Pesta telah usai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menutup perbedaan mereka tentang UKP3R. Unit Kerja ini dinyatakan jalan terus. Namun bagi sebagian pengurus Partai Golkar di daerah, tampaknya lembaga ini masih mengganjal di hati mereka. 
Sikap tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sementara menutup teka-teki tentang keberadaan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Susilo yang lebih akrab disebut SBY, memberi jaminan bahwa tata-kerja UKP3R sudah disusun secara rinci agar tidak berbenturan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada; Wakil Presiden, para Menteri Koordinator dan Menteri KIB. Harian pembawa suara Partai Golkar, Media Indonesia (edisi 10/11), memberi porsi istimewa bagi pernyataan SBY pada berita utama halaman satu.
Mungkin untuk mendinginkan hati Wapres Jusuf Kalla, SBY menjelaskan kepada publik bahwa Wapres beserta para menteri memberi masukan dan saran dalam penyusunan tata kerja UKP3R. Seperti ditegaskan SBY, Wapres akan membantu presiden saat menerima pertanggungjawaban UKP3R. Pendeknya, Marsillam Simandjuntak (Ketua), Agus Widjojo dan Edwin Gerungan (deputi/anggota) UKP3R, nantinya akan melaporkan pekerjaannya kepada presiden dan wakil presiden. Pernyataan ini sejalan dengan yang tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres No 17/2006) bahwa di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya UKP3R bertanggung jawab langsung pada presiden dibantu oleh wakil presiden. SBY masih berusaha mendinginkan hubungannya yang sempat panas dengan JK, dengan datang ke rumah dinas Wapres Jusuf Kalla untuk menghadiri acara silaturahim Partai Golkar (12/11). Presiden juga hadir pada pembukaan dan penutupan Rapim Golkar (13-16/11), dan berterima kasih karena mendapat obat dari kritik-kritik Golkar.
“Tujuannya agar kerja UKP3R tidak berbenturan dengan lembaga yang ada,” kata Presiden di dalam konferensi pers di kantornya (9/11) yang dimuat secara luas, baik oleh media elektronik maupun media cetak. Agaknya, konferensi pers SBY yang belakangan jarang digelar, dimaksudkan untuk menghapus kesan; pertama bahwa UKP3R telah diendapkan (dibekukan?), dan kedua, ada jurang yang menganga antara SBY dan JK mengenai unit kerja tersebut. Sebab di dalam pernyataan yang disampaikan JK kepada pers, usai pertemuan pertama SBY-JK tanggal 3 November, bahwa keduanya sepakat untuk mengendapkan UKP3R, dan Keppresnya (Nomor 17/2006) akan diteliti kembali.
Koran-koran utama Jakarta dan daerah memuat secara menyolok di halaman utama mereka tentang pernyataan SBY yang menegaskan bahwa UKP3R tidak akan mengusik perjalanan tugas para menteri dan tidak menginvestigasi dugaan korupsi. Sebab, kepala negara SBY sudah membuat rambu-rambu yang mesti harus dipatuhi oleh tim UPK3R tersebut. Unit kerja ini bertanggungjawab langsung pada presiden yang dibantu oleh wakil presiden. Saat memberikan penjelasan pers, Kamis malam (9/11), presiden tampil di mimbar sendirian. Tidak terlalu jauh dari mimbar, berdiri Sekteratis Kabinet Sudi Silalahi, dan empat staf khusus presiden; Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Sardan Marbun dan Irvan Edison. Dua stasiun televisi—TVRI dan Metro TV—menayangkan langsung penjelasan tertulis presiden selama 25 menit.
UKP3R tidak akan menabrak kewenangan dan tugas Wapres, Menko dan Menteri. SBY di dalam Keppres tersebut telah memasang empat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar oleh UKP3R: Pertama, tidak mengambil keputusan dan tidak menetapkan kebijakan pemerintah. Kedua, tidak memberi arahan serta instruksi kepada anggota kabinet. Ketiga, tidak diperkenankan melakukan investigasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, khususnya korupsi. Keempat, pejabat UKP3R tidak dalam posisi political appointee, seperti halnya menteri. Artinya, Marsillam Cs tidak bekerja di pos politik. Menyangkut pos pekerjaan, tugas yang diberikan presiden kepada UKP3R sangat jelas, bekerja di pos manajemen (Investor Daily, 11-12/11).
