Majalah Berita Indonesia

Sunday, May 28th

Last update01:43:53 AM GMT

You are here Berita Khas Prahara di IPDN Pasca Kematian Cliff
Jual Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi
Kuis Tokoh Indonesia - TokohIndonesia.com

Prahara di IPDN Pasca Kematian Cliff

E-mail Print PDF

Kematian Wahyu Hidayat, praja yunior STPDN, tidak memberi pelajaran bagi sekolah tinggi ilmu pemerintahan Kematian Wahyu Hidayat, praja yunior STPDN, tidak memberi pelajaran bagi sekolah tinggi ilmu pemerintahan itu. Kisah yang hampir sama, kematian Cliff Muntu akibat penganiayaan berat, menimbulkan kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga membekukan IPDN Jatinangor selama satu tahun.

Dalam usia belia, 20 tahun, maut menjemput Cliff Muntu, praja tingkat II Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Manado, pada menit-menit lewat tengah malam 2 April 2007. Malam itu, Cliff bersama 12 praja yunior lainnya, dipanggil mendadak oleh para praja senior (tingkat III), anggota kelompok Pembawa Tanda Kehormatan (Pataka). Ke 12 praja tersebut harus menghadap anggota Pataka—pembawa panji-panji IPDN—di Barak DKI Jakarta, pukul 22.30 WIB.

Dari 12 praja yang dipanggil, 4 orang, termasuk Cliff, datang lewat jam yang ditentukan. Soalnya, mereka kelelahan lantaran baru saja selesai latihan drum band. Namun panggilan para “algojo” itu tidak boleh diabaikan sedikit pun. Datang melewati jam yang sudah ditentukan sama artinya menyepelekan “kegiatan pembinaan” yang dikeramatkan di kampus pencetak pelayan publik tersebut. “Sebab di situ diberikan doktrin dan pembentukan fisik,” kata Nur Kholim, pengacara para terdakwa, kepada Tempo (22/4).

Prosesi penyiksaan dimulai dengan penutupan mata Cliff dan ketiga rekannya, kemudian perut mereka dipukul dan ditendang. Pada keheningan malam, para algojo itu melakukan upacara penyiksaan di pojok barak tersebut. Cliff yang menyandang jabatan “polisi kampus” ambruk, namun para algojo itu masih menendang dan menginjak perutnya. Cliff pingsan, tidak bergerak, detik-detik kemudian menghembuskan nafas terakhir.

Para algojonya panik, memanggil ambulan klinik. Tetapi karena sedang digunakan, ambulan itu baru datang pukul 2.00 dinihari. Jenazah Cliff dibawa ke RS Al-Islam, Sumedang, Jawa Barat. Dini hari itu, kampus IPDN geger. Kekerasan kembali menelan jiwa praja seperti yang terjadi pada Wahyu Hidayat, 9 September 2003.

Menurut hasil otopsi yang dilakukan oleh Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RS Hasan Sadikin, Bandung, Noorman Heriyadi, Cliff mengalami perdarahan di jantung, limpa, ginjal, otak dan daerah alat vital.

Koran Tempo (8/4) melaporkan, polisi sudah menahan tujuh tersangka penganiaya Cliff, yaitu M. Amrullah, A. Bustanil, Fendi Tobuo, Jaka Anugrah Putra, Frans Albert Yoku, Hikmat Faisal dan Ahmad Harahap. Mereka juga dipecat dari IPDN. Selain itu, Depdagri memberhentikan Dekan IPDN, Prof. Lexy Dirot yang diduga memerintahkan penyuntikan formalin pada mayat Cliff.

