Al-Zaytun Sumber Inspirasi (4)
Syaykh al-Zaytun: Indonesia harus masuk dalam zone of peace and democracy kalau ingin menjadi negara yang kuat, beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain.
Kami sengaja mengutip pernyataan ini dalam rangkaian tulisan ‘Al-Zaytun Sumber Inspirasi’ seri yang keempat, berkaitan dengan suasana pesta demokrasi yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dimulai Pemilu Legislatif yang sudah diselenggarakan pada Kamis, 9 April 2009 dan akan dilanjutkan Pemilu Presiden pada 8 Juli 2009 dan mungkin putaran kedua pada 8 September 2009.
Pernyataan tersebut di atas dikemukakan Syaykh al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang, saat kami pertama kali berkunjung dan bertemu, Kamis malam 19 Februari 2004 di Wisma Tamu Al-Ishlah Ma’had Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Kala itu, Syaykh didampingi dua eksponen Al-Zaytun yakni Uztad Abdul Halim dan Uztad Nurdin Tsabit serta seorang wartawan Majalah Al-Zaytun.
Bagi kami, sebagai seorang jurnalis yang tengah mengembangkan jurnalistik biografi di situs web Ensiklopedi Tokoh Indonesia, disingkat Ensikonesia (TokohIndonesia.Com), pernyataan singkat ini, sangat bermakna sebagai suatu sumber inspirasi dalam mengenal, dan mengapresiasi, who is who, apa siapa, tokoh pendiri Ma’had Al-Zaytun itu.
Tokoh yang semula kami pandang cukup kontroversial dari berbagai isu dan berita yang tersiar di berbagai media. Kami pandang kontroversial, lantaran kala itu tersiar kabar dalam dua arus yang bertolak belakang, tanpa ada bantahan atau penjelasan resmi dari pihak Al-Zaytun.
Suatu arus berita yang menyatakan secara ekstrim bahwa Panji Gumilang adalah tokoh Negara Islam Indonesia (NII KW9). Ia membangun Al-Zaytun sebagai pusat NII KW9 dengan ajaran sesat dan cara-cara tertentu, bila perlu menganjurkan pengikutnya melakukan pemaksaan dan penipuan dalam hal pengumpulan dana.
Sementara, arus berita yang lain memaparkan visi, misi, program dan karya nyata yang menunjukkan bahwa pondok pesantren modern ini dibangun sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Bahkan salah seorang pengagumnya menyurati kami dengan pernyataan bahwa Syaykh Panji Gumilang seorang tokoh muslim moderat berkaliber internasional sehingga sangat perlu biografinya masuk dalam Ensiklopedi Tokoh Indonesia.
Atas dua arus berita yang bertolak belakang itu, terutama atas berita yang menyatakannya sesaat dan pusat NII, tidak ada bantahan dan penjelasan resmi dari Syaykh Panji Gumilang atau Al-Zaytun. Sehingga bagi kami, barangkali juga bagi orang yang belum pernah mengunjungi langsung Kampus Al-Zaytun, atau belum mengenal secara dekat dengan Syaykh Panji Gumilang, hal ini cukup mengundang sebuah kontroversi bahkan mungkin sebuah misteri.
Bagi kami, dua arus berita ini, terutama berita yang memaparkan bahwa pondok pesantren modern ini sebagai pusat pengembangan budaya toleransi dan perdamaian (Sebab jurnalistik biografi yang kami kembangkan memegang motto: Pengukir kebaikan dan kebesaran orang lain), membuat kami terdorong untuk menyurati, memohon kesediaan Syaykh Panji Gumilang untuk wawancara. Ternyata surat kami direspon dengan cepat. Kami pun diterima dengan sangat terbuka, tentu saja setelah melalui prosedur administrasi dan etika bertamu (berkunjung). Bahkan, kami lebih dulu dipersilakan dan dipandu berkeliling mengobservasi hampir seluruh kegiatan dan fasilitas di pondok pesantren seluas seribu hektar lebih itu.
Setelah seharian berkeliling, kami pun berkesempatan berdialog, pertama kali, dengan Syaykh Panji Gumilang. Kami pun menulis, mengapresiasi, sesuai apa yang kami lihat dan dengar di kampus itu. Memang, salah satu kebijakan penulisan jurnalistik biografi yang tengah kami kembangkan di Ensiklopedi Tokoh Indonessia Online adalah mengapresiasi (narasi) seseorang tokoh sesuai (atas) visi tokoh yang bersangkutan.
