Pemadaman listrik yang sering terjadi menunjukkan pemerintah masih lamban dan sulit untuk beradaptasi dalam mengelola persoalan energi listrik. Sedangkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, ketersediaan listrik yang memadai tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Pemadaman listrik di Tanah Air ibarat lagu lama yang terus diputar. Pemadaman bergilir yang terjadi belakangan ini di daerah Jakarta dan sekitarnya dirasa sudah sangat membebani dan merugikan masyarakat. Komplain dari masyarakat pun tidak bisa dihindarkan karena pemadaman berlangsung cukup lama. Pemadaman bergilir yang diumumkan pun kadang tidak tepat waktu. Akibatnya, berbagai aktivitas dan produktivitas masyarakat menjadi terganggu.
Akibat kerusakan gardu induk PLN di Cawang, Jakarta Timur, akhir September lalu, pasokan listrik ke sejumlah kawasan industri di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Banten terganggu. Untuk mengurangi defisit energi listrik itu, PLN harus memasok listrik dengan membeli listrik dari PT Bekasi Power Jababeka sebesar 37 MW dan membeli excess power dari PT Argopantes sebesar 2 MW sebagai upaya mengurangi dampak pemadamam listrik di Jakarta dan sekitarnya.
Pemadaman listrik beruntun ini menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofyan Wanandi, akan mengganggu industri tekstil di kawasan Jakarta dan Tangerang. Setidaknya terdapat 500 industri besar yang terganggu. Kapasitas produksi yang semakin anjlok akan berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan. Diperkirakan kerugian industri mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian ini akan terus membengkak karena gardu Cawang diperkirakan baru normal pada Desember 2009.
Tak ketinggalan, pengusaha Jepang yang tergabung dalam Grup Industri Kansai juga menyampaikan keluhannya terkait dengan pemadaman listrik yang sering terjadi kepada Menteri Perindustrian, MS Hidayat. Menurut mereka, hal tersebut telah mengakibatkan proses produksi dan pengiriman barang perusahaan terganggu. Hidayat sendiri mengingatkan, jika hal tersebut berlarut-larut bisa mengakibatkan banyak sektor industri yang akan kehilangan kesempatan dalam berusaha. Namun, Hidayat mencoba menenangkan hati dan memahami keluhan para pengusaha Jepang itu, untuk tidak khawatir dalam melanjutkan investasinya di Indonesia. Hidayat mengatakan, bahwa dalam paruh waktu 2010, pasokan listrik dari proyek 10.000 Megawatt (MW) sudah dapat dimanfaatkan.
Pemerintah atau Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik nasional dinilai sangat lambat dalam mengatasi masalah listrik ini. Pasalnya, pemadaman bergilir yang kerap terjadi bukan hanya kali ini terjadi, bahkan tahun-tahun sebelumnya pun sudah sering terjadi. Tak hanya di Jawa, defisit pasokan listrik juga melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, kepekaan untuk segera beradaptasi dengan masalah kekurangan energi listrik ini tidak juga bisa segera teratasi. Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor minyak, tidak seharusnya membuat-buat alasan kalau bahan bakar yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik tidak mencukupi. Indonesia bahkan memiliki tambang batu bara yang pemanfatannya bisa lebih dioptimalkan sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Ironisnya, seperti di daerah Kalimantan Timur, yang merupakan salah satu basis penghasil batu bara dan migas, masih mengalami pemadaman bergilir. Pemprov Kalimantan Timur mengalami persoalan kelistrikan yang berkepanjangan, di samping membebani rakyat tapi juga telah mengganggu perputaran ekonomi.
Pemerintah yang selama ini berorientasi pada bahan tambang lebih menjadikannya sebagai komoditi ekspor daripada digunakan untuk mencukupi ketahanan energi dalam negeri. Cukup sering kita mendengar dan menyaksikan antrian panjang masyarakat akibat krisis BBM. Begitu juga dengan pembangkit listrik yang kekurangan pasokan batu bara, dan sebagainya.
