Beban menjaga kelestarian hutan tropis harus dipikul bersama oleh semua umat manusia.
Karbondioksida yang dipancarkan asap pabrik, kendaraan, dan lainnya ke angkasa, telah menjadi selimut yang memerangkap radiasi panas sinar matahari di bumi yang membuat suhu permukaan bumi tidak stabil. Padahal, tanpa selimut itu, panas tersebut akan bisa dengan mudah dipancarkan kembali ke ruang angkasa. Akibatnya, terjadilah apa yang menjadi isu paling hangat dibicarakan di seluruh belahan dunia belakangan ini yakni pemanasan global dan perubahan iklim.Di Indonesia, isu ini menjadi lebih hangat sehubungan dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah konferensi perubahan iklim (Conference of Parties /COP) PBB ke-13, Desember 2007. Media massa nasional termasuk majalah terbitan ibukota pun mengangkat topik ini sebagai laporan utama.
Majalah Trust (3-9/12) misalnya, memaparkan, tak kurang dari 10.000 orang, dari 189 negara berkumpul di Bali, Desember 2007. Mereka yang datang dari latar belakang yang berbeda seperti, ilmuwan, LSM, lembaga konsumen, industrialis, ekonom, politisi, hingga pencinta alam, itu akan membahas sekitar 600 makalah. KTT Bali ini merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto yang menyepakati pembatasan pembuangan gas rumah kaca (GRK) yang diberlakukan untuk negara-negara maju (Annex I).
Berdasarkan Protokol itu, negara-negara maju itu ditetapkan kuota emisi. Namun demikian, bagi yang kesulitan memenuhi kuota, dimungkinkan untuk membeli kredit karbon dari negara-negara yang pembuangan emisinya masih di bawah batas yang ditetapkan. Dengan adanya sistem kredit karbon, negara-negara berkembang yang memakai mekanisme pembangunan yang bersih (clean development mecanism) jadi berpeluang memperoleh pendapatan.
Indonesia sendiri, memilih mekanisme Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD). Yaitu, menawarkan diri menjaga hutannya agar menjadi paru-paru dunia. Namun untuk upaya itu, Indonesia dibayar oleh negara-negara yang harus mengurangi emisi GRK. Jika agenda itu berhasil, setiap tahun Indonesia diharapkan akan memperoleh dana sampai US$40 juta. Memang enak kalau sisa hutan yang ada bisa tetap lestari, sekaligus mendapat pemasukan berupa kredit karbon. Cuma masalahnya, untuk mencapai tujuan itu sangatlah rumit karena untuk menjaga kelestarian hutan itu akan terbentur kemiskinan, kebodohan, dan jumlah penduduk yang meruah. Sementara itu, dana yang diperoleh dari negara-negara maju juga belum tentu sampai ke bawah.
Hal senada di paparkan majalah Tempo (3-9/12). Disebutkan, Indonesia yang menjadi tuan rumah acara PBB ini, punya peran cukup penting dalam upaya menjaga kondisi dunia agar tak bertambah genting. Sebab negeri ini ditengarai berperan besar sebagai salah satu pemasok karbon di udara. Dengan predikat sebagai negara yang laju kerusakan hutannya tercepat, Indonesia tak hanya dianggap bertanggug jawab atas menciutnya kapasitas paru-paru dunia, tapi juga dituduh membiarkan kegiatan pembakaran hutan. Di mata para pecinta lingkungan, itu adalah dosa ganda. Tuduhan itu menurut para pemimpin negara berkembang merupakan suatu yang kurang adil. Sebab, mayoritas penduduk negeri berhutan tropis itu masih miskin. Sehingga upaya meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, termasuk memanfaatkan hutan, tentu didukung.
Perbedaan pandangan itulah yang coba dicari titik temunya di Bali. Solusi terbaru, sebelas negara yang memiliki kekayaan alam ini, termasuk Indonesia, menyatakan bersedia mempertahankan fungsi hutannya sebagai paru-paru dunia bila negara-negara lain membantu mereka dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat masing-masing. Konsep Reduce Emission from Deforestation and Degradation (REDD) ini pada prinsipnya menyimpulkan bahwa beban menjaga kelestarian hutan tropis harus dipikul bersama oleh semua umat manusia bukan hanya oleh masyarakat tempat hutan itu berada.
Konsep yang dilontarkan pada 2005 ini pada prinsipnya telah diterima, namun perincian pelaksanaannya yang belum tuntas. Bagaimana menghitung nilai ekonomi yang disumbangkan hutan tropis di setiap negara, berapa besar dana masyarakat internasional yang harus ditagih, dan bagaimana menentukan besaran urunan tiap negara masih dinegosiasikan.
Sementara majalah Gatra (6-12/12) menyebutkan, bahwa bencana akibat perubahan iklim lebih banyak terjadi di negara berkembang dan yang paling menderita adalah rakyat miskin. Hakan Bjorkman, Country Director Lembaga Program Pembangunan PBB (UNDP) Indonesia, mengatakan, perubahan iklim itu tabiatnya seperti bandit licik. Lebih suka menyerang makhluk lemah yakni rakyat miskin di negara-negara berkembang.
Hal yang sama juga dinyatakan Richard Damania, Senior Environmental Economist Bank Dunia untuk Wilayah Asia Selatan. Richard mengatakan, akan disaksikan kawasan Asia Selatan dilanda banjir, tapi kawasan bumi lain justru terkena kemarau. Tapi yang sangat menderita adalah rakyat miskin. Dampak yang terjadi pada rakyat miskin tentu tak terperikan. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya pengetahuan membuat mereka tak mampu bertahan terhadap bencana. MS (BI 52)
| < Prev | Next > |
|---|
