Untuk mengatasi kenaikan harga bahan pangan, pemerintah harus memacu peningkatan produksi.
Berbagai bahan pangan belakangan ini mengalami lonjakan harga di pasar global, termasuk Indonesia. Di samping melemahnya produk dunia, naiknya harga minyak mentah menjadi pemicu. Banyak perusahaan di berbagai negara mulai memproduksi bahan bakar nabati (biofuel) dengan bahan baku jagung, kedelai, singkong, jarak, gandum, dan crude palm oil (CPO). Produsen biofuel itu berani membayar harga bahan itu lebih mahal dari konsumen tradisional yakni konsumen untuk bahan pangan.Di Indonesia, kedelai misalnya, yang hampir separuh kebutuhannya diimpor, mengalami kenaikan harga hingga dua kali lipat. Pemerintah memang sudah berusaha mengatasi dengan menghapuskan bea masuk kedelai. Namun, cara itu menurut berbagai pihak bukanlah solusi jitu. Seharusnya, yang dilakukan pemerintah adalah memacu peningkatan produksi. Belakangan, setelah kedelai dan terigu, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan. Kenaikan-kenaikan harga ini jelas akan menambah barisan pengangguran sekaligus memperlebar jurang antara si kaya dan miskin. Demikian benang merah tajuk harian-harian terbitan Ibu Kota pekan-pekan terakhir Januari lalu.
Harian Koran Tempo (16/1) misalnya menyebutkan, persoalan perut bangsa ini selalu menjadi masalah setiap saat. Setelah didera urusan kenaikan harga beras, naiknya harga kedelai juga membuat khalayak kelimpungan. Ini bukti bahwa bangsa ini belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik. Solusi jangka panjang, harian ini menyarankan agar pemerintah menggenjot poduksi dalam negeri. Kemauan kuat pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini, misalnya, mangatrol jumlah produksi lewat penyebaran benih unggul yang merata ke seluruh daerah. Pada saat yang sama, pemerintah harus memperbaiki tata niaganya karena petani selama ini mendapatkan margin keuntungan yang kecil. Sebagai negara agraris, negeri yang subur dan sumber air yang melimpah, Indonesia sudah selayaknya memperkuat kembali sektor pertanian. Harus dibuktikan, walau menyukai tempe, bangsa ini bukanlah “bangsa tempe”.
Sementara Suara Pembaruan (18/1) menyoroti masalah pangan ini menyebutkan, keserakahan, ketidakpedulian, dan salah kelola membuat bangsa ini tidak beranjak dari kemiskinan dan keterpurukan. Sektor pertanian yang pernah menjadi perhatian serius, kini berantakan. Presiden Soeharto ketika masih berkuasa, tak jemu-jemu meninjau kawasan pertanian dan berdialog dengan petani. Soeharto yang mengaku anak petani dan tumbuh di desa kecil itu tak perlu bergelar doktor pertanian, tapi pengetahuannya membuat pejabat Departemen Pertanian merasa tidak ada apa-apanya.
Tahun 2008 ini, negeri ini disambut dengan ledakan harga kedelai yang membuat rakyat miskin terpukul. Ledakan harga tepung terigu, gula dan jagung tinggal menunggu waktu. Jalan pintas dengan menurunkan bea masuk impor dan pembagian benih bukan solusi. Harus ada perencanaan dan strategi jangka panjang untuk memperbaiki dan mengembangkan sektor pertanian. Kebanyakan petani dan pengusaha di sektor agribisnis bekerja sendiri tanpa bantuan pemerintah. Sejumlah pejabat hanya meninjau,memuji-muji, lalu pergi. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dicanangkan Juni 2005 akhirnya hanya sebatas slogan.
Masih terkait kenaikan harga bahan pangan, harian Investor Daily (16/1) menghubungkannya dengan kesenjangan sosial. Menurut harian ini, Pemerintah boleh saja bangga dengan petumbuhan ekonomi 2007 yang diperkirakan 6,3%, bangga dengan stabilnya kondisi ekonomi makro dan kegairahan sektor finansial. Juga bangga dengan turunnya angka penduduk miskin per Agustus 2007 dibanding enam bulan sebelumnya.
Tapi ternyata data BPS menunjukkan kesenjangan ekonomi justru melebar. Kenaikan harga pangan yang diprediksi bakal terjadi tahun ini akibat lonjakan harga beras, jagung, kedelai, dan gandum di pasar internasional, akan memperpanjang barisan penduduk miskin sekaligus memperlebar jurang kaya-miskin. Karena itu, pemerintah harus lebih serius mengatasi kesenjangan ekonomi-sosial dengan menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok, membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi dalam negeri, dan memperbaiki iklim investasi.
Sedangkan harian Kompas (22/1), khusus menyoroti kenaikan harga minyak goreng. Disebutkan, baru sepekan dihadapkan pada lonjakan harga kedelai, persoalan baru harus dihadapi lagi yakni kenaikan harga minyak goreng curah. Keadaan seperti ini tentu sangat tidak menguntungkan karena ini berkaitan dengan ancaman meningkatnya angka pengangguran dan kemudian kemiskinan.
Menurut harian ini, bangsa ini tidak mungkin terus berlindung di balik pasar bebas. Bangsa ini mempunyai kemampuan untuk membangun negeri, membantu mereka yang terimpit, dan mencukupi kebutuhan hidup seluruh masyarakat. Seperti pendapat Mahatma Gandhi, dunia ini pasti bisa menghidupi semua orang, sepanjang tidak ada yang rakus. Karena itu, tugas pemerintahlah untuk mengatur agar semua warga mendapat kesempatan untuk bisa hidup. Apalagi tidak seperti kedelai, minyak goreng mampu dihasilkan sendiri oleh negeri ini. MS (BI 54)
| < Prev |
|---|
