Jika bencana diartikan sebagai cobaan atau ujian Sang Khalik, kapankah negeri ini dinyatakan lulus?
Bencana alam dan musibah silih berganti menyerang negeri ini sejak tahun 2004. Dari tsunami di Aceh dan Nias, gempa di Yogyakarta, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, lumpur panas dan kecelakaan transportasi. Tahun 2006 ditutup dengan bencana banjir dan kecelakaan KM Senopati Nusantara.
Sedangkan tahun 2007 dibuka dengan kecelakaan pesawat Adam Air dan bencana tanah longsor di Sumatera Barat. Berbagai media cetak menyorot bencana ini di dalam tajuk rencana mereka. Kompas (6/1) menurunkan tajuk berjudul: Percobaan dan Penderitaan. Koran sangat berpengaruh ini mengartikan bencana dan musibah sebagai cobaan, mengaitkannya dengan kepedulian manusia dan kesetiakawanan.Setia kawan disertai penyerahan diri dinyatakan dalam doa dan ibadah khusyuk seperti yang dilakukan para napi LP Bogor untuk para korban musibah KM Senopati dan pesawat Adam Air. Manusia yang bijak, tulis Kompas, mengambil pelajaran dari musibah dan bencana, memperkokoh iman masing-masing, sekaligus mengamalkannya dalam kesetiakawanan kemanusiaan.
Kompas kembali mengulasnya dalam tajuk (10/1). Yang disorot pengetahuan elementer dan aktual perihal negeri ini terkait dengan ekologi dan lingkungan hidup. Sebab ekologi bukan lagi terbatas pada tugas pemerintah dan LSM, tapi harus juga dipahami oleh masyarakat sejak anak-anak.
Soal musibah yang dialami pesawat Adam Air, Kompas dalam tajuk (4/1), memberi beberapa catatan khusus. Karena musibah itu murni berkaitan dengan masalah teknis, maka cara penyelesaiannya harus dengan pendekatan teknis. Kompas mengingatkan, urusannya jangan dibawa ke mana-mana, apalagi sampai menjadi urusan politik. Kalau itu yang terjadi, akar persoalan tidak pernah bisa diketahui bersama.
Sedangkan tajuk Kompas (29/12), menyorot bencana dikaitkan dengan kebersamaan berbangsa. Bencana beruntun yang menimpa negeri ini belum juga membuat kita bangkit bersama. Kita memberi reaksi tapi nyaris tidak membangkitkan hasrat kebangkitan bersama. Akibatnya, Indonesia semakin ditinggalkan negara-negara tetangga dan sekawasan.
Harian sore Sinar Harapan di dalam tajuknya (3/1), khusus menyoroti kecelakaan transportasi penerbangan. Dalam kecelakaan penerbangan, pilot kerap jadi kambing hitam, sedangkan pembuat pesawat dan maskapai penerbangan jarang disalahkan. Soalnya, hasil pemeriksaan kecelakan tak pernah diumumkan kepada publik. Karena itu, SH mengingatkan Departemen Perhubungan sebagai regulator agar menegakkan dan mengawasi pelaksanaan peraturan secara konsisten.
Koran sore lainnya, Suara Pembaruan sengaja menurunkan tajuk tentang informasi palsu yang diperolehnya dari sumber resmi. “Peristiwa itu sangat disesalkan,” tulis SP. Hal itu menunjukkan betapa pemerintah memiliki kelemahan yang sangat mendasar dalam hal pengelolaan informasi di segala bidang. Begitu juga penanganan informasi dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kecelakaan transportasi di lokasi yang sulit. Penyebaran informasi seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati. Informasi yang akurat akan mendukung upaya pencarian dan evakuasi korban. Bisa juga menjadi bahan evaluasi guna mengantisipasi agar kecelakaan serupa tak terulang.
Dua pekan terakhir 2006, tajuk SP (20/12) menyoroti pemulihan kehidupan para korban bencana. Koran ini menyesalkan adanya perilaku dan mental korupsi di tengah penderitaan sesama, lemahnya pengawasan, dan birokrasi yang amburadul menghantui penyaluran bantuan untuk para korban. Penanganan dampak gempa dan tsunami di Aceh dan Nias, sarat dengan persoalan yang belum juga selesai. Juga pemulihan korban gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah belum tuntas.
Sedangkan harian Indo Pos dalam tajuk (18 dan 28/12) mengupas masalah bencana yang timbul karena ulah manusia. Khusus bencana banjir dan tanah longsor, menurut IP, merupakan cermin buruknya penegakan hukum lingkungan dan regulasi kelestarian alam. Penyebab kedua bencana tersebut, seperti penggundulan hutan, harus ditangani secara serius. Misalnya, sanksi keras untuk perusak sumber daya alam dan pelanggar UU Lingkungan Hidup.
Pemerintah perlu memiliki dua agenda besar di bidang pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Pertama, segera menyelamatkan ekologi dan lingkungan hidup yang tersisa dengan segala cara, segenap tenaga, dan semua upaya. Kedua, tindakan keras untuk penegakan hukum lingkungan. Dan regulasi tentang hutan lindung harus terprogram dengan jelas, benar, terarah dan terencana.
Koran bisnis Investor Daily dalam tajuk (6-7/1) menyorot sikap setengah hati pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah. Tragedi banjir dan tanah longsor menjadi langganan setiap tahun. Kecelakaan transportasi merupakan pemutaran ulang kejadian sebelumnya. Itu semua terjadi karena pemerintah bertindak setengah-setengah dalam mengatasi masalah, tidak tuntas, tidak komprehensif dan tidak menyentuh akar masalah.
Pihak-pihak terkait, menurut Investor, sering terjebak dan hanya berputar-putar pada masalah, bukan pada solusi. Akibatnya, kejadian serupa terus terulang. Bisa jadi bangsa ini dicap sebagai bangsa sembrono yang tidak pernah belajar dan mengambil hikmah dari kasus-kasus yang sudah dialami. MS (Berita Indonesia 30)
| < Prev | Next > |
|---|