Seperti dikutip harian sangat berpengaruh, Kompas (10/11), pada berita utama halaman satu, SBY mengatakan bahwa pembentukan UKP3R merupakan bagian dari tanggungjawabnya sebagai kepala pemerintahan untuk memenuhi janji perubahan kepada rakyat. SBY merinci lima tugas UKP3R: (1) perbaikan iklim usaha/investasi dan sistem pendukungnya. (2) Pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan. (3) Peningkatan kinerja BUMN. (4) Perluasan peranan usaha kecil menengah. (5) Perbaikan penegakan hukum.
“Jika kelima program ini tidak berhasil, pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk, penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan, tidak akan berhasil. Wajib hukumnya bagi saya untuk terus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program tersebut,” kata SBY seperti dikutip Kompas.
Majalah berita terkemuka dan sangat berpengaruh, Tempo (edisi 13-19/11), menurunkan cover story (laporan sampul) cukup menarik—SBY-JK: Bersama Kok Tak Bisa. Majalah ini melihat UKP3R menjadi pemicu ketegangan terbuka antara mereka. Pertemuan empat mata kedua petinggi negara itu boleh dibilang meredakan keitdakcocokan terbuka mereka, tetapi belum tuntas. “Ibarat api dalam sekam,” tulis Tempo.
Menurut Tempo, SBY diyakinkan oleh Lembaga Konsultan Manajemen Internasional McKinsey & Company tentang pentingnya pembentukan UKP3R. Lembaga Konsultan tersebut juga membikin cetak biru Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh seperti diungkap oleh harian terkemuka The Wall Street Journal (2/11).
Mantan PM Singapura Lee Kuan Yew, tulis Tempo, menyarankan SBY untuk meminta bantuan konsultan asing. Adam Schwarz, teman dekat SBY yang duduk di McKinsey bertemu SBY 5 Februari 2005. Ide pembentukan UKP3R itu sempat dipaparkan oleh KPK pada sidang kabinet 15 Februari 2006. KPK gencar mendesak SBY untuk menggerakkan roda reformasi birokrasi. Lembaga ini yakin investasi asing enggan masuk karena penegakan hukum yang masih semrawut.
Pada akhir rapat SBY menugaskan Menko Perekonomian Boediono untuk merumuskan pembentukan tim tersebut. 21 Maret 2006, Menko mengundang rapat KPK untuk membicarakan kelanjutan rencana tersebut. Pertemuan serupa diadakan awal April. Boediono dipercaya SBY untuk meramu unit kerja tersebut. Dalam lawatannya ke Timur Tengah, SBY sudah memberi indikasi membentuk unit kerja untuk mempercepat masuknya investasi asing usai pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Arab Saudi. (akhir April), SBY menandatangani Keppres (17/2006) tentang Pembentukan UKP3R, 29 September.
Dalam pertemuan pertama (3/11), masih terjadi perbedaan pemahaman antara JK dan SBY tentang UKP3R. Awalnya JK mengatakan kepada pers, dan dimuat luas oleh seluruh media cetak dan elektronik, bahwa keduanya sepakat mengendapkan pelaksanaan UKP3R. Tetapi SBY, lewat jubirnya Andi Mallarangeng, mengatakan UKP3R tetap dilaksanakan. Kemudian disusun petunjuk teknis tentang tata kerja UKP3R. SBY menegaskan bahwa UKP3R tetap berjalan di bawah koordinasi Menko Perekonomian Boediono.
Pada pertemuan empat mata yang kedua (8/11) yang membahas UKP3R, Wapres JK berubah, dan mengatakan bahwa masalah UKP3R sudah selesai. “Saya dan presiden sepakat unit kerja ini hanya tim teknis dan saya anggap sudah selesai,” kata JK seperti dikutip Investor Daily (10/11). Namun masih menegaskan bahwa tugas-tugas pemerintahan tidak perlu dikoordinasi lagi di luar sistem yang telah ada selama ini. “Sesuai sistem kabinet, mekanisme koordinasi telah berjalan baik. Tidak perlu ada koordinasi yang lain dan itu yang disepakati dengan presiden,” kata JK.