Melirik ke negeri Cina misalnya, boleh dibilang sebagai negara penghasil minyak, jauh di atas Indonesia, masih saja mengimpor minyak untuk kebutuhan dalam negeri. Karena Cina menyadari betul, untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur energi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan terbukti, ketahanan energi dalam negeri tersebut telah menjadikan negara itu memiliki nilai plus untuk menarik investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di sana.
Dan sebagai konsekuensinya, semua menyaksikan, mereka kini hadir sebagai raksasa Asia dalam ekonomi dan mulai diperhitungkan. Krisis ekonomi global yang menimpa negara-negara di dunia tidak terlalu signifikan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bahkan Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi China di 2009 akan naik jadi 8,4 persen dibandingkan sebelumnya sebesar 7,2 persen. Di samping semakin membaiknya infrastruktur, hal ini juga diakibatkan negeri tersebut mampu merangsang permintaan domestik.
Bila dibandingkan dengan Indonesia yang hanya memproduksi batubara kira-kira 230 juta ton per tahun dimana hanya sebesar 20-25 persen yang diserap di dalam negeri selebihnya di ekspor. Padahal China yang produksi batu baranya 2,2 miliar ton dan India 800 juta ton tidak bisa memenuhi permintaan ekspor karena dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi dalam negeri.
Memang pemerintahan yang baru sekarang ini sudah mengatakan akan lebih memprioritaskan kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan pasokan ke domestik (domestic market obligation/DMA) yang akan dimulai pada 2010. Hal ini menurut pengamat dinilai sebagai langkah yang tepat, walau separuhnya masih diekspor. Pemerintah akan membatasi ekspor batu bara maksimal 150 juta ton. Dari 230 juta ton tahun ini, sebesar 68,5 juta ton untuk domestik dan 45-46 juta ton untuk menjamin tersedianya batu bara bagi pembangkit listrik yang masuk dalam proyek 10.000 MW tahap I dan II.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7-8% tahun 2014. Sementara untuk mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen saja, pertumbuhan listrik harus tumbuh di atasnya yakni sebesar 9 persen. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperkirakan peningkatan kebutuhan listrik juga akan terus bertambah. Pada periode 2009-2018 saja, kebutuhan listrik Jawa dan Bali diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 9,5 persen per tahun. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, akan tumbuh rata-rata 10,3 persen per tahun. Dan pada saat itu sektor industri akan mendominasi pemakaian listrik.
Tingkat konsumsi listrik total pada tahun 2020 misalnya dengan skenario optimis akan mencapai 585.000 GWH. Jika mengacu pada skenario moderat, konsumsi listrik mencapai 364.000 GWH dan untuk skenario pesimis mencapai 227.000 GWH. Sedangkan peningkatan pasokan listrik hanya kurang dari 4 persen. Cadangan listrik pun jauh dari memadai. Dari kebutuhan cadangan 30 persen, yang kini tersedia cuma 20 persen. Dengan kondisi ini, sudah pasti PLN kewalahan memenuhi permintaan listrik.
Konsumsi listrik Indonesia yang begitu besar akan mejadi suatu masalah bila dalam penyediaannya tidak sejalan dengan kebutuhan dan tidak segera diatasi. Atas kebutuhan yang mendesak ini pemerintahan SBY menempatkan pengadaan energi listrik di urutan kedua dari 15 prioritas utama dalam program 100 hari setelah perbaikan infrastruktur.
Pengembang Listrik Swasta
Direktur PLN, Fahmi Mochtar mengatakan untuk memperbaiki sistem kelistrikan nasional, Perusahaan Listrik Negara (PLN) membutuhkan dana sebesar 32 triliun untuk membenahi segala sumbatan yang terjadi di gardu, transmisi dan pembangkit listrik yang direncanakan diambil dari APBN, kredit ekspor dan soft loan.