Apalagi bila kami punya kesempatan mengobservasi dan berdialog dengan tokoh yang bersangkutan. Dengan keyakinan profesionalisme biography journalistic yang kami anut dan kembangkan, kami menuturkan secara naratif apa siapa tokoh itu. Sampai saat ini, kami masih sangat jarang meminjam penilaian atau apresiasi orang lain terhadap seorang tokoh. Dengan yakin, sejauh ini kebijakan kami masih mengedepankan penilaian dan apresiasi kami sendiri tentang apa siapa tokoh yang bersangkutan. Walaupun pernyataan orang lain terhadap apa siapa seorang tokoh, selalu berguna sebagai referensi dan pembanding.
Dalam sekali pertemuan itu, banyak hal yang kami lihat, gali dan tanyakan, sehingga kami berkeyakinan mengapresiasi Syaykh Panji Gumilang dan Ma’had Al-Zaytun yang kemudian kami publikasikan di situs web TokohIndonesia.Com dan Majalah Tokoh Indonesia.
Ternyata, setelah lebih lima tahun dan kemudian kami berulangkali mengunjungi Al-Zaytun dan seringkali berdialog, berdiskusi dengan Syaykh Panji Gumilang, apa yang kami tulis lebih lima tahun lalu itu, memang itulah apa adanya Al-Zaytun. Dalam pandangan dan pengalaman kami, tidak ada yang tersembunyi di pondok pesantren modern ini.
Dalam pandangan kami, Syaykh Panji Gumilang seorang tokoh pemangku pendidikan yang visioner, pelopor pendidikan terpadu, guru besar pembawa panji toleransi dan perdamaian dalam kerangka berpikir dan bertindak yang interdependensi, cendekiawan muslim yang berpikir bebas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa dan nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam lebih lima tahun bersahabat (saling mengenal, berdialog, berdiskusi dan bermitra) dengannya, bagi kami dia adalah seorang guru, sahabat, yang selalu memberi solusi, berpandangan positif, menghormati perbedaan, punya prinsip teguh tentang kebenaran yang diyakininya sekaligus juga menghargai kebenaran yang diyakini orang lain. Tidak pernah mau diajak bicara tentang keburukan orang lain, bahkan ketika seseorang itu menista dan memfitnahnya. Juga tidak pernah berbicara tentang kepentingan kelompok (agama, suku, dan lain-lain) dengan mengorbankan kepentingan kelompok lain. Ia selalu mengajarkan hubungan yang interdependensi.
Pola berpikir ini pula yang ditanamkan kepada setiap eksponen, guru, santri dan karyawan di Al-Zaytun. Di kampus ini, setiap orang dipersiapkan untuk menjadi dirinya di masanya nanti dengan persiapan cerdas berpikir, punya bajik dan bijak, sains teknologi, cinta negara yang bertanggung jawab dan mampu hidup dengan bangsa-bangsa lain. “Itu saja yang dibekalkan pada peserta didik dan mereka nanti akan berinovasi pada zamannya,” katanya dalam percakapan pertama dengan kami.
“Sehingga nanti kita bertemu yang namanya International Setting, karena cita-cita seperti itu merupakan cita-cita pendidikan internasional. Nanti cara berpikir kita, International Thinking. Cara solidaritas kita, International Solidarity. Tatanan hidup kita, setingnya, International Setting. Barangkali itulah yang dinamakan hidup global dan itulah yang dinamakan globalisasi. Kekuatan nasional, namun kita mampu mengakses kehidupan antarbangsa,” ujarnya. Sehingga kami menyebut Ma’had Al-Zaytun sebagai Kampus Peradaban Berskala Dunia.
Nyalakan Obor Demokrasi
Sebagai pendiri dan menjadi personifikasi (tokoh panutan) Al-Zaytun, Syaykh Panji Gumilang juga mengajarkan dan menyalakan obor demokrasi. Sebagaimana kami petik menjadi lead tulisan ini, menurutnya, Indonesia harus masuk dalam zone of peace and democracy kalau ingin menjadi negara yang kuat, beradab dan bermoral di muka bumi ini bersama-sama dengan negara-negara lain.
Sementara, dalam berbagai forum di dunia Islam, usaha penerapan demokrasi masih mengalami pasang surut. Masih mengemuka pertanyaan: Apakah Islam sesuai dengan demokrasi? Pertanyaan ini melahirkan beragam jawaban. Paling tidak bisa dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama (Islam Ideologis) menganggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Karena, menurut mereka, demokrasi merupakan sistem kafir, karena telah meletakan kedaulatan negara di tangan rakyat bukan Tuhan.