Ketika Wahyu tewas tahun 2003, kampus itu masih bernama STPDN. Kematian Wahyu memaksa Departemen Dalam Negeri melebur STPDN dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Pasar Minggu, Jakarta. Namanya berubah menjadi IPDN. Rupanya penggantian nama tidak mengubah watak kekerasan warisan STPDN yang pembentukannya digagas tahun 1989, sebelum gedungnya di Jatinangor selesai dibangun, 1992. Sebanyak 500 praja STPDN dititipkan di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Semarang dan Malang. Tahun 1992, mereka dipindahkan ke kampus STPDN Jatinangor, Sumedang, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Dosen senior IPDN Inu Kencana, seperti dikutip Republika (12/4), menyingkapkan, peleburan itu tidak banyak membawa perubahan, malahan menciptakan suasana yang lebih buruk. Inu yang sempat diskors petinggi IPDN karena bicara di pers soal kebobrokan kampusnya, mengatakan bahwa kekerasan dan penyalahgunaan obat (Narkoba) meningkat, dan hubungan seks bebas semakin marak. Fakta-fakta ini, kata Inu, selalu ditutupi.

Menurut Inu, data kasus kematian praja akibat kekerasan yang sempat muncul di pers hanya 27% dari total kekekerasan yang menelan korban. Mantan Kepala Bidang Pengasuhan IPDN angkatan pertama itu mengungkapkan, selama tahun 1993-2007, tercatat 35 mahasiswa STPDN/IPDN yang tewas karena kekerasan.

Berita utama halaman satu Republika, mengutip tudingan Inu di depan DPR (11/4), bahwa para petinggi IPDN telah menghilangkan data tiga praja yang diduga meninggal karena disiksa. Mereka, praja madya Fahrudin (Jateng, 1997), praja madya Gatot (Jatim, 1994), dan praja madya Edy (1999).

Tajuk Media Indonesia (12/4), mengecam kekerasan di IPDN dan menyarankan kampus itu ditutup saja. Dalam nada sangat keras, MI menulis, seribu kali rektornya diganti, sejuta kali rektornya dinonaktifkan, tidak akan mengubah kultur kekerasan bahkan pembunuhan yang telah tumbuh subur di IPDN. Sejuta kalipun nama institut itu diubah tidak akan mengubahnya menjadi institut yang beradab. Sebab lembaga itu dari asalnya sudah salah cetak biru. Ia cacat bahkan sebelum lahir.

Kisahnya berawal dari gagasan bekas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Pur) Rudini yang diangkat Pak Harto menjadi Menteri Dalam Negeri. Sang jenderal, tulis MI, menilai jajaran aparatur pamong praja (pemerintah) tidak memiliki disiplin, bahkan tidak memiliki watak kepemimpinan. Untuk menghasilkan pamong praja yang berdisiplin tinggi dan berkepemimpinan kuat, Rudini mendirikan lembaga pendidikan bergaya militer. Mereka jelas bukan tentara untuk bertempur, tetapi juga bukan sipil untuk melayani rakyat.

Dengan nada sinis, MI menutup tajuknya yang ditempatkan di halaman depan; zaman sudah berubah, dari supremasi militer ke supremasi sipil. Konsep praja sudah berubah dari memerintah menjadi melayani. Dari disiplin militer menjadi disiplin sosial. Namun lembaga yang menghasilkan pamong praja itu, pada dasarnya, tetap tidak berubah dari gagasan kelahirannya oleh Jenderal Rudini: disiplin militer di atas segalanya. MI memelesetkan nama IPDN sebagai akronim dari Institut Pembunuhan Dalam Negeri.

Karenanya, menurut MI, untuk menutup IPDN tidak diperlukan secuil pun keberanian. Yang diperlukan hanya secuil kejujuran untuk mengakui bahwa institut itu telah menjadi sekolah yang menghasilkan para pembunuh.

Dalam berita utama halaman depan MI (17/4) mengutip surat edaran Menteri Dalam Negeri (No.892.22/803/SJ) yang meminta para gubernur, bupati dan wali kota tidak lagi mengirimkan siswa utusan daerah mereka untuk menjadi praja IPDN. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden agar tahun ini tidak dilakukan seleksi calon praja IPDN. Apakah ini awal dari pembubaran IPDN?

Kompas (17/4) mengutip penegasan Ryaas Rasyid, mantan Rektor IIP yang dipercayakan memimpin Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN, bahwa evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut tidak diarahkan pada opsi pembubaran. Dalam proses evaluasi itu, menurut Ryaas, seluruh civitas akademika IPDN diimbau bersikap terbuka dan jujur.

