StAR sebetulnya hanyalah uraian dan imbauan kepada semua negara dalam menyelamatkan duit hasil korupsi.
Prakarsa Menemukan Kembali Aset yang Terjarah” demikian kira-kira terjemahan dari “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative”, judul buku yang diluncurkan PBB dan Bank Dunia di Markas PBB di New York pertengahan September 2007 lalu. Bagi bangsa Indonesia, buku ini cukup mengejutkan karena isinya mencantumkan nama mantan Presiden HM. Soeharto sebagai pemimpin negara yang paling korup di dunia dengan jumlah US$15-35 miliar (Rp 135-315 triliun).Dasar data StAR itu sendiri hanya berdasarkan data Transparansi Internasional. Penempatan Soeharto di StAR ini menimbulkan perbedaan pendapat di dalam negeri. Banyak pihak yang langsung percaya mentah-mentah, ada pula yang mempertanyakan kebenarannya karena dianggap tidak didukung data akurat. Bahkan, ada yang mengatakan data itu hanya “sampah” yang tidak berguna dan menantang dua lembaga dunia itu membuktikannya. Semua media nasional pernah menampilkan berita ini sebagai menu utamanya. Dua majalah berita umum terbitan ibukota, Gatra dan Tempo juga mengangkat topik ini sebagai laporan utama.
Majalah Gatra (27 Sept-3 Okt/2007) memaparkan, buku kelir hijau setebal 48 halaman yang berjudul “Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative” itu bagi Indonesia bikin heboh sebab di sana disebutkan nama Soeharto, merupakan mantan pemimpin dunia terkorup yang diduga menjarah aset negara senilai US$15 miliar hingga US$35 miliar.
Tapi sebenarnya menurut pihak Bank Dunia, sasaran proyek bareng Bank Dunia dengan United Nation Office on Drugs and Crime—UNODC (badan PBB untuk urusan obat bius dan kriminal) itu bukanlah nama-nama yang terpampang dalam daftar. Pencantuman angka yang dituduhkan dicuri pun, tidak dijamin validitasnya. “Itu hanya angka estimasi. Kami muat untuk menggambarkan magnitude pelarian dana milik sebuah negara ke negara-negara lain,” kata Mohammad Al Arief, juru bicara Bank Dunia untuk kawasan Asia dan Pasifik kepada Gatra.
Jadi, StAR sebetulnya hanyalah uraian dan imbauan kepada semua negara dalam menyelamatkan duit hasil korupsi. Di dalamnya dilengkapi juga dengan sejumlah panduan tata cara melacak pencucian uang. Ada pula cara bekerja sama dengan institusi perbankan negara-negara maju guna meneliti simpanan dana yang mungkin berasal dari kejahatan politik. Dengan demikian, tidak bisa berharap banyak bahwa dengan StAR dana negara bisa ditarik kembali dalam jangka waktu singkat. Tapi, butuh waktu lama dan penuh liku.
Sedangkan majalah Tempo (24-30/9) yang mengangkat topik yang sama sebagai laporan utama lebih memaparkan upaya yang selama ini dilakukan mengusut dugaan korupsi Soeharto. Disebutkan, upaya sudah dimulai sejak tiga bulan setelah Soeharto lengser. Waktu itu, banyak tuduhan yang menyebut Soeharto menyimpan hartanya di luar negeri seperti di Swiss misalnya. Tapi Soeharto sendiri menyatakan dirinya tidak punya uang satu sen pun di luar negeri. Untuk membantu penyelidikan tersebut, Soeharto menyerahkan surat kuasa kepada Jaksa Agung untuk menyelidikinya. Andi Ghalib sebagai Kepala Kejaksaan Agung bersama Muladi, Menteri Kehakiman saat itu berangkat ke Swiss.
Tapi tidak lama setelah itu, Andi Ghalib melaporkan, bahwa hasil penelusuran di Swiss dan penelusuran 15 kedutaan Indonesia di luar negeri tidak menemukan adanya harta Soeharto di luar negeri. Habibie pun menutup kasus itu dengan surat perintah penghentian perkara (SP3). Kemudian setelah Abdurrahman Wahid jadi presiden, kasus itu dibuka kembali. Marzuki Darusman sebagai Kepala Kejaksaan Agung ketika itu mencabut SP3 Soeharto, dan mengenakan tahanan kota pada Soeharto. Tapi, hasilnya tetap tidak ada.
Mei 1999, laporan tentang harta Soeharto muncul di majalah Time Asia. Soeharto kemudian menggugat Time ke pengadilan. Awal September lalu, Soeharto memenangkan kasus itu di pengadilan kasasi. Namun, sepekan setelah keputusan itu, PBB dan Bank Dunia melansir data Transparansi Internasional sebagaimana yang terdapat dalam StAR.
Berbeda dengan dua majalah di atas, majalah Trust (24-30/9) mengangkat laporan utama sekitar kiprah Temasek di Indonesia. Disebutkan, belakangan ini masa-masa gawat dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang tengah menuntaskan putusan soal kepemilikan silang Temasek Holding di Indosat dan Telkomsel. Menurut Trust, masalah seputar protes putusan kepemilikan silang Temasek di bisnis telekomunikasi Indonesia berawal ketika BUMN Singapura itu membeli Telkomsel melalui anak usahanya, Singapore Telecom Mobile (Singtel). Singtel membeli saham telkomsel dari PT Telkom sebesar 12,7% pada April 2002. Kemudian hari, kepemilikan Singtel di Telkomsel meningkat menjadi 35%. Sementara, Singapore Technology Telemedia (STT), anak usaha Temasek lainnya, membeli 41,9% saham Indosat akhir 2002.
Masalah mulai bergulir ketika Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu melaporkan dugaan monopoli Temasek di sektor telekomunikasi seluler di Indonesia ke KPPU. Tim penyidikan KPPU kemudian menyatakan bahwa Temasek memang diduga melanggar UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat. Tapi masalahnya, KPPU tak jua mengeluarkan putusan. Bahkan KPPU sampai meminta perpanjangan waktu selama 30 hari kerja dari 27 Agustus hingga 27 September. Sedangkan hasilnya menurut Ketua KPPU Muhammad Iqbal, akan diketahui awal November nanti. MS (BI 48)
| < Prev | Next > |
|---|