Kelompok kedua (moderat) menganggap demokrasi sesuai dengan Islam. Menurut mereka, tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bertentangan dengan Islam. Kelompok ini berpandangan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, konsultasi atau syura, keadilan dan pengawasan publik, sejalan dengan Islam. Prof. Ahmad anna’im, seorang pakar hukum Islam asal Sudan yang kini menetap di Amerika, termasuk salah seorang penganut paham ini. “Saya membutuhkan demokrasi untuk menjadi muslim yang baik,” tegas Prof. Ahmad anna’im. Menurutnya, ada semacam link organic antara syariat dan demokrasi.
Akademisi yang dilatari pengalaman sebagai seorang aktivis, ini mengatakan merasakan betul pentingnya kehidupan yang demokratis bagi negeri-negeri muslim. Pernyataan ini berkaitan dengan masih banyak negeri muslim yang terjatuh pada despotisme otoritarian. Sehingga, beberapa kalangan ilmuwan barat pun, seperti Huntington, meragukan negeri-negeri Islam mampu berdemokrasi.
Tatkala terpublikasikan pandangan yang beragam tentang Islam dan demokrasi dan adanya keraguan penerapan nilai-nilai demokrasi di negeri muslim, Syaykh Panji Gumilang telah menegaskan visinya tentang mutlak perlunya Indonesia masuk dalam zona damai dan demokrasi jika ingin menjadi negara yang kuat. Sama seperti apa yang dikemukakan Prof. Ahmad anna’im di atas, pernyataan Syaykh Al-Zaytun ini, menjadi sumber inspirasi bagi setiap orang yang ingin mendalami kehidupan berdemokrasi, terutama bagi para calon pemimpin bangsa di negara berpenduduk muslim seperti Indonesia.
Menurut Panji Gumilang, dalam kehidupan bernegara, kita perlu (harus) memiliki kerangka nilai (demokrasi) yang mampu menampung semua elemen bangsa. Visi dan ajarannya tentang demokrasi tidak sekadar paparan teori dalam kelas, tetapi juga dalam aplikasi dalam tubuh Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun (OPMAZ). Menurutnya, dalam rangka kaderisasi kepemimpinan bagi para santri, untuk menjadikan mereka pemimpin yang handal, tak cukup hanya dengan memberikan teori-teori tentang kepemimpinan. Mereka harus memiliki wadah praktik yang bisa menajamkan insting kepemimpinan.
Oleh karena itu, dibentuk sebuah organisasi siswa yang dinamakan Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun, disingkat OPMAZ. Organisasi ini disesuaikan dengan bagan peran dan fungsi yang ada di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Maka, pembentukannya pun berdasarkan sebuah surat keputusan.
Untuk membentuk organisasi siswa ini, terlebih dahulu diangkat sebuah Komite Pembentukan Organisasi Siswa yang bertugas membuat tata cara dan aturan pemilihan organisasi siswa. Kemudian komite ini, antara lain masa kerja pengurus (yang berasal dari santri kelas IV dan kelas V) hanya satu tahun dan tidak bisa dipilih kembali. Ditetapkan juga bahwa organisasi siswa ini bersifat program oriented dan masuk dalam domain demokrasi modern.
Yang paling menarik adalah Pilihan Raya Presiden Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun. Sebelum negara ini melaksanakan pemilihan langsung Presiden RI yang baru pertama kali berlangsung 5 Juli 2004 lalu dan akan dilakukan untuk kedua kalinya pada 8 Juli 2009 nanti, telah terlebih dahulu dipraktikkan di MAZ dalam rangka Pilihan Raya Presiden Organisasi Siswa, pada 22 Januari 2003.
Syaykh AS Panji Gumilang menekankan, bahwa Presiden OPMAZ ini adalah satu proses yang harus dijalankan tanpa lepas daripada frame yang ada. Untuk itu dukungan generasi tua, guru-guru, eksponen mutlak diperlukan mengantarkan kader-kader ini menjadi pemimpin di masanya yang akan datang.
Dalam proses demokrasi itu, tidak gampang menjadi Presiden OPMAZ. Pemilihan dilakukan dengan seleksi ketat, dipilih bertahap secara langsung dan demokratis. Hanya sepuluh orang yang akan bersaing dari seratus yang dicalonkan. Syaratnya minimal sesuai dengan ketetapan undang-undang pemilihan yaitu para calon harus menguasai dua bahasa antarbangsa, mampu membaca Alquran dengan baik, serta berakhlakul karimah.