Kata Ryaas kepada koran sangat berpengaruh dan beredar luas ini, yang jelas tim yang dipimpinnya tidak ditugasi untuk membubarkan IPDN. Tim evaluasi mulai mengumpulkan fakta, melakukan tukar pikiran dengan pihak-pihak IPDN. Tim yang beranggotakan 9 orang itu, dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok pendidikan, pengajaran dan pelatihan; kelompok manajemen; dan kelompok mahasiswa.

“Jika civitas akademika IPDN, terutama mahasiswa, tidak jujur dan tidak terbuka, tim bisa menemui jalan buntu. Tim harus menguak tuntas hingga ke akar permasalahan tentang bagaimana sistem itu dilakukan,” kata Ryaas kepada Kompas.

Namun kepada MI (12/4), Ryaas mengatakan semua pimpinan, pendidik dan pengawas IPDN harus dipindahkan dari situ agar sistem baru bisa diterapkan. “Kalau mereka tidak dikeluarkan sistem baru tidak akan berjalan,” kata Ryaas. Mantan rektor IIP yang kini anggota DPR, menyatakan setidaknya-tidaknya 100 orang yang terdiri dari pimpinan, pendidik, dan pengawas IPDN harus diganti.

Pada edisi sebelumnya (9/4), Kompas menempatkan kasus kematian Cliff sebagai berita utama di halaman depan, memberinya judul: Kasus IPDN Tidak Bisa Ditoleransi, dengan anak judul: Cliff Muntu Korban Kegiatan Organisasi Tersembunyi.

Koran ini mengutip penjelasan Presiden yang mengedepankan keprihatinan dan penyesalannya atas terjadinya kembali kekerasan di IPDN Jatinangor. “Atas kejadian itu tidak ada toleransi lagi,” kata Presiden Susilo.

Kompas juga mengutip saran Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud agar IPDN ditutup saja. Alasannya, selain menyalahi ketentuan pendidikan nasional, juga telah menimbulkan keresahan luar biasa bagi orang tua mahasiswa. “Banyak orang tua terpaksa menarik anaknya dari sekolah itu karena tidak tahan disiksa, banyak yang cacat fisik. Jadi saya mendukung supaya ditutup saja. Tidak ada gunanya,” kata Aksa seperti dikutip Kompas.

Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta lembaga pendidikan tersebut dirombak total. Jika dengan perombakan tidak juga berhasil, maka sebaiknya dibubarkan saja.

Tinjau Tempat Angker
Sejarah kelam STPDN bertahun-tahun, terungkap tuntas sejak kematian Wahyu, praja asal Bandung, yang tewas akibat disiksa para seniornya dari kontingen yang sama. Satu dari penyiksa Wahyu, Sandra Rahman, baru ditangkap aparat Kejaksaan Negeri Sumedang di Bandung. Padahal hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tahun 2003, menjatuhkan hukuman tujuh bulan penjara pada Sandra yang menjabat ajudan Sekretaris Daerah Jabar. Begitu digelandang ke rumah tahanan, jabatan Sandra dicabut. Sudah 10 praja terpidana kasus tewasnya Hidayat, saat ini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

H. Syarif Hidayatullah, orang tua mendiang Wahyu Hidayat, seperti dikutip Republika, mendesak pemerintah mengubah sistem di jajaran IPDN. “Agar kekerasan tidak terus terulang, maka sistem di IPDN harus diubah total,” kata Syarif seperti dikutip Suara Pembaruan.

Syarif mengecam kebohongan publik yang dilakukan pengadilan saat proses hukum berjalan terhadap para terdakwa kasus penganiayaan Wahyu. Jaksa Penuntut Umum Muhasan SH, menuntut tiga terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara. Namun hakim memvonis mereka hanya antara 8 sampai 10 bulan penjara. Ketiga terdakwa tidak dipenjara, melainkan dapat menghirup udara bebas dengan alasan hanya berstatus tahanan kota.

