Rencana pelelangan dua konsesi bekas HPH di Riau mengancam habitat satwa asli Sumatera.
Belakangan ini penduduk di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Riau, tidak merasa heran lagi jika ada gajah yang masuk ke kampung. Tak jarang, gajah nyasar itu mengamuk dan merusak ladang penduduk.
Konflik antara manusia dan satwa yang biasanya tinggal di hutan itu pun semakin menjadi-jadi. Tak hanya gajah, satwa hutan TNBT yang sering menjarah pemukiman penduduk, tapi juga harimau sumatera. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Karena itu merupakan pertanda habitat mereka di hutan sudah semakin menyempit.Seperti dilansir Kompas, 1 Februari 2007, rencana pelelangan dua konsesi bekas HPH di sekitar TNBT semakin memperburuk keadaan. Masalahnya, hutan alam seluas sekitar 130.000 hektar berada di atas lahan konsesi itu. Padahal kawasan itu akan dijadikan perluasan TNBT. Pelelangan itu akan mempercepat punahnya satwa asli Sumatera, yakni gajah dan harimau sumatera.
Menurut data Eyes on the Forest (EoF), LSM pemerhati hutan, populasi gajah di seluruh Sumatera diperkirakan kurang dari 700 ekor, sedangkan populasi harimau di bawah angka itu. Sebanyak 60-70 ekor gajah dan 100 ekor harimau berada di kawasan yang akan dilelang.
Kepala Balai TNBT Haryono, seperti dikutip Kompas, berharap lahan yang akan dijadikan perluasan TNBT itu tidak diikutsertakan dalam pelelangan. Departemen Kehutanan sendiri sudah menyetujui. Luas area yang direncanakan untuk perluasan sekitar 86.000 hektar. Hutan Bukit Tigapuluh merupakan salah satu blok hutan terbesar yang tersisa dengan luas 413.000 hektar. Hutan ini masuk dalam dua provinsi, Riau dan Jambi.
Jatuhnya lahan hutan produksi ke tangan investor akan menyebabkan maraknya penebangan massal dan penggantian tanaman dengan jenis monokultur. Rencana perluasan hutan tanaman industri juga akan memotong TNBT dengan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang bakal mengganggu ekosistem hutan lindung itu.
Selain satwa, kehidupan suku asli di sekitar taman nasional, yakni suku Talang Mamak dan Anak Dalam juga akan terganggu. Padahal selama ini mereka mempunyai tradisi melestarikan lingkungan.RH (Berita Indonesia 32)
Limbah Ulah Siapa
Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa minyak mentah asal Singapura mencemari perairan Nongsa, Batam, (22/1). Limbah minyak ini diduga hasil pembersihan kapal tanker di perairan Singapura itu sengaja dibuang ke laut dan akhirnya menyebar ke perairan pantai Nongsa.
Seperti dikutip Kompas, 26 Januari 2007, Komisi Bidang Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri Batam Nasir Harun mengatakan, hampir setiap tahun pembuangan limbah berupa sludge oil itu singgah di pulau-pulau di wilayah Batam.
Sebelumnya, Media Indonesia, 22 Januari 2007, melaporkan bahwa kejadian seperti itu selalu berulang setiap awal tahun di sekitar Pulau Batam. Tahun sebelumnya juga ditemui hal serupa, tetapi tidak ada tindakan yang dilakukan pemerintah.
Menurut pengakuan para nelayan di sekitar perairan tersebut, sebelum ditemukan karung-karung berisi limbah tersebut ada beberapa kapal tanker asing lempar sauh di perairan sekitar Batam.
Saat ditemukan, pada karung ada tulisan JMSS Singapore No 36546 Made in Japan. Alasan pembuangan sludge oil oleh kontraktor di Singapura tak lain menghindari pembayaran biaya ke Pemerintah Singapura. Sludge oil ini berasal dari kapal tanker yang dibersihkan karena akan menjalani perbaikan. Kapal tanker biasanya menghasilkan puluhan ton sludge oil yang harus dibuang karena tidak bisa lagi digunakan. RH/BI 32
Air Untuk Tiga Waduk
Musim hujan yang menyebabkan sungai meluap dan banjir dimana-mana rupanya tidak berarti waduk juga berkelimpahan air. Setidaknya, tiga waduk yang ada di Jawa Barat dinyatakan kekurangan air.
Karena itu, seperti diberitakan Republika, 2 Februari 2007, Menteri Riset dan Tekhnologi Kusmayanto Kadiman mengatakan pemerintah memprioritaskan pengadaan hujan buatan di tiga waduk tersebut, yakni Waduk Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Hal ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan seperti yang terjadi pada tahun 2006 lalu.
Menurut Kusmayanto pengadaan hujan buatan diperlukan untuk mengantisipasi datangnya musim kemarau yang akan datang. Menurutnya, hingga kini sudah ada permintaan melalui Departemen Pertanian dari dua kabupaten di Jawa Barat untuk mengadakan hujan buatan seperti di Kabupaten Purwakarta.
Namun sekarang ini, menurut Kusmayanto, hujan buatan belum diperlukan karena akan dilakukan menjelang musim kering.
Dirjen Pengelolaan lahan dan Air Deptan Hilman Manan, seperti dikutip Kompas, 25 Januari 2007, mengatakan, minimnya pasokan air irigasi diakibatkan berkurangnya area tangkapan air dan luasan hutan sehingga tidak ada lagi keseimbangan air di musim hujan atau kemarau.
Selama ini ketiga waduk tersebut dimanfaatkan untuk irigasi sawah, pemenuhan air minum (termasuk penduduk Jakarta), dan pembangkit tenaga listrik. RH/BI 32
| < Prev | Next > |
|---|