Tahap pertama dilakukan pendaftaran calon presiden. Bakal calon dibatasi hanya dari santri kelas tertinggi, rijal maupun nisa diberi kesempatan yang sama. Tahap selanjutnya, dari bakal calon yang mendaftar dipilih menjadi 100 orang bakal calon dengan perbandingan persentase sesuai perbandingan jumlah santri rijal dan nisa yang ada di kelas tertinggi. Misalnya, jika perbandingan santri rijal dan nisa 60% : 40%, maka jumlah bakal calon adalah 60 orang calon rijal dan 40 orang calon nisa.
Untuk memperoleh 10 bakal calon, setiap santri pemilih mengisi kartu suara dengan menuliskan tiga nama calon beserta nomor induknya - peserta cukup menuliskan empat angka terakhir nomor induk masing-masing calon. Selanjutnya kartu yang telah terisi dimasukkan ke dalam kotak kaca transparan. Setelah semua kartu suara terkumpul, baru dilaksanakan penghitungan suara.
Untuk penghitungan suara selain menggunakan cara manual (tulis tangan) juga menggunakan komputerisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari sekecil mungkin berbagai kesalahan yang terjadi. Kemudian 10 calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai bakal calon yang harus bertarung lagi pada tahap berikutnya.
Proses pelaksanaan pemilihan pada tahap kedua ini sedikit berbeda dengan tahap sebelumnya. Jika pada tahap pertama santri rijal menuliskan tiga nama bakal calon presiden rijal dan santri nisa menuliskan tiga nama calon presiden nisa, pada tahap kedua ini peserta bebas menuliskan dua nama calon, baik dari rijal maupun dari nisa.
Kesepuluh bakal calon ini pun kemudian diseleksi kembali berdasarkan undang-undang (peraturan) pemilihan. Mereka harus menjalani fit and proper test melalui sebuah proses wawancara langsung oleh Syaykh Ma’had Al-Zaytun dan Dewan Guru. Hal-hal yang diuji antara lain kemampuan berbahasa, membaca Alquran, tes etika, wawasan politik dan program-program apa yang akan dijalankan andaikan terpilih menjadi presiden.
Kemudian, para calon diberikan kesempatan berkampanye menyampaikan program-program di hadapan santri, konstituen, yang akan memilih mereka. Proses ini sekaligus berfungsi sebagai sarana mengasah kemampuan para santri untuk tampil cerdas memaparkan pikiran (programnya) di hadapan publik. Sesi terakhir, yang paling menarik adalah kesepuluh calon presiden itu juga harus mampu debat terbuka disaksikan oleh seluruh santri dan eksponen MAZ.
Setelah itu, tibalah hari pemilihan. Proses pemilihan berlangsung di beberapa bilik pemilih (TPS, tempat pemungutan suara). Para pemegang hak suara (konstituen) wajib berpakaian resmi (berjas dan berdasi). Di bilik tertutup itu mereka menuliskan nama calonnya (kontestan) untuk kemudian dilipat dan dimasukkan ke kotak suara yang terbuat dari kaca bening.
Penghitungan suara pun dilakukan dengan perangkat modern seperti penghitungan suara yang dilaksanakan pada pemilu di negara-negara maju. Hasil sementara penghitungan suara dapat langsung diakses di seluruh meja penghitungan dan diperlihatkan di layar monitor raksasa yang dilengkapi foto seluruh kandidat sehingga para pemilih dapat melihat langsung berapa jumlah perolehan suaranya setiap detik.
Kontestan (santri) yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Presiden OPMAZ. Urutan kedua ditetapkan menjadi Wakil Presiden. Kemudian, setelah terpilih, Presiden dan Wakil Presiden OPMAZ menyusun susunan Kabinet OPMAZ yang terdiri dari Sekretaris Presiden OPMAZ dan beberapa menteri yang mengepalai departemen. Delapan orang kandidat yang mereka sisihkan pun dirangkul menjadi menteri di kabinet yang mereka bentuk. Setelah lengkap dengan segala perangkat teknisnya, mereka pun dilantik oleh Syaykh al-Zaytun.
Sehari sebelum pelantikan terlebih dahulu diadakan karnaval mengitari kompleks kampus. Presiden dan Wakil Presiden terpilih naik kereta yang ditarik oleh seekor sapi didampingi para menteri di sampingnya dan ribuan santri yang mengenakan pakaian adat masing-masing provinsi.
Pada acara pelantikan, Presiden terpilih didaulat menyampaikan pidato pelantikan. Usai pelantikan mereka pun mengadakan rapat kerja menyusun program kerja. Setiap departemen dibimbing oleh eksponen dan petugas dari unit yang berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka. Berbagai program itu pun kemudian dilaksanakan. Organisasi pelajar ini aktif pada setiap event di kampus ini, seperti dalam perayaan Idul Adha dan 1 Muharram. Mereka juga mulai mengambil alih tugas para mudarris dalam menjaga kedisiplinan, di bawah bimbingan Dewan Guru dan mudarris.
