Mudik lebaran sudah usai dengan berbagai cerita dan dinamikanya. Mudik yang selalu menelan ratusan korban jiwa. Akan tetapi nyaris tidak pernah ada upaya mendasar dan strategis untuk mengatasinya, walaupun Departemen Perhubungan telah mencanangkan Road Map to Zero Accident. Syaykh Al-Zaytun Panji Gumilang menyarankan perlu kebijakan mendasar menyebar departemen ke daerah-daerah sebagai salah satu solusi. Sehingga terjadi hilir-mudik lebaran, bukan hanya mudik dan arus balik mudik.
Rutinitas mudik, selain selalu menelan ratusan korban jiwa akibat kecelakaan, terlalu berdesakan dan kelelahan, juga menggambarkan betapa terpusatnya berbagai aktivitas pemerintahan dan bisinis di Ibukota Jakarta. Untuk mengatasinya, perlu kebijakan strategis menyebarkan departemen-departemen ke berbagai daerah di Nusantara, dari Aceh sampai Papua.
Syayk Al-Zaytun AS Panji Gumilang mengemukakan hal itu sehubungan hiruk-pikuk arus mudik setiap perayaan Idul Fitri, Natal dan hari libur lainnya. Mudik sudah menjadi rutinitas yang diwarnai antrian panjang, kemacetan dan banyak korban tewas kecelakaan. Arus mudik memenuhi lajur jalan keluar dari Jakarta menuju berbagai daerah terutama di Pulau Jawa. Sementara lajur jalan masuk Jakarta sangat sepi. Tidak terjadi arus hilir-mudik.
Selah itu, disusul lagi arus balik mudik yang memadati lajur masuk ke Jakarta dari berbagai penjuru daerah, sedangkan lajur keluar Jakarta menjadi sepi. Tidak ada arus hilir-mudik. Kembali, penumpang bis dan kereta api berdesakan, kendaraan roda empat dan dua memadati lajur jalan menuju Jakarta. Kecelakaan pun terjadi di berbagai tempat, menelan korban jiwa yang cukup banyak.
Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri, sejak H-7 sampai H+7 Lebaran, sebanyak 728 pemudik tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Atau, rata-rata 52 orang tewas per hari. Apalagi, sebagian besar korban tewas tersebut berusia produktif, 16-30 tahun dan 31-50 tahun. Bahkan anak-anak (1-15 tahun) juga banyak menjadi korban.
“Lalu, bagaimana caranya agar tidak mudik saja, tapi hilir-mudik?” Syaykh Panji Gumilang bertanya, lalu dijawabnya sendiri: “Bolehkah pemerintahan Indonesia, selain Istana Negara dan pusat pemerintahan, dibagi. Kalau boleh, alangkah indahnya kalau departemen-depatemen disebar di berbagai provinsi. Sebab, terpusatnya semua departeman di Jakarta, itulah yang membikin Jakarta semakin dipadati penduduk yang datang dari berbagai daerah. Sementara penduduk Jakarta sangat jarang ke luar ibukota.”
Menurut Syaykh Al-Zaytun, sekarang negara ini sudah berada dalam kemajuan zaman yang sudah sangat mengglobal. Tidak ada lagi halangan jarak yang jauh dalam zaman yang sudah serba modern ini. Seharusnya, kata Syaykh, perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, sudah membuat jarak, waktu dan ruang tidak lagi menjadi faktor pembatas.
“Sekarang, rapat sudah bisa dilakukan dengan peserta yang berada di tempat yang berbeda, tanpa batas ruang, waktu dan jarak. Sudah ada teknologi telekonferens dan lain sebagainya,” jelas Syaykh Panji Gumilang kepada TokohIndonesia.com dan Berita Indonesia, Senin 21/9. Memang, tambah Syaykh Panji Gumilang, kemudian pada waktu-waktu tertentu sidang kabinet, para menteri barulah datang ke Jakarta.
“Dengan disebarnya kantor departemen ke berbagai kota dan daerah, maka nanti, karyawan-karyawan departemen itu tersebar pula. Sehingga kalau musim-musim hari raya, Idul Fitri dan Natal, misalnya, itu terjadi hilir-mudik, tidak hanya mudik,” kata Panji Gumilang. Dia memberi contoh, orang Jakarta yang bekerja di Surabaya pulang ke Jakarta, pada saat yang sama orang Surabaya yang bekerja di Jakarta pulang ke Surabaya. Atau orang Jakarta pulang dari Medan ke Jakarta dan orang Medan pulang dari Jakarta ke Medan. Jadi, terjadi hilir-mudik. Jakarta, Surabaya dan Medan pun sama-sama ramai. Demikian pula dengan kota-kota lain di seluruh Nusantara.
