Majalah Berita Indonesia

Tak disangka data kemiskinan yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuai badai. Reaksi keras muncul dari berbagai pihak, diulas dan diberitakan oleh berbagai media cetak terkemuka Jakarta. Desakan yang menohok tajam datang dari bekas Ketua MPR Amien Rais. “Presiden Susilo agar meminta maaf terbuka pada rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan Presiden termasuk bentuk kebohongan publik.” Pernyataan keras Amien dikutip harian Indo Pos (21/8), dikemas dalam berita utama halaman dua. Koran anggota Jawa Pos Grup yang berbasis di Surabaya ini, masih mengutip tamsil Amien, guru besar ilmu politik di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, “Jika itu terjadi di Amerika Serikat, presidennya bisa jatuh.” Apa memang sejauh itu?

Polemik panas di media cetak meletup tak lama setelah Presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang paripurna DPR, 16 Agustus. Di hadapan ratusan pasang mata anggota Dewan, SBY bersemangat memaparkan angka kemiskinan yang menurun dari 23,3% tahun 1999 menjadi hanya 16% tahun 2005. Pemerintahan SBY masih bertekad mengikis kemiskinan sampai hanya 8,2% dari jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa sampai tahun 2009. SBY juga menyinggung angka pengangguran yang menurun dari 11,8% selama November menjadi 10,4% di awal tahun 2006.

Kendati tidak sepenuhnya menyalahkan SBY, Amien menduga data-data yang disajikan sudah basi. Hanya saja, Amien menyesalkan kenapa data-data itu dikemukakan di depan forum paripurna DPR.

“Mungkin kita terbiasa hidup dibohongi,” kata Amien yang pernah menjadi saingan SBY di dalam Pemilu Presiden 2004, sebagaimana dikutip oleh Indo Pos. Amien memberi catatan, SBY tidak semestinya bisa menutupi kesalahannya jika pemerintahannya ingin memperoleh kembali kepercayaan masyarakat.

Pada berita yang ditempatkan di halaman depan, harian Republika (19/8) menyajikan tanggapan keras atas angka-angka kemiskinan dan pengangguran yang dikedepankan SBY. Berita tersebut berjudul; Data Kemiskinan dan Pengangguran Menyesatkan. Suratkabar kategori terbaik versi Dewan Pers ini mengedepankan penilaian ekonom TIB bahwa data-data yang diumumkan SBY tidak proporsional, cenderung menyesatkan karena dibuat sebelum kenaikan harga BBM, Oktober 2005. SBY, menurut Tim Indonesia Bangkit, mengutip data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS), Februari 2005.

Ekonom TIB, Hendri Saparini menggugat pengakuan pemerintah bahwa bantuan langsung tunai (BLT) selama setahun kepada 19,2 juta kepala keluarga miskin (KKM) tidak bisa diartikan sebagai penciptaan lapangan kerja baru yang menaikkan pendapatan mereka. Dia menyesalkan tidak adanya pengungkapan data jumlah penduduk miskin setelah kenaikan harga BBM.

Padahal BPS memiliki data terbaru hasil Susenas Juli 2005 dan Maret 2006. “Mengapa bukan data terbaru yang dipaparkan?” Pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Hendri sebagaimana dikutip oleh Republika (19/8), bisa jadi karena angka kemiskinan telah jauh lebih tinggi dan mendekati kondisi di awal krisis tahun 1999. Hitung-hitungan TIB, jelas Hendri, jika ketidaktepatan sasaran alokasi BLT diasumsikan 33% saja, maka jumlah KKM dan sangat miskin masih sekitar 12,8 juta atau setara 51,2 juta jiwa. Artinya, menurut Hendri, kemiskinan belum banyak beranjak dari angka 23% dari jumlah penduduk Indonesia.