Pihak IPDN ketika itu menyatakan akan memecat tiga terdakwa, ternyata melakukan kebohongan publik, sebab mereka tidak dipecat. Sandra baru dijebloskan ke dalam penjara setelah heboh kasus kematian Cliff. “Bagaimana hukum mau ditegakkan jika menghilangkan nyawa hanya dihukum 8-10 bulan penjara. Mereka pun tidak ditahan, karena alasan hanya dikenakan tahanan kota,” kata Syarif.
Wahyu bukanlah korban pertama. Jauh sebelumnya, nasib serupa juga menimpa Aliyan Jerani (1993), Wirawan Nurman (1999) dan Eri Rahman (2000). Tabir yang selama ini membungkus praktik premanis pun terungkap. Begitu terbuka, pemerintah waktu itu mengambil beberapa langkah. Selain memberhentikan Sutrisno sebagai Ketua STPDN, pemerintah juga membentuk tim independen dan menggelar psikotes untuk seluruh praja STPDN.

Menurut SP, Sutrisno diberhentikan sebagai pelaksana harian, diganti I Nyoman Sumaryadi. Dia mendapat tugas membersihkan sekolah itu dari citra kekerasan. Langklah awal yang dia lakukan menggabung STPDN dan IIP. Nyoman yang tadinya menjadi Ketua IPDN kemudian ditunjuk menjadi Rektor, mempunyai misi mengakhiri kekerasan di kampus tersebut.

Rupanya kultur kekerasan yang terbentuk di kampus ini sudah sedemikian kuat. Nyoman bahkan larut dalam sistem tersebut sampai Cliff jatuh jadi korban. Nyoman, semula berusaha menutupi sebab kematian Cliff. Namun dua hari kemudian muncul pengakuan lima nindya praja yang sempat memukul Cliff sebelum meninggal. Pengakuan itu disampaikan di dalam pemeriksaan di Markas Polisi Resort Sumedang.

Namun Nyoman masih berupaya meyakinkan publik bahwa pembinaan di kampus IPDN tidak menggunakan kekerasan. Dan dia keberatan jika IPDN mendapat stempel merah dari masyarakat. Dia tetap membela diri bahwa IPDN di bawah kepemimpinannya telah membawa perubahan sistem menjadi lebih baik. Kematian Cliff dianggapnya hanyalah ulah oknum, bukan sebuah sistem.

Pelaksana Harian Rektor IPDN yang baru saja diangkat, Johanes Kaloh, mengatakan hukuman fisik di lembaganya akan dihapus bertahap. Menurut Republika (15/4), ketika melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat kontroversi di kampus IPDN, Johanes sempat menjenguk seorang praja yang dirawat di poliklinik kampus. Johanes menanyakan apakah dia sakit karena mengalami tindak kekerasan, tetapi dijawab, tidak.

Johanes meninjau poliklinik, lokasi kuburan dan sel yang ada di Pos Pengendali Pengamanan Kesaktrian. Berdasarkan data yang terpampang di papan, terdapat 14 praja yang dirawat di poliklinik dan 4 praja dirawat di RS Cibabat, RS Al Islam, RS AMC dan RS Bintaro. Mereka sebagian besar menderita penyakit hepatitis, typhoid, febris dan gastro enteritis.

Pelaksana harian rektor IPDN ini berjanji segera melakukan pemeriksaan kesehatan semua praja, meliputi pemeriksaan urine, darah dan rontgen. Pemeriksaan kesehatan diprioritaskan pada praja tingkat satu, dua dan tiga. Dari pemeriksaan itu akan terungkap berapa persen praja yang mengalami penyiksaan, dan berapa persen yang menderita penyakit tertentu.

Johanes juga mendatangi sejumlah makam yang ada di lingkungan IPDN. Makam tersebut diisukan sebagai kuburan praja yang jadi korban kekerasan. Namun Kasubag Bina Kerohanian Islam IPDN, Ahmad Muzakir membantah. Di situ tertera nama Dala Ulung, Hj. Khadijah, M. Djalin bin Ismali dan Drs Tadjudin Manangkari. Tulis Republika, Johanes juga mendatangi sel PPKK yang disebut sering digunakan sebagai tempat penahanan praja yang melakukan pelanggaran disiplin. Sel berukuran sekitar 3x4 meter yang dibangun tahun 1998 itu memiliki sebuah pintu, terbuat dari jeruji besi. Di dalam sel terdapat dua kasur busa.

