semua media massa meliput pembatalan itu dan mengirimkan pesan bahwa sedang terjadi krisis politik di Thailand dan pemerintah Thailand gagal dalam menguasai keadaan.

Massa UDD juga punya alasan menggelar demonstrasi. Mereka tidak percaya pada pemerintahan Abhisit yang dianggap mencapai kekuasaan melalui cara yang tidak sah. Abhisit juga diyakini memiliki kaitan dengan rival mereka, PAD, yang pada 2006 diyakini mendorong terjadinya kudeta militer terhadap Thaksin. Meski menurut situs BBC, Abhisit adalah orang yang menentang kudeta militer tersebut.

Thaksin sendiri dianggap sebagai tokoh penggerak demonstrasi UDD selama tiga pekan itu. Dari pengasingan, Thaksin terus mendorong massa pendukungnya terus menyampaikan tuntutan agar Abhisit mundur. Dalam wawancara dengan stasiun televisi BBC, Senin (13/4), Thaksin mengatakan dirinya bukan penyebab rakyat turun ke jalan menentang pemerintah. “Saya hanya memberikan dukungan moral. Mereka berdemonstrasi atas kehendak mereka sendiri secara damai. Mereka hanya menginginkan demokrasi sejati. Setelah merasakan ketidakadilan selama tiga tahun, mereka sudah tidak bisa menanggungnya lagi,” ujarnya.

Saat ditanya apakah dia memberikan dukungan dana bagi pemrotes, Thaksin membantah. “Saya bisa jamin bahwa mereka datang atas kehendak sendiri. Mereka memiliki hati demokrasi. Jangan anggap orang miskin tidak memahami politik,” tuturnya.

Ketidakpuasan Thaksin dan massa pendukungnya mungkin bisa dipahami. Ketika dikudeta oleh militer pada September 2006, Thaksin masih mendapat mandat dari rakyat karena partainya menang pemilu. Namun dengan dalih korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, Thaksin dijatuhkan. Begitu pula dengan Samak dan Somchai. Keduanya dijatuhkan dengan berbagai alasan lewat putusan pengadilan. Samak jatuh karena menerima honor tampil di stasiun TV. Somchai jatuh karena tuduhan kecurangan pemilu.

Sejumlah pengamat menilai, pengadilan sudah bersifat politis. Padahal PM yang mereka vonis ‘bersalah’ itu mendapat posisinya karena mendapat dukungan dari rakyat melalui pemilihan umum. Elit politik Thailand mengabaikan suara rakyat dan membuat berbagai rekayasa politik sampai tujuan mereka tercapai.

Meski demonstrasi massa UDD akhirnya berakhir 14 April, situasi politik Thailand masih belum tenang. Otoritas Thailand, Rabu (15/4), menyatakan telah mencabut paspor mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin dinilai menghasut para pendukungnya untuk melakukan kekacauan yang menyebabkan pertemuan puncak Asia Timur di Pattaya dibatalkan. Kini, Thaksin tengah diburu polisi yang telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap dirinya dan 13 pemimpin protes antipemerintah lainnya.

Abhisit juga memperingatkan bahwa ancaman pemrotes antipemerintah, yang dikenal sebagai kelompok Kaus Merah, belum selesai. “Masih ada pemrotes di beberapa wilayah. Bedanya, kini mereka tidak mengenakan kaus merah lagi,” ujarnya.

Analis juga mengungkapkan hal serupa. Meskipun kekuatan Thaksin menurun dengan berakhirnya protes, Thaksin tidak benar-benar kalah. Problem sosial dan perpecahan masyarakat masih berlanjut sehingga Thaksin dinilai menjadi salah satu “penyelamat”.

“Banyak orang kini akan menganggap Thaksin benar-benar tidak bisa diterima. Namun, saya kira itu tidak menghilangkan pentingnya Thaksin bagi para pendukungnya,” kata Chris Baker, penulis biografi Thaksin. Miliarder itu masih menjadi figur yang menentukan di Thailand, yang dicintai rakyat miskin karena kebijakannya yang populis, dan yang dikecam lawan-lawannya karena korup dan otoriter. Para pendukung Thaksin tetap merasa hak demokratik mereka dirampas.