Koran Tempo di dalam berita utama halaman empat (22/8), mengemas pernyataan keras dari Wakil Ketua DPR Zainal Ma’arif dari fraksi Partai Bintang Reformasi dan legislator PAN Deddy Djamaluddin Malik. Zaenal meminta Presiden memecat tim ekonomi kabinet yang memasok data-data yang tidak akurat, karena kesalahan tersebut tanggung jawab mereka. “Seharusnya SBY memecat dan mengganti mereka,” kata Zaenal yang dikutip oleh Koran Tempo, suratkabar asuhan Tempo Grup.

Zaenal menduga, angka yang dikemukakan SBY tersebut untuk membuat pemerintah terkesan populis dan berhasil. Padahal belakangan diketahui data itu diambil dari data pemerintahan Presiden Megawati. Koran Tempo juga mengutip pengakuan Kepala Bappenas Paskah Suzetta bahwa itu data tahun 1999-2004.

Alasannya, pemerintah belum bisa menyajikan data terbaru hasil survei Sosenas BPS, Juli 2005-2006, karena baru diumumkan September ini. Sedangkan kader PAN, Deddy Djamaluddin Malik, menganggap manipulasi data tersebut bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. “Jika ini terus dilakukan, kebohongan publik bisa menjadi jalan masuk bagi pemakzulan atau pemecatan,” kata Deddy.

Angka kemiskinan yang benar menurut Direktur INDEF Fadhil Hasan, yaitu 18,5%—hasil survei BPS, Juli 2005. “Presiden telah menyembunyikan data yang sebenarnya,” kata Fadhil juga dikutip oleh Koran Tempo (22/8). “Bohong gimana? Itu bisa dibilang kebohongan jika presiden menyebut data tahun 2006,” Koran Tempo mengutip Jubir Presiden Andi Mallarangeng. Andi berusaha menjernihkan data tersebut dengan dalih bahwa pidato Presiden SBY dengan jelas mengemukakan data kemiskinan tahun 2005.

Namun majalah berita terkemuka, Tempo (edisi 28/8-3/9), membuka tajuknya dengan tulisan yang membela SBY. Tulis Tempo, lebih baik debat soal angka kemiskinan di Indonesia diakhiri saja. Hari gini bukan waktunya buat berdebat, melainkan saatnya berupaya mengangkat yang miskin ke taraf hidup yang lebih baik.

Majalah berita mingguan yang berpengaruh dan beredar luas ini, menilai mengurangi kemiskinan dan pengangguran menjadi persoalan berat yang mesti diatasi pemerintahan SBY. Targetnya untuk menurunkan kemiskinan dari 16,6% (tahun 2004) menjadi hanya 8,2% dalam lima tahun kemudian, masih jauh dari kenyataan. Mengurangi tingkat pengangguran dari 9,7% menjadi 5,1% akhir tahun 2009, masih jauh panggang dari api.

Tulis Tempo, isu kemiskinan dan pengangguran memang sensitif, dan menjadi isu politik yang panas. Tempo agaknya secara halus mengeritik SBY yang dinilainya terpeleset memaparkan angka kemiskinan sehingga dituding sebagai menyembunyikan fakta. Mengutip TIB, Tempo mencatat dua poin penting di balik angka-angka yang dikemukakan SBY. (1) Jika tahun 1999 sampai 2005 yang jadi patokan, artinya ada sukses periode pemerintahan Presiden Megawati yang ikut diklaim pemerintah sekarang. (2) Jika faktor kenaikan harga BBM tahun 2005 ikut dihitung, angka kemiskinan pada Juli 2005 mencapai 18,7%, melonjak sampai 22% Maret 2006.

Tempo memaklumi dilema yang dialami SBY di dalam mengemukakan angka-angka, karena Susenas BPS tahun 2006 baru dirilis September. “Sudahlah tak perlu memperdebatkan angka-angka,” Tempo memberi sinyal agar polemik tersebut diakhiri saja.

Namun majalah berita mingguan tersebut menutup tajuknya dengan pernyataan yang mengedepankan optimisme. Banyak cara yang bisa dilakukan; mempercepat pencairan anggaran pembangunan, memperluas proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, memulihkan sektor riil secara bertahap untuk memperbaiki iklim usaha.

