Bank Dunia menawarkan program yang segaris dengan isi Protokol Kyoto mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim.
Pemandangan asap tebal bergulung-gulung dari tempat pembakaran sampah di sebuah tempat penampungan akhir (TPA) merupakan suatu hal yang biasa. Kenyataannya, proses pembakaran sampah secara manual yang terjadi di kebanyakan TPA di Tanah Air itu sangat berisiko bagi kesehatan sekaligus salah satu sumber pencemaran lingkungan.Kini Bank Dunia menawarkan kerja sama proyek pengelolaan sampah padat menjadi gas metana yang ramah lingkungan bagi kabupaten/kota di Indonesia yang berminat. Program itu merupakan bagian dari program pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara berkembang.
Program tersebut segaris dengan isi Protokol Kyoto mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim.
Seperti diberitakan Kompas (19/6), Bank Dunia lebih bersifat menawarkan karena program ini dilakukan berdasarkan permintaan daerah. Program ini tergolong baru sehingga pihak Bank Dunia sangat terbuka untuk menindaklanjuti setiap keinginan ataupun permintaan yang masuk.
Menurut Sandra Cointreau, Penasihat Program Pengelolaan Sampah Padat (PPSP) Bank Dunia, Kota Pontianak menjadi daerah pertama, yang melakukan permintaan disusul Palembang, Banjarmasin, dan Semarang.
Bank Dunia akan membangun instalasi pengelolaan sampah padat ramah lingkungan di setiap tempat penampungan akhir (TPA) di kabupaten/kota dengan sistem pembakaran yang terkontrol (controlled landfill gas flaring). Total dananya mencapai 2 miliar dollar AS.
Untuk melakukan program ini, satu daerah minimal harus dapat menyediakan 50.000 ton sampah per tahun. Hasil samping sampah perkotaan yang diolah akan berwujud gas metana yang bernilai ekonomis.
Nantinya, hasil pemasaran produk itu akan dibagi antara perusahaan yang ditunjuk Bank Dunia dan pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. Sandra memastikan kerja sama pengelolaan sampah padat itu tidak akan membebani APBD kabupaten/kota bersangkutan.
Sugeng Hardjo, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, menyatakan, secara fisik instalasi pengelolaan sudah terpasang di TPA Batu Layang, Pontianak. Instalasi itu siap dioperasikan bulan September mendatang.
Pemkot Pontianak menjalin kerja sama hingga tahun 2027, dengan potensi volume sampah mencapai 300.000 ton per tahun atau dapat menghasilkan total gas karbon dioksida 1,5 juta ton hingga tahun 2027.
Perdagangan Karbon
Tempo Interaktif (19/6) menurunkan laporan bahwa Bank Dunia juga menawarkan proyek perdagangan karbon melalui pengembangan Clean Development Mechanism (CDM) untuk mengurangi emisi gas buang rumah kaca. Dalam program itu tersedia dana senilai 9 miliar dollar Amerika. Sebesar dua miliar dolar khusus dialokasikan untuk Asia Tenggara.
Secara hukum, Protokol Kyoto mewajibkan negara maju (Annex I) agar pada periode komitmen I (2008-2012) menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata sebesar 5,2 persen dari total emisi dunia tahun 1990.
Hal itu dimungkinkan melalui perdagangan karbon yang diatur dalam CDM. Negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara maju yang memang berkewajiban menurunkan emisi.
Indonesia memiliki potensi karbon yang dapat diperdagangkan sebesar dua persen atau setara dengan 125 juta ton CO2.
Jika diasumsikan harga certified emission reductions (CER)—pengurangan emisi gas rumah kaca dari proyek CDM yang disertifikasi—di pasar internasional sebesar 6 dollar AS per ton CO2, maka nilai ekonomi yang akan diperoleh sekitar 750 juta dollar AS dari transaksi penjualan CER untuk periode komitmen I.
Selain keuntungan dari perdagangan karbon, menurut Sandra Cointreau, masyarakat juga akan diuntungkan karena TPA tidak lagi menjadi sumber penularan bakteri dan pencemaran. Untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, Bank Dunia menyelenggarakan Pelatihan Pengelolaan Sampah Padat Perkotaaan yang Berkelanjutan serta Kesempatan untuk Pengembangan CDM (Clean Development Mechanism) di Sanur, Bali, 19 Juni lalu. Pelatihan diikuti oleh Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota se-Indonesia. RH (Berita Indonesia 42)
| < Prev | Next > |
|---|