Syaykh berkeyakinan, OPMAZ yang dibentuk dengan tujuan mendorong kehidupan demokrasi melalui pendidikan dan pelatihan, akan melahirkan calon pemimpin bangsa yang demokratis serta menjunjung tinggi multikulturalisme, pro-eksistensi, kesetaraan, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, keterbukaan, integritas, akuntabilitas dan meritokrasi.
Sejak dini demokrasi sudah diajarkan disosialisasikan sebagai sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah.
Kepada santri juga ditransformasikan bahwa salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang satu sama lain saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara itu diperlukan agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno pada abad ke-5 SM. Berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam bidang ilmu politik, konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci yang teramat penting. Demokrasi menempati posisi vital dalam hal pembagian kekuasaan (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica), dimana kekuasaan negara itu diperoleh dari rakyat, dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Jadi demokrasi tidak sekadar proses Pemilu. Demokrasi dalam arti sesungguhnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hal mana setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Yang bermuara pada pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Demokrasi merupakan fitrah yang harus dikelola dengan aturan main yang baik agar menghasilkan output yang baik. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar negara yang kemudian diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jika tidak punya aturan main, bisa menimbulkan anarkisme.
Selain aturan main, demokrasi yang kuat (taat azas) akan tercapai jika didukung sumber daya manusia yang kuat pula. Dengan aturan main dan sumber daya manusia yang kuat, anarkisme akan tereliminasi.
Jika belajar dari pengalaman berdemokrasi dalam sepuluh tahun lebih era reformasi di negara kita, masih terlihat berbagai tindakan anarkis yang seolah-olah merupakan bagian dari hak demonstrasi (demokrasi). Padahal anarkisme justru bertolak belakang dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Tampaknya, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Dan tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memerlukan pemahaman yang utuh tentang demokrasi agar bisa menikmati demokrasi.
Dalam pengalaman terbaru, penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2009, sebagai salah satu unsur dan sarana penting demokrasi, juga belum memperlihatkan telah terbangunnya demokrasi yang kuat di negara kita. Selain akibat kualitas penyelenggaraannya yang justru menurun dari Pemilu sebelumnya, juga lemahnya sumber daya kontestan dan banyaknya terabaikan hak warga negara untuk memilih.
Sehingga demokrasi yang mulai tumbuh saat ini belum memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan bangsa, mengurangi kemiskinan dan menghasilkan pemimpin yang lebih memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Demokrasi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Sehubungan dengan itu, dalam pandangan Syaykh Al-Zaytun, bagi setiap warga Indonesia, nilai-nilai demokrasi sudah harus diajarkan dan dipraktekkan sejak dini. Secara khusus, transformasi nilai-nilai demokrasi, secara teori dan praktek, sudah berlangsung sedemikian rupa di Al-Zaytun. Diharapkan, dalam lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun ke depan cahaya obor demokrasi yang telah dinyalakan dalam proses pembelajaran di Al-Zaytun, akan memberikan kontribusi yang amat berarti pada perkembangan demokrasi di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan cita-cita yang selalu dikumandangkan di Al-Zaytun bahwa Indonesia harus kuat. Demokrasi yang kuat akan melahirkan negara yang kuat. Perlu dicatat, negara yang kuat tidak identik dengan otoritarianisme maupun militerisme.
Syaykh Panji Gumilang berkeyakinan lulusan dari Al-Zaytun akan menjadi manusia yang dewasa. Dia menggarisbawahi kata dewasa, sebab menurutnya, di Indonesia ini penduduknya cepat tua tapi lambat dewasa. “Jadi kita inginkan lulusan Al-Zaytun ini menjadi manusia dewasa yang cerdas. Kemudian mempunyai satu semangat, cerdas, bajik, bijak, dan menguasai sains dan teknologi. Yang selanjutnya dalam bernegara mereka cinta negara, mengerti tujuan bernegara dan cita-cita bernegara. Cita-cita dan tujuan hidup bernegara itu menjadi sikap hidup mereka selama menjadi warga bangsa Indonesia. Atau karena nanti bangsa-bangsa lain ada yang masuk kita ciptakan seperti itu di negerinya,” kata Syaykh Panji Gumilang ketika diwawancara The Asian Wall Street Journal, Senin (15/4/02).(Bersambung)
* Ch Robin Simanullang (Berita Indonesia 66)
| < Prev | Next > |
|---|