Kerja yang lebih keras akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan. “Ini lebih penting daripada berdebat yang tidak berkesudahan,” demikian Tempo menyimpulkan.

Berbeda dengan tajuk harian Bisnis Indonesia (29/8) yang bernada sinis: BPS=Kambing Hitam. “Sial nian nasib BPS,” demikian harian yang diasuh dua pengusaha terkemuka, Sukamdani Gitosardjono dan Soebronto Laras, ini membuka tajuknya. Koran bisnis yang sangat berpengaruh ini, agak membela BPS yang dijadikan “kambing hitam” setelah SBY mengedepankan angka-angka kemiskinan dan pengangguran yang mengundang pro-kontra. “Kini BPS mendapat tudingan: datanya tidak akurat dan tidak relevan,” tulis Bisnis Indonesia.

Suratkabar yang beredar luas di kalangan eksekutif, ekonom dan birokrat ini, menyanggah bilamana kemajuan di dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran dinilai sebagai prestasi SBY. Angka kemiskinan dan pengangguran bukan menurun, tetapi sejak awal 2005 malah meningkat sebagai dampak kenaikan BBM, Oktober 2005. Masih dengan nada membela BPS, koran ini menilai, “Apes betul, ketika polemik kian keras, BPS yang dituding bersalah.”

Ungkapan BI menjadi lebih menarik karena BPS berada pada posisi serba sulit. Dulu, BPS dituding mengemas data ABS (asal bapak senang), sekarang justru aparat pemerintah sendiri yang meragukan data BPS, “tidak relevan dengan kondisi lapangan dan tidak sesuai teori ekonomi.”

Namun koran ini mengutip pernyataan Menkeu Sri Mulyani bahwa tidak ada pesanan dari pemerintah kepada BPS agar menyediakan data ABS, termasuk data yang dipakai untuk pidato kenegaraan Presiden SBY. Alasannya, dengan data yang benar pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, dan masyarakat mengetahui kondisi perekonomian nasional yang sebenarnya.

Dalam hal ini, BI memuji pernyataan Sri Mulyani yang dinilainya sangat benar, “kejujuran terhadap data statistik sangat penting, karena ini untuk memutuskan sebuah kebijakan.” Dan harian itu menutup tajuknya dengan sebuah peringatan, jika data tidak akurat, kebijakan yang diambil pemerintah tidak akan efektif, bahkan gagal menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Investor Daily, menurunkan liputan khusus di halaman delapan; Menjalani Kehidupan dengan Senyum. Tulis koran bisnis tersebut (edisi 26-27/8), presiden, ekonom, dan orang-orang penting lainnya membahas kemiskinan di gedung-gedung megah yang sejuk. Sementara orang miskin membicarakan dirinya di gubuk-gubuk kumuh, bantaran kali dan pemukiman padat. Si miskin tak menggunakan asumsi ekonomi, persepsi atau argumentasi rumit ketika mereka menyikapi dan menjalani kemiskinan. Bahkan saat mengurai kesulitan hidup sehari-hari, “si miskin masih sempat tersenyum. Entah apa maknanya?”

Komentar ID, untuk kesekian kalinya topik kemiskinan kembali menghangat. Dua pekan terakhir, data dan fakta kemiskinan mencuat dan mengejutkan banyak kalangan. Presiden SBY menyampaikan klaim yang mengagetkan banyak orang. Tulis harian tersebut kemudian, “sederhananya, orang miskin makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Jika tahun-tahun sebelumnya nilai asupan di bawah Rp 100.000 per bulan, sekarang membengkak menjadi di atas Rp 120.000 per bulan.” SH (Berita Indonesia 21)

Risiko Tanggung Sendiri
Harian Suara Karya, memberi isyarat cukup tajam pada berita di halaman depan (25/8), berjudul: SBY Hadapi Pembusukan dari Dalam. Harian ini mewancarai anggota DPR, Arbab Pabroeka dari fraksi PAN, dan Chairul Anwar Lubis dari fraksi PPP, secara terpisah. Menurut mereka, penyampaian data menyesatkan tentang kemiskinan dan pengangguran jelas merupakan tindak pembusukan dari dalam terhadap SBY—khususnya oleh anggota kabinet. Karena itu, kalangan DPR meminta Presiden agar menindak menteri-menteri yang terindikasi melakukan pembusukan dari dalam dengan melengserkan mereka.

