Merebaknya kembali flu burung, guncangan di Bursa Efek Jakarta, ribut soal demo Cabut Mandat, serta kerusuhan di Poso, menjadi pusat kupasan beberapa suratkabar nasional di dalam tajuk rencana mereka.
Geliat virus flu burung menarik perhatian hampir semua suratkabar nasional, termasuk koran sore Sinar Harapan. Dalam tajuknya, SH (17/1) menyarankan agar penanganan merebaknya penyakit flu burung harus dilakukan melalui sebuah gerakan. Koran ini menilai keputusan pemerintah memusnahkan unggas peliharaan nonkomersial akan efektif bilamana dilaksanakan secara sungguh-sungguh.Namun SH meragukan langkah tersebut karena kebijakan serupa sudah pernah dicanangkan, pelaksanaannya tidak efektif. Sedangkan dalam tajuk (22/1), SH menganjurkan pemerintah agar terus memberikan insentif kepada rakyat, termasuk di bidang pelayanan dan cara menangani flu burung, agar rakyat mempunyai harapan.
Tajuk Investor Daily (18/1) menyoroti kasus flu burung dari segi dilema penanganannya. Tulis harian ini, upaya pemusnahan dan larangan pemeliharaan unggas nonkomersial bisa dimaklumi, tapi upaya itu juga membawa dampak besar, sebab memelihara unggas merupakan pencaharian sebagian warga. Karena itu koran ini menerima langkah pemusnahan unggas sebagai solusi sementara. “Pemerintah wajib merumuskan strategi dan kebijakan komprehensif untuk mengatasi kasus ini,” demikian tulis ID.
Masih soal pemusnahan unggas, pendapat agak sinis diutarakan oleh tajuk Indo Pos (22/1). Kebijakan itu, tulis IP, memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak memiliki program yang terencana dan matang sejak awal. Memutus mata rantai penyebaran virus H5N1 dengan memusnahkan unggas mungkin benar, tapi cara itu bersifat jalan pintas. Sifatnya hanya sementara, sebab sekalipun ratusan unggas dimusnahkan, kalau pemerintah gagal membina masyarakat agar terbiasa hidup dengan lingkungan sehat, virus flu burung dan virus-virus lain akan kembali menyerang kemudian hari.
Perihal jatuhnya harga saham di BEJ pertengahan Januari ditanggapi harian Kompas dan Investor Daily (ID) pada hari yang berbeda, tapi dengan judul yang sama “Belajar dari Kasus PGN”. Tajuk ID (16/1) menyoroti kasus itu dari segi dominasi pemodal asing di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Bapepam, bursa efek dan perusahaan sekuritas harus lebih serius lagi melakukan sosialisasi merangkul pemodal lokal.
Sedangkan tajuk Kompas (18/1) menyoroti kasus itu dari sudut penatakelolaan. Menurut harian sangat berpengaruh ini, semua pelaku pasar modal dunia kini sedang mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada PGN (Perusahaan Gas Nasional). Apabila kekeliruan itu mereka nilai karena tata kelola PGN, maka semua manajemen BUMN akan dianggap buruk. Karena itu, kasus ini tidak bisa dianggap kecil. Harus dilakukan koreksi besar, bahkan jika diperlukan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang dianggap bertanggung jawab.
Soal gonjang-ganjing tarik mandat yang diluncurkan oleh Hariman Siregar Cs, menurut Suara Pembaruan dalam tajuk (16/1), sikap seperti itu sangat disayangkan, apalagi jika benar adanya indikasi keterlibatan orang-orang yang berkuasa pada masa Orde Baru, rezim yang dikeritik mahasiswa pada Malari 1974. Reaksi pemerintah yang mengatakan demonstrasi itu inkonstitusional, dinilai SP juga berlebihan. Sebab, pencabutan mandat presiden hasil pilihan langsung hanya bisa melalui impeachment. Padahal, jangankan impeachment, meminta keterangan pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi saja, selama ini belum pernah berhasil.
Peristiwa Poso menjadi perhatian tajuk Media Indonesia (23/1). Menurut MI, melihat konflik Poso yang berkepanjangan, terdapat sejumlah indikasi yakni, kebencian yang bersumber pada primordialisme, pelaku kekerasan orang-orang terlatih, ada kelompok masyarakat yang melindungi, dan situasi yang memungkinkan menyimpan, memperoleh, dan mendistribusikan senjata.
Tajuk Kompas (24/1) mengindikasikan bahwa apa yang terjadi di Poso menunjukkan betapa kita tidak mengenal benar Tanah Air kita sendiri. Bukan hanya daerah atau lingkungan, tetapi juga kehidupan sosialnya. Saran Kompas, karena konflik di Poso sudah berlangsung lama, tidak salah bila negara menugaskan tim khusus untuk menanganinya. Tim khusus ini terdiri dari aparat penegak hukum dan keamanan, ahli sosiologi dan kultur. Tim tidak hanya memperhatikan masalah keamanan, tetapi juga hubungan antar manusianya.
Berbeda dengan harian-harian lainnya, harian Republika (22/1) menampilkan tajuk berkaitan dengan Tahun Baru 1428 H. Menurut harian ini, momen Tahun Baru Hijriah, sebaiknya digunakan sebagai bahan instrospeksi. Peristiwa hijrah merupakan pelajaran yang sarat makna dan nilai-nilai yaitu secara total meninggalkan hal-hal yang buruk dan bertentangan dengan agama menuju segala hal yang diridhai Allah SWT.
Tulis Republika, bila kita menginginkan terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara yang sejahtera dan penuh ampunan Tuhan), maka semangat dan nilai-nilai hijrah Rasulullah SAW, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh para pemimpin bangsa. MS,SH (Berita Indonesia 31)
| < Prev | Next > |
|---|
