Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Mancanegara Menuju Demokrasi Melalui Kudeta?
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Menuju Demokrasi Melalui Kudeta?

E-mail Print PDF

Seragam hijau kembali unjuk kekuatan setelah 'tiarap' selama 15 tahun di Thailand. Kudeta yang dilakukan militer Thailand ini dianggap sebagai pukulan keras bagi demokrasi. Rakyat pun skeptis bahwa militer benar-benar tak ingin terlibat dalam politik mengingat selama 74 tahun sejarah politik Thailand sudah terjadi 18 kali kudeta. Barisan tank memasuki kota Bangkok (19/9).

Pada malam hari tanggal 19 September terlihat barisan tank memasuki kota
Bangkok. Barisan tank itu merupakan bagian dari aksi militer Thailand yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Thailand yang telah berkuasa selama enam tahun. Pada malam yang sama, di tempat lain, Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang sedang berada di Grand Hyatt Hotel, New York segera mengeluarkan ketetapan yang memerintahkan agar seluruh tentara kembali ke markas mereka masing-masing. Perintah Thaksin tersebut muncul setelah ia terlebih dulu memecat Panglima Angkatan Darat Thailand Sonthi Boonyaratglin dan memindahkan jabatannya ke kantor perdana menteri. Tanpa diduga, perintah itu tidak didengar sama sekali.

Keesokan harinya, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, dengan restu raja dan kekuasaan di tangan, langsung mengeluarkan perintah untuk membekukan parlemen dan senat, memberhentikan dan menggeser petinggi militer dan polisi yang dekat serta mendukung Thaksin, melarang pertemuan dan aktivitas politik hingga keadaan kembali normal, dan membuat langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan demokrasi. Sementara itu, Thaksin, setelah mengetahui situasi yang berkembang, memilih mengasingkan diri dengan terbang dari New York ke London. "Saya adalah seorang perdana menteri ketika pergi ke New York, tetapi dalam perjalanan pulang saya tidak memiliki pekerjaan," ujar Thaksin kepada wartawan Thailand di atas pesawat terbang menuju London.

Para demonstran menampilkan foto Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ketika berada di Dag Hammarskjold Plaza dekat Gedung PBB (19/9) di New York City setelah usaha kudeta militer di Bangkok, Thailand.Hubungan tidak harmonis antara Thaksin dengan pihak militer memuncak ketika ditemukan bom dalam mobil tak jauh dari tempat tinggalnya. Thaksin menuduh pihak militer berada di balik teror bom tersebut, meskipun Sonthi membantah keras. Akibat insiden tersebut Thaksin berusaha menggeser para perwira yang loyal kepada Shondi, dari posisi strategis di jajaran militer.

Adapun alasan mengapa aksi kudeta ini terjadi menurut Sonthi adalah karena Thaksin sudah menyebabkan perpecahan, membuat korupsi dan nepotisme makin merajalela, serta membunuh lembaga independen. "Kalau pemerintahan sementara yang dipimpin Thaksin diizinkan mengelola negara ini maka mereka bakal melukai rakyat," ujarnya. Tetapi kini pertanyaannya, apakah kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi ini merupakan jalan terbaik bagi masyarakat Thailand?

Meskipun aksi kudeta militer Thailand ini berjalan dengan damai dan nyaris tanpa kerusuhan, namun aksi kudeta ini telah menjadi pukulan yang keras bagi demokrasi di Thailand. Masyarakat Thailand yang merasa dirinya demokrat, pada umumnya cenderung mengkritik aksi kudeta Jenderal Sonthi. Bukankah Thaksin berkuasa setelah memenangkan pemilu sehingga pemerintahannya sah dan meraih suara mayoritas? Sayangnya, rakyat kebanyakan tidak tahu apa yang sebenarnya telah dan akan terjadi. "Sesungguhnya, kami berada dalam situasi yang tidak jelas. Kami tak tahu apa yang akan dilakukan tentara. Kami tidak tahu apakah militer akan benar-benar mengembalikan kekuasaan kepada rakyat sesegera mungkin. Terus terang, saya tidak yakin itu akan terjadi," kata Chatchawan Rakchat dari Jaringan 19 September Melawan Kudeta.

Untuk menyadarkan rakyat bahwa kudeta militer akan membawa kesuraman bagi masa depan demokrasi Thailand, Jaringan 19 September Melawan Kudeta, Jumat (22/9) petang, mengadakan unjuk rasa di depan salah satu mal terbesar di Thailand. Kelompok itu ingin menyadarkan bahwa peristiwa 19 September benar-benar kudeta, bukan sebuah gerakan reformasi. Mereka juga menyatakan, kudeta militer tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun karena kudeta merupakan pencederaan terhadap demokrasi.