Namun, seperti yang diharapkan banyak pihak, penyedia energi listrik nasional tidak hanya dimonopoli PLN saja, tetapi juga melibatkan pihak swasta. Hal itu dirasakan sangat perlu untuk mengejar defisit listrik yang sedang dihadapi negara saat ini. Mochtar, tidak mempersalahkan jika ada investor lain yang ingin bergerak di bidang listrik. Pihaknya sangat bergembira jika ada investor yang ingin menanamkan modalnya. Untuk mempercepat tersedianya pasokan listrik untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
Sementara itu, mengenai perhitungan anggaran PLN, menurut Menko Perekonomian Hatta Radjasa, masih dibicarakan. Yang pasti menurutnya, pemerintah tidak menginginkan pemadaman secara nasional. Pemerintah akan menanganinya karena tidak bisa hanya dari PLN. Sementara mengenai keterlibatan kelistrikan dari swasta masih mencari formulanya.
Sekarang yang menjadi kendala dalam melibatkan investor swasta datang dari pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) itu sendiri. Investor swasta masih khawatir akan keberlangsungan bisnis di sektor listrik terkait dengan jaminan proyek. Padahal pemerintah sudah memberikan jaminan proyek terhadap kontribusi IPP pada proyek 10.000 MW tahap I. Sementara untuk proyek 10.000 MW tahap II belum disediakan. Untuk mengatasi hal tersebut, Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral tengah menyusun kebijakan optimalisasi pengembang listrik swasta tersebut, untuk pembangunan listrik 10 ribu MW tahap II.
PT PLN juga telah meminta proses renegosiasi 50 proyek listrik swasta yang akan dilakukan pemerintah bisa dipercepat. Karena kebutuhan pembangkit listrik tidak bisa dari PLN saja, apalagi masih banyak wilayah Indonesia yang masih mengalami defisit listrik. Namun, para kontraktor listrik swasta meminta term and condition (syarat) kontrak yang telah disepakati dengan PLN diubah. Mereka meminta kenaikan harga dan adanya jaminan dari pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah harus segera mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia mempunyai sumber panas bumi dengan potensi sekitar 27.000 MW atau sebesar 40% cadangan dunia yang merupakan terbesar di dunia. Namun demikian, pemanfaatan energi panas bumi baru mencapai 900 MW atau 4% dari kapasitas terpasang nasional. Pengembangan energi panas bumi tahun 2020 diharapkan dapat menjadi 6.000 MW.
Pemerintah sendiri sedang mengalokasikan anggaran untuk penggunaan panas bumi (geothermal) guna proyek percepatan listrik 10.000 MW tahap II dalam anggaran pendapatan belanja (APBN) 2010. Dalam tahap II ini, komposisi penggunaan panas bumi akan mendominasi sekitar 48 persen dan 12 persen untuk tenaga air, batu bara 26 persen, dan gas 14 persen. Sejumlah pembangkit berbahan bakar batu bara akan diubah menjadi pembangkit berenergi panas bumi.
Selain itu, upaya penghematan untuk menekan konsumsi listrik perlu digalakkan. Di antaranya, mencabut subsidi listrik untuk sektor-sektor yang tidak perlu, seperti perumahan mewah, hotel, dan pusat belanja. Lewat cara ini, dana hasil penghematan pun bisa dialokasikan untuk menggenjot percepatan pembangunan pembangkit listrik yang terbengkalai gara-gara krisis ekonomi.
Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat komsumsi pemakaian listrik Indonesia relatif lebih besar. Hal ini mengindikasikan tidak efisiennya konsumsi listrik nasional. Sehingga perlu dilakukan audit energi, khususnya untuk sektor industri. Dibandingkan dengan Perancis, AS, Kanada, Jepang, Inggris, Jerman yang merupakan negara industri, Indonesia masih negara paling boros energi, bahkan dibanding Malaysia dan Thailand. Sebagai negara yang boros, 51,66 persen kebutuhan energi dipasok oleh minyak, akibatnya Indonesia sering kelimpungan bila terjadi kenaikan harga minyak dunia. HTS,RB (Berita Indonesia 72)
| < Prev | Next > |
|---|