Arbab mengatakan jika benar menteri sengaja menyodorkan data usang, amat beralasan bagi presiden untuk mengganti mereka. “Bagaimana pun tindakan mereka membuat posisi presiden di mata publik menjadi tersudut,” SK mengutip Arbab. Karena itu, Arbab meminta SBY mulai mengevaluasi kinerja menteri-menteri yang hanya berupaya membuatnya senang, tetapi mengabaikan kejujuran. Sebab, SBY sebenarnya tahu angka kemiskinan dan pengangguran meningkat secara signifikan. Saran Arbab untuk SBY, “Rombak kabinet.”

Pada hari yang sama, SK menurunkan berita serupa di halaman tiga, berjudul; Data Kependudukan Kacau, Angka Kemiskinan Tidak Valid: Depdagri. Otokritik dari Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri Dr. Rasyid Saleh ini menohok BPS. Rasyid mengakui pemerintah akan sulit menemukan data kemiskinan yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan selama manajemen administrasi kependudukan belum tertata rapi. “Selama database kependudukan tidak jelas, saya jamin sampai kapan pun kita tidak akan punya data kemiskinan yang valid. Karena itu, jangan heran kalau mekanisme penyaluran BLT akan terus bermasalah,” kata Rasyid sebagaimana dikutip SK.

Rasyid menyayangkan BPS yang tidak menerapkan metode survei dari “pintu ke pintu” dalam periode panjang untuk mengumpukan data yang dinilai berakurasi tinggi. Rasyid menilai, kacaunya database administrasi kependudukan telah menyebabkan pemerintah tidak memiliki data yang jelas untuk keperluan mengurus dokumen kependudukan; seperti KTP, paspor dan kartu kredit. Bayangkan, katanya, ada 6.000 pintu keluar KTP, sehingga sulit memeriksa kebenaran dokumen kependudukan.

SK masih merasa perlu membahas data kemiskinan dan pengangguran di dalam tajuk rencana, berjudul: Jujur dan Perbaiki Cara Berkomunikasi. Pemerintah khususnya Presiden SBY akhirnya harus menerima kenyataan bahwa beberapa bagian dari materi pidato kenegaraannya mengundang protes dari berbagai elemen masyarakat, demikian SK membuka tajuknya yang cukup tajam. Protes itu, tulisnya, berkembang menjadi kecaman dan tuduhan kepada para pembantu Presiden.

Harian pembawa suara Golkar ini, mengemukakan banyak kalangan keberatan dengan klaim pemerintah—sebagaimana dibacakan Presiden dalam sidang paripurna DPR—bahwa jumlah penduduk Indonesia yang miskin dan menganggur telah menurun. Pemerintah pasti mempunyai argumen yang kuat untuk mengemukakan hal itu. Belakangan diakui itu adalah data tahun 2005.

“Kalau saja isu kemiskinan diakui secara independen dan jujur, pasti tidak ada masalah,” tulis SK. Buat orang kebanyakan, kemiskinan sekarang ini tak perlu diomongkan lagi karena mereka merasakan dan menggelutinya setiap hari. Menurut SK, yang ditunggu adalah, apa yang harus dilakukan untuk memerangi kemiskinan. Seolah menjatuhkan vonis, SK menutup tajuknya dengan sebuah kesimpulan: ketika muncul niat tidak jujur terhadap fakta yang satu ini, terimalah risikonya, dan tak perlu mengancam orang lain. SH (Berita Indonesia 21)