Ketika Jakarta selalu banjir, penduduk baru sadar bahwa ulahnya membawa dampak terhadap lingkungan dan dirinya sendiri.
Fauzi mengatakan, Jakarta dengan luas 650 km persegi, sebanyak 75 persen lahannya dipenuhi bangunan fisik. Keadaan ini sebagai akibat pesatnya pembangunan dan meningkatnya jumlah penduduk. Akibatnya, banyak terjadi genangan air, karena kawasan resapan air sangat kecil dibandingkan dengan luas Jakarta, yang pada akhirnya menyebabkan banjir dan intrusi air laut yang makin jauh masuk ke daratan sehingga terjadi pencemaran air tanah.
Namun pelestarian lingkungan di Jakarta tidak cukup hanya dengan membuat sejuta lubang resapan biopori, tetapi 76 juta lubang. Lubang resapan ini punya manfaat besar karena dapat melestarikan cadangan air tanah, menahan permukaan tanah, serta mengurangi air di permukaan tanah saat banjir.
Apalagi Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan potensi banjir yang akan menimpa Jakarta tahun 2007-2008 meningkat.
Bahkan menurut Kepala Bidang Informasi Klimatologi dan Kualitas Udara, Endro Santoso, pada 10 tahun terakhir kerentanan terjadinya banjir di Jabodetabek meningkat dan meluas.
Ia menjelaskan, meningkatnya potensi bencana itu diakibatkan daya dukung lingkungan yang kurang. “Tahun 2002 curah hujan 80 milimeter, air masih menggenang di jalan. Sekarang (tahun 2007), curah hujan 50 milimeter saja, air sudah masuk ke rumah semata kaki,” ujarnya.
Sinar Harapan, 21 Desember 2007 yang menurunkan laporan tentang Catatan Akhir Tahun Lingkungan Jakarta menyebutkan, pemerintah DKI perlu melakukan upaya untuk mengendalikan polusi udara. Penanaman pohon sangat diperlukan karena saat ini ruang terbuka hijau masih sekitar 10 persen.
Sesuai Undang-Undang Tata Ruang, ruang terbuka diperlukan 30 persen. Taman interaktif sebagai salah satu ruang terbuka hijau pun belum memuaskan sebab saat ini baru dibangun sekitar 100 taman interaktif, padahal yang diperlukan sekitar 500 taman di Jakarta. Membeli dan membebaskan lahan tidak mudah karena masyarakat belum tentu mau menjual.
Masih Simbol
Gerakan tanam sejuta pohon sudah dicanangkan sejak masa Gubernur DKI Jakarta Surjadi Soedirdja. Gerakan sumur resapan pun sudah dimulai sejak itu. Tapi kenyataannya tidak banyak orang membangun sumur resapan air.
Penanaman pohon juga hanya diberi perhatian khusus di kawasan tertentu yang sering gonta-ganti taman dan pohon penghijauan, misalnya di sepanjang Bandara Soekarno-Hatta, Jalan Gatot Subroto-Sudirman Thamrin, kawasan Istana Kepresidenan, serta Rasuna Said, Kuningan.
Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengembangan Wilayah, Lukman F. Mokoginta, berpendapat bahwa untuk Jakarta, Gubernur harus memberikan perhatian khusus atau fokus dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota yang nyaman.
Lahan Jakarta memang sangat terbatas dan 75 persen ruang terbuka dipenuhi bangunan fisik. Dengan keterbatasan itu, tidak mudah untuk memaksakan gerakan menanam pohon dan membuat lubang resapan biopori. Kalau sejuta saja tidak mudah apalagi jika 76 juta lubang. Apalagi sebelum membuat lubang resapan biopori, perlu data mengenai kedalaman air tanah. Artinya, kalau air tanah dangkal, lubang resapan biopori tidak ada gunanya. Menentukan kedalaman air pun bukan hal yang mudah.
Menurut Mokoginta, Pemerintah Daerah DKI Jakarta harus lebih memfokuskan pada pengurangan atau pengendalian emisi gas buang kendaraan bermotor. Alasannya, udara Jakarta sudah sangat rusak dengan tingkat polusi udara nomor tiga terburuk di dunia setelah Meksiko dan Bangkok.
Tujuh puluh persennya berasal dari kendaraan bermotor. Kalau polusi udara terkendali tetapi penghijauan kurang, masih tergolong aman. Namun akan rusak jika penghijauan dan penanaman pohon terbatas, sedangkan polusi udara makin tak terkendali.
Menurutnya, bila emisi gas buang kendaraan bermotor dikendalikan, dilakukan pembatasan pemakaian kendaraan bermotor, dan diadakan hari bebas kendaraan bermotor, pasti Jakarta akan menjadi nyaman. RH (BI 53)
| < Prev | Next > |
|---|