Secara terpisah, Giles Ungpakorn, dosen ilmu politik Universitas Chulalongkorn yang ikut dalam unjuk rasa Jaringan 19 September Melawan Kudeta, menambahkan, kudeta militer membuat demokrasi Thailand mengalami kemunduran. "Demokrasi di negara ini tidak akan hidup jika negara ini masih dikuasai kelompok yang memilih jalan kudeta," katanya. Giles menuntut Dewan Reformasi yang dipimpin Sonthi segera menarik mundur pasukannya dari Bangkok dan mencabut larangan kepada media massa untuk mengkritik situasi politik Thailand saat ini dan peristiwa kudeta.

Aksi kudeta militer yang terjadi di Thailand ini juga mendapat reaksi keras dari dunia internasional. Perserikatan Eropa mendesak militer Thailand agar "memberi jalan bagi berlangsungnya pemilihan yang demokratis". Perdana Menteri Australia, John Howard, menganggap aksi kudeta tersebut sebagai "Ciri dari masa lalu yang seharusnya sudah tidak terjadi lagi di Asia".

Sejak lima belas tahun lalu dimana kudeta terakhir terjadi di Thailand, negara yang baru belajar mengenai demokrasi itu telah menjadi contoh bagi negara-negara tetangganya. Tetapi, langkah yang diambil oleh militer Thailand untuk memulihkan kekuatan rakyat dengan cara melarang aktivitas politik, termasuk larangan berkumpul lebih dari lima orang, sampai waktu yang tidak pasti dan larangan bagi media di Thailand untuk menghentikan segala laporan yang dianggap berbahaya bagi pihak yang melakukan kudeta yaitu pihak yang menyebut diri mereka sebagai Dewan Reformasi Demokrasi dalam Monarki Konstitusional (DCRCM), bukanlah langkah yang memuaskan semua pihak.

Bahkan agar aksi kudeta terkesan demokratis, Jenderal Sonthi sengaja memberi nama bagi lembaga ekstra konstitusional yang dibentuknya dengan memakai sebutan dewan reformasi demokrasi. Dengan makna, pihak militer terpaksa melakukan cara tidak demokrasi merebut kekuasaan demi menyelamatkan perjalanan demokrasi.

Perjalanan menuju demokrasi akan semakin panjang bagi Jenderal Sonthi, dan semua rekannya di CDRCM serta rakyat Thailand. Semoga perjalanan menuju demokrasi itu bisa berlangsung seperti kudeta ini dimulai, yaitu dengan damai, tanpa kerusuhan, dan tanpa pertumpahan darah.

Sejarah Panjang Kudeta
Kudeta militer bukan barang baru di Thailand. Selama 74 tahun sejak monarki absolut diganti monarki konstitusional pada 1932, sudah ada 40 pergantian perdana menteri dengan 25 figur perdana menteri serta 25 kudeta dan percobaan kudeta. Jika dihitung 20 tahun terakhir sejak Prem Tinsulanonda hingga Thaksin, sudah ada 12 kali pergantian perdana menteri dengan delapan orang PM dan tujuh kudeta serta percobaan kudeta. Kudeta militer pertama di Thailand dilakukan oleh perwira-perwira Thai lulusan luar negeri pada 1932. Mereka berhasil mengakhiri sistem politik Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Sejak itu percobaan kudeta seakan tak pernah berhenti. Thailand diguncang percobaan kudeta sebanyak 17 kali sampai kudeta yang terakhir pada 1991. Kudeta militer terakhir terjadi pada 1991, ketika Jenderal Sunthon Kongsomphong menggulingkan pemerintahan PM Chatchai Choonhavan. Sejak itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi dalam setahun ini akhirnya memaksa militer kembali memasuki arena politik.

Krisis politik yang mencuat di era Thaksin disulut aksi penjualan 49% saham Shin Corp kepada Temasek Holdings dari Singapura. Perusahaan tersebut dijual (dan keluarga Thaksin meraih keuntungan US$1,9 miliar) hanya dua hari setelah Pemerintah Thailand mengubah peraturan rasio kepemilikan saham perusahaan asing dari 25% menjadi 49%.

Thaksin kemudian menjadi bulan-bulanan karena dituduh memperkaya diri sendiri. Sejak itu rakyat Thailand telah menyampaikan kecaman keras terhadap Thaksin dan menuduh dia berkhianat serta melakukan praktik perkoncoan dan korupsi.

Gelombang aksi unjuk rasa menuntut pengunduran diri Thaksin kemudian melanda Thailand. Puncaknya pada 4 April 2006 lalu, Thaksin mengumumkan pengunduran dirinya. Namun, 23 Mei secara tiba-tiba Thaksin menyatakan kembali menjabat sebagai PM. Sejak kembalinya Thaksin, situasi politik di Thailand dilanda ketidakpastian. Berbagai persoalan mulai dari investasi yang tertunda hingga kasus korupsi dan narkoba melanda negeri itu dalam beberapa bulan terakhir.