Syaykh memberi gambaran bagaimana menyebar departemen ke berbagai daerah, atau ke beberapa pulau-pulau besar, yang diatur sedemikian rupa. Selain mempertimbangkan penyebaran dan pemerataan, juga perlu pertimbangan sesuai potensi atau keunggulan komparatifnya.
Hanya sekadar pemisalan, kata Syaykh Panji Gumilang, seperti di Surabaya, misalnya, departemen apa yang paling cocok. Mungkin Departemen Perindustrian dan/atau Kementerian Negara BUMN. Atau di Medan Departemen Perdagangan, supaya lebih dekat dengan Singapura dan Batam.
Menurut Syaykh, dulu kalau tidak salah, mengapa instansi pemerintahan dipusatkan di Batavia (Jakarta saat ini), karena pemerintahan Belanda menginginkan kontrol yang cepat.
“Maklum karena sarana telekomunikasinya saat itu juga masih terbatas. Sarana telekomunikasi itu baru ada setelah gempa Krakatau 1918. Ketika itu baru selesai dibangun telepon kabel dalam laut, lalu ada peristiwa gempa. Sehingga kejadian itu, konon, sudah bisa diinformasikan ke Netherland. Jadi pada awal dioperasikan sambungan telepon itu, ada letusan Karakatau,” jelas Syaykh Al-Zaytun.
Sentra Bisnis pun Akan Merata
Menurut Syaykh Al-Zaytun, jika departemen-departemen disebar ke berbagai daerah, otomatis pusat kegiatan bisnis pun akan ikut berubah. “Kalau sudah begitu, bisnis akan berubah, sentra bisnis itu akan merata di berbagai tempat.
Jadi mulai dari instansi pemerintah? “Iya, mulai dari instansi pemerintah, terutama departemen. Mungkin juga (apabila mungkin), dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan bahwa depertemen-departemen atau kementerian itu tidak harus di Jakarta,” jelasnya.
Sepertinya, kata Syaykh, kalau begitu akan terakselerasi adanya pemerataan. Paling tidak pegawai-pegawai yang ada di departemen itu tidak numpuk di Jakarta. Kemudian nanti arus kendaraan atau arus transportasi itu akan selalu terisi hilir-mudik setiap hari.
Tidak seperti kondisi hari ini, adanya mudik saja atau hilir saja (arus balik mudik) gitu, tumpah dari satu arah, satu arus, satu lajur. Sehingga terjadi kemacetan. Sementara lajur atau arus sebaliknya sepi. Jika ada arus hilir-mudik, kedua lajur atau arus sama-sama terpakai, sehingga walaupun ramai tetapi tidak akan terlalu macet.
Menuju Zero Accident
Belum hilang dari ingatan, betapa percaya dirinya Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mencanangkan Road Map to Zero Accident sebagai program utamanya. Namun, sejauh mana Road Map to Zero Accident itu telah diaplikasikan? Rasanya, zero accident itu masih hanya sebuah impian, apalagi jika kebijakan yang diambil masih seperti sekarang ini, program ini hanya suatu yang mustahil, gagah-gagahan dan akhirnya sia-sia.
Namun demikian, perlu juga memahami apa yang dimaksud dengan program zero accident itu. Kepada Berita Indonesia, Menhub Syafii Djamal mengungkapkan bahwa Presiden SBY memberi instruksi kepadanya untuk menekan angka kecelakaan kereta api dan ferry sampai titik terendah. Dengan itu, ia pun berupaya membenahi sistem transportasi nasional dengan mencanangkan program road map to zero accident.
Misi utama saya, tutur Jusman, adalah memperbaiki citra keamanan dan keselamatan transportasi. “Membuat road map to zero accident. Jangan artikan ini sebagai upaya menciptakan zero accident, karena untuk menciptakan itu amat sukar. Tetapi artikan ini sebagai jalan atau upaya untuk menurunkan tingkat kecelakaan. Dan tanggung jawab yang harus dikerjakan untuk mencapai tingkat keselamatan maksimum,” jelas Jusman.
Menurutnya, Dephub sebenarnya punya sumber daya yang cukup, Departemen Perhubungan adalah departemen tertua. Citra Departemen Perhubungan bisa menjadi lebih baik dan profesional. Profesionalisme harus ditonjolkan. Ini penting karena departemen ini adalah departemen teknis, bukan departemen politis.
Departemen Perhubungan harus berorientasi menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Caranya, menurut Jusman, dengan menyediakan wahana transportasi dengan tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi. “Maka, jadikan kualitas yang dihasilkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Jika ini yang dipenuhi, mereka sebenarnya sudah memberi kontribusi dan menanam benih keselamatan, baik pribadi maupun bagi yang lain,” kata Menhub.