Menurut analis, skenario yang paling mungkin terjadi setelah ini adalah Abhisit tetap berkuasa dengan perpecahan yang tetap membayangi dan kelompok Kaus Merah tetap menuntut digelarnya pemilu dini. Kapan pun pemilu baru digelar, partai-partai pro-Thaksin bisa kembali berkuasa dengan dukungan yang dimiliki dari warga pedesaan. Kubu rival, yang menamakan diri Kaus Kuning dan prokerajaan, sekali lagi akan bergerak menurunkan pemerintahan pro-Thaksin. Salah satu solusi kunci, menurut Kristina Kazmi dari lembaga IHS Global Insight, adalah Abhisit harus mampu merangkul kaum miskin pedesaan guna mengonsolidasi basis kekuasaannya. LOR (Berita Indonesia 66)

Ironi Kudeta di Negeri Gajah Putih
Pemerintahan : Monarki Konstitusional
Raja : Bhumibol Adulyadej
Penduduk : 64.700.000 (sensus 2006)
Luas : 514.000 km2
Rekor Pemerintahan : 18 kudeta militer sejak 1930
Rekor terakhir : Empat PM lengser dalam tempo 15 bulan

Thaksin Shinawatra
Terpilih melalui pemilu paling demokratis pada 1997. Pada 19 September 2006, militer melancarkan kudeta.

Jenderal Surayud Chulanont
Mengusung pemerintahan dewan jenderal. Mengadakan pemilu demokratis pada 23 Desember 2007.

Samak Sundaravej
Merupakan Ketua People’s Power Party pada September 2008, keputusan MK soal jabatan rangkap membuatnya lengser.

Somchai Wongsawat
Adik ipar mantan PM Thaksin memerintah pada 2 Desember 2008. MK melengserkan karena terbukti curang pada Pemilihan 2007.

Abhisit Vejjajiva
Diangkat pada 17 Desember 2008 sebagai PM ke-27.
Kini posisinya digoyang kelompok
pro-Thaksin.

Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva yang lahir di Newcastle, Inggris, pada 1964, berasal dari keluarga Cina-Thailand yang kaya. Ayah dan ibunya, merupakan profesor di bidang medis. Ia meraih gelar di bidang politik, filsafat, dan ekonomi di Oxford University.

Pada 1992, Abhisit bergabung dengan partai tertua di Thailand, Partai Demokrat. Di usia 27 tahun, ia berhasil meraih kursi di parlemen sebagai anggota parlemen termuda. Selain muda dan fotogenik, ia juga dikenal sebagai politisi bersih. Sebelum menjadi anggota parlemen, Abhisit meniti karier akademis. Ia menjadi dosen di Chulachomk Royal Military Academy. Ia kemudian kembali ke Oxford untuk meraih gelar master. Setelah itu, ia mengajar ekonomi di Thammasat University.
Kiprah dan pengalaman politiknya di parlemen, mendorongnya bersaing untuk mencapai posisi puncak di Partai Demokrat. Pada 2001, ia bertarung namun ia gagal memimpin partai. Empat tahun kemudian, ia berhasil menjadi pemimpin Partai Demokrat.

Selama ini, Abhisit mendapat dukungan dari kalangan menengah terdidik dan dari wilayah selatan Thailand. Namun ia masih belum berhasil meraih dukungan dari kelas pekerja dan warga pedesaan yang merupakan pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.

Setelah menjadi perdana menteri, Abhisit mengupayakan peningkatan kehidupan ekonomi. Ia juga mengupayakan pelayanan kesehatan gratis, peningkatan upah buruh, dan pendidikan gratis. Ia juga mendorong pemberantasan korupsi. (Berita Indonesia 66)