Situasi ini membuat banyak pengamat berspekulasi bahwa militer Thailand akan tampil ke pentas politik guna mengambil alih kekuasaan dari Thaksin. Spekulasi ini berkali-kali dibantah oleh militer, namun pada Selasa malam (19/9), spekulasi itu terbukti dan terjawab setelah militer melakukan kudeta di negeri tersebut. DAP,MLP (Berita Indonesia 23)


Jenderal Sonthi Boonyaratglin
Pemimpin yang Tidak Banyak Bicara
Thailand tidak pernah habis-habisnya memiliki jenderal yang bernafsu menjadi pemimpin kekuasaan. Sejak tahun 1932, ketika sekelompok pimpinan militer dan politikus menggulingkan seorang raja yang otoriter, kerajaan Thailand sudah mengalami 18 kali kudeta. Tetapi lain dengan seseorang yang tank-tank-nya melintasi gedung pemerintahan di Bangkok pada minggu lalu, Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Kepala Komandan Angkatan Bersenjata Royal Thai. Ia tidak pernah memiliki ambisi seperti itu. "Dia bukanlah orang yang berniat memiliki kekuasaan politik," ujar Panitan Wattanayagorn dari Institute of Security and International Studies di Bangkok.

Jenderal Sonthi BoonyaratglinSonthi memiliki suara dan watak yang lembut, usianya 59 tahun, dan memiliki reputasi integritas yang baik. Sonthi, mungkin, adalah pemimpin kudeta yang tidak banyak bicara yang pernah ada di Thailand. Tetapi sebagai pemimpin kudeta, dia merasa melakukannya karena terpaksa. Dari beberapa sumber, diperoleh kabar bahwa para pengikut Thaksin Shinawatra merencanakan suatu peristiwa yang dapat memicu kekacauan di Bangkok. Apabila kekacauan itu terjadi maka akan memberikan Thaksin suatu alasan untuk mengeluarkan pernyataan bahwa negara dalam keadaan bahaya, mengambil alih kendali langsung militer dan memerintah berdasarkan dekrit. Dengan melakukan kudeta, Sonthi telah berhasil menggagalkan rencana Thaksin itu. Pendapat lain mengatakan bahwa pelaksanakan kudeta dilakukan untuk mendahului Thaksin yang berencana akan menyusun ulang pejabat militer agar dapat menguntungkan pihaknya dan akan melemahkan pihak Sonthi.

"Berdasarkan pertimbangan tertentu," ujar Kasit Piromya, seorang mantan diplomat yang pernah membantu Thaksin dalam membuat beberapa kebijakan, "Saya pikir Sonthi melakukan hal ini dengan terpaksa. Tidak ada pilihan lain."

Bagaimana Sonthi bisa menjadi kepala militer merupakan hal yang tidak pernah diduga. Dia lahir tidak jauh dari kota Bangkok, dia adalah seorang muslim pertama yang bisa menjabat sebagai kepala militer di negara yang mayoritas memeluk agama Buddha. Sonthi adalah keturunan pertama dari pemimpin spiritual agama Islam di Thailand, dan ibunya adalah seorang dayang kerajaan.

Setelah lulus dari Akademi Militer Kerajaan Chulachomklao pada tahun 1969, Sonthi mendapat pelatihan di Amerika Serikat, lalu dia bertugas bersama kontingen Thailand di Perang Vietnam. Kemudian dia menjadi ahli dalam mengatasi kekacauan, dan selanjutnya memimpin Angkatan Bersenjata Khusus Thailand. Pada tahun 2005, dirinya diangkat sebagai Kepala Militer atas persetujuan bersama antara pihak istana dan Thaksin.

Ketika ketegangan memuncak antara Thaksin dan Militer pada bulan Juli 2006, Sonthi memindahkan orang-orang yang setia kepadanya ke pos yang lebih luas. Sonthi tidak bisa lagi menahan diri setelah Thaksin merecoki penempatan personalia. Sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk mengatasi kekacauan Muslim di Thailand Selatan, Sonthi mengusulkan agar dia berbicara dengan pemimpin separatis. Thaksin tidak mempedulikan usulan tersebut, dan kekacauan terus berlanjut. Thaksin telah kehilangan kepercayaannya terhadap Sonthi ketika Sonthi menolak perintahnya untuk menggunakan tentara membubarkan aksi protes anti-Thaksin pada bulan Maret 2006. Seorang diplomat Barat berkomentar mengenai kejadian itu: "Sonthi tidak ingin militer berurusan dengan politik."

Namun sekarang Sonthi telah berada di puncak politik Thailand. Tidak seorangpun tahu bagaimana Sonthi akan mengatasi kondisi sekarang ini. "Saya percaya dia adalah orang yang jujur," ujar Somchai Homlaor, seorang pengacara hak asasi manusia di Bangkok. "Tetapi kekuasaan dapat merubah seseorang." Masyarakat Thailand seharusnya berdoa semoga kekuasaan tidak membuat Sonthi berubah. TIME-DAP-MLP (Berita Indonesia 23)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com