Evaluasi
Dari hasil evaluasi yang dilakukan jajaran Departemen Perhubungan, kata Menhub, 70 persen penyebab kecelakaan adalah faktor kelelahan. Sementara itu, dari beberapa daerah dilaporkan, seperti arus balik menggunakan motor beralih ke KA mengalami peningkatan. “Ini di luar prediksi kami,” kata Jusman.
Pengguna sepeda motor selama angkutan lebaran tahun ini turun 30% dibanding tahun 2008, selama angkutan lebaran pula, pengguna motor dan mobil pribadi mencapai 11 Juta kendaraan. “Dari dua tahun pengalaman saya, penyelenggaraan arus mudik lebaran tahun ini, secara nasional berjalan sangat baik,” kata Jusman.
Secara umum, dibanding tahun 2008 jumlah korban kecelakaan yang mengakibatkan meninggal menurun, sedang luka ringan meningkat. Dari 1.434 kecelakaan, terdapat 1372 kasus yang melibatkan pengendara bermotor dengan membawa barang berlebihan.
Angkutan lebaran tahun ini, menempatkan kereta api sebagai primadona, tanpa mengurangi moda angkutan lain. Indikatornya, lebih dari 3 juta orang pemudik selama lebaran (H-10 sampai H+10) yang diangkut menggunakan kereta. Kondisi itu, ungkap Menhub, tidak lepas dari persiapan sarana dan prasarana yang semakin baik.
“Bagaimana modernisasi sarana dan prasarana selama kurun 10 tahun terakhir ini. Lalu pembenahan secara sistematis operasional perkeretaapian, modernisasi prasarana selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini semakin berkembang maju,” kata Menhub.
Di samping itu terjadi perkembangan perkeretaapian di daerah-daerah, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jatim maupun Banten dan di Sumatera. Seperti, menghidupkan kembali operasional kereta yang sudah lama mati, baik single track maupun pembangunan double track.
Menurut Menhub, sistem perkeretaapian, KA komuter Jabodetabek yang menyatukan 3 provinsi, Jakarta, Jawa Barat dan Banten, perlu dikembangkan ke daerah lain, seperti di Surabaya, melalui Gerbang Kertasusilo (Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). Baik, antar kota dalam satu provinsi atau antarkota antarprovinsi.
Perlu pula dilakukan penyisiran kemungkinan terjadinya kecelakaan melalui koordinasi dan bagaimana meminimalisasi kecelakaan hingga zero accident. Apalagi setiap tahun pada angkutan lebaran, dinamika dan kondisi di lapangan akan berbeda.
Revitalisasi perkeretapian dan modernisasi prasarana juga telah dilakukan, di antaranya elektrifikasi otomatis di Parung Panjang, peresmian stasiun Jurangmangu sebagai antisipasi angkutan masal dari Tanah Abang Serpong-Parung Panjang sampai Rangkas Bitung melalui KRL.
Adanya efisensi penyebaran pemukiman bekerja di Jakarta dengan domisili di luar Jakarta, ini suatu keterikatan penumpang Banten dan Jakarta. Di mana pengguna jasa KA setiap tahun semakin meningkat, dari 100 juta orang tahun lalu, kini jumlah itu sudah di atas 110 juta orang.
Jadi dengan perjalanan kereta api sampai malam hari, para pekerja yang pulang pada malam hari dapat menggunakan jasa kereta api dengan aman dan selamat. Pembangunan dan modernisasi antara Parung Panjang - Maja, dilanjutkan pada tahun 2010, sementara stasiun Maja-Rangkas Bitung tahun 2011 diharapkan selesai.
Sementara itu, secara terpisah, Direktur Komersil PT KA Sulistyo Wibowo Hardjito, mengatakan, hasil evaluasi angkutan lebaran 2009 dari H -10 sampai H +10, dibanding 2008, volume kumulatif penumpang eksekutif 391.098 orang atau 102%, untuk bisnis 596.338 orang atau 100%, sementara untuk ekonomi 2.064.701 atau meningkat 106%. Total volume penumpang 3.052.137 orang dibanding 2008 yang berjumlah 2.929.659 orang (104%). “Kerjasama, tekad menjadi yang terbaik,” kata Wibowo.
Pada tahun ini untuk angkutan lebaran ada tambahan lima rangkaian, 2 kereta eksekutif dan 3 kereta ekonomi. Di samping itu, dengan adanya double track yang baru diresmikan oleh Presiden SBY di lintas Utara Pekalongan-Tegal dan lintas Selatan, Patuguran-Purwokerto, perjalanan kereta api semakin lancar dan aman. BI/MS-BHS-RI (Berita Indonesia 71)
| < Prev | Next > |
|---|