Meskipun kekerasan di IPDN dikecam berbagai pihak, Johanes masih berjanji mengurangi bentuk hukuman fisik terhadap para praja yang melanggar disiplin, secara bertahap. Dia akan mengubah pola pengasuhan dan hukuman, lebih bersifat edukatif, misalnya melakukan penelitian dan membuat paper. “Pokoknya semua tindak kekerasan akan dihapuskan,” kata Johanes kepada Republika.

Johanes menilai kegiatan wahana bina praja yang selama ini mengandung tindak kekerasan pada para praja, drum band, Pataka dan polisi praja. Seluruh kegiatan bina praja dibekukan selama berlangsungnya evaluasi.

Kematian Cliff mengundang pemberitaan pers dan perhatian publik yang sangat luas. Tajuk harian ekonomi, Bisnis Indonesia (13/4), memberi indikasi bahwa kekerasan di IPDN tak pernah benar-benar hilang. Koran ini bertanya: “Kenapa kampus yang mencetak pamong praja itu menerapkan instrumen kekerasan di dalam melakukan pembinaan?”

BI menaruh curiga, jangan-jangan disadari atau tidak, IPDN telah mengadopsi fasisme sebagai ideologi yang membentuk kesadaran kolektif praja. Tampaknya perlu ada studi komprehensif terkait melembaganya budaya kekerasan di IPDN, baik dari tinjauan historis, sosiologis maupun psikologis. Hasil studi itu bisa dijadikan rujukan bagaimana memperlakukan IPDN yang bernaung di bawah Depdagri.

Tetapi BI menyimpulkan, sesungguhnya kultur kekerasan yang meruyak di IPDN hanyalah pelembagaan dari nilai kekerasan kolektif yang mengakar di masyarakat. Harus diakui, masyarakat negeri ini sangat dekat dengan kekerasan. Bahkan kekerasan kerapkali mendapatkan pembenaran kolektif. Barbarisme dan vandalisme menyelinap di dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk pelampiasan sakit hati dan ketidakpuasan terhadap keadaan yang dihadapi.

Koran bisnis ini dalam edisi yang sama mengutip sejumlah nara-sumber DPR yang meminta pemerintah membubarkan IPDN. Ketua DPR Agung Laksono menyarankan agar pendidikan bagi calon birokrat pemerintahan tidak perlu dilakukan terpusat seperti sekarang. Pendidikan semacam itu sebaiknya dibuka di sejumlah wilayah, termasuk di universitas umum. “Sebaiknya IPDN dibubarkan untuk menghindari terulangnya kesalahan sistem pembinaan,” kata Agung seperti dikutip BI.

Juga Ketua DPD Ginanjar Kartsasmita sepakat dengan Agung. Tetapi dia menyarankan praja yang masih ada diberi kesempatan menyelesaikan pendidikan mereka, meskipun tidak di IPDN. Kata Ginanjar seperti dikutip BI, penutupan IPDN secara resmi bisa dilakukan setelah itu. Praja yang masih ada sekarang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lain.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS di DPR Mahfuz Siddiq mengatakan partainya secara resmi menyarankan lebih baik IPDN dibubarkan dan diganti Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). APDN lebih memfasilitasi otonomi daerah lewat kurikulum dan metode pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Namun banyak pula yang berpendapat untuk membunuh tikus, “rumah IPDN” tidak harus dibakar.SH (Berita Indonesia 37)


Related Articles:

Beri Komentar


Kode keamanan Refresh

Biografi Bismar Siregar di TokohIndonesia.com
Biografi Haryono Suyono di TokohIndonesia.com
Biografi Kak Seto di TokohIndonesia.com
Biografi Jusuf Kalla di TokohIndonesia.com
Biografi Hatta Rajasa di TokohIndonesia.com