Wapres menambahkan, jika presiden memerlukan pembantu teknis, wajar saja hal itu dilakukan guna memperlancar kinerja presiden. Sama halnya dengan dirinya yang membutuhkan banyak orang yang membantu. JK juga meyakinkan, nantinya unit kerja itu tidak akan mempengaruhi kinerja sistem kabinet, termasuk koordinasi antara presiden dan wapres. Tadinya JK menyesalkan presiden yang tidak melibatkan dirinya di dalam pembentukan dan perumusan tata-kerja UKP3R.
Reformasi Jilid II
Sosiolog, Tamrin Amal Tamagola, menyambut UKP3R dengan sebutan, Momentum Reformasi Jilid Dua (Kompas, 18/11, hal. 7). Di dalam artikelnya, Tamrin memuji penunjukan Marsillam Siamdjuntak, Edwin Gerungan dan Letjen (Pur) Agus Wijoyo yang disebutnya sebagai tokoh reformasi yang tak perlu diragukan lagi untuk mengawaki UKP3R. Dia mengharapkan Marsillam membantu penuh lembaga kepresidenan dalam peningkatan kinerja pemberantasan korupsi ekonomi biaya tinggi, illegal logging, perusakan lingkungan alam dan pelanggaran HAM.
Sedangkan Agus diharapkan untuk membantu mempercepat bergulirnya reformasi TNI dan pembangunan Kepolisian RI. Juga jejak rekor Gerungan di dalam penyehatan ekonomi dan perbankan. Dia bekas Ketua BPPN yang sudah dibubarkan.
Memang tadinya ada permintaan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada SBY, sebagaimana dikutip koran bernuansa Islam, Republika (4/11), untuk segera membubarkan UKP3R, karena unit kerja tersebut dinilainya mengganggu keutuhan dan kekompakan dwitunggal Presiden dan Wapres. Menurutnya, UKP3KR ini sangat potensial merongrong dwitunggal presiden dan wakil presiden. Din Syamsuddin punya asumsi bahwa pada tingkat pimpinan nasional untuk menyelesaikan masalah bangsa, mandat rakyat yang diberikan kepada presiden dan wakil presiden bersifat kolektif. Artinya, mereka dipilih satu paket, dan mereka mempunyai pemilih masing-masing.
Namun Jubir presiden Andi Mallarangeng meminta koran sore cukup berpengaruh, Suara Pembaruan (4/11) untuk meminta komentar dari Boediono. Sebab baginya, Kantor Presiden sudah menjawab hal itu. Sebelum adanya penjelasan resmi dari Presiden SBY tentang pembentukan UKP3R, kalangan DPR menyambut unit kerja tersebut dengan hujan kritik. Banyak anggota Dewan yang menyatakan sikap mereka tidak akan menyetujui anggaran untuk UKP3R.
“Sulit bagi kita di DPR untuk menyetujui anggaran sebuah lembaga yang keberadaannya tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Kita sulit menyetujui untuk UKP3R bila pembentukannya masih menjadi pertanyaan dan perdebatan,” kata Wakil Ketua Komisi II Priyo Budi Santoso seperti dikutip Media Indonesia (7/11). Namun Ketua Dewan Perwakilan Daerah La Ode Ida memberi pernyataan yang bertolak belakang. Kata La Ode, polemik seputar pembentukan UKP3R tidak hanya akan mengganggu hubungan presiden dan wakil presiden, tetapi juga pelaksanaan berbagai program pembangunan dan reformasi.
Sedangkan Marsillam yang ditunjuk memimpin UKP3R, mengatakan semua dalam persiapan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Dia enggan memberi komentar tentang penolakan Golkar terhadap unit kerja yang dipimpinnya. Ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Iman Sugema, melihatnya dari sudut konstelasi asing di Indonesia sangat besar dan punya kepentingan untuk menempatkan orang-orang yang tidak capable dan mudah disetir. Dia meragukan kompetensi orang-orang yang duduk di UKP3R dibandingkan dengan lembaga serupa seperti di Amerika dan Inggris yang biasanya dijabat oleh para profesor. “Pembentukan UKP3R sangat berbeda dengan yang ada di luar, apalagi lembaga baru yang dibentuk seringkali menempatkan orang yang selalu membuat kesalahan sehingga mudah diarahkan,” kata Iman kepada Investor Daily (11-12/11). SH (Berita Indonesia 26)
| < Prev | Next > |
|---|
